Teka-teki rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai terkuak. Pemerintah bersikukuh ingin menerapkan kebijakan PPN untuk mendongkrak penerimaan pajak di 2022.

Menurut Direktur Jenderal Pajak (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo saat konferensi pers, Senin (10/5), saat ini instansinya tengah mengkaji penerapan kenaikan tarif PPN. Pertama, tetap memberlakukan single tarif PPN seperti sekarang. Kebijakan single tarif ini kepada Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang PPN dan pajak penjualan atas barang mewah (PPn BM). UU mengatur tarif PPN yang diperbolehkan adalah pada rentang minimal 5% hingga maksimal 15%. Aturan yang berlaku saat ini adalah tarif PPN sebesar 10%. Kedua, pemerintah mengkaji penerapan kebijakan multi tarif PPN. Kebijakan multi tarifini sudah berjalan beberapa negara lain. Misalnya Turki, Spanyol, dan Italia. Multi tarif artinya tarif PPN berdasarkan barang reguler dan barang mewah.

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai kebijakan multiple tarif PPN lebih pas diterapkan. Pertama, hal ini bisa mengurangi beban PPN bagi kelompok menengah ke bawah. Pemerintah bisa menerapkan tarif rendah misalnya 5%. bagi barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat kelas bawah. Kedua, untuk mengejar penerimaan dari warga menengah atas tarif bisa di atas normal, misalnya 15% -20%.

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ajib Hamdani menilai kebijakan kenaikan PPN kontraproduktif dengan upaya pemulihan ekonomi. "Ini tidak pro masyarakat luas di masa pandemi ekonomi yang belum selesai, " katanya, (10/5). la menilai, pertumbuhan ekonomi masih negatif, 0,74% yoy kuartal l-2021. Apalagi, bila melihat fungsi pajak, pajak bukan hanya sebagai budgeteir atau pengumpul uang buat negara, tetapi pajak juga sebagai regulerend atau pengatur ekonomi dan sebagai redistribusi pendapatan.

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengintervensi harga daging sapi menjelang Lebaran 2021. Hal itu dilakukan dengan meminta rumah pemotongan untuk tidak menerima sapi dengan harga di atas Rp 52.000 per kilogram bobot hidup. Namun, langkah itu dikhawatirkan mendorong pemotongan sapi betina produktif dan mengancam populasi sapi nasional.

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis mencatat, Senin (10/5/2021), rata-rata nasional harga daging sapi di pasar tradisional Rp 129.650 per kilogram (kg). Harga ini naik dibandingkan awal April 2021 yang Rp 119.650 per kg. Padahal, harga acuan penjualan daging sapi segar di tingkat konsumen sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7/2020 berkisar Rp 80.000 per kg hingga Rp 105.000 per kg. Di tengah kenaikan harga tersebut, Kementerian Perdagangan mengedarkan surat ke rumah potong hewan (RPH) di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) untuk tidak menerima sapi berharga di atas Rp 52.000 per kg bobot hidup. Demi menjaga suplai, RPH akan mendapatkan pasokan sapi dengan harga di bawah Rp 52.000 per kg bobot hidup.

Terkait langkah itu, Ketua Komite Pendayagunaan Pertanian Teguh Boediyana khawatir, pembatasan harga di RPH dapat berdampak pada pemotongan sapi ternak betina yang masih produktif. ”Pemotongan sapi betina dapat terjadi karena pelaku dalam mata rantai ingin bertahan hidup. Padahal, pemotongan sapi betina berimbas pada populasi sapi ternak nasional ke depannya,” ujarnya. Menurut Teguh, harga daging sapi di tingkat RPH berpotensi di atas Rp 52.000 per kg sehingga pembatasan harga dapat menekan pelaku usaha penggemukan sapi (feedlot). Sebab, mereka mesti menanggung rugi. Langkah pemerintah dalam membatasi harga juga menjadi sinyal ketidakpastian kebijakan harga bagi investor di sektor yang sama.

Dalam jangka panjang, kebijakan itu berisiko membuat Indonesia menjadi pasar daging beku impor. ”Banjir” daging beku impor bakal mengimpit industri penggemukan sapi karena produk lokal kalah bersaing. Padahal, industri penggemukan sapi memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. ”Oleh sebab itu, saya mempertanyakan surat (edaran) tersebut. Bukankah pemerintah telah mengimpor daging beku untuk kebutuhan Ramadhan-Lebaran? Biasanya kebijakan intervensi harga daging sapi menggunakan instrumen penambahan pasokan di pasar. Pemerintah juga bisa mendorong masyarakat untuk mengalihkan konsumsi daging sapi ke ayam,” tuturnya.

Pemerintah telah mengeluarkan izin impor daging sapi dan kerbau hingga 100.000 ton atau 100 juta kilogram senilai hampir Rp 10 triliun. Rata-rata impor daging sapi Indonesia setara 1,5 juta ekor sapi tiap tahun. Pemerintah juga menggelontorkan anggaran hingga puluhan triliun rupiah untuk program swasembada daging sapi sejak 20 tahun lalu. Namun, kata Teguh, hasilnya tidak optimal. Impor justru makin besar seiring meningkatnya konsumsi daging sapi.

Sartika (35), warga Medan, tahun ini tidak mudik ke kampung halamannya di Aceh Utara. Padahal, hampir tiap tahun ia mudik untuk merayakan Lebaran bersama keluarga besarnya di kampung. Bagi Sartika, dengan cara itu ia masih bisa menjaga silaturahmi dan tetap memberikan perhatian kepada orangtua ataupun keluarga di kampung halaman. ”Karena enggak bisa mudik, saya hanya kirim roti dan pakaian untuk keluarga di kampung,” kata Sartika, Senin (10/5/2021).

Mengirimkan makanan bagi anggota keluarga tercinta juga dilakukan Eli (49), warga Padang, Sumatera Barat. Ia mengirimkan 3 kilogram kue arai pinang untuk dua putri kembarnya yang kuliah di Bandung, Jawa Barat. Kedua putrinya itu tidak bisa pulang akibat terdampak kebijakan larangan mudik Lebaran.

Selain Sartika dan Eli, banyak warga lain yang juga mengirimkan barang untuk kerabatnya saat jelang Lebaran. Tren ini setidaknya mengemuka sejak tahun lalu. Perusahaan layanan pengiriman barang JNE yang ada di Medan, misalnya, mengalami peningkatan pengiriman barang hingga 30 persen sejak Ramadhan. ”Selama Ramadhan dan menjelang Idul Fitri, pengiriman makanan dan minuman khas daerah, serta fashion mendominasi dari Medan,” kata Kepala Cabang JNE Medan Fikri Al Haq Fachryana.

Peningkatan jasa pengiriman barang juga dialami Kantor Pos Medan. Sejak awal Mei ada 843 pengiriman barang, atau meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan periode yang sama bulan lalu. ”Ada peningkatan kiriman barang, terutama jenis paket kilat khusus,” kata Manajer Pelayanan Kantor Pos Medan Risang Catur Atmojo.

Lonjakan pengiriman barang juga terjadi di Kantor Pos Cirebon, Jabar. Selama bulan Ramadhan hingga jelang Lebaran, tercatat 5.800 paket dikirim dari Cirebon ke berbagai daerah. Padahal, pada bulan biasanya, pengiriman paket berkisar 4.200 barang. Peningkatan pengiriman barang juga terjadi untuk tujuan ke luar negeri. Kantor Pos Cirebon mencatat selama April 2021, sebanyak 208 paket dikirim dari Cirebon ke berbagai negara, seperti Uni Emirat Arab, Malaysia, Hong Kong, dan Singapura. Jumlah ini melonjak 73 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. ”Tujuan pengirimannya adalah pekerja migran Indonesia (PMI). Kami memprediksi peningkatan pengiriman paket karena mereka tidak bisa pulang ke Indonesia jadi lebih baik kirim barang ke sana,” ungkapnya. Sebaliknya, PMI di negara tersebut mengirim uang kepada keluarganya di Cirebon. Tercatat, sebulan terakhir, pengiriman uang dari PMI melalui Kantor Pos Cirebon mencapai Rp 38,4 miliar. Jumlah itu meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, yakni sekitar Rp 30 miliar.

”Panen” jasa pengiriman barang juga terjadi di Jatim. Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia Jatim Ardito Soepomo mengatakan, pengiriman meningkat karena transaksi belanja secara dalam jaringan juga meningkat. Ditambah lagi adanya larangan mudik Lebaran tahun ini.

Tepat 24 tahun lalu, Indonesia menghadapi puncak krisis ekonomi dan politik pada Mei 1998. Krisis moneter yang berujung pada krisis politik dan menumbangkan rezim Orde Baru itu masih menyisakan beban ekonomi dan sejarah bagi negara ini.

Indonesia memang mampu bangkit dan keluar dari tekanan krisis, termasuk dari hantaman krisis ekonomi kedua tahun 2008. Tapi, di saat sedang berupaya menata kembali ekonomi, Indonesia kembali dihadapkan pada krisis yang lebih dahsyat akibat pandemi Covid-19. Selain ekonomi, kita juga dihadapkan krisis kesehatan. Secara umum, efek pandemi Covid-19 sudah terlihat nyata. Selain menewaskan ribuan orang, bahkan jutaan secara global, tahun lalu, laju ekonomi Indonesia minus 2,07%. Ratusan triliun rupiah duit stimulus hanya mampu menahan kejatuhan ekonomi ke jurang lebih dalam.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi Masyita Crystallin menambahkan, posisi fiskal dan moneter Indonesia saat ini relatif stabil menghadapi pandemi ketimbang sejumlah negara ain. Namun demikian, Indonesia masih perlu melanjutkan reformasi ekonomi juga reformasi di sektor keuangan, termasuk melalui penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja. "Kita harus mempergunakan situasi ini untuk meneruskan reformasi ekonomi, agar dapat mengejar status negara maju di tahun 2045," kata Masyita.

Melalui sejumlah upaya pemerintah itu, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ajib Hamdani memproyeksikan, ekonomi Indonesia bisa bangkit di paruh kedua tahun ini. Dia pun optimistis, Indonesia bisa keluar dari jerat krisis ekonomi, seperti tahun 1998 dan 2008.

Perusahaan teknologi global mulai berlomba mengembangkan kendaraan listrik. Oppo, perusahaan telekomunikasi asal Tiongkok, bakal merancang mobil listrik. Ini merupakan langkah baru mereka untuk mengikuti perusahaan teknologi lainnya, seperti Xiaomi, Huawei dan Apple.

Direktur PT Garuda Metalindo Tbk (BOLT) Anthony Wijaya mengatakan, saat ini belum ada kendaraan listrik yang benar-benar diproduksi di Indonesia alias memiliki tingkat komponen lokal. "Jadi, permintaan untuk komponen mobil listrik bisa dibilang belum ada, " kata dia, kemarin. Anthony mengaku, produk yang dijual BOLT sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan komponen mesin dari kendaraan bermotor, termasuk untuk kendaraan bermotor listrik. Perusahaan ini menghasilkan produk komponen yang banyak diaplikasikan pada sistem AC, pengereman, suspensi dan sejenisnya yang tetap bisa digunakan untuk kendaraan listrik. Namun dia belum bisa memastikan apakah BOLT akan terlibat langsung dalam produksi komponen penunjang untuk kendaraan listrik atau tidak. Selama ini BOLT memasok komponen kendaraan ke sejumlah pabrikan, seperti Astra Honda Motor, Astra Daihatsu Motor, dan Krama Yudha Tiga Berlian Motor.

Lidiana Widjojo, Corporate Secretary PT Selamat Sempurna Tbk (SMSM) mengatakan, saat ini pihaknya belum menerima permintaan produk komponen untuk kendaraan listrik. Maklum saja, populasi kendaraan listrik dindonesia belum sebanyak kendaraan konvensional yang berbahan bakar fosil. Dia menilai, keberadaan infrastruktur seperti charging station atau stasiun pengisian kendaraan listrikumum (SPKLU) punya nilai urgensi tinggi dalam ekosistem kendaraan listrik tanah air. Jika SPKLU marak dan mudah dijangkau, dengan sendirinya permintaan kendaraan listrik termasuk industri konponennya akan meningkat.

Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan (IMATAP) Kementerian Perindustrian, Sony Sulaksono menyampaikan, pemerintah pada dasarnya terbuka untuk mendatangkan banyak investasi dari berbagai pabrikan global yang dapat mendukung ekosistem mobil listrik nasional. Apalagi, pemerintah sudah menyiapkan sejumlah insentif untuk menarik investor baik dari sisi fiskal maupun non-fiskal. "Ya, tentu [rencana mendatangkan investasi] tidak terbatas Tesla saja, " ujar dia, kemarin.

Industri retail tengah menanti kucuran insentif pajak khusus dari pemerintah. Anggota Dewan Penasihat Himpunan peritel dan penyewa pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Tutum Rahanta, mengatakan insentif tersebut bermula dari usul asosiasi kepada pemerintah, yaitu perihal pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) atas sewa.

PPh atas sewa dapat meringankan kami, para penyewa gerai dan pengelola pusat belanja. Pengeluaran sewa merupakan komponen beban terberat kedua setelah tenaga kerja yang harus ditanggung pelaku usaha.

Pelonggaran PPN diusulkan segera diterapkan pada kuartal II tahun ini guna meningkatkan animo belanja masyarakat. Sedangkan untuk PPh atas sewa diharapkan dapat dibebaskan selama enam bulan hingga satu tahun. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Nicholas Mandey, berujar pelaku usaha juga berharap insentif pajak yang ada saat ini diperpanjang hingga akhir 2021.

Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Said Abdullah mengingatkan pemerintah untuk selektif dalam mengucurkan insentif pajak. Khususnya menakar dampak dari pemberian insentif tersebut pada pemulihan ekonomi nasional. Industri retail bahkan dari sebelum masa pandemi telah mengalami kontraksi akibat pergeseran perilaku masyarakat yang memilih e-commerce.

Finegold Resources Ltd. telah mengalihkan seluruh saham miliknya dalam PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. kepada PT Trans Airways. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama PT Trans Airways Warnedy dalam suratnya ke Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, pada Jumat pekan lalu.

Dengan jumlah keseluruhan sebesar 635.749.990 saham kepada PT Trans Airways (Pengalihan Saham) berdasarkan dokumen sebagaimana terlampir. Sementara dalam laporannya ke otoritas bursa pada hari yang sama, Warnedy menyebutkan jumlah saham yang dialihkan tersebut sebanyak 635.739.990 saham.

Transaksi dilakukan di harga sebesar Rp 499 per saham. Dengan demikian, total nilai transaksi yang dilaksanakan pada 6 Mei lalu itu mencapai Rp 317,23 miliar. Dari transaksi itu, maka total kepemilikan saham Trans Airways atas GIAA bertambah menjadi sekitar 7,31 miliar saham GIAA atau setara dengan 28,26 persen dari seluruh modal ditempatkan perseroan. Sebelumnya, Trans Airways memiliki sekitar 6,68 miliar saham atau setara dengan 25,81 persen.

Trans Airways diketahui merupakan perusahaan milik konglomerat Chairul Tanjung. Trans Airways memborong saham Garuda Indonesia atau GIAA dari tiga sekuritas yang berperan menjadi underwriter di initial public offering (IPO) yaitu PT Mandiri Sekuritas, PT Bahana Securities, serta PT Danareksa Sekuritas.

Bisnis, JAKARTA — Iklim investasi perusahaan rintisan diproyeksikan makin baik pada kuartal III/2021 seiring dengan meningkatnya kepercayaan diri dari para pemodal untuk menyuntikkan dananya.

Ketua Umum Asosiasi Startup Teknologi Indonesia (Atsindo) Handito Joewono mengatakan investasi besar yang terjadi pada salah satu perusahaan rintisan (startup) akan merangsang investasi sejenis di ekosistem tersebut.

Adapun, yang terbaru adalah investasi PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) senilai US$300 juta kepada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek). Adapun total investasinya sejak November 2020 telah mencapai US$450 juta.

Selain itu, minat startup untuk segera melantai di bursa untuk meraih pendanaan pun akan makin kuat seiring dengan adanya sentimen dari rencana penawaran umum perdana perusahaan hasil merger Gojek-Tokopedia.

Adapun, Cento Ventures menyatakan bahwa pendanaan ke startup Asia Tenggara turun 3,5% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi US$8,2 miliar pada 2020. Pada semester I/2020, pendanaan ke startup Asia Tenggara masih senilai US$5,9 miliar, lalu turun pada semester II/2020 menjadi US$ 2,3 miliar.

Adapun, jumlah kesepakatan investasi sepanjang tahun lalu tercatat sebanyak 645, turun dibandingkan 2019 yang mencapai 704.

Namun, dari sisi nilai, Indonesia masih mendominasi dengan berkontribusi 70% terhadap total pendanaan, disusul Singapura 14%, Malaysia 5%, Thailand 5%, Vietnam 4%, dan Filipina 2%.

Besarnya nilai investasi yang diperoleh perusahaan rintisan Indonesia ditopang oleh startup jumbo, di mana hampir setengah dari dana yang terkumpul masuk ke kantong para unikorn seperti Grab, Gojek, Bukalapak, dan Traveloka.

Sebelumnya, Handito juga mengatakan pendanaan startup turut ditentukan oleh penanganan pandemi Covid-19. Menurutnya, Indonesia menjadi salah satu negara dengan program vaksinasi terbaik sehingga kayak untuk dilirik para pemodal.

AMBISI MENJADI UNICORN

Sementara itu, agresifnya pemain perusahaan rintisan untuk menjadi unikorn selanjutnya di Tanah Air dinilai turut menjadi sentimen positif untuk meningkatkan minat pemodal dalam menyuntikan dananya.

Bendahara Asosiasi Modal Ventura Seluruh Indonesia (Amvesindo) Edward Ismawan Chamdani menilai selain bergairahnya pemain startup untuk memiliki nilai valuasi US$1 miliar, para unikorn yang melirik lantai bursa juga memberikan optimisme bagi pemodal.

Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024 menargetkan hadirnya tiga unikorn pada 2024. Tambahan tersebut diharapkan mulai terealisasi pada tahun depan.

Rencana tersebut menjelaskan bahwa pada tahun ini diharapkan startup digital aktif yang terbentuk berjumlah 35. Adapun, untuk jumlah startup pada 2022, 2023, dan 2024 masing-masing target yang diharapkan berjumlah 70, 110, dan 150.

(Oleh - HR1)

Bisnis, JAKARTA — Tingginya kebutuhan layanan kesehatan di tengah pandemi Covid-19 terus mendorong kinerja emiten sektor farmasi dan rumah sakit. Mayoritas emiten sektor kesehatan mendulang pertumbuhan pendapatan dan profitabilitas.

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, 8 dari 11 emiten sektor kesehatan membukukan kenaikan pendapatan pada 3 bulan pertama 2021. Kenaikan tertinggi dibukukan oleh PT Itama Ranoraya Tbk. (IRRA) yang pendapatannya melompat 754,21% year on year (yoy) menjadi Rp228,16 miliar.

Pada saat yang sama, pendapatan PT Indofarma Tbk. (INAF) naik 151,89% secara tahunan menjadi Rp373,2 miliar. Di sisi lain, pendapatan PT Kimia Farma Tbk. (KAEF) justru menyusut 4,25% yoy menjadi Rp2,3 triliun pada kuartal I/2021.

Mayoritas emiten sektor kesehatan mengantongi profitabilitas yang lebih baik sepanjang Januari—Maret 2021. Dari 11 emiten, 6 perusahaan membukukan kenaikan laba, 3 perusahaan berbalik laba, dan hanya 2 yang laba bersihnya menyusut.

Di sisi lain, pendapatan segmen distribusi dan ritel mengalami kontraksi menjadi Rp657,34 miliar dan Rp1,39 triliun. Dalam pengembangan, lanjutnya, perseroan terbuka penambahan saluran distribusi offline dan online.

“Pencapaian penjualan pada kuartal I/2021 Rp2,3 triliun, kontribusi online kurang lebih sekitar Rp1,5 miliar hanya dari penjualan di marketplace saja, jadi peluang baru. Pendapatan dari superapps KAEF mobile di atas Rp250 juta,” urainya dalam keterangan resmi yang dikutip Senin (10/5).

Emiten bersandi KAEF ini berencana untuk rebranding segmen ritelnya dan melakukan format ulang desain ritel pada 2021. Sebelumnya, Direktur Utama Kimia Farma Verdi Budidarmo menjelaskan perseroan tengah mengkaji rencana aksi korporasi pada 2021.

Secara terpisah, Direktur Utama Prodia Widiahusada Dewi Muliaty mengatakan pada kuartal I/2021, kenaikan pendapatan bersih ditopang oleh kontribusi pendapatan dari masing-masing segmen pelanggan. Segmen pelanggan individu dan rujukan dokter menyumbang sebesar 67,6%.

Pendapatan tes esoterik juga mengalami pertumbuhan menjadi sebesar Rp252,69 miliar seiring dengan meningkatnya jumlah permintaan tes esoterik pada kuartal I/2021 menjadi sebanyak 516.711 tes.

Pada perkembangan lain, emiten rumah sakit Grup Emtek, PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk. (SAME) berencana mengakuisisi PT Elang Medika Corpora.

(Oleh - HR1)

Bisnis, JAKARTA — Tak hanya mengutak-atik tarif dan skema, otoritas fiskal juga akan melakukan penyesuaian fasilitas dalam bentuk pembatasan pengecualian objek di dalam Pajak Pertambahan Nilai. Penyesuaian ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, baik dari sisi administrasi maupun anggaran.

Rencana tersebut telah dibahas oleh Kementerian Keuangan bersama dengan pihak terkait lainnya di dalam rapat harmonisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pembatasan pengecualian ini merupakan salah satu bagian dari perombakan skema dan tarif PPN dalam rangka meningkatkan penerimaan negara untuk mewujudkan konsolidasi fiskal pada 2023. (Bisnis, 10/5).

Saat ini, pemerintah memang memberikan berbagai fasilitas untuk PPN, baik dari sisi tarif maupun nontarif.

Di antaranya adalah PPN tidak dipungut, PPN yang dibebaskan, PPN ditanggung oleh pemerintah (DTP), dan sejumlah fasilitas lainnya.

Dia mengatakan perubahan dilakukan lantaran skema yang berlaku saat ini mempersulit otoritas fiskal dalam melakukan mekanisme pengawasan.

Mengacu pada Undang-undang (UU) No. 42/2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, ada beberapa jenis barang yang tidak dikenai PPN.

Di antaranya adalah barang-barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya; barang kebutuhan pokok; makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, serta uang, emas batangan, dan surat berharga. (Lihat infografik).

Dalam rancangan ke depan, pemerintah juga akan menerapkan multitarif untuk PPN. Hal ini berbeda dibandingkan dengan skema yang berlaku saat ini yakni tarif tunggal atau single rate yakni sebesar 10%.

Sejalan dengan perubahan tersebut, maka pemerintah akan mengubah struktur pajak jenis ini dari PPN atau value added tax (VAT) menjadi pajak barang dan jasa atau goods and service tax (GST).

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) mendefinisikan GST sebagai pajak yang dipungut atas produksi, ekstraksi, penjualan, transfer, penyewaan atau pengiriman barang, dan pemberian jasa. Adapun komponen GST mencakup PPN dan Pajak Penjualan.

(Oleh - HR1)