Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus mematangkan rencana penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) sejumlah anak usaha pelat merah. Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan langkah go public di bursa saham ditempuh untuk meningkatkan daya saing dan sebagai bagian dari transformasi bisnis di era digitalisasi.

Setidaknya ada 14 perusahaan yang disiapkan untuk dapat melantai di bursa dalam tiga tahun ke depan. Perusahaan yang akan dilego ke pasar tersebut berasal dari berbagai macam kluster industri, dari telekomunikasi, kesehatan, energi, pangan, hingga jasa keuangan. Suka tidak suka era di semua sektor sekarang serba terbuka. Digitalisasi membuat kompetisi tidak bisa dibendung lagi.

Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury mengungkapkan, khusus tahun ini terdapat dua anak usaha yang digadang-gadang bakal melakukan IPO dengan nilai jumbo. Kedua anak usaha tersebut adalah PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel), dan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), yang merupakan anak usaha PT Pertamina (Persero).

Produsen komponen kendaraan bermotor berupaya mendongkrak penjualan setelah pemerintah memberi keringanan tarif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kendaraan. Kenaikan angka penjualan mobil baru bisa sejalan dengan perkembangan bisnis komponen. Pesanan komponen original equipment manufacturer (OEM) naik dari yang diperkirakan.

Berdasarkan data Gabungan Industri Otomotif Indonesia, ekspor komponen terus tumbuh selama triwulan pertama tahun ini. Ekspor komponen sepanjang kuartal I mencapai 22,3 juta keping dengan rincian 7,2 juta keping pada Januari, 7,5 juta keping pada Februari, dan 7,6 juta keping pada Maret.

Bisnis penunjang otomotif terbantu karena produksi yang meningkat. Saat ini, meski tanpa pandemi Covid-19, utilisasi pabrikan domestik masih belum optimal, yaitu 54 persen dari kapasitas produksi 2,4 juta mobil pertahun. "Indonesia hanya produksi 1,3 juta, yaitu 1 juta untuk dalam negeri dan 300 ribu untuk ekspor, " kata Kukuh.

Pemerintah menargetkan, ekonomi Indonesia pada 2022 tumbuh 5,2% - 6%, sedikit lebih tinggi dari target dalam asumsi dasar ekonomi makro APBN 2021 yang sebesar 5%. Untuk mencapai target tersebut, defisit APBN dalam postur makro fiskal 2022 ditargetkan dalam kisaran 4,51% - 4,85% terhadap produk domestik bruto (PDB) atau Rp 808,2 triliun hingga Rp 879,9 triliun.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan, pertumbuhan ekonomi tahun depan diperkirakan akan terakselerasi, sehingga 2022 diharapkan bisa menjadi tahun kunci bagi Indonesia untuk pulih cepat dari kemerosotan ekonomi akibat tekanan pandemi Covid-19. “Sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 adalah 5,4% - 6%. Tentu dalam perhitungan fiskal yang konservatif mungkin bisa dihitung 5,2% sam pai 5,6% dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi,” ucap Suharso dalam sambutannya se cara daring pada acara Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2021 pada Kamis (29/4). Pertumbuhan 5,2% - 6% tersebut, kata dia, menjadi satu dari enam fokus sasaran pembangunan Rencana Kerja Permerintah (RKP) 2022. Lima fokus lainnya adalah indeks pembangunan manusia 73,44 - 73,48, tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,5 – 6,2%, tingkat kematian menjadi 8,5 – 9,0%, rasio gini 0,376 - 0,378, dan penurunan emisi gas rumah kaca 26,8 – 27,1%.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, target pertumbuhan ekonomi yang konservatif untuk dicapai pada 2022 berada di kisaran 5,2% hingga 5,8%. Proyeksi tersebut dapat terjadi jika reformasi struktural terus dilakukan. Sri Mulyani juga mengatakan, target defisit fiskal 4,51% - 4,85% pada 2022 tersebut menurun dibandingkan target defisit tahun ini yang ditetapkan 5,7% terhadap PDB atau setara Rp 1.006,4 triliun. “Dengan defisit yang ma sih 4,5% sampai 4,8%, maka pembiayaan 2022 akan terus dijaga secara prudent,” kata dia

Sementara itu, untuk target pembiayaan anggaran 2022 akan berasal dari utang neto 4,81% sampai 5,8% dan investasi minus 0,3% sampai minus 0,95% sehingga rasio utang ditetapkan 43,76% sampai 44,28% dengan titik tengah 41,05%. Untuk keseimbangan primer tahun depan minus Rp 414,1 triliun sampai minus Rp 480,5 triliun atau minus 2,31% - minus 2,65% terhadap PDB.

(Oleh - HR1)

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dijadwalkan menyampaikan pembatalan kebijakan pemotongan pajak terhadap orang-orang terkaya, yang dijalankan pendahulunya Donald Trump. Sebaliknya, Biden akan mengusulkan kenaikan pajak atas orang-orang terkaya AS dan penerimaannya akan dipakai untuk program belanja keluarga kelas menengah. Lewat pidatonya di sidang paripurna Kongres AS, Biden mengumumkan program Rencana Keluarga Amerika senilai US$ 1,8 triliun. Agenda ekonominya itu akan didanai dengan mengakhiri pemotongan pajak terhadap orang-orang terkaya dan menutup celah yang kerap dimanfaatkan mereka untuk menghindar dari kewajiban membayar pajak.

Sekitar US$ 800 miliar akan dikirim dalam pemotongan pajak untuk orang-orang berpenghasilan rendah dan US$ 1 triliun lainnya akan diinvestasikan. Strateginya, kata seorang pejabat, adalah membangun kembali dengan lebih baik dan menghasilkan ekonomi yang kuat dan inklusif untuk masa depan. Kredit pajak akan mengurangi kemiskinan anak dan mengurangi separuh harga perawatan anak, memungkinkan para ibu untuk tinggal lebih lama sebagai angkatan kerja, menurut pejabat itu. Ia memprediksi angkatan kerja yang lebih besar, lebih produktif dan lebih sehat.

Di sisi lain, kebijakan Biden dinilai akan kehilangan pendapatan hingga miliaran AS jika tidak juga membatalkan keringanan pajak untuk ahli waris, menurut analisis baru. Menghilangkan keringanan pajak itu, yang dikenal sebagai peningkatan dalam basis pada saat kematian, akan mengumpulkan US$ 113 miliar selama satu dekade mulai 2022. Yakni jika digabungkan dengan pajak yang lebih tinggi atas capital gain. Adapun pajak capital gain berlaku atas keuntungan pengalihan aset, seperti saham dan properti.]

(Oleh - HR1)

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyatakan bahwa lonjakan kasus Covid-19 di India yang terjadi sejak pekan lalu belum mempengaruhi kinerja ekspor minyak sawit nasional. Ekspor sawit Indonesia ke India hingga saat ini masih berjalan normal. Pada 2020, India merupakan pasar ekspor terbesar kedua untuk sawit Indonesia dengan volume 4,65 juta ton setelah Tiongkok yang sebesar 5 juta ton.

Ketua Umum Gapki Joko Supriyono mengatakan, pekan lalu, India memang mengalami kasus lonjakan Covid-19 gelombang kedua. Namun sejauh ini dampak lonjakan kasus tersebut belum dirasakan Indonesia, kecuali terjadi tambahan kasus hingga selama satu bulan baru hal itu nantinya akan berdampak, termasuk terhadap kinerja ekspor sawit nasional. “Sikap Indonesia masih memasang status wait and see dan terus melihat perkembangan India. Kami berharap kasus Covid-19 di India segera turun,” kata Joko Supriyono saat buka puasa Gapki bersama media di Jakarta, Rabu (28/4). Joko menjelaskan, India memang pasar terbesar ekspor sawit Indonesia. Saat ini, Pemerintah India tengah dihadapi kepanikan karena jumlah kematian dalam sehari sangat banyak. Lonjakan kasus Covid-19 di India diduga terjadi karena masyarakatnya menganggap remeh Covid-19 pascavaksinasi. 

Ekspor minyak sawit RI Maret 2021 mencapai 3,24 juta ton atau 62,70% lebih tinggi dari Februari yang hanya 1,99 juta ton. Kenaikan harga dan volume menghasilkan nilai ekspor sawit Maret 2021 sebesar U$ 3,74 miliar atau lebih tinggi dari Februari 2021 yang hanya US$ 2,08 miliar. Konsumsi domestik pada Maret 2021 mencapai 1,59 juta ton atau sedikit terkoreksi dari Februari 2021 yang sebesar 1,61 juta ton, konsumsi minyak sawit untuk biodiesel pada Maret 2021 turun 0,50% menjadi 625 ribu ton dari 635 ribu ton pada Februari, oleokimia juga turun 3,40% menjadi 168 ribu ton dari 174 ribu ton. Secara year on year (yoy) sampai Maret 2021, konsumsi dalam negeri 3,80% lebih tinggi dari 2020.

(Oleh - HR1)

Penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending PT Pintar Inovasi Digital (Asetku) bekerja sama dengan PT Asuransi Cakrawala Proteksi memberikan jaminan asuransi kecelakaan diri gratis kepada lebih dari 500 ribu pengguna AsetKu yang sudah terverifikasi. Pemberian asuransi gratis tersebut bertepatan dengan peringatan hari kesehatan dan keselamatan kerja setiap tanggal 28 April. Direktur AsetKu Andrisyah Tauladan menjelaskan, hal tersebut menjadi bentuk komitmen AsetKu dalam melindungi finansial maupun keselamatan pengguna. Seluruh pengguna dapat mengaktifkan asuransi kecelakaan diri di aplikasi AsetKu dengan mudah dan cepat.

Adapun beberapa alasan kenapa asuransi kecelakaan diri itu penting antara lain memberi rasa aman dari sisi keuangan musibah kecelakaan merupakan sesuatu yang tidak bisa diprediksi dan sangat tidak terduga. “Dengan memiliki asuransi kecelakaan diri tentu saja bisa memberikan rasa aman kepada siapa yang memilikinya. Terutama dari sisi finansial apabila terjadi hilangnya penghasilan karena kecelakaan yang dapat menyebabkan kematian atau cacat tetap,” ujar dia

Ditambah lagi, asuransi juga dapat meringankan biaya setiap risiko kesehatan terutama pada kecelakaan diri yang tentu saja memerlukan biaya yang tidak sedikit. “Untuk menghindari terjadinya pengeluaran biaya besar secara tidak terduga, memiliki asuransi kecelakaan diri dapat membantu meringankan biaya pada saat terjadinya musibah,” jelas Andrisyah.

(Oleh - HR1)

Tekanan pada industri penggemukan sapi diperkirakan masih berlanjut pada 2021 menyusul tingginya harga sapi bakalan asal Australia. Para pelaku usaha dihadapkan pada risiko hilangnya pasar yang kini mulai diisi pasokan daging sapi/kerbau murah dari negara alternatif seperti India dan Brasil. 

Presiden Direktur PT Juang Jaya Abdi Alam—perusahaan penggemukan sapi bakalan eks impor anggota Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong (Gapuspindo)—Dicky Adiwoso mengatakan bisnis feedlot tengah menghadapi tekanan berat akibat ketergantungan yang tinggi pada pasokan sapi bakalan dari Australia selama 30 tahun terakhir. Kapasitas kandang yang terisi dia sebut hanya mencapai 50% dari rata-rata 200.000 ekor dalam satu kali siklus penggemukan. Adapun, laporan Status Industri Sapi Indonesia-Australia 2020 yang diterbitkan oleh Indonesia-Australia Red Meat and Cattle Partnership (RMCP) menunjukkan bahwa keanggotaan Gapuspindo telah menurun dari 26 pada 2019 menjadi 24 anggota pada akhir 2020. Sementara itu, empat perusahaan telah menyatakan rencana untuk berhenti beroperasi secara permanen karena iklim bisnis yang tidak kondusif. Dicky mengatakan bahwa untuk kali pertama dalam sejarah bisnis penggemukan sapi di Indonesia, harga jual sapi jenis Brahman Cross asal Australia lebih mahal dibandingkan dengan harga sapi lokal.

Harga jual sapi hidup eks impor dia sebut telah mencapai Rp48.000 sampai Rp50.000 per kilogram (kg), sementara sapi lokal masih di angka Rp46.000 sampai Rp47.000 per kg. ada tahun ini, pemerintah menugasi BUMN untuk mengimpor 80.000 ton daging kerbau India dan 20.000 ton daging sapi asal Brasil. Dari rata-rata kebutuhan daging sapi impor sebesar 400.000 yang setiap tahunnya, 45% diisi oleh daging hasil usaha penggemukan. Dicky menyebutkan pelaku usaha kini tengah mengupayakan impor sapi bakalan dari negara alternatif seperti Meksiko. Laporan Indonesia-Australia RMCP menyebutkan bahwa pelaku usaha dan pemerintah sedang mengupayakan impor 200.000 sampai 300.000 ekor sapi bakalan dari Meksiko pada 2021.

Brasil pun dikabarkan juga secara aktif mendorong peningkatan akses ke pasar Indonesia dengan menawarkan harga sapi bakalan dengan plafon harga tetap dari kawasan bebas penyakit mulut dan kuku (PMK). Australia Co-chair Indonesia-Australia RMCP Chris Tinning menyebutkan para peternak di Australia tengah melakukan repopulasi ternak dengan dukungan cuaca dan lingkungan yang lebih baik. Hal ini dia sebut meningkatkan kompetisi antarpeternak, pemasok, eksportir, dan agen lain dalam mendapatkan sapi.

Sementara itu, Deputi Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud menyebutkan penurunan daya beli pada 2020 menyebabkan permintaan daging sapi dari sektor hotel, restoran, dan kafe terkoreksi. Hal ini dia sebut turut membantu stabilitasi harga di tengah pasokan yang ketat.

(Oleh - HR1)

Industri ban dalam negeri siap menyambut era kendaraan listrik yang diyakini dapat membuka pasar baru bagi para pelaku usaha. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ban Indonesia (APBI) Aziz Pane mengatakan pada dasarnya tidak ada perbedaan signifikan dalam memproduksi ban untuk mobil listrik atau jenis lainnya. Namun, ban mobil listrik sedikit berbeda dengan ban mobil pada umumnya karena harus didesain lebih ringan. “Kami siap saja dan akan bisa memenuhi permintaan yang ada,” katanya kepada Bisnis, Rabu (28/4). Oleh karena itu, dia meminta pemerintah untuk terus menyosialisasikan kendaraan listrik. Selain itu, kesiapan dan keamanannya pun tetap perlu diperhatikan. Secara keseluruhan, Azis menyebut industri ban saat ini masih mencatatkan utilitas di level 65%-70%. Meskipun belum signifikan, tetapi sudah ada perbaikan permintaan di pasar.

Sementara itu, industri komponen otomotif menjadi salah satu industri yang akan terpengaruh oleh kehadiran kendaraan listrik. Ketua Umum Gabungan Industri Alat-Alat Mobil dan Motor (GIAMM) Hamdhani Dzulkarnaen Salim mengatakan peluang masih ada waktu bagi para pelaku usaha industri komponen untuk mempersiapkan diri. Sebagai gambaran, saat ini pemerintah telah menetapkan target produksi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB mencapai 400.000 unit untuk roda empat dan 1,76 juta unit roda dua pada 2025.

Bisnis, JAKARTA — Nilai ekonomi nasional yang hilang akibat pandemi Covid-19 sepanjang tahun lalu tercatat mencapai Rp1.356 triliun. Angka tersebut dihitung oleh Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan dengan menggunakan dasar pertumbuhan ekonomi pada tahun lalu.

Berdasarkan data Ba-dan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan yang di-peroleh Bisnis, angka Rp1.356 triliun tersebut setara dengan 8,8% dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun lalu.Adapun, penghitungan tersebut mengacu pada selisih realisasi PDB nominal 2020 dengan PDB nominal dalam target pertumbuhan ekono-mi yang tertuang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 yakni sebesar 5,3%.“Dampak Covid-19 sangat dra-matis, mengguncang perekonomian dan membutuhkan biaya besar untuk menanganinya,” kata Ana-lis Kebijakan Madya BKF Wahyu Utomo, Rabu (28/4).

Intervensi fiskal juga telah di-lakukan oleh pemerintah sejak tahun lalu dan berlanjut pada tahun ini.Besarnya biaya penanganan pandemi Covid-19, kata Wahyu, terlihat dari penurunan PDB dan tekanan APBN baik dari sisi pen-dapatan, belanja, dan pembiayaan. Namun demikian, menurutnya, risiko ekonomi dan fi skal yang dihadapi Indonesia relatif moderat.

Kerugian ekonomi akibat pandemi memang cukup besar. Selain mengukur nilai ekonomi yang hilang, pemerintah juga melakukan penghitungan terkait dengan jumlah pendapatan yang hilang akibat pandemi.Berdasarkan catatan Bisnis, Ba-dan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas/PPN) mencatat, total loss of income atau pendapatan yang hilang dalam ekonomi mencapai Rp1.158 triliun.Laporan yang dirilis pada tahun lalu itu menggunakan asumsi penurunan jam kerja di sektor manufaktur dalam 30 pekan sebanyak 11,1 miliar jam akibat utilisasi industri yang hanya 50%.

(Oleh - HR1)

Pandemi corona mengakibatkan banyak negara terjerat utang untuk mendanai penanganan virus dan pemulihan masalah sosial ekonomi. Pada akhir 2021, utang publik negara maju diperkirakan akan naik sebesar 20% dari Produk Domestik Bruto (PDB), dan utang negara berkembang akan naik sekitar 10% dari PDB. Organisasi Riset The Prakarsa mengusulkan pemerintah menggali sumber pendapatan selain menambah utang. Strategi yang ditawarkan yakni menerapkan pajak kekayaan atau yang biasa disebut wealth tax kepada kelompok super kaya di dalam negeri. Penarikan pajak di kalangan elite atas ini bukanlah ide yang baru tapi semakin menemukan relevansinya di tengah pandemi. Organisasi internasional seperti OECD dan IMF pun mendukung penerapan ide ini. Direktur Eksekutif The Prakarsa Ah Maftuchan menilai, pandemi adalah momentum untuk mengubah sistem perpajakan secara fundamental. Pajak harus dikembalikan sebagai sumber dan alat redistribusi kekayaan bangsa secara adil dan merata. "Penerapan wealth tax kepada miliader sangat tepat agar pemerintah memiliki tambahan dana untuk menjalankan program jaminan sosial, bantuan tunai, dan program pemulihan ekonomi dari dampak Covid-19," kata Maftuchan dalam keterangan resminya, Rabu (28/4). Semenjak virus corona masuk ke Indonesia, penerimaan pajak menurun secara signifikan. Anjloknya pendapatan negara terjadi karena berkurangnya aktivitas ekonomi sebagai akibat dari regulasi nasional maupun internasional terkait penanganan virus tersebut. Disisi lain, belanja negara meningkat cukup signifikan untuk membiayai program kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihanan ekonomi nasional. Akibatnya, defisit APBN pada 2020 meningkat hingga mencapai lebih dari 6% produk domestik bruto (PDB). Maftuchan mengatakan sekarang ini saatnya Presiden Joko Widodo memandang pajak kekayaan sebagai sebagai sumber pendapatan negara untuk pembiyaan pemulihan pandemi. "Saya yakin bahwa orang super kaya masih punya komitmen untuk membayar lebih sebagai bagian dari budaya gotong royong," katanya.

Dia menyebutkan, warga super kaya di Tanah Air memiliki total kekayaan bersih lebih dari Rp 140 miliar setahun. Kelompok tersebut dapat disasar dengan membayar pajak kekayaan 1% dari total hartanya. Koordinator Forum Pajak Berkeadilan Indonesia ini pun menjelaskan bahwa ide wealth tax juga didukung oleh kalangan miliarder di negara maju dan berkembang yang tergabung dalam organisasi Millionaires for Humanity. Dalam surat petisi yang dikirimkan oleh Millionaires for Humanity, sejumlah miliarder menyatakan kesediaannya untuk membantu negaranya melalui pembayaran pajak kekayaan yang dimilikinya untuk menangani Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Sebanyak 150 miliarder dari seluruh dunia telah menandatangani petisi penerapan wealth tax. Petisi ini juga didukung oleh dua ekonom ternama dunia seperti Jeffrey Sachs dan Gabriel Zucman. Di Indonesia, survei dilakukan oleh Glocalities dan Millionaires for Humanity kepada 1.051 masyarakat sebagai responden pada 1-15 Maret lalu. Hasilnya, 79% responden mendukung penerapan wealth tax di Indonesia. Responden meyakini wealth tax penting untuk mendanai pemulihan ekonomi dan membantu masyarakat terdampak Covid-19. Sedangkan, hanya 4% responden yang menolak gagasan tersebut. Hasil survei ini menegaskan dukungan yang tinggi terhadap kebijakan redistribusi kekayaan melalui penerapan pajak kekayaan. “Hasil survei tersebut memperkuat bukti bahwa warga semakin mengharapkan pemerintah bersedia menerapkan kebijakan khusus kepada kelompok super kaya untuk berkontribusi lebih besar dalam membayar pajak,” kata Direktur Riset Glocalities Martijn Lampert.