Bisnis, BANDUNG — Para pelaku UMKM di Jawa Barat terpantau mulai masif menggunakan platform digital untuk menyasar konsumen di masa pandemi Covid-19.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Provinsi Jawa Barat Kusmana Hartadji mengatakan banyak pelaku UMKM Jabar yang mulai memanfaatkan peluang bisnis di pasar digital. Aktivitas pelaku UMKM Jabar di marketplace pun semakin masif.

“Di salah satu marketplace, ada kenaikan sekitar 31% UMKM yang on boarding. Lalu, aktivitas UMKM Jabar di marketplace meningkat. Itu terlihat dari pelaku UMKM Jabar yang aktif di market place mencapai 57%,” kata Kusmana, Kamis (6/5).

Salah satu faktor penyebab meningkatnya aktivitas UMKM Jabar di pasar digital adalah Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia. Selain mempromosikan produk UMKM, Gernas BBI mampu meningkatkan kepercayaan dan antusias masyarakat untuk membeli produk UMKM dalam negeri.

Dalam Gernas BBI di Jabar, kata Kusmana, nilai transaksi dari penjualan langsung mencapai Rp2,7 miliar. Angka tersebut berpotensi meningkat karena belum semua kabupaten/kota melaporkan.

Kemudian, Dinas KUK Jabar terus menginventarisasi nilai transaksi dari penjualan tidak langsung atau online. “Hampir ada 100 event dalam Gernas BBI di Jabar. Baru beberapa kabupaten/kota yang melapor ke kita. Transaksinya Rp2,7 miliar. Itu penjualan langsung. Terus juga transaksi pembiayaan mencapai Rp10,6 miliar,” ucapnya.

Kesadaran digitalisasi pelaku UMKM yang terus meningkat harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat dengan berbelanja online. Apalagi di tengah pandemi, masyarakat dapat tetap berbelanja sekaligus turut serta mencegah penularan Covid-19.

“Ada marketplace untuk UMKM. Jabar sendiri punya borondong.id dan marketplace lainnya. Sekarang pelaku UMKM sudah mulai memasarkan produknya secara online. Ini juga membuat peluang UMKM untuk memperluas pasar semakin besar,” ucap Kusmana.

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Industri Baterai Indonesia dengan Konsorsium Baterai LG dari Korea Selatan resmi menandatangani perjanjian investasi Heads of Agreement (HoA) investasi baterai listrik pada Kamis (29/4) lalu.

Penandatanganan itu disaksikan langsung oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, Direktur Utama PT Industri Baterai Indonesia Toto Nugroho, jajaran direksi BUMN, serta pimpinan Konsorsium LG yang terdiri dari LG Energy Solution, LG Chem, LG International, POSCO, dan Huayou Holding.

Mengawal ketat proyek investasi raksasa ini, Bahlil menyebut kerja sama ini menjadi momen penting bagi ketiga negara, yakni Indonesia, Korea Selatan, dan China.

"Kami akan terus mendorong, mengawal, dan akan membantu sepenuhnya, selama kerangkanya ada dalam aturan yang ada di Indonesia dan bisnis yang saling menguntungkan," ujar Bahlil dikutip dari rilis, Kamis (6/5).

Bahlil mengungkapkan, setelah HoA ditandatangani, studi kelayakan segera dibuat.

"Sekarang waktunya kita bekerja. Kita punya komitmen untuk cepat realisasi investasi," lanjut dia.

Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan kalau proyek tersebut sama pentingnya bagi seluruh pihak. Kehadiran dia, merupakan bentuk dukungan dari seluruh BUMN yang terlibat.

Dia juga menyatakan di ibu kota baru RI nanti semua mobil bakal menggunakan mobil listrik.

"Proyek baterai ini harus berjalan tepat waktu, bila mungkin malah dipercepat. Indonesia sangat serius, terbukti dari beberapa daerah, banyak gubernur di Indonesia membuat keputusan mobil listrik, terutama bus dan kendaraan umum harus dipakai tahun ini. Bahkan, Indonesia akan membangun ibukota baru di Kalimantan yang semuanya juga menggunakan mobil listrik," beber Erick.

Pada kesempatan sama, PT Industri Baterai Indonesia atau Indonesia Battery Corporation (IBC), selaku mitra kerja konsorsium Korea, akan mengidentifikasi target dalam waktu dekat setelah kerja sama ini diresmikan.

Untuk diketahui, PT Industri Baterai Indonesia dibentuk oleh empat BUMN, yaitu Mining and Industry Indonesia (MIND ID), PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), dan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk.

"Hari ini, masih awal dari perjalanan IBC dalam mewujudkan ekosistem electric vehicle di Indonesia. Kami ingin Indonesia menjadi pemain utama dalam industri kendaraan listrik. Untuk itu, kami perlu dukungan dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat," ujar Direktur Utama PT Industri Baterai Indonesia Toto Nugroho.

Sebagai informasi, HoA atau perjanjian pra-kontrak merupakan komitmen yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan tidak dimaksudkan untuk mengikat.

HoA lazim digunakan dalam proses pendirian bisnis, baik nasional maupun internasional selama tahap negosiasi berlangsung.

Penandatanganan ini merupakan hasil tindak lanjut pertemuan Presiden Moon Jae In dengan Presiden Joko Widodo di Busan, Korea Selatan pada 25 November 2019 lalu, serta MoU BKPM-LG Group yang ditandatangani oleh Bahlil dan CEO LG Energy Solution pada 18 Desember 2020 di Seoul, Korea Selatan.

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah seolah menerapkan skema tambal sulam dalam mengelola penerimaan negara. Hal itu tecermin dari rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai pada tahun depan untuk menambal hilangnya penerimaan akibat relaksasi tarif Pajak Penghasilan Badan.

Relaksasi Pajak Penghasilan (PPh) Badan itu terakomodasi di dalam UU No. 2/2020 tentang Penetapan Perppu No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi UU.

Dalam regulasi tersebut, tarif pajak untuk korporasi dipangkas menjadi 22% pada tahun lalu dan tahun ini, kemudian kembali diturunkan menjadi 20% pada tahun depan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Bisnis, utak-atik tarif PPN dilakukan untuk mengompensasi hilangnya penerimaan pajak akibat pelonggaran tarif PPh Badan.

Sekadar informasi, realisasi PPN Dalam Negeri per 31 Maret lalu tercatat mencapai Rp53,75 triliun, dan menjadi penyumbang penerimaan terbesar. Adapun setoran PPh Badan pada periode tersebut Rp20,57 triliun.

Data itu mencerminkan bahwa kedua jenis pajak utama itu memiliki peran yang sangat signifikan terhadap penerimaan negara. Maka, wajar jika pemerintah mengutak-atik keduanya untuk memaksimalkan penerimaan.

Bisnis telah menghubungi Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo dan Plt. Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan.

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir komunitas global menghadapi fenomena race to the bottom. Artinya, banyak negara berlomba untuk menerapkan tarif pajak korporasi yang rendah untuk menarik minat investasi.

Dinamika global tersebut juga direspons oleh Indonesia dengan melonggarkan tarif pajak bagi korporasi. “Karena sebelumnya memang terjadi fenomema race to the bottom,” kata Fajry kepada Bisnis, Kamis (6/5).

Kementerian Perindustrian menargetkan 6,1 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mulai berjualan di marketplace pada tahun ini. Angka itu naik 60% dibanding realisasi UMKM yang go digital pada tahun lalu. 

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih mengatakan bahwa pada 2020 lalu, sebanyak 3,8 juta UMKM telah berhasil onboarding di marketplace. Capaian ini melebihi dari target yang ditetapkan pemerintah yaitu sebanyak dua juta UMKM.

“Tahun ini kami tergetkan 6,1 juta UMKM untuk bisa onboarding dengan omzet yang meningkat,” kata Gati dalam Webinar Festival Joglosemar : Artisan of Java, Kamis (6/5).

Gati mengatakan, upaya mendorong UMKM onboarding merupakan implementasi program Making Indonesia 4.0 dengan memberdayakan pelaku UMKM melalui penguasaan teknologi dengan melaksanakan program e-smart IKM.

Adapun program e-smart IKM bertujuan untuk mendorong pelaku IKM berjualan di platform digital antara lain melalui marketplace Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Blibli, IndoTrading dan Dana. 

“Program e-smart IKM ini sudah berjalan sejak tahun 2017 dan telah melatih 13.184 pelaku IKM di seluruh Indonesia untuk dapat go digital dan meraih peluang pemasaran online,” kata dia. 

Gati mengatakan, Kemenperin juga menyiapkan program lain sebagai bagian dari pembinaan dan pengembangan UMKM, antara lain, workshop bisnis digital, workshop kebijakan pemerintah dan akses masuk ke dalam katalog e-smart IKM. 

Selain itu, beberapa UMKM juga bisa mendapatkan akses restrukturisasi untuk pembelian mesin produksi. Pemerintah menyediakan potongan harga 40% untuk pembelian mesin buatan dalam negeri dan potongan harga 20% untuk pembelian mesin buatan luar negeri. 

“Ada pula program sertifikasi produk dalam negeri untuk bisa masuk ke dalam e-catalogue, sehingga produknya bisa dijual dengan lebih mudah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gati mengatakan, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) yang saat ini digulirkan merupakan langkah penyelamatan ekonomi Indonesia, serta mendorong masyarakat untuk mencintai dan membeli produk lokal agar Industri Indonesia dapat terus bertumbuh di negeri sendiri. 

“Seperti kita ketahui nilai Purchasing Manufacturing Index (PMI) mengalami ekspansi 3% di bulan April 2021 menjadi 54,6. Angka ini menunjukkan optimisme dunia industri serta semakin bertumbuhnya ekonomi Indonesia,” ujar Gati.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform, Fabby Tumiwa, mengingatkan pemerintah agar berhati-hati merancang aturan perdagangan karbon dioksida (CO2). Penciptaan pasar menjadi salah satu hal yang perlu menjadi perhatian utama.

Instrumen seperti pajak karbon bisa efektif mendorong entitas bisnis menurunkan kadar emisi CO2. Penerapannya bisa dimulai dari sektor energi, yaitu bahan bakar minyak, karena penggunaannya yang masif. Entitas yang memproduksi CO2 lebih dari batasannya akan dikenakan sanksi.

Penerapan pajak karbon akan membuka kesempatan bagi berkembangnya sumber-sumber energi terbarukan yang rendah emisi. Namun besaran pajaknya perlu ditentukan secara cermat agar regulasi ini berjalan efektif.

Pemerintah juga perlu menyiapkan metode evaluasi dan pengawasan. "Program ini dapat dilakukan secara progresif untuk mempercepat perubahan perilaku. Di Prancis, penerapan pajak karbon ditolak sopir truk karena membuat harga bahan bakar minyak meningkat.

Pajak karbon diterapkan bagi konsumen mobil di atas 2.500 cc, lalu diperluas secara bertahap.  Pajak juga bisa diterapkan pada tarif pesawat premium.

Para penyedia jasa pelayaran peti kemas berlomba menggenjot kinerja karena lalu lintas kargo internasional mulai pulih perlahan. Direktur Utama PT Samudera Indonesia Tbk, Bani Maulana Mulia, mengatakan persaingan operator kapal barang untuk mengejar pasar internasional di sekitar Asia semakin ketat. Salah satu pemicunya adalah pergeseran area operasi para pemain besar bisnis kargo selama masa pandemi Covid-19.

Dalam hal peti kemas, Bani menuturkan, entitasnya mengoperasikan 36 kapal untuk 28 rute servis yang melintasi 46 pelabuhan di Asia Tenggara, area Subbenua India di Asia Selatan, serta kawasan timur jauh (far east). Emiten berkode bursa SMDR itu baru menyepakati kontrak pembangunan dua kapal kontainer baru dari Jepang. Ada juga rencana pembelian armada chemical tanker untuk pasar domestik Indonesia.

Bila ditotal dengan satu rencana pengadaan yang tertunda pada tahun lalu. PT Samudera Indonesia akan memiliki empat kapal baru pada tahun ini. Sebelumnya, perusahaan membeli empat kapal pada 2020.

Direktur PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk atau Temas Line, Faty Khusumo, sebelumnya mengatakan perusahaannya berfokus melayani bisnis kargo domestik. Pergerakan kontainer di dalam negeri dianggap masih mencukupi kebutuhan distribusi. Ketersediaan untuk dalam negeri masih cukup bagus.Pada akhir 2020, emiten pelayaran berkode TMAS itu berencana menambah sembilan kapal baru lewat anak usahanya, PT Temas Shipping. Dari jumlah itu, sudah ada empat yang dibeli, terdiri atas dua kapal berkapasitas 2.600 TEUs dan dua unit berkapasitas sekitar 600 TEUs.

Bisnis, JAKARTA — Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional tengah membahas usulan pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) untuk bahan baku baja lapis aluminium seng atau BjLAS. Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) menyatakan usulan BMAD tersebut ditujukan bagi komoditas BjLAS asal Vietnam dan China. Adapun hal tersebut telah disampaikan kepada pemerintah sejak Februari 2021.Ketua KADI Bachrul Chairi mengatakan pembahasan pengenaan BMAD untuk BjLAS cukup alot di pemerintah.

Saat ini, Bachrul menyebut Vietnam dan China melakukan dumping berkisar 25%-30% di bawah harga jual industri di dalam negeri. Namun, bagi Bachrul hal itu justru menimbulkan pertanyaan akan ketahanan industri dalam negeri sendiri. Dari sisi kapasitas, menurut kajian KADI, Indonesia pada 2018 memang belum mampu memenuhi kebutuhan BjLAS dalam negeri. Namun, ketika sudah ada komitmen pemerintah menerapkan fair trade, ada tambahan kapasitas dari dua perusahaan baru.

Di sisi lain, sejumlah proyek pemerintah diproyeksi bakal mangkrak bila BMAD untuk BjLAS diterapkan.Wakil Ketua Umum BPP Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Bidang Logistik dan Kepelabuhanan Erwin Taufan mengatakan importir kesulitas membeli BjLAS.

(Oleh - HR1)

Bisnis, SURABAYA — Relaksasi pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sektor properti sudah mulai dirasakan oleh kalangan developer di Surabaya Jawa Timur karena cukup berpengaruh terharap penjualan rumah atau apartemen ready stock.

Senior Director Ciputra Group Sutoto Yakobus mengatakan penjualan pada semester I tahun ini menunjukkan tren yang positif karena terbantu oleh kebijakan pembebasan PPN sampai DP (down payment) 0%.

“Secara keseluruhan di Ciputra Surabaya cukup baik karena dampak policy yang cukup bervariasi, dan kami juga cukup banyak stok sehingga relaksasi itu bisa dinikmati oleh market,” katanya saat Buka Bersama Ciputra, Selasa (4/5) malam.

Realisasi penjualan

Dalam kesempatan berbeda, General Manager Marketing Pakuwon Group Hario Utomo mengungkapkan kegiatan pameran Pakuwon yang berlangsung pada akhir Maret 2021 mampu merealisasikan penjualan mencapai Rp300 miliar. Realisasi penjualan tersebut melebih target penjualan selama pameran yakni Rp200 juta.

“Ini artinya antusiasme konsumen untuk membeli properti terutama yang mendapat relaksasi bebas PPN itu sangat tinggi,” ujarnya.

Sementara itu, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Medan mencatat realisasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi di wilayah Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo, dan Langkat hingga 25 April 2021 sebanyak 1.000 unit senilai Rp150 miliar.

(Oleh - HR1)

Bisnis, JAKARTA — Rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai pada tahun depan mencerminkan inkonsistensi pemerintah dalam mengatur skema pajak konsumsi. Sebab sebelumnya otoritas fiskal memilih opsi perluasan basis pajak untuk meningkatkan penerimaan dari sektor ini.

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020—2024, diusulkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pajak atas Barang dan Jasa.

Rencananya, RUU ini akan menggantikan konsep Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang selama ini berlaku.

Adapun urgensi pembentukan RUU Pajak atas Barang dan Jasa itu adalah meningkatkan kepatuhan PPN di Indonesia serta memperluas tax base sehingga dapat meningkatkan penerimaan dari PPN.

Perluasan tax base pengenaan pajak konsumsi tersebut dilakukan melalui penataan ulang perlakuan pajak atas barang dan jasa yang lebih membatasi pemberian fasilitas dan pengaturan ulang batasan pengusaha kena pajak.

Alih-alih merealisasikan rencana strategis tersebut, pemerintah justru berencana untuk menaikkan tarif PPN pada 2022. Kenaikan ini merupakan bagian dari reformasi fiskal di bidang perpajakan untuk mendukung konsolidasi fiskal yang ditargetkan pada 2023.

Faktanya, menaikkan PPN memiliki konsekuensi yang sangat besar, yakni makin tergerusnya konsumsi masyarakat yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi nasional. (Bisnis, 5/5).

Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia (UI) Prianto Budi Saptono mengatakan memperluas basis pajak menjadi opsi terbaik yang bisa dipilih oleh pemerintah ketimbang menaikkan tarif PPN yang memiliki risiko besar.

(Oleh - HR1)

Bisnis, BANDUNG — Pemerintah Kabupaten Bandung mengembangkan pola kemitraan antara petani, perusahaan, dan perbankan untuk komoditas jagung hibrida.  Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan para petani di Desa  Cikasungka, Kecamatan Cikancung, mulai melirik bentuk sinergitas ini  di atas lahan garapan seluas 3.000  hektare.

Dengan  pola  itu,  tutur  bupati,  semua sudah dipersiapkan sejak  awal. Mulai dari proses penanaman, pemeliharaan, hingga pihak mana yang akan menampung hasil panen.Risiko kerugian dari pihak petani dapat diminimalisir, meningkatkan hasil produksi dan otomatis  menambah penghasilan, sehingga para petani lebih sejahtera.“Pola kemitraan ini tidak terbatas pada jagung saja, tapi bisa juga pada kedelai, padi dan umbi-umbian.  Kita akan dukung, kita kawal dan pantau perkembangannya minimal satu bulan sekali, bagaimana ke-lanjutan dan hasil produksinya,”  tuturnya.

Kepala  Dinas  Pertanian  (Kadistan) Kabupaten Bandung A Tisna Umaran menjelaskan meskipun  di luar musim atau  off season, penanaman hari itu merupakan  kesanggupan dari para petani Cikasungka.“Ada kesanggupan dari kelompok tani untuk ceboran, sebagai bentuk memulai. Karena saya dengar ini  ada yang membiayai, juga ada  yang menampung. Pola seperti  itu saya pikir sangat baik karena  intinya pertanian itu kan bisnis,  bukan hanya kegiatan bercocok  tanamnya,” terang Tisna.

(Oleh - HR1)