Inilah rencana pemerintah menggenjot penerimaan pajak secara mudah: menurunkan batas Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan saat bersamaan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Pebisnis pun memprotes rencana pemerintah itu. 

Dua rencana itu akan diterapkan tahun depan dan kini sedang digodok pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah akan segera mengajukan revisi aturan ke DPR untuk meloloskan rencana kenaikan tarif PPN. "Soal tarif PPN ini masih dikaji pemerintah, karena berkaitan dengan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)," kata Airlangga, Rabu (5/5).

Ihwal kenaikan tarif PPN, UU Nomor 42/2009 tentang PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah memang memberi peluang kenaikan tarif PPN menjadi 15%, dari 10% yang berlaku saat ini. Dengan menaikkan tarif PPN, petugas pajak juga tak perlu berkeringat karena proses pemungutan PPN dari konsumen dilakukan oleh pelaku usaha.

Pada gilirannya, bisnis bisa lesu lagi. "Pengusaha masih berat. Masyarakat kecil juga akan dirugikan. jika tekanan pandemi ditambah lagi dengan beban kenaikan PPN, konsumsi bisa tertekan lagi, " kata Ajib Hamdani, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), kepada KONTAN, Rabu (5/5).

Pemerintah kembali memberikan guyuran insentif kepada sektor usaha. Kali ini pemerintah berencana memberikan insentif pajak bagi sektor ritel. Insentif bagi sektor ritel tesebut berupa relaksasi pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) atas sewa. "Fasilitas sektor ritel masih dalam pembahasan terkait komponen pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) untuk sewa, dan kedua terkait dengan stimulan untuk penjualan ritel masih dalam pembahasan, kata Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, saat paparan publik, Rabu (5/5).

Lewat pemberian insentif tersebut yang dibarengi dengan peringkatan aktivitas ekonomi, pemerintah optimistis proyeksi pertumbuhan ekonomi di 2021 bakal berada di rentang 4,5%-5,3% secara tahunan. Proyeksi ini berdasarkan hasil pertumbuhan ekonomi kuartal l-2021 yang minus 0,74% sambil berharap di kuarIl-2021 laju ekonomi bisa berada di rentang 6,9%-7,8% secara tahunan.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholaw Mandey menyatakan bahwa pihaknya telah mengajukan usulan insentif kepada pemerintah. Roy berkata, Aprindo telah bertemu dengan Menko Airlangga terkait hal itu pada akhir April lalu. Ada beberapa usulan yang disampaikan pengusaha ritel. Mulai dari usulan perpanjangan insentif perpajakan seperti PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah, PPh Final UMKM DTP, pembebasan PPh 22 impor, percepatan restisi PPN dan diskon angsuran PPh Pasal 25 hingga diskon dan pembebasan PPN dan PPN atas sewa ruko dan gedung. Selain insentif subsidi listrik, pajak reklame, serta penangguhan implementasi aturan royalti musik hingga tahun depan. "Suasana mereka (pengusaha ritel dan mal) sekarang sedang susah, masak ini mau dikenai royalti lagu. Ini mungkin bisa diundur pembayarannya, sambil menunggu kejelasan mekanisme penghitugannya," kata Roy.

Tidak cuma menggenjot transaksi, para pemain dompet digital juga getol masuk ke bisnis financial technology(fintech) lending. Satu persatu dompet digital mencari cuan di bisnis pinjaman online.

Yang terbaru, ada LinkAja yang mengakuisisi fintech IGrow untuk memberikan pembiayaan khususnya bagi sektor produktif. Hal tersebut dinilai sejalan dengan tujuan LinkAja mendorong inklusi keuangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui kemandirian ekonomi.

Lebih dulu, Ovo yang mempunyai fintech Taralite sejak tahun 2019 untuk membantu memberikan pinjaman pada sektor produktif. "Dalam hal ini dikhususkan untuk membangun UMKM agar dapat semakin berkembang dan maju sekaligus untuk membantu pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional di Indonesia, " ujar Head of Corporate Communication Ovo, Harumi Supit.

Lalu GoPay yang saat ini memiliki layanan paylater bekerjasama dengan Findaya. Sepanjang 2020, layanan paylater yang dimiliki GoPay menjadi salah satu yang cukup diminati.

Dari jumlah transaksinya pun melonjak hingga 3,3 kali lipat dan sudah bermitra dengan beberapa e-commerce seperti Blibli, JD.id, dan Zalora. "Dalam waktu dekat, kami juga memiliki kolaborasi strategis dengan Bank Jago. Nantinya masyarakat dapat membuka rekening Bank Jago dan mengatur keuangan mereka lebih mudah hanya melalui aplikasi gojek, " ujar Managing Director GoPay, Budi Gandasoebrata.

Dana juga sudah memiliki kerjasama dengan fintech P2P lending untuk menyediakan layanan Paylater. "Besarnya potensi digital ini semakin menguatkan berbagai pihak, seperti perusahaan finansial teknologi dan bank untuk berkolaborasi dalam mengembangkan ekosistem digital finansial di Indonesia, " ungkap senior VP of Product Dana Rangga Wiseno.

Meskipun beberapa pemain dompet digital sudah mulai melakukan upaya ekspansi ke bisnis lending, ShopeePay belum melirik bisnis fintech lending. "Kami tidak ada rencana bisnis masuk ke P2P lending, " ujar Cindy Candiawan, Head of Campaigns and Growth Marketing ShopeePay.

Bisnis ritel modern terhuyung dihantam pandemi korona sejak tahun lalu. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mencatat, sejak April 2020 hingga Maret 2021, ribuan gerai ritel terpaksa tutup lantaran permintaan merosot tajam.

Ketua Umum Aprindo, Roy Nicholas Mandey mengemukakan, selama sembilan bulan di tahun 2020 (April-Desember 2020), sebanyak 1.200 toko atau rata-rata 4-5 toko ritel tutup per hari. Adapun di periode Januari sampai Maret tahun ini, tercatat 90 toko ritel atau 1-2 toko tutup per hari. "Jadi total sekitar 1.250-1.300 toko ritel di seluruh Indonesia tutup, " ungkap dia, kemarin. Efek pandemi Covid-19 memang menghentikan operasional beberapa brand ritel di sejumlah daerah, termasuk 212 Mart. Menanggapi hal tersebut, Roy menilai para ritel lokal di daerah mencatatkan biaya yang lebih besar daripada pendapatannya. "Ketika PPKM juga diberlakukan, sudah pasti ritel di daerah akan tergerus, " jelas dia.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus menilai, selain ekonomi dan daya beli masyarakat yang masih lesu, tantangan ritel skala kecil dan menengah ada di rantai pasok dan optimalisasi ekosistem digital. Dia menggambarkan, dari sekitar 64 juta populasi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia, baru 13% yang telah terhubung dengan ekosistem digital. Sedangkan 87% lainnya masih mengandalkan luring (offline), bahkan banyak yang seluruh aktivitas usahanya mulai dari pembelian, penjualan, pemasaran hingga pembayaran masih sangat bergantung pada interaksi fisik.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal berpendapat, ritel skala lokal mutlak membutuhkan pengembangan dan inovasi layanan agar ketimpangan dengan jaringan ritel modern skala besar tidak terlalu lebar. Sebab, pilihan rasional konsumen akan mencari tempat berbelanja yang memiliki produk dan layanan lebih lengkap. Apalagi jaringan ritel besar punya sejumlah fasilitas penunjang yang bisa menarik pengunjung seperti ATM atau layanan pembayaran.

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp460 triliun untuk menyerap produk UMKM pada tahun ini. Ia menyebut alokasi itu berasal dari anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) di 2021.

"Bagi K/L sebesar 40 persen belanja pemerintah harus serap produk dan jasa UMKM, nilainya sekitar Rp 460 triliun tahun ini," ujarnya dalam acara UMKM Milenial Summit 2021, Kamis (6/5).

Ia menuturkan Kemenkop UKM bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) tengah mempersiapkan skema belanja K/L atas barang UMKM tersebut. Nantinya, kata dia, Kemenkop UKM akan melakukan pendampingan pada UMKM agar produk-produk mereka memenuhi standar K/L.

"Penting bagi kami sekarang untuk melakukan pendampingan bagi mereka agar standar produk mereka penuhi standar produk pemerintah yang ditetapkan lewat LKPP," imbuhnya.

Upaya tersebut, lanjutnya, merupakan salah satu usaha pemerintah untuk mendorong UMKM naik kelas. Selain itu, selama pandemi ini pemerintah juga telah menggelontorkan bantuan kepada pelaku UMKM melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Khusus untuk program dukungan bagi UMKM dan korporasi nilainya mencapai Rp 191,13 triliun tahun ini, meningkat dari sebelumnya Rp 123,46 triliun pada 2020. Dana tersebut diberikan dalam sejumlah program antara lain subsidi bunga kredit, penempatan dana pada bank umum untuk pembiayaan pada UMKM, penjaminan modal kerja bagi UMKM, Pajak Penghasilan (PPh) final UMKM ditanggung pemerintah, Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM, dan sebagainya.

Menurutnya, program bantuan tersebut terbukti cukup tepat untuk menjaga agar UMKM bisa bertahan menghadapi pandemi covid-19. Buktinya, kata dia, pertumbuhan ekonomi membaik meskipun masih minus 0,74 % pada kuartal I 2021. Teten menilai ada kontribusi bantuan pada UMKM dari program PEN pada pemulihan pertumbuhan ekonomi itu lantaran UMKM adalah mesin utama penggerak perekonomian Indonesia.

Selain itu, ia mengatakan survei dari Bank BRI menyatakan bahwa indeks kepercayaan pelaku UMKM kepada pemerintah meningkat dari 126,8 di kuartal IV 2020 menjadi 136,3 di kuartal IV 2020.

"Pelaku UMKM optimis dan yakin pemerintah mampu tangani dampak covid-19 dengan baik. Ini kepercayaan penting saat kita menghadapi problem besar dan ini kepercayaan 99 persen dari pelaku UMKM di Indonesia," ujarnya.

Perusahaan pengelola gerai retail Alfamart, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT), buka suara soal kabar akan berinvestasi pada PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk (BANK) atau yang kini dikenal Bank Aladin Syariah . 

Sebelumnya, Alfamart mengumumkan akan menerbitkan saham baru melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue maksimal 5 miliar saham dengan nominal Rp 10 per saham. Dalam informasi perusahaan, tambahan modal itu rencananya akan digunakan untuk berinvestasi di perusahaan teknologi.

Di sisi lain, Bank Aladin juga berencana untuk menjual saham baru untuk meningkatkan modal inti perusahaan.  Sumber Katadata.co.id mengungkapkan Alfamart kemungkinan berinvestasi di Bank Aladin.

Menanggapi hal itu, Presiden Direktur Alfamart Anggara Hans Prawira tak membantah ataupun membenarkan kabar yang beredar terkait investasi tersebut. Dia hanya memastikan Alfamart akan menjajaki kerja sama dengan Bank Aladin.

"Saya tidak katakan tidak (membeli saham Bank Aladin), juga iya. Too early to say. Hal yang pasti, kami akan bermitra bisnis dengan Bank Aladin," kata Anggara dalam paparan publik di kantornya, Tangerang, Kamis (6/5). 

Ia menjelaskan, alasan Alfamart tertarik untuk bekerja sama dengan Bank Aladin karena bank tersebut merupakan bank syariah. Hal tersebut relevan dengan basis konsumen atau customer base yang dimiliki oleh Alfamart saat ini. 

Ketertarikan lainnya karena perusahaan adalah bank digital, meski saat ini Bank Aladin belum memiliki produk atau platform yang dirilis kepada publik. "Kami percaya, ke depan akan lebih ke dunia digital makanya kami eksplore kerja sama dengan bank digital" kata Anggara. 

Anggara mengatakan, Alfamart saat ini memiliki ekosistem yang banyak, sehingga menarik untuk dikerjasamakan dengan bank, terutama bank digital. Saat ini, manajemen masih berdiskusi terkait hal-hal yang bisa dikerjasamakan dengan Bank Aladin.

"Saya kira banyak ya kerja samanya. Bisa bicara mengenai financing, seperti umumnya bank nature-nya kan funding dan lending," kata Anggara. 

Kabar ketertarikan Alfamart ke dunia digital direalisasikan melalui rencana penerbitan saham baru melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue maksimal 5 miliar saham dengan nilai nominal Rp 10 per saham. Dana yang dihasilkan dari aksi korporasi ini digunakan untuk mengakuisisi perusahaan teknologi.

Menurut Anggara, Alfamart meyakini bahwa suka atau tidak suka, ke depan bisnisnya tidak bisa lepas dari dunia digital. Dalam melihat konteks itu, Alfamart terus mengeksplorasi kemungkinan bisa bekerja sama dengan perusahaan berbasis teknologi yang bisa sinergi dengan Alfamart. 

"Karena kami punya ekosistem melayani konsumen lebih dari 4 juta orang sehari dan punya member cukup besar kurang lebih 11 juta member," kata Anggara.

Ia menegaskan, dengan rencana berinvestasi pada perusahaan teknologi, bukan berarti Alfamart pindah menjadi perusahaan teknologi. Dia mengatakan, hanya ingin kerja sama strategis untuk memperkuat bisnis Alfamart. 

"Jangan kesannya kami akan investasi signifikan sebesar 70-80% ke bisnis teknologi, that's not the idea. Kalau kami masuk, lebih sifatnya strategis untuk memperkuat bisnis ritel," kata Anggara.

Indonesia membutuhkan suntikan investasi hingga Rp 5931,8 triliun di tahun 2022. Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, investasi itu dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Soal porsinya, Suharso menjabarkan pemerintah mengandalkan investasi dari kalangan swasta dan BUMN.

Pemerintah juga akan melakukan investasi dalam jumlah yang lebih kecil. Dalam paparannya disebutkan investasi yang akan dilakukan pemerintah hanya sekitar 7,5-8,4% atau sekitar Rp 439,4-497 triliun. Sementara itu investasi dari BUMN mencapai 8,5-9,7%, atau sejumlah Rp 503,1-577 triliun. Sementara itu, jumlah kebutuhan investasi dari pihak swasta yang dipaparkan Suharso senilai Rp 4.948,9-4.857,7 triliun atau sekitar 81,9-84% dari total kebutuhan investasi di tahun 2022.

Mulai 5 sampai 13 Mei mendatang, belanja di 72 platform online diberikan diskon besar-besaran sampai gratis ongkos kirim (ongkir). Pemberian diskon dan gratis ongkir itu untuk memperingati hari Bangga Buatan indonesia (BBI).

Pemerintah menargetkan transaksi di hari BBI ini bisa melebihi transaksi pada Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) tahun 2020, yang tembus Rp 11,5 triliun. Program diskon dan gratis ongkir di hari BBi ini bisa menggenjot pertumbuhan konsumsi rumah tangga atau masyarakat.

Konsumsi rumah tangga akan semakin pulih di kuartal II-2021, sehingga bisa mendobrak pertumbuhan ekonomi di kuartal tersebut, Pasalnya, konsumsi rumah tangga selain didongkrak oleh hal BBI, ada juga sederet program lainnya seperti insentif PPnBM untuk kendaraan bermotor roda empat alias mobil, dan insentif PPN untuk pembelian properti.

Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir mengatakan hilirisasi ekonomi digital merupakan satu dari 18 proyek strategis nasional yang akan dikerjakan kementeriannya pada 2022. Hilirisasi ekonomi digital harus memperoleh perhatian khusus untuk mendukung pengembangan produk dalam negeri—termasuk mengantisipasi adanya dumping yang tidak sehat.

Hilirisasi ekonomi digital ini sekarang harus diantisipasi dengan adanya bitcoin, criptocurrency, dumping pricing di mana UMKM kita hancur lebur karena ada dumping-dumping tidak terkendali.

Dengan Hilirisasi ekonomi digital, praktik dumping bisa dikendalikan. Tak hanya menekan risiko dari banjirnya produk asing murah, hilirisasi ekonomi digital diyakini bisa mendorong BUMN menjadi agregator atau tulang punggung untuk memperkuat industri-industri besar.

Sektor pertanian pada triwulan ke-1 tahun 2021 kembali mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 2,95%. Capaian ini menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhanyanto, sangat menggembirakan karena 30% dari tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor tersebut.

Selama pandemi Covid-19 tahun 2020, sektor pertanian merupakan satu di antara tujuh sektor yang terus tumbuh positif selama tahun 2020. Bahkan pertumbuhan itu hampir terjadi pada semua subsektor. Subsektor tanaman pangan pada triwulan ke 1 tumbuh 10,32 persen, dua digit.

Hortikultura juga tumbuh 3,02%. Hal ini didukung karena faktor cuaca yang lebih kondusif dibandingkan tahun lalu sehingga mendorong peningkatan produksi buah dan sayur. Tingginya permintaan domestik terutama untuk produksi ayam dan telur serta adanya optimalisasi produksi juga menyebabkan peternakan tumbuh 2,48%.

Subsektor perkebunan tumbuh 2,17%. Pertumbuhan pada subsektor ini menurutnya ditopang adanya program Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) dan peningkatan harga sawit.