JAKARTA – Bank Indonesia (BI) kembali menegaskan, mata uang kripto (cryptocurrency) bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia dan hanya rupiah satu-satunya yang diakui. Karena itu, bank sentral menilai, tidak ada urgensi untuk merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang demi mengakomodasi penggunaan mata uang kripto seperti Bitcoin.

“Dalam hal pembayaran, tidak perlu lagi ada pengaturan penambahan sebab UU Mata Uang sudah sa ngat clear, jelas mengatakan bahwa alat pembayaran yang sah di Indonesia satu-satunya hanya r upiah. Dan yang membuat UU Mata Uang ‘kan bukan BI juga, tapi pemerintah dan DPR,” ujar Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam webinar Smar t FM 'Uang Kripto, Perlukah Diregulasi?, Sabtu (8/5). Menurut Erwin, jika ada mata uang lain yang berlaku selain rupiah di Indonesia, maka akan memenga ruhi kedaulatan negara. Meskipun ia memahami, masyarakat saat ini tengah menggemari mata uang kripto. “Urgensinya apa ju ga? Saya sih nggak lihat urgensinya mengubah UU hanya untuk mengakomodasi minat masyarakat yang nggak ada dasarnya itu,” tegas Erwin.

Er win menilai, mata uang kripto memiliki kesalahan nama yang kemudian dijadikan sebagai aset untuk berinvestasi. Pasalnya, nilai mata uang kripto saat ini melambung hanya didasarkan pada supply dan demand serta tidak memiliki underlying asset seperti jenis investasi lainnya. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan investasi. “Ini ‘kan naik semata karena demand-supply, beda dengan saham yang ada aset, diperdagangkan ada underlying asset dari aktivitas perusahaan itu sendiri. Nah, kripto ini, bagaimana dia jelaskan, tidak ada aktivitas ekonomi. Yang kredibel seperti Bitcoin pun sebetulnya tidak ada underlying asset-nya. Karena orang percaya nilainya akan naik, dengan sendirinya harga naik, walaupun dia baseless,” tegas dia

(Oleh - HR1)

JAKARTA - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (Wika) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk akan menawarkan beberapa proyek infrastruktur jalan tol kepada Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Indonesia Investment Authority (INA) untuk meleverage (mengungkit) bisnis perseroan. Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (Wika) Agung Budi Waskito menyampaikan proyek-proyek lama Wika sebagian sedang diajukan. Hanya saja karena konsorsium seperti di Jalan Tol Balikpapan-Samarinda dan Manado-Bitung termasuk yang sedang diprakarsai akan didorong untuk dibiayai SWF.

Apalagi, lanjut dia, investasi ke depan banyak yang baru seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), energi terbarukan, kemudian belum lama ini Wika juga memenangkan tender Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jati Luhur. Dengan menawarkan proyek ke SWF, kata dia, membuat perseroan lebih confident. Bukan hanya itu, hadirnya SWF sekaligus menjadi penyemangat Wika untuk lebih banyak membangun infrastruktur di Indonesia. Pasalnya, dengan mendapat injection pendanaan dari SWF, otomatis akan dapat me-leverage Wika untuk mengerjakan proyek lain.

Hal senada juga disampaikan Direktur Operasi PT Waskita Karya (Persero) Tbk Bambang Rianto. Menurut dia, kehadiran SWF jika dilihat dari benchmarking di Norwegia dan Singapura, manfaatnya sangat besar untuk melakukan aset recycle sehingga pembangunan infrastruktur menjadi berkelanjutan.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Di tengah lonjakan harga aset mata uang kripto, investor diimbau tetap harus waspada dan hati-hati menyikapinya. Sebagai contoh, harga dogecoin, salah satu aset kripto, melonjak 400% dalam kurun waktu seminggu. Hal ini memicu kekhawatiran terjadinya gelembung (bubble) di pasar aset kripto atau cryptocurrency.

“Para pakar investasi mengingatkan, ketika semua orang melakukan itu, gelembung harga akhirnya harus meledak dan investor pemula akan dibiarkan merugi jika tidak bisa keluar tepat waktu. Celakanya, sulit untuk memastikan kapan gelembung itu akan pecah. Artinya, unsur tiba-tiba, dadakan, kejutan, senantiasa membayangi mereka yang berinvestasi di aset kripto,” kata Ekonom dan Staf Ahli Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ryan Kiryanto dalam keterangan tertulis, Minggu (9/5). Sementara itu, berdasarkan survei Bank of America, hampir 3 dari 4 atau setara 74% dari responden investor profesional melihat bitcoin sebagai gelembung. Mereka juga menilai bitcoin ada di peringkat kedua daftar perdagangan yang paling ramai, tepat di belakang saham teknologi. Tak heran, jika beberapa investor sudah memandang bitcoin sebagai gelembung spekulatif.

Mata uang kripto paling kondang, bitcoin, telah memiliki kapitalisasi pasar (market capitalization) di atas US$ 1 triliun setelah lonjakan harga yang terjadi pada tahun ini. Harga bitcoin sempat menyentuh level US$ 58.858. Alhasil, total kapitalisasi pasar mata uang kripto ini telah menembus US$ 2 triliun untuk pertama kalinya dalam sejarah. Hal ini didorong oleh lonjakan yang terjadi selama dua bulan terakhir seiring dengan kenaikan permintaan dari investor institusi. Untuk bitcoin, harganya bergerak cenderung positif seiring dengan keterlibatan investor institusional yang berniat meningkatkan return-nya.

Namun untuk berinvestasi, BI mengimbau masyarakat untuk berhatihati karena berinvestasi di cryptocurrency dengan alasan underlying asset (aset dasar) yang tidak jelas dan risiko yang tinggi. Dalam artian lain, mengingat aspek spekulatifnya begitu tinggi, maka investor, lebih-lebih investor pemula, termasuk investor milenial, harus cermat, cerdas dan berhati-hati sebelum memutuskan berinvestasi di aset kripto ini.

(Oleh - HR1)

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah perlu menginjak pedal rem anggaran belanja secara signifikan untuk menjaga amanah UU No. 2/2020 agar defisit anggaran harus kembali di bawah 3% dari produk domestik bruto pada 2023. Jika pengeluaran tak ditekan, normalisasi defisit hanya akan menjadi angan senja.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mencatat, ada dua opsi yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan normalisasi defisit sebagai salah satu bagian dari konsolidasi fiskal pada 2023.

Pertama menekan belanja, dan kedua menaikkan penerimaan negara. Dua opsi tersebut selalu dijadikan pilihan oleh banyak negara untuk memulihkan kondisi fiskal yang tertekan cukup dalam.

Pemangkasan belanja dilakukan di antaranya melalui pemotongan pengeluaran operasional yang mencakup gaji pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN), dan penyesuaian anggaran subsidi.

Catatan serupa juga dituliskan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI).

Lembaga itu menilai pemerintah menghadapi tantangan jangka menengah berupa pemenuhan mandat untuk menurunkan defisit kembali di bawah 3% dari produk domestik bruto (PDB) pada 2023.

Ekonom LPEM FEB UI Teuku Riefky mengatakan secara realistis, melihat permintaan agregat yang masih lemah dan penerimaan negara yang masih rendah hingga saat ini, hampir tidak mungkin pemerintah dapat memenuhi mandat tersebut tanpa mengganggu stabilitas makroekonomi.

(Oleh - HR1)

Bisnis, JAKARTA — Kendati telah mencatatkan hasil positif pada kuartal I/2021, industri plastik masih tetap waspada terhadap dampak pandemi Covid-19 yang belum diketahui kapan akan berakhir.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat industri karet, barang karet, dan plastik merupakan sektor yang masih mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,84%. Angka itu bahkan di atas sektor makanan dan minuman yang hanya tumbuh 2,45% sepanjang triwulan pertama tahun ini.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiyono mengatakan kinerja industri 3 bulan pertama tahun ini selaras dengan level utilitas sektor hulu yang terjaga di atas 90% dan sektor hilir yang masih berkisar 65%-70%.

Sebelumnya, produsen plastik kemasan, PT Panca Budi Idaman Tbk., menargetkan peningkatan volume dan nilai produksi 10%-15% pada tahun ini.

Direktur Panca Budi Lukman Hakim mengatakan untuk mencapai target tersebut, perseroan akan menjaga rata-rata kapasitas terpasang di kisaran 80%. Adapun kapasitas total pabrik milik Panca Budi sekarang sebesar 125.000 ton per tahun.

Selain diversifikasi produk, perseroan juga masih akan memperluas pangsa pasar dan jaringan distribusi, meningkatkan kualitas produk dan brand value, dan melakukan efisiensi operasional.

Bisnis, JAKARTA — Perusahaan rintisan di bidang agrikultura memerlukan analisis mahadata dan kecerdasan buatan untuk menunjang peningkatan aktivitas bisnis mereka, khususnya untuk menghadapi berbagai tantangan pengembangan ke depan.

Ketua Umum Asosiasi Startup Teknologi Indonesia (Atsindo) Handito Joewono mengatakan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan analisis mahadata (big data analytics) bisa melakukan melakukan prediksi hingga rekomendasi tentang perilaku konsumen. Hal tersebut dianggap penting bagi perusahaan rintisan.

Dia meyakini agritech yang mengalokasikan 20%–40% anggarannya untuk kebutuhan inovasi teknologi, khususnya di AI dan big data analytics, dapat meningkatkan pertumbuhan kinerja hingga lebih dari 70%.

Senada, Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan terdapat tiga inovasi teknologi yang dibutuhkan agritech saat ini, yakni internet untuk segala (internet of things/IoT), AI, dan big data analytics.

“Ketiga teknologi ini memberikan kontribusi lebih pada sisi mengembangkan agrikulturnya itu sendiri agar terintegrasi untuk melihat kondisi existing, kebutuhan pasar, dan apa yang dapat dilakukan dalam memenuhi kebutuhan pasar yang berbeda,” ujarnya.

(Oleh - HR1)

Jakarta, CNN Indonesia -- Animo masyarakat yang tinggi untuk membeli mobil disebut berdampak positif terhadap BRI Finance selaku entitas anak BRI yang bergerak di bidang multifinance, dengan kepemilikan saham mayoritas sebesar 99,88 %.

Hingga April, BRI Finance berhasil mencapai 100 % target yang dicanangkan. Untuk 2021, Direktur Utama BRI Finance Azizatun Azhimah menyatakan pihaknya menargetkan penyaluran pembiayaan mencapai Rp 2 triliun. Sebelumnya, penyaluran pembiayaan juga sempat terdampak pandemi.

Menurut Azizatun, minat tinggi masyarakat turut didukung oleh kebijakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan penjualan mobil. Salah satunya, pembebasan PPnBM mulai 1 Maret lalu.

Pemerintah menetapkan 17 sektor usaha bakal mendapatkan kemudahan dalam berinvestasi di dalam negeri. Pemerintah juga memberikan sejumlah fasilitas kepada sektor-sektor tersebut. Tujuan kebijakan ini agar investasi dalam negeri semakin meningkat sebagai pendorong pemulihan ekonomi. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal. Beleid yang disetujui oleh Presiden RI Joko Widodo ini, berlaku mulai tanggal 2 Juni 2021.

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM Yuliot mengatakan, 17 sektor usaha yang mendapatkan fasilitas itu sesuai dengan keputusan Kementerian Keuangan (Kemkeu). Lewat aturan itu, BKPM menegaskan bahwa seluruh sektor tersebut masuk dalam industri pionir. "Jadi nanti insentif fiskal dan non fiskal saat investor mengajukan investasi di online single submission (OSS) maka langsung ditawari melalui sistem secara langsung. Jadi bukan diajukan pertama kali oleh investor lagi, " kata Yuliot kepada KONTAN, Kamis (6/5).

Selain diberikan insentif, perizinan berusaha juga dipermudah. Sebab dalam OSS berbasis risiko yang akan diimplementasikan pada 2 Juni 2021, seluruh perizinan berusaha terkait izin di kementerian dan lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) dapat diselesaikan hanya dalam satu pintu.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan 17 sektor usaha tersebut sudah cukup mengakomodasi dunia usaha. Terlebih daftar sektor usaha itu banyak mencakup industri pengolahan atau manufaktur. "Sektor-sektor tersebut saya rasa juga punya potensi besar seperti kelautan, yang pasti akan berkembang. Cuma sekarang problem-nya adalah pembatasan sosiall yang menghambat daya beli masyarakat, " ujar Hariyadi.

Cadangan devisa Indonesia diperkirakan masih mencatatkan nilai yang besar. Namun demikian, cadangan devisa berisiko tertekan akibat faktor musiman repatriasi hasil dividen, perkembangan pemulihan ekonomi Amerika Serikat (AS), dan potensi penambahan kasus Covid-19 secara global.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede melihat, cadangan devisa akhir April 2021 berpotensi naik menjadi sekitar USS 138 miliar. Pada akhir Maret 2021, cadangan devisa Indonesia tercatat sebesar USS 137,1 miliar. "Kami memperkirakan cadangan devisa Indonesia bisa meningkat, didorong arus modal masuk di pasar obligasi, " kata Josua, Kamis (6/5). Catatan Josua, modal asing yang masuk ke pasar obligasi sepanjang April mencapai USS 980 juta, kendati di pasar saham mencatatkan arus modal keluar sebesar USS 244 juta. Masuknya modal asing ini juga mendukung penguatan nilai tukar rupiah sebesar 0,55% menjadi Rp 14.445 per dollar AS. Ke depan, ia memperkirakan cadangan devisa Indonesia masih berpotensi menguat seiring kembalinya investor asing ke pasar keuangan domestik karena turunnya imbal hasil US Treasury. "Sinyal pemulihan ekonomi juga menjadi salah satu faktor daya tarik investasi untuk masuk ke Indonesia, " tambah Josua.

Meski demikian, Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman mengingatkan risiko penurunan cadangan devisa akibat faktor musiman pembayaran utang luar negeri (ULN) dan repatriasi dividen yang memuncak pada kuartal kedua. Proyeksi Faisal, posisi cadangan devisa bisa menurun ke level USS 136 miliar.

Seirama tekanan terhadap cadangan devisa, laju rupiah di kuartal II-2021 diproyeksikan berada di kisaran Rp 14.400-Rp 14.500. Ketidakpastian di pasar keuangan global akibat perulihan yang cepat di AS hingga meningkatnya kasus Covid-19 di kawasan Asia, terutama di Thailand, turut mempengaruhi rupiah. Akhir tahun ini, rupiah diperkirakan bergerak di kisaran Rp 14.177 per dollar AS. Sementara cadangan devisa berpotensi naik menjadi USS 140 miliar-USS 142 miliar.

Rencana pemerintah mengerek tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari yang berlaku saat ini 10%, terus menuai penolakan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga menolak rencana tersebut lantaran tak sejalan dengan upaya mempercepat pemulihan ekonomi.

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Mukhammad Misbakhun menilai, rencana kebijakan itu kontra produktif dengan kebijakan pemerintah saat ini yang memberikan sejumlah relaksasi perpajakan. Misalnya diskon PPN atas properti, diskon pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mobil, juga penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan. Menurut Misbakhun, tidak adil jika di satu sisi pemerintah menurunkan tarif PPh badan, tetapi di sisi lain malah meningkatkan tarif PPN. Untuk mengoptimalkan PPN,

Misbakhun menyarankan pemerintah menerapkan skema goods and services tax (GST). GST merupakan PPN berbasis tujuan dan dibebankan pada produksi, penjualan, serta konsumsi barang dan jasa yang belum memiliki nilai tambah di setiap tahapan. Skema GST digunakan berbagai negara, misalnya Singapura. "Pada GST, perbedaannya lewat pengkreditan yang lebih selektif. Bisa juga membatasi restitusi PPN untuk korporasi yang menjalin kerjasama dengan proyek pemerintah, " kata Misbakhun kepada KONTAN, Kamis (6/5).