JAKARTA – Hangry, perusahaan rintisan (start-up) kuliner multi-brand, mengumumkan perolehan pendanaan Seri A senilai US$ 13 juta, atau setara dengan Rp 188 miliar. Pendanaan dipimpin oleh Alpha JWC Ventures dan dengan partisipasi dari Atlas Pacific Capital, SALT Ventrures, dan Heyokha Brothers. Dengan pendanaan terbaru tersebut, Hangry pun menargetkan ekspansi nasional pada 2021 dan 2022. Sebelumnya, Hangry juga sudah menerima pendanaan institusional pertamanya senilai US$ 3 juta, atau sekitar Rp 43 miliar dari Alpha JWC Ventures dan Sequoia Capital melalui program akselerator Surge pada 2020.

Hangry merupakan start-up kuliner yang memiliki konsep cloud kitchen dan multi-brand. Dengan model bisnis yang ringkas dan teknologi terkini, Hangry dapat menghadirkan pilihan berkualitas dengan harga terjangkau bagi konsumen di daerah perkotaan Indonesia. Saat ini, Hangry memiliki beberapa merek ternama dengan menu beragam, antara lain Moon Chicken (ayam goreng ala Korea), San Gyu (masakan autentik Jepang), dan Ayam Koplo (ayam geprek dan berbagai hidangan ayam). Semua tersedia dengan harga terjangkau mulai dari Rp 15.000 hingga Rp 70.000 per porsi.

Bahkan, pandemi Covid-19 yang sedang terjadi pun tidak menyurutkan ambisi tersebut. Meskipun sempat mengalami tantangan di awal pandemi, Hangry berhasil bertahan dan berkembang di tengah tantangan perekonomian serta pembatasan sosial yang diterapkan pemerintah. Tahun lalu saja, Hangry berhasil membuka lebih dari 35 outlet dan tumbuh hingga 22 kali hanya dalam kurun waktu satu tahun. “Dalam jangka panjang, Hangry ingin menjadi brand yang tumbuh bersama konsumen, hadir pada tiap momen mereka dan membuat momen tersebut menyenangkan,” imbuhnya

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Pemerintah meyakini, pemulihan ekonomi di 2022 semakin baik sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi mencapai 5,8%. Untuk mencapai target tersebut dibutuhkan investasi sekitar Rp 5.891,4 triliun - Rp 5.931,8 triliun. "Pada 2022, investasi akan jadi aktor utama dorong laju pertumbuhan ekonomi," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) secara virtual, Jakarta, Selasa (4/5). Secara rinci, komponen investasi dimaksud terdiri dari investasi pemerintah sekitar 7,5- 8,4% atau setara Rp 439,4 triliun – Rp 497 triliun dari total target investasi. Berikutnya, investasi BUMN Rp 503,1 triliun - Rp 577 triliun atau sekitar 8,5-9,7%. Serta, investasi swasta yang diharapkan mencapai sekitar Rp 4.948,9 triliun - Rp 4.857,7 triliun.

Lebih lanjut, ia meyakini Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia akan menurun di 2022, seiring dengan pemulihan ekonomi. ICOR Indonesia diperkirakan meningkat menjadi 8,16 pada 2021 dari posisi 2019 yang tercatat sebesar 6,88. ICOR diperkirakakan kembali menurun ke level 6,24 pada 2022. Dengan harapan dapat mendorong investasi tahun depan. "ICOR 2022 diperkirakan lebih rendah, sehingga investasi dapat mendorong ekonomi secara lebih efisien,"tuturnya.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Pemerintah segera melakukan langkah-langkah konstruktif untuk meningkatkan nilai ekspor sarang burung walet (SBW) dan porang, antara lain dengan mengalihkan (shifting) negara tujuan ekspor untuk komoditas SBW serta menggenjot produktivitas dan hilirisasi tanaman atau umbi porang. Saat ini, komoditas SBW dan porang tengah booming di pasar ekspor, sehingga situasi tersebut harus dimanfaatkan agar bisa memberi keuntungan lebih besar bagi peternak/petani dan industri dalam negeri.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan, SBW dan porang kini telah menjadi komoditas ekspor andalan Indonesia di pasar dunia. Karena itu, pemerintah akan mengoptimalkan budidaya dan produktivitas kedua komoditas tersebut. “Selaku Menteri Pertanian, saya akan berproses lebih maksimal di budidayanya sampai dengan produktivitas, yang kemudian produktivitas itu berakhir dan dihilirisasi dengan melakukan proses-proses pengolahan lanjutan bersama Menteri Perindustrian yang disertai pengaturan-pengaturan tentang perdagangan, termasuk ekspornya, bersama dengan Menteri Perdagangan,” kata Mentan Syahrul saat memberikan keterangan pers bersama Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi usai rapat terbatas Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (4/5).

Mentan mengungkapkan, dalam rapat terbatas tersebut, Presiden Joko Widodo secara khusus berpesan agar segenap upaya yang dilakukan pemerintah harus berpihak kepada rakyat. Segala regulasi yang nantinya dibuat jangan sampai menjadi hambatan bagi para petani/peternak dan industri lokal. “Saya selaku Mentan bersama dengan Mendag akan mencoba melakukan upaya maksimal serta memberikan ruang bagi petani porang dan tentu peternak rumah burung walet agar besok bisa mendapatkan nilai-nilai ekspor yang lebih banyak bagi kepentingan negeri dan rakyat tentunya," ujar Mentan

(Oleh - HR1)

Industri penerbangan nasional kedatangan pemain baru setelah Super Air Jet mengajukan rencana operasi di kelas low-cost carrier (LCC) atau penerbangan berbiaya rendah. Juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, mengatakan Super Air Jet belum mengantongi izin operasi komersial.

Super Air Jet dioperasikan oleh perusahaan bernama PT Super Air Jet. Dalam akta perusahaan disebutkan bahwa Super Air Jet bergerak dalam bisnis angkutan udara berjadwal untuk penumpang dalam dan luar negeri, angkutan udara perintis, serta angkutan barang dan penerbangan wisata.

Nama-nama dalam akta ini memunculkan dugaan bahwa Super Air Jet terafiliasi dengan grup Lion Air, maskapai yang menguasai pasar LCC di Indonesia. Rudy Lumingkewas tercatat sebagai Direktur Lion Air, sementara Redi Irawan menjabat Direktur Operasional Wings Air, salah satu maskapai di bawah grup Lion Air.

Farian menolak jika Super Air Jet disebut terkait dengan Lion Air. Namun dia enggan memberikan informasi lebih jauh. Redi Irawan dan Rudy Lumingkewas belum memberikan konfirmasi soal kepemilikan sahamnya di Super Air Jet. Adapun Corporate Communications Strategic Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro, menyatakan Super Air Jet tidak berhubungan dengan Lion Air.

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat penurunan nilai transaksi di pasar modal. Nilai transaksi perdagangan sepanjang April lalu dilaporkan sebesar Rp 396 triliun, menyusut dibanding Maret yang mencapai Rp 569 triliun. Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI, Laksono Widodo, mengungkapkan terdapat sejumlah penyebab perurunan nilai transaksi tersebut. Salah satu dugaannya adalah pamer saham yang tergerus mata uang kripto.

Mungkin karena adanya kompetisi dari mata uang kripto, walau memang belum ada data konkret. Hal lain yang menyebabkan sepinya nilai transaksi adalah tren aksi jual investor asing yang masih berlanjut serta ekonomi yang mulai bergerak. Banyak uang retail yang diputar balik ke sektor riil. Head of Investment Research Infovesta Utama, Wawan Hendrayana, menilai salah satu penyebab lesunya gairah pasar modal di kuartal I tahun ini adalah kinerja emiten yang di bawah ekspektasi.

Manajemen bursa berupaya meningkatkan gairah investasi di pasar modal dan mengungkit nilai transaksi. Kebijakan yang sedang disiapkan adalah perpanjangan jam perdagangan untuk pasar reguler dan pasar negosiasi, dari yang saat ini berakhir pukul 15.00 menjadi 16.30 WIB.

Bisnis, JAKARTA – Perum Bulog tetap memerlukan jaminan outlet baru untuk penyaluran beras demi menjamin perputaran stok yang dikelola. Tanpa tambahan kanal di sisi hilir, penyerapan gabah maupun beras di sisi hulu bisa tidak optimal di tengah adanya tren penurunan harga.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan rata-rata harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani terus mengalami penurunan sejak Januari. Harga menyentuh level terendah pada April di angka Rp4.275 per kilogram (kg). Harga GKP pada April 2021 bahkan turun 7,06% dibandingkan dengan April tahun lalu.

Harga GKP di tingkat penggilingan juga terpantau turun 1,85% secara bulanan menjadi Rp4.398 per kg. Kondisi ini diikuti dengan penurunan harga gabah kualitas kering giling (GKG) yang rata-rata terkoreksi 6,36% di tingkat petani dan 6,31% di tingkat penggilingan dibandingkan dengan Maret 2021.

Di sisi lain, Perum Bulog tercatat telah menyerap sekitar 569.000 ton beras per akhir April 2021. Dengan stok kelolaan 1,2 juta ton, perusahaan tinggal selangkah lagi mencapai stok maksimal 1,5 juta ton yang diamanatkan untuk cadangan beras pemerintah (CBP).

Sekretaris Perum Bulog Awaluddin Iqbal mengatakan pihaknya akan melanjutkan penyerapan selama puncak panen. Dengan asumsi panen dalam jumlah besar berlangsung sampai Mei, perusahaan setidaknya akan menyerap sampai Juni untuk menjaga harga.

Di sisi lain, penyerapan beras oleh Perum Bulog dinilai tak akan optimal karena nihilnya kanal penyaluran. Sumbangan serapan ideal sebesar 60%—65% pada masa panen raya pun berpotensi tidak tercapai.

“Dengan ketiadaan outlet, penyerapan saat panen raya bisa tidak optimal. Pada situasi ketika Bulog masih memiliki outlet, 60 sampai 65 persen pengadaan berlangsung pada bulan-bulan ini,” kata Khudori, pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia.

Bisnis, MEDAN — Meningkatnya permintaan komoditas kelapa sawit mengerek kinerja ekspor barang melalui pelabuhan muat wilayah Sumatra Utara pada Maret 2021 hingga 40,86% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Pengusaha di sektor kelapa sawit berharap pemerintah pusat terus meningkatkan serapan kelapa sawit dalam negeri agar harga bisa tetap bersaing.

Koordinator Fungsi Statistik Distribusi Badan Pusat Sta­tistik (BPS) Sumut Dinar Butar Butar mengatakan go­long­an barang yang mengalami peningkatan ekspor terbesar Maret 2021 adalah lemak dan minyak hewan/nabati, salah satunya kepala sawit.

Dengan penambahan tersebut, total nilai ekspor golongan itu pada Maret tahun ini tercatat US$471,54 juta atau naik 45,28% dibandingkan dengan bulan sebe­lumnya sebesar US$236,42.

Berdasarkan data kuartal I/2020, ekspor golongan lemak dan minyak nabati tercatat US$1,05 mi­liar atau naik 48% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar US$719,95 juta.

Moncernya kinerja sektor minyak na­bati tersebut telah memberi an­dil terhadap total nilai ekspor Sumut selama kuartal I/2021 sebesar 48,11%.

Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Su­mut Timbas Prasad Ginting me­ngatakan tren kenaikan harga kelapa sawit dan minyak sawit mentah dalam be­berapa pekan terakhir menjadi penyumbang nilai ekspor Sumut secara signifikan.

Beberapa faktor yang meme­nga­ruhi hal itu a.l peningkatan permintaan dari China, disepakatinya per­dagangan bebas antara Indonesia de­ngan Swiss melalui sebuah refe­ren­dum pada 7 Maret 2021, dan perubahan kurs rupiah.

Pada 2020, nilai ekspor CPO dan turunannya dari Sumut mencapai US$2,52 miliar atau naik sebesar US$240 juta dibandingkan dengan nilai ekspor 2019 sebesar US$2,28 miliar. Jumlah ini memberi andil sebesar 31,17% terhadap ekspor Sumut.

Untuk mempertahankan tren harga positif itu, Timbas mengharapkan kepada pemerintah pusat untuk konsisten dalam mengembangkan biodiesel dari kelapa sawit.

Menurutnya, bila produk turun­an kelapa sawit lebih banyak dimanfaatkan di dalam negeri, maka volume ekspornya pun akan berkurang. Hal ini membuat permintaan produk kepala sawit di pasar global makin tinggi.

Bisnis, JAKARTA — Upaya penyehatan konsumsi pada tahun depan kian absurd sejalan dengan rencana pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Implikasinya, mimpi pembalikan ekonomi kian gelap mengingat konsumsi adalah kontributor utama dalam produk domestik bruto.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2020 konsumsi rumah tangga menopang 57,66% distribusi produk domestik bruto (PDB). Artinya, jika konsumsi tertekan, jalan pemulihan ekonomi makin terjal.

Sementara itu, Kementerian Keuangan dalam Rencana Kerja Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi pada 2022 berada pada kisaran 5,2%—5,8%.

Di sisi lain, pada 2022 pemerintah berencana menaikkan tarif PPN dari yang berlaku saat ini sebesar 10%. Kenaikan ini merupakan bagian dari reformasi fiskal di bidang perpajakan untuk mendukung konsolidasi fiskal yang ditargetkan terwujud pada 2023. (Bisnis, 4/5).

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) pun mencatat, menaikkan PPN bukan menjadi strategi jitu untuk mendukung konsolidasi fiskal karena bersentuhan langsung dengan daya beli dan konsumsi.

Sebaliknya, BKF justru menilai konsolidasi fiskal akan jauh lebih efektif jika menggunakan strategi pemangkasan belanja atau spending cuts untuk beberapa sektor yang dianggap bukan prioritas.

“Praktik konsolidasi fiskal di beberapa negara dilakukan dengan lebih menekankan spending cuts dibandingkan dengan upaya peningkatan penerimaan. Sebab spending cut cenderung mengakibatkan upaya penurunan defisit lebih efektif,” tulis dokumen BKF yang dikutip Bisnis.

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menyarankan kepada pemerintah untuk mempertimbangkan momentum kenaikan tarif PPN.

Jika kebijakan ini dieksekusi dalam waktu dekat, maka ekonomi akan terganggu karena tarif PPN berdampak langsung pada konsumsi.

Direktur Eksekutif MUC Tax Research Institute Wahyu Nuryanto menambahkan, menaikkan tarif PPN dalam kondisi saat ini berisiko menggerus pembalikan ekonomi yang telah dibangun oleh pemerintah.

“Konsumsi adalah salah satu unsur untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi. Kalau PPN naik akan menekan bahkan mengurangi konsumsi. Ini akibatnya malah berisiko menekan pertumbuhan ekonomi,” kata dia.

Bisnis, JAKARTA — Perang tarif pajak alias tax war terhadap transaksi elektronik tak terhindarkan setelah sejumlah korporasi besar asal Amerika Serikat (AS) meminta kepada Pemerintahan Joe Biden untuk melakukan aksi balasan terhadap yurisdiksi lain yang memungut tarif atas ekonomi digital.

Kelompok negosiator yang mewakili perusahaan berbasis internet terbesar di AS meminta administrasi Presiden Joe Biden untuk menegosiasikan penghapusan pajak layanan digital yang dikenakan oleh negara lain.

Negosiator tersebut di antaranya terdiri atas Amazon.com Inc. hingga Facebook Inc. Sebagian anggota kelompok tersebut mendukung Negeri Paman Sam untuk memberlakukan tarif balasan.

Rachael Stelly, pengacara Asosiasi Industri Komputer dan Komunikasi, pada sidang United States Trade Representative (USTR) mengatakan pungutan yang diberlakukan oleh Austria, India, Italia, Spanyol, Turki, dan Inggris merugikan perusahaan-perusahaan AS sekitar US$3,1 miliar.

Sidang tersebut adalah yang pertama dari serangkaian pertemuan yang direncanakan pekan ini karena USTR mempertimbangkan apakah akan mengenakan tarif balasan.

Sementara itu, perwakilan industri di sektor ini menilai pajak menghadirkan beban administratif yang besar karena perusahaan harus menetapkan langkah-langkah kepatuhan terpisah untuk setiap pajak nasional.

Jordan Haas, Direktur Kebijakan Perdagangan Asosiasi Internet mengatakan Pemerintah AS harus terlibat dengan negara lain yang mempertimbangkan pajak digital secara mandiri termasuk Brasil, Kanada, dan Vietnam

Oleh sebab itu, perlu ada rumusan kebijakan secara global untuk meminimalisasi adanya gejolak politik antarnegara.

(Oleh - HR1)

Akhirnya, selepas periode pelaporan surat pemberitahuan (SPT) pajak berakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan enam tersangka dugaan suap pejabat tinggi di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Kasus ini sudah mencuat dan masuk tahap penyidikan pada Februari 2021.

Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan, dugaan korupsi dan suap pejabat pajak itu berkaitan dengan pemeriksaan pajak tahun 2016 dan tahun 2017 atas tiga perusahaan. Dari enam tersangka, dua di antaranya adalah pejabat tinggi Ditjen Pajak yang diduga menerima suap. Mereka adalah Angin Prayitno Aji (APA) yang menjabat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016-2019. Ada pula nama Dadan Ramdani (DR) Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak. Boleh dibilang, ini adalah kali pertama kasus pajak menyeret level direktur di Ditjen Pajak.

Selain dua nama itu, KPK menetapkan empat nama dari swasta yang diduga pemberi suap. Mereka adalah Ryan Ahmad Ronas (RAR), Agus Susetyo dan Aulia Imran Maghribi (AIM). Ketiganya berprofesi sebagai konsultan pajak. Satu orang lagi bernama Veronika Lindawati (VL) merupakan kuasa wajib pajak dari Bank Panin Tbk.

Firli menjelaskan, Angin dan Dadan diduga menerima suap saat memeriksa PT Gunung Madu Plantations untuk tahun pajak 2016, pajak Bank Panin Tbk tahun pajak 2016. Satu lagi berasal dari PT Jhonlin Baratama untahun pajak 2016 dan 2017. Keduanya diduga menerima imbalan karena menyetujui "permintaan" tiga perusahaan itu (lihat kronologi kasus). Hitungan KPK, Angin dan Dadan menerima suap sekitar Rp 75 miliar dalam bentuk rupiah dan dollar Singapura. "Ini baru berdasarkan perbuatan dan bukti yang kami dapat. Ini baru awal, pertunjukan belum tuntas, " ungkap Firli, kemarin (4/5).

Dirjen Pajak Suryo Utomo menambahkan, Ditjen Pajak dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan juga membentuk tim bersama untuk memeriksa ulang wajib pajak yang terlibat kasus ini. Inspektur Jenderal Kemkeu Sumiyati menyatakan, tim ini akan berfokus mengejar potensi penerimaan pajak yang hilang akibat ulah nakal oknum pajak.