Aktivitas industri manufaktur terus menunjukkan perbaikan pada tahun ini seiring dengan pemulihan ekonomi yang terus berjalan dan mulai meningkatnya permintaan pasar. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, utilitas manufaktur pada akhir tahun lalu berada di level 61,1%, turun dari periode prapandemi di level 76,3%. Adapun dalam 3 bulan terakhir, utilitas sejumlah subsektor terus membaik dan mampu menembus level 70%. Inspektur Jenderal Kemenperin Masrokhan mengatakan per Maret 2021, angka utilitas industri sudah di level 61,3%. Industri minuman, kimia dan barang kimia, serta tekstil tercatat sudah mengoperasikan kapasitasnya hingga 70%.

Direktur Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan Direktorat Jenderal Industri Agro Kemenperin Supriadi mengatakan industri makanan dan minuman (mamin) memiliki ketahanan yang cukup tinggi dibandingkan dengan industri lainnya. Dia pun yakin berbagai kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat tak berpengaruh banyak terhadap laju pertumbuhan industri mamin. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman mengamini bahwa kinerja industri ini masih cukup menjanjikan. “Industri kita masih sangat diminati. Meski begitu, tantangan kita juga masih banyak ke depan,” ujar Adhi. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (Aspadin) Rachmat Hidayat menyatakan kendati kondisi belum akan kembali seperti saat prapandemi, industri air minum diharapkan mampu mencetak pertumbuhan hingga 5% pada tahun ini.

Sementara itu, ekonom menilai pemulihan sektor manufaktur sepanjang tahun ini masih akan terjadi di level yang terbatas. Alasannya, ketidakpastian dari pandemi Covid-19 masih membayangi. Department Head Industry and Regional Research Bank Mandiri Dendi Ramdani mengatakan jika menarik dari kondisi industri sejak tahun lalu di mana manufaktur benar-benar terpukul, pemulihan sudah ada pada jalur yang benar. 

(Oleh - HR1)

Pemerintah Provinsi Riau memanfaatkan platform perdagangan elektronik Mbizmarket untuk pengadaan barang dan jasa dengan belanja maksimal Rp50 juta per transaksi. Chief Executive Officer Mbizmarket Rizal Paramarta menjelaskan Pemprov Riau mengadaptasi pemanfaatan platform perdagangan elektronik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja pemerintah.

“Pemanfaatan platform B2B e-commerce di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah ini telah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 12/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16/2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (29/4). Kolaborasi antara Provinsi Riau dan Mbizmarket secara resmi ditandai dengan pendandatanganan kerja sama oleh Rizal Paramarta dan Gubernur Riau Syamsuar pada 28 April 2021.

Mbizmarket sebagai marketplace merupakan platform yang dapat memenuhi kebutuhan rancangan bisnis pemerintah dalam hal pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, Mbizmarket dapat mengakomodasi kebutuhan pembayaran pemerintah ini, berbeda dengan model bisnis pada marketplace C2C (customer to customer) atau B2C yang menggunakan escrow account di mana pembeli wajib membayar sebelum penyerahan barang/jasa. “Selain itu di dalam platform Mbizmarket terdapat fitur yang dapat mengakomodasi kebutuhan bendahara pemerintah dalam memungut, menyetor, dan melaporkan penerimaan pajak atas transaksi belanja pemerintah.”

Wacana implementasi pajak atas kekayaan alias wealth tax yang dimunculkan oleh International Monetary Fund (IMF) belum lama ini mendapat dukungan dari masyarakat di Tanah Air. Hal tersebut diketahui berdasarkan Glocalities dan Millionaires for Humanity yang telah mewawancarai 1.051 masyarakat sebagai responden. Hasilnya, sebanyak 79% responden mendukung penerapan pajak atas kekayaan di Indonesia. Adapun skema yang menjadi contoh dari riset itu adalah pembayaran pajak tambahan sebesar 1% terhadap masyarakat yang memiliki kekayaan lebih dari Rp140 miliar. Tercatat hanya 4% responden yang menolak gagasan tersebut.

Direktur Riset Glocalities Martijn Lampert mengatakan hasil riset ini menegaskan dukungan yang tinggi terhadap kebijakan redistribusi kekayaan melalui penerapan wealth tax. Ah Maftuchan, Direktur Eksekutif The Prakarsa yang menjadi mitra Glocalities menambahkan, pandemi Covid-19 adalah momentum untuk melakukan perubahan sistem perpajakan secara fundamental. Menurutnya, pajak harus dikembalikan sebagai sumber dan alat redistribusi kekayaan bangsa secara adil dan merata, sehingga penerapan wealth tax sangat tepat agar pemerintah memiliki tambahan dana untuk menjalankan program program pemulihan ekonomi nasional.

Meroketnya pamor aset kripto, salah satunya Bitcoin, menambah panjang deretan aksi kejahatan investasi. Pamor mata uang kripto belakangan makin kencang dan menjadi instrumen investasi fenomenal. Ironisnya, kondisi ini dibarengi dengan banyaknya kasus kriminal atau penipuan yang melibatkan mata uang digital tersebut. Alhasil, alih-alih mendapatkan untung, banyak orang justru buntung. Belum lama ini, kasus besar terjadi di Turki yang menambah panjang daftar hitam kejahatan investasi kripto di dunia. Kriptomania mendapatkan alarm peringatan di Turki setelah dua bursa lokal runtuh dalam beberapa hari. Seperti dilansir Bloomberg, runtuhnya bursa kripto lokal Turki yakni Thodex dan Vebitcoin telah memicu perburuan pendirinya karena menyebabkan kerugian yang tidak terhitung terhadap warga Turki. Ledakan mata uang kripto di Turki dipicu banyaknya orang yang berusaha melindungi tabungan mereka. Inflasi mencapai 16,2% pada Maret 2021, lebih dari tiga kali lipat target bank sentral. Sementara itu, nilai tukar lira Turki telah melemah lebih dari 10% terhadap dolar AS, tahun ini.

Gejolak berawal ketika Thodex menghentikan perdagangan serta CEO Faruk Fatih Ozer, pendiri Thodex, menghilang dan diduga telah melarikan dana penggunanya. Kemudian, pada Jumat (23/4), Vebitcoin menghentikan operasi dengan alasan kondisi keuangan yang memburuk. CEO Ilker Bas dan tiga karyawan lainnya ditahan. Badan Investigasi Kejahatan Keuangan memblokir akun Vebitcoin dan membuka penyelidikan. Gubernur Bank Sentral Turki Sahap Kavcioglu kemudian menyatakan pembayaran dan lembaga keuangan elektonik dilarang menengahi transfer ke platform kripto, serta melarang kripto sebagai bentuk pembayaran mulai 30 April.

Fenomena kejahatan lain yang melibatkan kripto terjadi di Amerika Serikat (AS). Departemen Kehakiman (Depkeh) AS mendakwa tiga pejabat intelijen militer Korea Utara (Korut) pada 17 Februari 2021, atas serangan siber mencuri mata uang kripto dan tradisional dari bank serta target lainnya senilai total US$1,3 miliar. AS menuduh tiga pejabat intelijen militer Korut melakukan operasi peretasan dan malware yang luas untuk mendapatkan dana bagi Pemerintah Korut. Selain itu, strategi tersebut dilakukan untuk menghindari hukuman sanksi PBB yang telah merusak sumber pendapatan negara itu. Selain itu, mereka diduga merampok mata uang digital di Slovenia dan Indonesia serta memeras bursa New York sebesar US$11,8 juta. Dalam sebuah skema pada 2018, mereka merampok US$6,1 juta dari mesin ATM BankIslami Pakistan setelah mendapatkan akses ke jaringan komputernya.

(Oleh - HR1)

Menteri BUMN Erick Thohir tertarik mengambil alih tambang garam di luar negeri. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan garam industri dalam negeri agar Indonesia bisa mengurangi ketergantungannya akan garam impor.

Pak Menteri juga membuka opportunity apabila harus men-take over tambang garam di luar, untuk transfer teknologi juga. Untuk menyiapkan garam yang berkualitas NaCL di atas 96% untuk industri yang membutuhkan garam. Jadi bukan garam konsumsi, tapi garam industri

Sedangkan, untuk garam konsumsi dianggap sudah cukup. Hanya saja yang masih jadi PR adalah terkait harganya. PR lainnya adalah terkait mekanisasi tambak garam, juga menjadi salah satu poin kunci yang harus dikerjakan dan perbaiki demi produksi garam berkualitas tinggi.

Sebagaimana diketahui, tahun ini Indonesia kembali mengimpor garam. Tak tanggung-tanggung jumlahnya sampai 3 juta ton. Jumlah itu meningkat dari impor tahun lalu.

Mahkamah Agung (MA) menolak peninjauan kembali (PK) yang diajukan Astra Honda Motor dan Yamaha indonesia Motor Manufacturing. Alhasil, keduanya tetap dinyatakan terbukti melakukan kartel harga penjualan sepeda motor skuter sehingga memberatkan konsumen.

Kasus bermula saat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengendus adanya praktik kartel sepeda motor skuter matik 110-125 cc di Indonesia. Praktik kartel itu mengakibatkan harga jual ke konsumen melambung tinggi.

Konsumen pun dirugikan. KPPU kemudian menggelar serangkaian sidang untuk memeriksa dugaan praktik kartel tersebut. Akhirnya, pada 20 Februari 2017, KPPU memutuskan bahwa benar terjadi praktik kartel antara Honda dan Yamaha. Sebagai hukumannya, Yamaha dihukum denda Rp 25 miliar, sedangkan Honda dihukum Rp 22,5 miliar.

KPPU meyakini Yamaha-Honda melakukan kartel harga dengan tiga bukti, yaitu pertemuan petinggi Yamaha-Honda di lapangan Golf serta dua e-mail dari petinggi Yamaha-Honda di indonesia pada 28 April 2014 dan 10 Januari 2015 Meski antara Yamaha dan Honda tidak ada bukti tertulis soal kesepakatan harga, KPPU menilai hal itu bukan syarat mutlak adanya kartel.

Yamaha-Honda tidak terima dan mengajukan permohonan banding ke PN Jakut. Pada 5 Desember 2017, PN Jakut menolak upaya banding tersebut. PN Jakut memutuskan menguatkan keputusan KPPU.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus mematangkan rencana penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) sejumlah anak usaha pelat merah. Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan langkah go public di bursa saham ditempuh untuk meningkatkan daya saing dan sebagai bagian dari transformasi bisnis di era digitalisasi.

Setidaknya ada 14 perusahaan yang disiapkan untuk dapat melantai di bursa dalam tiga tahun ke depan. Perusahaan yang akan dilego ke pasar tersebut berasal dari berbagai macam kluster industri, dari telekomunikasi, kesehatan, energi, pangan, hingga jasa keuangan. Suka tidak suka era di semua sektor sekarang serba terbuka. Digitalisasi membuat kompetisi tidak bisa dibendung lagi.

Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury mengungkapkan, khusus tahun ini terdapat dua anak usaha yang digadang-gadang bakal melakukan IPO dengan nilai jumbo. Kedua anak usaha tersebut adalah PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel), dan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), yang merupakan anak usaha PT Pertamina (Persero).

Produsen komponen kendaraan bermotor berupaya mendongkrak penjualan setelah pemerintah memberi keringanan tarif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kendaraan. Kenaikan angka penjualan mobil baru bisa sejalan dengan perkembangan bisnis komponen. Pesanan komponen original equipment manufacturer (OEM) naik dari yang diperkirakan.

Berdasarkan data Gabungan Industri Otomotif Indonesia, ekspor komponen terus tumbuh selama triwulan pertama tahun ini. Ekspor komponen sepanjang kuartal I mencapai 22,3 juta keping dengan rincian 7,2 juta keping pada Januari, 7,5 juta keping pada Februari, dan 7,6 juta keping pada Maret.

Bisnis penunjang otomotif terbantu karena produksi yang meningkat. Saat ini, meski tanpa pandemi Covid-19, utilisasi pabrikan domestik masih belum optimal, yaitu 54 persen dari kapasitas produksi 2,4 juta mobil pertahun. "Indonesia hanya produksi 1,3 juta, yaitu 1 juta untuk dalam negeri dan 300 ribu untuk ekspor, " kata Kukuh.

Pemerintah menargetkan, ekonomi Indonesia pada 2022 tumbuh 5,2% - 6%, sedikit lebih tinggi dari target dalam asumsi dasar ekonomi makro APBN 2021 yang sebesar 5%. Untuk mencapai target tersebut, defisit APBN dalam postur makro fiskal 2022 ditargetkan dalam kisaran 4,51% - 4,85% terhadap produk domestik bruto (PDB) atau Rp 808,2 triliun hingga Rp 879,9 triliun.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan, pertumbuhan ekonomi tahun depan diperkirakan akan terakselerasi, sehingga 2022 diharapkan bisa menjadi tahun kunci bagi Indonesia untuk pulih cepat dari kemerosotan ekonomi akibat tekanan pandemi Covid-19. “Sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 adalah 5,4% - 6%. Tentu dalam perhitungan fiskal yang konservatif mungkin bisa dihitung 5,2% sam pai 5,6% dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi,” ucap Suharso dalam sambutannya se cara daring pada acara Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2021 pada Kamis (29/4). Pertumbuhan 5,2% - 6% tersebut, kata dia, menjadi satu dari enam fokus sasaran pembangunan Rencana Kerja Permerintah (RKP) 2022. Lima fokus lainnya adalah indeks pembangunan manusia 73,44 - 73,48, tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,5 – 6,2%, tingkat kematian menjadi 8,5 – 9,0%, rasio gini 0,376 - 0,378, dan penurunan emisi gas rumah kaca 26,8 – 27,1%.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, target pertumbuhan ekonomi yang konservatif untuk dicapai pada 2022 berada di kisaran 5,2% hingga 5,8%. Proyeksi tersebut dapat terjadi jika reformasi struktural terus dilakukan. Sri Mulyani juga mengatakan, target defisit fiskal 4,51% - 4,85% pada 2022 tersebut menurun dibandingkan target defisit tahun ini yang ditetapkan 5,7% terhadap PDB atau setara Rp 1.006,4 triliun. “Dengan defisit yang ma sih 4,5% sampai 4,8%, maka pembiayaan 2022 akan terus dijaga secara prudent,” kata dia

Sementara itu, untuk target pembiayaan anggaran 2022 akan berasal dari utang neto 4,81% sampai 5,8% dan investasi minus 0,3% sampai minus 0,95% sehingga rasio utang ditetapkan 43,76% sampai 44,28% dengan titik tengah 41,05%. Untuk keseimbangan primer tahun depan minus Rp 414,1 triliun sampai minus Rp 480,5 triliun atau minus 2,31% - minus 2,65% terhadap PDB.

(Oleh - HR1)

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dijadwalkan menyampaikan pembatalan kebijakan pemotongan pajak terhadap orang-orang terkaya, yang dijalankan pendahulunya Donald Trump. Sebaliknya, Biden akan mengusulkan kenaikan pajak atas orang-orang terkaya AS dan penerimaannya akan dipakai untuk program belanja keluarga kelas menengah. Lewat pidatonya di sidang paripurna Kongres AS, Biden mengumumkan program Rencana Keluarga Amerika senilai US$ 1,8 triliun. Agenda ekonominya itu akan didanai dengan mengakhiri pemotongan pajak terhadap orang-orang terkaya dan menutup celah yang kerap dimanfaatkan mereka untuk menghindar dari kewajiban membayar pajak.

Sekitar US$ 800 miliar akan dikirim dalam pemotongan pajak untuk orang-orang berpenghasilan rendah dan US$ 1 triliun lainnya akan diinvestasikan. Strateginya, kata seorang pejabat, adalah membangun kembali dengan lebih baik dan menghasilkan ekonomi yang kuat dan inklusif untuk masa depan. Kredit pajak akan mengurangi kemiskinan anak dan mengurangi separuh harga perawatan anak, memungkinkan para ibu untuk tinggal lebih lama sebagai angkatan kerja, menurut pejabat itu. Ia memprediksi angkatan kerja yang lebih besar, lebih produktif dan lebih sehat.

Di sisi lain, kebijakan Biden dinilai akan kehilangan pendapatan hingga miliaran AS jika tidak juga membatalkan keringanan pajak untuk ahli waris, menurut analisis baru. Menghilangkan keringanan pajak itu, yang dikenal sebagai peningkatan dalam basis pada saat kematian, akan mengumpulkan US$ 113 miliar selama satu dekade mulai 2022. Yakni jika digabungkan dengan pajak yang lebih tinggi atas capital gain. Adapun pajak capital gain berlaku atas keuntungan pengalihan aset, seperti saham dan properti.]

(Oleh - HR1)