Bisnis, JAKARTA — Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional tengah membahas usulan pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) untuk bahan baku baja lapis aluminium seng atau BjLAS. Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) menyatakan usulan BMAD tersebut ditujukan bagi komoditas BjLAS asal Vietnam dan China. Adapun hal tersebut telah disampaikan kepada pemerintah sejak Februari 2021.Ketua KADI Bachrul Chairi mengatakan pembahasan pengenaan BMAD untuk BjLAS cukup alot di pemerintah.

Saat ini, Bachrul menyebut Vietnam dan China melakukan dumping berkisar 25%-30% di bawah harga jual industri di dalam negeri. Namun, bagi Bachrul hal itu justru menimbulkan pertanyaan akan ketahanan industri dalam negeri sendiri. Dari sisi kapasitas, menurut kajian KADI, Indonesia pada 2018 memang belum mampu memenuhi kebutuhan BjLAS dalam negeri. Namun, ketika sudah ada komitmen pemerintah menerapkan fair trade, ada tambahan kapasitas dari dua perusahaan baru.

Di sisi lain, sejumlah proyek pemerintah diproyeksi bakal mangkrak bila BMAD untuk BjLAS diterapkan.Wakil Ketua Umum BPP Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Bidang Logistik dan Kepelabuhanan Erwin Taufan mengatakan importir kesulitas membeli BjLAS.

(Oleh - HR1)

Bisnis, SURABAYA — Relaksasi pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sektor properti sudah mulai dirasakan oleh kalangan developer di Surabaya Jawa Timur karena cukup berpengaruh terharap penjualan rumah atau apartemen ready stock.

Senior Director Ciputra Group Sutoto Yakobus mengatakan penjualan pada semester I tahun ini menunjukkan tren yang positif karena terbantu oleh kebijakan pembebasan PPN sampai DP (down payment) 0%.

“Secara keseluruhan di Ciputra Surabaya cukup baik karena dampak policy yang cukup bervariasi, dan kami juga cukup banyak stok sehingga relaksasi itu bisa dinikmati oleh market,” katanya saat Buka Bersama Ciputra, Selasa (4/5) malam.

Realisasi penjualan

Dalam kesempatan berbeda, General Manager Marketing Pakuwon Group Hario Utomo mengungkapkan kegiatan pameran Pakuwon yang berlangsung pada akhir Maret 2021 mampu merealisasikan penjualan mencapai Rp300 miliar. Realisasi penjualan tersebut melebih target penjualan selama pameran yakni Rp200 juta.

“Ini artinya antusiasme konsumen untuk membeli properti terutama yang mendapat relaksasi bebas PPN itu sangat tinggi,” ujarnya.

Sementara itu, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Medan mencatat realisasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi di wilayah Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo, dan Langkat hingga 25 April 2021 sebanyak 1.000 unit senilai Rp150 miliar.

(Oleh - HR1)

Bisnis, JAKARTA — Rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai pada tahun depan mencerminkan inkonsistensi pemerintah dalam mengatur skema pajak konsumsi. Sebab sebelumnya otoritas fiskal memilih opsi perluasan basis pajak untuk meningkatkan penerimaan dari sektor ini.

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020—2024, diusulkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pajak atas Barang dan Jasa.

Rencananya, RUU ini akan menggantikan konsep Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang selama ini berlaku.

Adapun urgensi pembentukan RUU Pajak atas Barang dan Jasa itu adalah meningkatkan kepatuhan PPN di Indonesia serta memperluas tax base sehingga dapat meningkatkan penerimaan dari PPN.

Perluasan tax base pengenaan pajak konsumsi tersebut dilakukan melalui penataan ulang perlakuan pajak atas barang dan jasa yang lebih membatasi pemberian fasilitas dan pengaturan ulang batasan pengusaha kena pajak.

Alih-alih merealisasikan rencana strategis tersebut, pemerintah justru berencana untuk menaikkan tarif PPN pada 2022. Kenaikan ini merupakan bagian dari reformasi fiskal di bidang perpajakan untuk mendukung konsolidasi fiskal yang ditargetkan pada 2023.

Faktanya, menaikkan PPN memiliki konsekuensi yang sangat besar, yakni makin tergerusnya konsumsi masyarakat yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi nasional. (Bisnis, 5/5).

Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia (UI) Prianto Budi Saptono mengatakan memperluas basis pajak menjadi opsi terbaik yang bisa dipilih oleh pemerintah ketimbang menaikkan tarif PPN yang memiliki risiko besar.

(Oleh - HR1)

Bisnis, BANDUNG — Pemerintah Kabupaten Bandung mengembangkan pola kemitraan antara petani, perusahaan, dan perbankan untuk komoditas jagung hibrida.  Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan para petani di Desa  Cikasungka, Kecamatan Cikancung, mulai melirik bentuk sinergitas ini  di atas lahan garapan seluas 3.000  hektare.

Dengan  pola  itu,  tutur  bupati,  semua sudah dipersiapkan sejak  awal. Mulai dari proses penanaman, pemeliharaan, hingga pihak mana yang akan menampung hasil panen.Risiko kerugian dari pihak petani dapat diminimalisir, meningkatkan hasil produksi dan otomatis  menambah penghasilan, sehingga para petani lebih sejahtera.“Pola kemitraan ini tidak terbatas pada jagung saja, tapi bisa juga pada kedelai, padi dan umbi-umbian.  Kita akan dukung, kita kawal dan pantau perkembangannya minimal satu bulan sekali, bagaimana ke-lanjutan dan hasil produksinya,”  tuturnya.

Kepala  Dinas  Pertanian  (Kadistan) Kabupaten Bandung A Tisna Umaran menjelaskan meskipun  di luar musim atau  off season, penanaman hari itu merupakan  kesanggupan dari para petani Cikasungka.“Ada kesanggupan dari kelompok tani untuk ceboran, sebagai bentuk memulai. Karena saya dengar ini  ada yang membiayai, juga ada  yang menampung. Pola seperti  itu saya pikir sangat baik karena  intinya pertanian itu kan bisnis,  bukan hanya kegiatan bercocok  tanamnya,” terang Tisna.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – PT Indosat Tbk (ISAT) menjual sebanyak 4.247 menara telekomunikasi kepada PT EPID Menara Assetco. Nilai keseluruhan dari penjualan menara itu mencapai Rp 10,47 triliun.  Sekretaris Perusahaan Indosat Billy Nikolas Simanjuntak mengatakan, perseroan memiliki rencana investasi dari tahun 2018 hingga beberapa tahun ke depan yang bertujuan untuk meningkatkan layanan kepada pelanggan. “Untuk mempercepat rencana itu, perseroan mempertimbangkan inisiatif anorganik untuk menjual menara,” kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu (5/5). Karena itu, perseroan menyetujui untuk menjual dan menyewa kembali 4.247 menara telekomunikasi tersebut. Proses transaksi yang dibagi dalam 5 paket ini diharapkan bisa rampung sebelum 30 Juni 2021. Dengan adanya penjualan menara ini, perseroan bisa mempercepat peningkatan layanan kepada pelanggan. Perseroan juga bisa mengoptimasi struktur permodalan melalui percepatan pembayaran sejumlah pinjaman.

President Director and CEO Indosat Ahmad Al-Neama mengatakan, perseroan terus menjalankan strategi tiga tahun perusahaan dan menjaga momentum pertumbuhan meski pandemi Covid-19 masih berlangsung. Pihaknya optimistis pendapatan bisa bertumbuh sejalan dengan pertumbuhan pendapatan industri operator selular, sementara marjin EBITDA diharapkan sekitar batas bawah level 40% pada tahun ini. “Peningkatan jaringan ini merupakan bagian dari upaya perseroan mendukung transformasi digital Indonesia yang sejalan dengan rencana ekonomi digital pemerintah,” jelas dia saat paparan kinerja, baru-baru ini.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Sociall Bella, start-up teknologi kecantikan (beauty-tech), mengumumkan pendanaan terbarunya senilai Rp 818 miliar dari empat investor yang dipimpin oleh L Catterton, perusahaan investasi dan pengelola dana (private equity firm) yang berpusat di Amerika Serikat. Indies Capital, bersama dua pemegang saham Social Bella sebelumnya, East Ventures dan Jungle Ventures, juga turut berpartisipasi pada pendanaan di putaran kali ini. Pendanaan L Catterton ke Social Bella merupakan investasi pertamanya di Indonesia. Sementara itu, bagi Social Bella, selain menunjukkan potensi industri ritel kecantikan di Indonesia yang begitu besar di Indonesia, pendanaan ini juga membuktikan kapabilitas serta kepemimpinan perusahaan yang solid di industrinya. President dan Co-founder Social Bella Christopher Madiam mengatakan, tahun 2020 merupakan tahun yang sulit. Akibat pandemi, kesehatan dan mobilitas masyarakat sangat terdampak.

Principal L Catterton and Investment Lead for Southeast Asia Yock Siong Tee mengungkapkan, penetrasi industri kecantikan dan perawatan diri di kawasan Asia Tenggara terus berkembang pesat dengan pemain yang inovatif. Lewat brand Sociolla, Social Bella menjadi salah satu contoh yang menyediakan lebih banyak pilihan, produkproduk premium, dan terus meningkatkan jangkauannya, baik secara online maupun offline terhadap konsumennya. “Inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Sociolla mampu memuaskan, baik konsumen serta brand principal secara seimbang,” tutur Yock Siong Tee.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah akan segera mengajukan revisi aturan untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan rencana ini, tarif PPN yang dibebankan ke konsumen dapat lebih tinggi dari tarif biasanya yakni 10%.  “Tarif PPN, pemerintah masih lakukan pembahasan dan dikaitkan dengan UU yang akan diajukan ke DPR terkait dengan RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), dan ini seluruhnya akan dibahas oleh pemerintah, nanti pada waktunya disampaikan,” ujar dia dalam konferensi pers, Rabu (5/5). Sebagai informasi, rencana ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2021, seiring dengan outlook penerimaan perpajakan di 2022 sebesar Rp 1.499,3 triliun hingga Rp 1.528,7 triliun. Angka tersebut 8,37% hingga 8,42% year on year (yoy) dari proyeksi penerimaan perpajakan tahun ini senilai Rp 1.444,5 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, terdapat empat strategi yang dilakukan pemerintah untuk mengejar target penerimaan perpajakan 2022. Pertama, inovasi penggalian potensi dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Kedua, perluasan basis perpajakan melalui e-commerce, cukai plastik, dan menaikkan tarif PPN. Ketiga, penguatan sistem perpajakan. Keempat, pemberian insentif fiskal secara terukur.

(Oleh - HR1)

JAKARTA - PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) terus memperkuat layanan omni-channel O2O melalui kolaborasi terbaru dengan JD.ID. Kolaborasi ini memungkinkan MPPA menempatkan Toko Virtual Resmi Hypermart, Foodmart, Primo, dan Hyfresh di JD.ID untuk memberikan lebih banyak akses dan kenyamanan bagi pelanggan dalam berbelanja berbagai macam produk segar berkualitas dan barang-barang rumah tangga. “Mulai hari ini, 30 toko di Jabodetabek siap mendukung kolaborasi ini. Sementara MPPA akan menambah lebih banyak toko secara nasional ke dalam platform sepanjang tahun 2021. MPPA juga terus meningkatkan penawaran online organiknya di Chat & Shop by WhatsApp dan Hypermart Online e-commerce untuk solusi bisnis ritel online lengkap bagi pelanggan secara nasional di tengah pandemi Covid-19 dan tren pertumbuhan gaya hidup digital modern yang diadopsi oleh konsumen,” kata Corporate Secretary & Public Affairs MPPA Danny Kojongian dalam keterangan resmi, Rabu (5/5).

Terkait kolaborasi ini, Head of Offline Business JD.ID Eyvette Tung mengungkapkan kegembiraannya atas kolaborasi antar kedua perusahaan. “JD.ID bukan hanya platform ‘#DijaminOri’ atas produk 3C (komputer, elektronik rumah tangga, dan perangkat komunikasi), tetapi juga merupakan platform belanja online ‘all-in-one’ dan ‘one-stop’ untuk semua kebutuhan konsumen. Melalui kolaborasi ini, kami berharap dapat memberikan lebih banyak lagi pilihan produk bagi pelanggan kami, terutama produk makanan, makanan segar segar, hingga perlengkapan rumah tangga. Melalui kemitraan kami dengan MPPA, kami pun akan tetap setia pada komitmen untuk hanya menyediakan produk berkualitas tinggi, dengan layanan pengiriman yang cepat dan andal,” kata Eyvette.

(Oleh - HR1)

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir meresmikan subholding pertama PT Pertamina (Persero) yaitu PT Pertamina International Shipping (PT PIS). Selanjutnya, pemerintah menargetkan PIS dapat melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun ini. 

“Untuk go public tentu kami melihat dari banyaknya corporate action yang akan terjadi di market, ada dari swasta ada BUMN, tentu nanti window disesuaikan saat yang tepat, tapi Insya Allah di tahun ini. Kalau bulannya, kapannya kami belum bisa, karena proses go public itu tentu harus melakukan sosialisasi daripada pihak-pihak terkait,” jelas Menteri BUMN Erick Thohir dalam acara Peresmian PIS sebagai Subholding Shipping Pertamina di Jakarta, Rabu (5/5). Erick menjelaskan transformasi secara menyeluruh dilakukan sejak awal tahun 2020. Kementerian BUMN memang sudah merapikan road map dari masing-masing BUMN sejak lama. Sayangnya, progres dari masing-masing BUMN ada yang cepat ada yang lamban. “Saya hari ini mengapresiasi bahwa langkah yang dilakukan Pertamina melakukan transformasi ini cepat jadi bukan masuk ke yang lambat,” katanya. Rencana integrasi merupakan bagian dari logistik kelautan, yang tadinya hanya bisnis kapal sekarang menjadi integrasi bisnis kelautan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan bahwa langkah strategis tersebut merupakan bagian dari rencana Pertamina untuk mengintegrasikan bisnis dari PT PIS yang nantinya tidak hanya mengelola kapal-kapal tetapi juga sampai pada bisnis marine logistics. “Saya harap PT PIS dapat menjalankan amanah yang telah diberikan oleh PT Pertamina (Persero), dengan terus mengembangkan bisnisnya, menangkap setiap peluang bisnis yang ada, dan terus fokus untuk menjadi urat nadi pendistribusian energi untuk negeri,” ujarnya. Nicke mengatakan setelah resmi menjadi Subholding Shipping Pertamina, kini PIS mengelola 750 armada kapal, di mana 540 milik sendiri dan selebihnya sewa, serta mengelola enam pelabuhan dan terminal BBM dan LPG.

Pemain Global 

PT Pertamina International Shipping (PIS), Subholding Shipping Pertamina, menargetkan bisa menjadi pemain global di bidang perkapalan dan logistik kelautan terintegrasi. Terdapat tiga negara yang disasar PIS untuk menangkap pertumbuhan bisnis logistik perusahaan yakni Thailand, Vietnam, dan Filipina. Manager Business Development Pertamina International Shipping Dian Prama Irfani mengatakan, beberapa negara Asia Tenggara tersebut mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product/ GDP). Alhasil, ini juga berdampak pada peningkatan permintaan energi di negaranegara tersebut. 

(Oleh - HR1)

JAKARTA – PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) melalui anak usahanya, MDI Ventures, turut berpartisipasi dalam pendanaan Seri C untuk Cermati pada April 2021. Pendanaan tersebut akan digunakan untuk mendukung pengembangan tim dan produk Cermati.

CEO MDI Ventures Donald Wihardja menjelaskan, dengan dukungan TelkomGroup sebagai salah satu investor utama, Cermati akan memperluas distribusi produk mereka melalui jaringan luas yang dimiliki oleh TelkomGroup serta perusahaan-perusahaan dan BUMN lainnya. “Kami turut mendukung Cermati dalam menawarkan produk-produk micro insurance dan micro lending supaya bisa berperan penting terhadap inklusi keuangan Indonesia,” ujar Donald dalam keterangan resmi, Rabu (5/5). Di lain pihak, Managing Partner Centauri Fund Kenneth Li menjelaskan, bersama MDI Ventures, KB Financial Group juga ikut ambil bagian dalam investasi Cermati melalui KBMDI Centauri Fund. Dipilihnya Cermati karena KB-MDI Centauri Fund melihat perusahaan ini potensi pertumbuhan yang masih sangat besar. Karena itu, dengan ekosistem yang dimiliki TelkomGroup dan KB Financial Group, pihaknya bisa membantu mengakselerasi penetrasi keuangan kepada segmen unbanked dan underbanked di Indonesia.

CEO dan Co-Founder Cermati.com Andhy Koesnandar menjelaskan, pihaknya mengapresiasi kerjasama dengan MDI Ventures yang memiliki keahlian dalam membangun perusahaan rintisan. Pihaknya berharap dapat memanfaatkan jaringan MDI yang kuat di lingkungan Telkom Group dan BUMN dapat meningkatkan kapabilitas produk dan aset kami. Investasi dan sinergi ini akan mempercepat visi Cermati dalam memanfaatkan teknologi untuk membantu mencapai inklusi keuangan.  Direktur Strategic Portfolio Telkom Budi Setyawan Wijaya mengatakan bahwa investasi di Cermati akan melengkapi ekosistem digital fintech yang tengah dikembangkan oleh MDI sebagai corporate venture capital Telkom Group. Ke depan, Budi berharap adanya kolaborasi antara anak perusahaan dan entitas unit bisnis Telkom Group dengan Cermati untuk melahirkan produk-produk digital yang inovatif, khususnya di sektor financial services

(Oleh - HR1)