Masyarakat di Kota Pematangsiantar menjerit dengan terjadinya lonjakan harga aneka ikan basah segar, daging ayam potong dan telur yang diperdagangkan pada Minggu (16/5) di pasar-pasar tradisional Pematangsiantar.

Adapun yang mengalami tanjakan harga, seperti ikan tongkol dari sebelumnyaRp 28.000 per kg menjadi Rp 30.000 per kg, lele dari Rp 24.000 per kg menjadi Rp 26.000, mujahir dari Rp 30.000 per kg menjadi Rp 33.000 per kg.

Daging ayam potong dari sebelumnya Rp 30.000 per kg menjadi Rp 36.000, daging sapi dari Rp 110.000 menjadi Rp 120.000 per kg, telur ayam broiler dari Rp 1.300 per butir menjadi Rp 1.450 per butir.

Daya beli masyarakat cenderung menurun. Sehingga menurunnya pendapatan pedagang. Untuk itu diharapkan harga dapat kembali turun, sehingga bisa meningkatkan daya beli, di tengah lengah masih terjadinya pandemi Covid-19.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani menyebut kenaikan kinerja sektor riil pada musim Lebaran tahun ini tetap terbatas meski situasi tahun ini lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Hariyadi mengatakan pergerakan positif setidaknya telah terjadi pada sektor otomotif dan properti seiring dengan disalurkannya stimulus berupa insentif pajak.

Meski tidak bisa menjelaskan seberapa besar kenaikan yang dicapai saat festive season, Hariyadi mengharapkan kinerja sektor riil setelah Lebaran bisa melanjutkan tren perbaikan kinerja. Makin banyak penduduk yang divaksin bisa diikuti dengan penurunan kasus. Pemerintah sudah on the right track dan tentunya kedisiplinan masyarakat ke depan menjadi kunci.

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto optimistis pertumbuhan ekonomi pada kuartal lI-2021 melesat ke zona positif, bahkan diprediksi 7%. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar minus 0,74% dibandingkan periode yang sama di 2020.

Airlangga menjelaskan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada kuartal II-2021 dikarenakan beberapa indikator perekonomian nasional yang sudah mulai bangkit. Misalnya purchasing manufacturing index (PMI) hingga indeks keyakinan konsumen (IKK). Kemudian kita melihat dari perekonomian kita ekspor dan impor sudah kembali dari pemerintah berada dalam jalur positif.

"Beberapa sektor baik komunikasi dan informasi, jasa kesehatan, pertanian, properti maupun industri otomotif dengan adanya PPnBM ditanggung pemerintah dan PPN ditanggung pemerintah mengalami kenaikan cukup tinggi, PMTB kita mendekati minus 2,3, ekspornya lebih tinggi dari sebelum Covid," tambahnya.

Langkah pemerintah menarik pajak konsumsi barang dan jasa via perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) berbuah manis. Sejak awal tahun hingga 30 April 2021, setoran pajak pertambahan nilai (PPN) yang dibayar para pelanggan platform digital seperti Netflix, Spotify, dan Zoom mencapai Rp 1,89 triliun. "Setoran tersebut berasal dari 48 pemungut pajak yang sebelumnya ditetapkan pemerintah sebagai objek pajak, kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemkeu) Neilmaldrin Noor, Senin (10/5).

Melihat hasil tersebut, Neilmaldrin pastikan Ditjen Pajak akan terus mengoptimalkan penerimaan pajak dari konsumen digital dengan memperbanyak jumlah pemungut PPN barang atau jasa digital di tahun ini. Adapun hingga saat ini otoritas pajak telah menunjuk 67 perusahaan digital yang akan memungut PPN PMSE. Selain itu, Ditjen Pajak akan terus mengidentifikasi dan menjalin komunikasi dengan sejumlah perusahaan lain yang menjual produk digital luar negeri ke Indonesia.

Teranyar, pada bulan Mei ini otoritas pajak kembali menunjuk delapan perusahaan sebagai Pemungut PPN PMSE mulai 1 Mei 2021. Delapan perusahaan yang ditunjuk antara lain, Epic Games International S. r.I., Bertrange, Root Branch, Expedia Lodging Partner Services Srl, Hotels. com, L.P, BEX Travel Asia Pte Ltd, dan Travelscape, LLC. Tiga lainnya adalah TeamViewer Germany GmbH, Scribd, Inc, dan Nexway Sasu.

Beban utang Mining Industry Indonesia (Mind Id) pasca pengambilalihan saham PT Freeport Indonesia mulai terasa. Tahun lalu, Mind Id sempat menggelar refinancing global bond yang sebelumnya digunakan untuk mengakuisisi saham Freeport pada tahun 2018. Toh, kini, Mind Id masih dihadapkan pada beban kenaikan kewajiban.

Sebagai kilas balik, tahun 2018, Mind Id mengambil alih 51% saham Freeport. Untuk membiayai akuisisi tersebut, Mind Id menerbitkan global bond senilai USS 4 miliar. Dari jumlah itu, Mind Id memakai USS 3,85 miliar untuk mengakuisisi 51% saham Freeport, dan US$ 150 juta untuk keperluan belanja modal saat itu.

Obligasi yang terdaftar di Bursa Singapura ini memiliki empat masa jatuh tempo dengan tingkat kupon rata-rata 5,99%. Pertama, USS 1 miliar yang jatuh tempo tahun 2021. Kedua, USS 1,25 miliar dengan tenor 2023. Ketiga, USS 1 miliar yang jatuh tempo 2028. Keempat, USS 750 juta yang jatuh tempo tahun 2048.

Untuk menyiasati utang jatuh tempo tahun ini yang senilai USS 1,02 miliar, Mind Id kembali menerbitkan global bond senilai US$ 2,5 miliar pada Mei 2020, dan melakukan buyback. "USS 1,02 miliar untuk 2021 kami sudah bayar saat menerbitkan global bond USS 2,5 miliar. USS 500 juta sudah dibayar dan US$ 500 jutaan lagi dibayar November 2021," kata Orias Petrus Moedak, Group CEO Mind Id, dalam Konferensi Pers Virtual, dua pekan lalu.

Pada akhir 2020, Mind ld memiliki total liabilitas mencapai Rp 108,19 triliun atau meningkat 16,27% dibandingkan total liabilitas tahun 2019 sebesar Rp 93,05 triliun. Jumlah liabilitas 2020 terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp 26,58 triliun dan liabilitas jangka panjang mencapai Rp 81,60 triliun. Dari jumlah total liabilitas jangka pendek, utang obligasi menjadi kontributor terbesar mencapai Rp 9,09 triliun dan pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp 4,87 triliun. Kontribusi terbesar dari total liabilitas jangka panjang berasal dari utang obligasi senilai Rp 69,12 triliun dan pinjaman bank Rp 6,03 triliun. Sedangkan total aset Mind Id per akhir 2020 mencapai Rp 180,77 triliun atau meningkat 9,66% yoy. Dari jumlah tersebut, investasi pada Freeport Indonesia mendominasi, yakni mencapai Rp 69,92 triliun pada akhir tahun lalu atau meningkat dari setahun sebelumnya Rp 64,71 triliun. Mind Id mencatatkan total ekuitas Rp 72,58 triliun atau naik tipis dari tahun 2019 sebesar Rp 71,79 triliun.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengklaim telah membuat mekanisme pengawasan berlapis terhadap penyelenggaraan perdagangan aset kripto (cryptocurrency). Kepala Bappebti, Indrasari Wisnu Wardhana, mengatakan aturan tersebut memuat norma dan kewajiban yang harus dilaksanakan para pedagang aset kripto.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya mengeluarkan peringatan kepada investor aset kripto. Lembaga itu menyatakan aset kripto merupakan jenis komoditas, bukan alat pembayaran, karena dapat menjadi hak bagi siapa pun yang memilikinya dan dapat diperdagangkan seperti komoditas lainnya.

Pengawasan terhadap pedagang aset kripto dilakukan oleh regulator, Bursa Berjangka Jakarta, dan Kliring Berjangka Indonesia secara berjenjang. Lapis pertama, kata dia, dilakukan oleh Bursa Berjangka yang mengawasi integritas pasar dan Kliring Berjangka yang mengawasi integritas keuangan, fungsi penyelesaian, serta delivery versus payment (DVD).

Di lapis kedua, kami (Bappebti) mengawasi ekosistem kelembagaan perdagangan aset kripto melalui sistem pengawasan real time dan sistem pelaporan seperti yang dipakai pada perdagangan berjangka komoditi.

Para pedagang aset kripto wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Bappebti perihal transaksi harian, bulanan, dan tahunan serta laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik anggota Ikatan Akuntan Indonesia/Institut Akuntan Publik Indonesia. Pedagang juga wajib menyediakan dan membuka akses sistem perdagangan kepada Bappebti.

Kekhawatiran OJK terhadap risiko berinvestasi pada aset kripto bukan tanpa alasan. Sebab, aset kripto dianggap tak memiliki nilai dasar (underlying) yang jelas, berbeda dengan instrumen lainnya. Apalagi belakangan ini perdagangan

Membaiknya sejumlah indikator ekonomi membuat pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi triwulan II-2021 bisa mencapai 7 persen secara tahunan. Namun, sejumlah kalangan berpendapat target tersebut akan sulit tercapai mengingat ada potensi lonjakan kasus Covid-19 pasca-Lebaran hingga masih lemahnya konsumsi masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pada triwulan II-2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan naik seperti kurva huruf V. ”Kita berharap pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua akan memasuki jalur positif dan diperkirakan bisa mencapai 7 persen,” ujar Airlangga akhir pekan lalu secara daring. Menurut Airlangga, optimisme itu didasarkan pada sejumlah indikator. Pertama, indeks manajer pembelian (Purchasing Manager Index/PMI) Indonesia per April 2021 yang mencapai 54,6, naik dibandingkan Maret 2021 yang sebesar 53,2. Dalam pengukuran PMI, nilai di atas 50 menunjukkan sektor usaha berada dalam zona ekspansi, sedangkan angka di bawah 50 merupakan zona kontraksi. Kedua, lanjut Airlangga, Indeks Keyakinan Konsumen yang diterbitkan Bank Indonesia (BI) juga berada dalam level optimistis. Ketiga, nilai ekspor dan impor berada dalam tren membaik. Begitu pula pembentukan modal tetap bruto (PMTB). ”Kami melihat pertumbuhan PMTB sudah mendekati positif,” ujarnya.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, berbagai indikator memang menunjukkan tren pemulihan ekonomi. Namun, target 7 persen akan sulit tercapai. ”Triwulan kedua ini masih berlangsung 1,5 bulan lagi. Masih banyak hal yang bisa terjadi. Ini yang harus diwaspadai dan diantisipasi,” ujar Bhima. Ia mengatakan, pemerintah harus bisa mengendalikan jumlah kasus Covid-19. Jangan sampai pasca-Lebaran malah terjadi lonjakan kasus yang justru mengakibatkan pengetatan aktivitas sosial ekonomi lagi. Jika terjadi demikian, akan kontra produktif dengan pemulihan ekonomi. Selain itu, pemerintah juga harus mengantisipasi gejolak geopolitik di Timur Tengah. Meski bukan mitra dagang utama Indonesia, konflik Israel-Palestina berpotensi mengganggu perdagangan internasional yang juga belumpulih sepenuhnya. Hal ini bisa berdampak pada kinerja ekspor Indonesia.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, kendati mengalami lonjakan signifikan dibandingkan titik terendah pada April 2020, indeks PMI yang ekspansif belum tentu menggambarkan pemulihan seluruh sektor industri. ”Industri itu sangat beragam. Kalau mau dibedah satu per satu, hanya beberapa sektor yang mulai konsisten membaik. Itu pun banyak ditopang oleh permintaan global yang kembali naik karena perekonomian negara lain yang juga mulai pulih,” katanya.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, per triwulan I-2021, sektor-sektor yang menopang kinerja industri adalah kimia, farmasi dan obat tradisional yang tumbuh 11,46 persen, disusul industri furnitur 8,04 persen, industri logam dasar 7,71 persen, industri karet 3,84 persen, industri mesin dan perlengkapan 3,22 persen, serta industri makanan dan minuman 2,45 persen.

Faisal mengatakan, kendati sejumlah sektor itu mampu tumbuh selama pandemi,masih banyak sektor lain yang belum pulih, khususnya yang bersifat padat karya. Misalnya, sektor tekstil dan pakaian masih terkontraksi minus 13,28 persen, demikian juga industri pengolahan tembakau minus 9,58 persen, industri bahan galian bukan logam minus 7,28 persen, serta industri alat angkutan minus 10,93 persen. Menurut dia, beberapa sektor itu masih mengalami kontraksi karena permintaan domestik yang belum membaik. Jika pandemi mulai terkendali dan tingkat mobilitas kembali normal, permintaan otomatis akan meningkat lagi untuk produk seperti baju dan sepatu. Di sisi lain, meskipun pasar ekspor saat ini mulai bangkit, produk tekstil Indonesia masih sulit bersaing dengan negara lain yang juga menjual produk serupa.

Tahun ini, tata niaga dan kelola pangan nasional akan memasuki babak baru. Pemerintah akan segera meluncurkan Lembaga Otoritas Pangan atau Badan Pangan Nasional dan melahirkan holding Badan Usaha Milik Negara Pangan. Keduanya diharapkan menjadi ”duet maut” untuk membenahi tata niaga dan kelola pangan Nusantara.

Pembentukan Badan Pangan Nasional ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Adapun pembentukan holding (perusahaan induk) BUMN Pangan dijajaki pemerintah sejak pertengahan 2020. Dalam wawancara dengan Kompas pada awal Mei 2021, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, Badan Pangan Nasional akan diluncurkan sebentar lagi. Badan baru ini akan bertanggung jawab mengendalikan harga dan memenuhi kebutuhan sembilan bahan pangan pokok di dalam negeri. Nantinya, Perum Bulog akan lepas dari Kementerian BUMN dan melebur ke badan ini dengan peran sebagai pengendali harga dan stok pangan. ”Intinya, badan yang akan langsung bertanggung jawab ke Presiden ini sudah final, tinggal ditandatangani, kemudian diluncurkan,” ujarnya.

Sementara Kementerian BUMN berupaya mempercepat pembentukan holding BUMN Pangan yang beranggotakan sembilan BUMN. Tujuannya ialah memperkuat dan menyelaraskan bisnis tujuh BUMN yang menangani pangan serta dua BUMN yang memiliki lini usaha perdagangan dan logistik. BUMN tersebut adalah PT Rajawali Nusantara Indonesia atau RNI, PT Pertani, PT Sang Hyang Seri atau SHS, PT Garam, PT Perikanan Nusantara atau Perinus, Perum Perikanan Indonesia atau Perindo, PT Berdikari, PT Bhanda Ghara Reksa atau BGR Logistics, dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI. Badan-badan usaha berpelat merah itu akan ”dikomandani” PT RNI. 

”Saat ini, pembentukan holding tersebut sudah dalam tahap pembentukan Panitia Antarkementerian untuk menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penggabungan BUMN Pangan,” kata Direktur Utama PT RNI Arief Prasetyo Adi melalui siaran pers. Arief menambahkan, sejak tahun lalu, PT RNI telah menginisiasi sejumlah kolaborasi antar-BUMN Kluster Pangan melalui beberapa program strategis, seperti kerja sama offtaker dan distribusi, proyek percontohan pengembangan lahan untuk meningkatkan produktivitas padi, dan memperkuat pergudangan dan logistik komoditas strategis, seperti gula dan daging.

Pandemi Covid-19 yang diikuti pembatasan aktivitas publik dan karantina wilayah membuat bisnis musik dunia ikut terjerembap karena berkurangnya pertunjukan dan konser musik. Kegiatan distribusi musik kemudian banyak bertumpu pada kanal digital, seperti streaming, dibandingkan dari penjualan album fisik, tiket konser, serta royalti hak penggunaan musik. 

Menurut data International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), total nilai pendapatan yang diperoleh dari streaming musik pada tahun 2020 mencapai 13,4 miliar dollar AS. Angka ini meliputi 62 persen dari keseluruhan pendapatan industri musik dunia. Dibandingkan pada 2019, peningkatan nilai pendapatan streaming musik menggembirakan karena meningkat hampir 20 persen. Sayangnya, pertumbuhan pendapatan di tengah pandemi ini hanya diperoleh dari kanal streaming. Kanal lainnya, yaitu penjualan album fisik, penggunaan musik berlisensi, serta pengunduhan musik digital, mengalami pertumbuhan minus 4 persen hingga minus 15 persen.

Dari aspek royalti, masalah yang dihadapi adalah nilai bagi hasil yang diterima musisi sangat kecil. Persoalan ini bahkan sudah mengemuka sejak tahun 2015. Kolumnis The Wall Street Journal, Michael Driscoll, mengulas perbandingan antara menjual satu kopi album dan ongkos langganan streaming bulanan. Satu keping CD musik berisi 10 lagu dijual dengan harga ritel 15 dollar AS (sekitar Rp 200.000 kurs tahun 2015). Setelah dikurangi biaya produksi, distribusi, serta pajak, penghasilan bersih yang diterima pencipta lagu dan penyanyi sekitar 1,5 dollar AS. Nilai tersebut jika dikonversi per satu lagu sebesar 15 sen atau sekitar Rp 2.000.

Spotify mengklaim pada tahun 2020 mereka membayarkan bagi hasil royalti senilai 5 miliar dollar AS. Pendapatan ini dihasilkan dari 356 juta pengguna di seluruh dunia, termasuk 158 juta pengguna berbayar. Royalti yang dibayarkan masih dibagi untuk sejumlah pihak. Di antaranya adalah pihak pemilik label, artis, penerbit, penulis lagu, distributor, agregator, manajer, serta kolaborator.

Spotify menggolongkan jenis artis berdasarkan model kerja, posisi di industri musik, serta jumlah pendengarnya menjadi tujuh kelompok. Golongan dengan pendapatan tahunan tertinggi disebut chart toppers. Kelompok artis yang duduk di posisi ini ada sekitar 500 dengan pendapatan tahunan dari streaming senilai 3,7 juta dollar AS. Golongan tertinggi, yakni chart toppers, memperoleh royalti daritiap akun pendengar senilai 0,018 dollar AS atau 1,8 sen saja per bulan. Angka ini sangat jauh dibandingkan dengan pembelian satu kopi album yang dapat memberi royalti hingga 15 sen per lagu.

Simpul persoalan ada pada pembagian royalti streaming yang dipandang tidak adil. Penyedia platform streaming, di antaranya Spotify, Apple Music, Deezer, dan penyedia jasa mayor lainnya, menggunakan sistem pro-rata atau ”bagi hasil proporsi” untuk mendistribusikan pendapatannya. Seluruh uang penghasilan dikumpulkan di perusahaan platform streaming, kemudian dibagi berdasarkan persentase lagu yang didengar oleh semua pengguna platform streaming. Model ini sangat merugikan bagi artis yang baru mulai merintis karier atau yang menggeluti genre musik minoritas. Selama ini, tangga lagu dikuasai oleh genre musik pop. Jika model ini tidak segera diubah, artis yang duduk di posisi teratas akan semakin kuat kedudukannya. Di sisi lain, para artis perintis makin sulit mendapat pemasukan.

Model tandingan yang disodorkan oleh Soundcloud dan diberi nama fan-powered royalty bisa menjadi alternatif untuk saat ini. Metode bagi hasil dilakukan berdasarkan lagu apa saja yang didengarkan oleh pelanggan, kemudian royalti disalurkan kepada artis yang dinikmati karyanya. Inovasi ini diluncurkan pada 1 April 2021 lalu dan diklaim mampu menambah penghasilan royalti antara model lama dan fan-powered royalty mencapai 200 persen. Artinya, dengan menerapkan metode bagi hasil berdasarkan dukungan penggemar, artis dapat menikmati royalti dua kali lipat dibandingkan dengan model bagi hasil pro-rata. Untuk saat ini, Soundcloud adalah satu-satunya pihak yang menerapkan fan-powered royalty.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyelesaikan pengkajian struktur harga vaksin mandiri atau vaksin gotong royong untuk menangkal Covid-19. Iwan Taufiq Purwanto, mengatakan rekomendasi harga vaksin yang bakal dibayar oleh perusahaan swasta ini kepada Kementerian Kesehatan.

Dari penghitungan beragam komponen itu, BPKP merekomendasikan harga vaksin Sinopharm Rp 370.580 per dosis. Angka tersebut sudah mencakup biaya layanan Rp 102.530 untuk sekali suntik. Dengan catatan, belum termasuk margin dan masih ada beberapa koreksi komponen harga, seperti persentase wastage vaksin dan Internet of Things.

Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Covid-19, harga maksimal vaksinasi mandiri akan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Meski belum ada aturannya, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan harga vaksin mandiri Rp 500 ribu per dosis. Artinya, biaya vaksinasi gotong royong per karyawan mencapai Rp 1 juta. Menurut dia, harga vaksin Rp 375 ribu per dosis dan biaya penyuntikannya Rp 125 ribu.

Associate Center of Innovation and Digital Economy Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan biaya vaksinasi gotong royong terlalu mahal jika dibandingkan dengan vaksin Sinovac yang digunakan pemerintah seharga Rp 245 ribu per dosis. Vaksinasi mandiri menimbulkan ketimpangan antara perusahaan yang memiliki kemampuan finansial dan usaha kecil.

Bhima mengatakan perusahaan yang bergerak di industri padat karya akan kewalahan menyiapkan anggaran untuk pekerjanya yang berjumlah ribuan. Menurut dia, kondisi ini bisa berujung pada opsi pemotongan gaji karyawan untuk vaksinasi.

Potensi masalah lainnya adalah kecenderungan perusahaan memprioritaskan manajemen, komisaris, dan staf senior dalam program vaksinasi mandiri. Jika hal tersebut terjadi pekerja di level bawah tidak dapat memperoleh jatah vaksin secepatnya.