Menyusul pengumuman tiga otoritas keuangan di China, harga bitcoin anjlok ke bawah level 39.000 dollar Amerika Serikat untuk pertama kalinya dalam lebih dari tiga bulan pada Rabu (19/5/2021). Harga koin-koin lainnya pun ikut terseret turun. Sebanyak tiga otoritas keuangan di China melalui pernyataan bersama, Selasa (18/5/2021), mengumumkan larangan penggunaan mata uang kripto dalam transaksi keuangan. Ketiga otoritas keuangan juga memperingatkan bahwa mata uang kripto bersifat spekulatif karena tidak memiliki pijakan fundamental sehingga berisiko. Otoritas keuangan yang dimaksud meliputi Asosiasi Keuangan Internet Nasional China, Asosiasi Perbankan China, dan Asosiasi Pembayaran dan Kliring China. Surat peringatan itu disebarkan di antaranya oleh bank sentral China.

Harga bitcoin terpantau melorot setelah berita tentang pelarangan itu menyebar di media arus utama dan media sosial pada Selasa malam. Pada Rabu, harga bitcoin turun dari level 45.600 dollar Amerika Serikat (AS) menjadi 38.570 dollar AS per koin sebelum kembali naik ke level 40.000-an dollar AS. Harga 38.750 dollar AS adalah level terendah bitcoin sejak awal Februari tahun ini. Kenaikan permintaan atas bitcoin secara global telah menghidupkan kembali perdagangan mata uang kripto di China. Padahal aktivitas perdagangan mata uang kripto telah dilarang di negara itu sejak 2019 untuk mencegah pencucian uang. Negara itu telah menjadi rumah bagi sekitar 90 persen perdagangan global mata uang kripto. Banyak investor China saat ini berdagang aset kripto di platform yang dimiliki oleh bursa China yang telah pindah ke luar negeri, termasuk Huobi dan OKEx. Pemberitahuan tersebut memperingatkan konsumen terhadap spekulasi liar sekaligus menambahkan bahwa kerugian yang disebabkan oleh transaksi investasi wajib ditanggung oleh konsumen sendiri karena hukum China tidak menawarkan perlindungan kepada mereka. 

Pemerintah menilai risiko pembiayaan utang pemerintah cenderung meningkat di akhir paruh pertama 2021 seiring menguatnya potensi aliran modal asing keluar dan pelemahan nilai tukar rupiah. Kedua hal itu muncul, antara lain, dipicu oleh kebijakan progresif pemerintah Amerika Serikat dalam memulihkan ekonomi negaranya. Dalam laporan bertajuk ”Debt Portofolio Review Triwulan I-2021” yang diterima Kompas, Rabu (19/5/2021), Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman menyatakan, pemerintah akan melihat risiko ekonomi makro dan pembiayaan yang cenderung meningkat dalam rangka penerbitan utang pada periode April-Juni 2021. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan adalah pemulihan ekonomi Amerika Serikat (AS) yang lebih cepat, tensi geopolitik seiring kemungkinan berlanjutnya perang tarif AS dengan China dan risiko penundaan pemberian vaksin AstraZeneca di sejumlah negara. Dengan segenap pertimbangan itu, pemerintah berencana melakukan penarikan utang Rp 323,4 triliun pada triwulan II-2021. Jumlah itu terdiri dari surat utang negara Rp 194,6 triliun, surat berharga syariah negara Rp 108,4 triliun, dan pinjaman tunai senilai Rp 20,4 triliun. 

Peningkatan utang dipengaruhi kondisi ekonomi Indonesia yang masih berada dalam fase pemulihan setelah terkontraksi selama beberapa triwulan berturut-turut di tengah pandemi global Covid-19. Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, menilai, meski rasio utang pemerintah terhadap PDB masih di bawah 60 persen, kenaikan posisi utang setiap bulan menjadi alarm yang menunjukkan rasio utang terus merangkak naik dan berisiko menembus batas maksimal. Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menyatakan, pengendalian belanja menjadi penting lantaran pemerintah memiliki komitmen untuk mengembalikan defisit anggaran kembali ke posisi di bawah 3 persen PDB pada 2023. Pada 2020 realisasi defisit APBN 6,09 persen dari PDB. Sementara proyeksi batas atas defisit tahun 2021 dan 2022 masing-masing sebesar 5,69 persen dan 4,85 persen. ”Apabila belanja pemerintah masih seperti biasa, ke depan akan sulit mengontrol kenaikan utang,” ujarnya. 

(Oleh - HR1) 

Rencana Kementerian Keuangan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN mulai tahun depan memunculkan asumsi bahwa pemerintah tengah mengutak-atik atau menerapkan praktik tambal sulam dalam pengelolaan penerimaan negara. Asumsi ini tidak sekonyong-konyong muncul dari ruang hampa. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan pada tahun ini dan tahun lalu telah dipangkas dari 25 persen menjadi 22 persen, lalu akan kembali diturunkan menjadi 20 persen pada 2022. Aturan pemangkasan tarif PPh badan tersebut termaktub pada UU No 2/2020 tentang Penetapan Perppu No 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Akibat relaksasi dan resesi ekonomi, penerimaan PPh badan tahun 2020 hanya mencapai Rp 158,25 triliun, anjlok 37,8 persen dibandingkan dengan 2019. Pencapaian PPh badan yang rendah ini sangat memengaruhi penerimaan negara secara keseluruhan. Sebagai informasi, realisasi PPN Dalam Negeri per 31 Maret lalu tercatat Rp 53,75 triliun dan menjadi penyumbang penerimaan terbesar. Adapun setoran PPh badan pada periode tersebut Rp 20,57 triliun. 

Bagi masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah, peningkatan tarif PPN tentu akan menjadi beban tambahan di tengah menurunnya pendapatan selama pandemi. Tarif PPN yang lebih tinggi dikhawatirkan menggerus daya beli dan konsumsi masyarakat yang pada ujungnya akan berisiko menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Saat tarif PPh badan turun, akan terjadi potensi kehilangan sumber pajak korporasi. Maka dari itu, kekurangan tersebut diharapkan bisa tertutup dari kenaikan tarif PPN. Terlepas dari situasi tersebut, semua pihak tentu berharap tren pemulihan daya beli masyarkat yang mulai terlihat sejak awal tahun ini dapat berlanjut hingga tahun depan.

(Oleh - HR1)

Selama setahun terakhir, ekspor furnitur Indonesia ke sejumlah negara, terutama Amerika Serikat, tumbuh pesat. Hal ini merupakan buah dari keberhasilan pelaku industri memanfaatkan ceruk perang dagang Amerika Serikat dengan China serta gaya hidup masyarakat di sejumlah negara tujuan ekspor. Namun, masih banyak tantangan yang perlu diatasi. Kementerian Perdagangan mencatat, pada 2020 nilai ekspor produk furnitur Indonesia tembus 1,65 miliar dollar AS atau tumbuh sebesar 9,93 persen dari 2019 yang sebesar 1,49 miliar dollar AS. Sementara pada triwulan I-2021, nilai ekspor furnitur tercatat senilai 536,52 juta dollar AS, tumbuh 28,16 persen dari periode sama 2020.

Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan Kasan Muhri,Rabu (19/5/2021), mengatakan, pertumbuhan tertinggi ekspor furnitur Indonesia adalah ke AS dengan pangsa pasar sebesar 52,97 persen dari total nilai ekspor 2020. Ekspor furnitur ke negara tersebut tumbuh 20,96 persen dari 721,2 juta dollar AS pada 2019 menjadi 872,37 juta dollar AS pada 2020. Pertumbuhan ekspor furnitur ke AS tersebut berlanjut dalam tiga bulan pertama 2021. Pada triwulan I-2021, nilai ekspornya mencapai 299,5 juta dollar AS, tumbuh 38,28 persen dari periode sama 2020 yang sebesar 216,3 juta dollar AS. ”Produk-produk furnitur yang banyak diminati baik oleh AS maupun sejumlah negara lainnya adalah beragam furnitur dalam dan luar ruangan yang terbuat dari kayu,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta.

Ketua Presidium Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur menuturkan, pasar AS memang sangat besar dan momentum pertumbuhannya selama masa pandemi ini perlu dimanfaatkan secara optimal. Tak hanya itu, ceruk perang dagang AS-China juga telah berhasil dibidik dan diisi oleh Indonesia dengan baik. Sebelumnya, China merupakan eksportir furnitur terbesar ke AS dengan nilai ekspornya rata-rata sekitar 33 miliar dollar AS. Lantaran perang dagang dengan AS, nilai ekspor furnitur China ke AS turun drastis menjadi 7,9 miliar dollar AS pada 2019. ”Ada ceruk sekitar 25 miliar dollar AS di pasar AS yang bisa diisi oleh Indonesia. Pesaing Indonesia adalah Vietnam, Kanada, dan Meksiko,” ujarnya.

HIMKI mencatat, impor furnitur Indonesia senilai 355 juta dollar AS pada 2015. Pada 2019, nilai impornya sudah hampir berlipat menjadi 594 miliar dollar AS. Sekitar 60 persen dari impor tersebut adalah produk-produk furnitur asal China. Sejak berseteru dengan AS, China juga banyak menggulirkan produk-produknya, termasuk furnitur, ke negara-negara berkembang. Situasi tersebut membuat HIMKI yang juga fokus menggarap pasar domestik kewalahan.

Harga gula yang relatif tinggi di atas harga rata-rata nasional di wilayah Indonesia bagian timur tidak terlepas dari faktor biaya logistik yang mengiringi distribusi komoditas tersebut. Kondisi pandemi yang berkepanjangan bisa turut memengaruhi biaya pengiriman, termasuk lama pengiriman dari pelabuhan kedatangan menuju lokasi penjualan. Data Kementerian Perdagangan per 11 Mei 2021 menunjukkan bahwa realisasi impor GKP siap konsumsi telah mencapai 100% dari alokasi 150.000 ton. Dari jumlah tersebut, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) yang mendapat alokasi impor sebesar 75.000 ton melaporkan telah mendistribusikan 9.510 ton.

Adapun dalam laporan perusahaan di hadapan DPR pada 19 Mei 2021, distribusi diklaim telah terlaksana seluruhnya. Importasi sendiri dilakukan perusahaan melalui tiga pelabuhan yakni Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, dan Tanjung Perak di Surabaya. Selain GKP impor siap konsumsi, pemerintah juga mengeluarkan alokasi impor gula mentah untuk pabrik gula swasta dan BUMN yang bakal diolah menjadi gula konsumsi. Realisasi impor telah mencapai 617.000 ton atau 90,74% dari alokasi yang diberikan.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, harga rata-rata gula nasional berada di level Rp13.100 per kilogram. Paritas harga gula nasional dibandingkan dengan harga gula impor mencapai Rp9.291 per kg atau naik 1,34% dibandingkan dengan paritas pada April 2021. Sementara itu, manajemen RNI memastikan telah mendistribusikan seluruh GKP yang diimpor untuk memenuhi kebutuhan selama hari besar keagamaan nasional (HKBN). Perusahaan juga bakal segera memulai masa giling tebu melalui lima pabrik gula.

Sebelumnya Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan selain gula mentah, pemerintah juga memberi alokasi impor GKP 150.000 ton yang ditujukan sebagai iron stock. Stok GKP impor yang dipegang oleh BUMN bakal dipakai untuk antisipasi lonjakan harga, terutama di Indonesia Timur. Lutfi mengharapkan harga gula di Indonesia timur bisa mendekati HET Rp12.500 per kg. “Kalau sampai ada lonjakan harga, apalagi di Indonesia Timur, saya tidak bisa toleransi dan sudah saya sampaikan ke RNI kalau ada apa-apa bongkar di Indonesia Timur,” tegasnya.

(Oleh - HR1)

Pemerintah terus mencari berbagai cara untuk mendongkrak penerimaan pajak. Setelah membuka wacana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kini rencana menggelar program pengampunan pajak atau tax amnesty tahap II kembali digulirkan. Rencana program tax amnesty II ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Rabu (19/3). la menyebut program tax amnesty ini, seiring dengan revisi paket undang-undang (UU) di bidang perpajakan yakni meliputi UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP). Selain itu ada juga revisi UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Penjualan barang Mewah (PPnBM) juga UU Pabean. Pemerintah ingin perubahan aturan ini mengakomodasi rencana perubahan tarif PPN, lalu PPh baik bagi badan usaha maupun perorangan. Di samping itu pemerintah juga ingin mengenakan pajak emisi karbon. "Presiden telah berkirim surat kepada DPR untuk membahas ini dan diharapkan segera dilakukan pembahasan, " katanya, Rabu (19/5).

Hanya, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo enggan memberikan tanggapan soal rencana ini, meski sudah dihubungi KONTAN. Rencana tax amnesty Il ini juga pernah disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa, pajak dalam acara Kompas 100 CEO Forum yang diselenggarakan virtual beberapa waktu lalu. Suharso optimistis, kebijakan ini bisa menjadi jalan keluar shortfall penerimaan pajak dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai gambaran, tahun, 2020 lalu, realisasi penerimaan pajak di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp 1.070 triliun, atau 89,3% dari target, Rp 1.198,8 triliun. Tahun ini, target pajak Rp 1.229,6 triliun. Realisasi kuartal l-2021 baru Rp 228,1 triliun atau 18,55% dari target.

Ungkap harta sukarela Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji mengusulkan, dalam revisi UU KUP tax amnesty ini berbentuk perpanjangan program pengungkapan harta yang belum dilaporkan dari program yang berakhir pada 2017 lalu. la menyebut kebijakan seperti ini sudah menjadi tren otoritas pajak di tingkat internasional yang kerap disebut sebagai program (VDP). Dalam program ini wajib pajak punya kesempatan mengungkapkan harta dan penghasilan secara sukarela. "Tapi tetap di koridor ketentuan umum, kepatuhan dan penegakan hukum di bidang pajak, " katanya Rabu (19/5).

Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Eddy Susetyo juga meminta konsep baru yang berbeda dengan tax amnesty lima tahun lalu. Berbekal data yang dihimpun dari Automatic Exchange of information (AEol), pajak harus bisa memetakan kepatuhan pajak peserta tax amnesty yang lalu. Dari data itu, pajak bisa mengetahui kekayaan WP peserta tax amnesty yang belum dilaporkan ke Pajak.

Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Perpajakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Herman Juwono mengkritik program tax amnesty II ini lantaran bakal meruntuhkan kepercayaan wajib pajak. "Kalau tahun depan terlalu cepat, nanti bakal diketawain negara lain. Pendapatan negara lain juga hancur-hancuran tapi tidak ada tax amnesty, " kata Herman Rabu (19/5). Herman menilai, hasil program tax amnesty juga tak akan signifikan menambah penerimaan. la mengasumsikan jika ada tambahan penerimaan pajak Rp 100 triliun dari tax amnesty masih jauh dari cukup untuk menutupi defisit anggaran yang terus naik.

Keputusan Shopee Indonesia untuk menyetop penjualan 13 produk impor yang mencakup kategori fesyen mu­­slim menjadi sentimen positif bagi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT lokal yang tengah berusaha bangkit pada tahun ini. Adapun, langkah ter­sebut dilakukan terhadap produk-produk yang telah dihasilkan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam negeri. Kajian pun terus dilakukan terhadap produk-produk lain.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Per­tek­s­tilan Indonesia (API) Rizal Tan­zil Rakhman mengatakan hal itu sesuai dengan masukan asosiasi pada Kementerian Koperasi dan UKM. “Kami tepuk tangan, soalnya memang produk yang ditutup Shopee menjadi saingan berat pro­duk IKM selama ini. Se­mentara itu, IKM merupakan ujung tombak dari industri TPT yang penting untuk dijaga,” katanya kepada Bisnis, Rabu (19/5). Sementara itu, Sekretaris Jen­de­ral Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan pemerintah perlu fokus menutup kebocoran produk impor ke dalam negeri. Menurutnya, jika pemerintah sudah mendapati angka potensi keru­gian dari penjualan produk impor selama ini mencapai Rp300 triliun per tahun, maka sudah dipastikan ada praktik yang tidak benar. Terkait kebijakan Shopee, Redma berharap Shopee hanya menutup produk yang dijual, bukan lapak pedagangnya. Dia berpendapat platform semacam Shopee terbukti penting untuk masyarakat menyerap hasil produksi industri, apalagi dalam situasi pembatasan pandemi Covid-19 saat ini.

Sebelumnya, Kepala Badan Peng­kajian dan Pengembangan Per­dagangan (BP3) Kementerian Per­dagangan Oke Nurwan meng­­utarakan usulan pengenaan bea masuk tindak pengamanan (BMTP) garmen saat ini telah menyentuh jenjang pengambilan keputusan. “Sudah diajukan kepada KPPI dan sedang diproses. Bahkan, sudah memasuki tahap keputusan yang dibahas melalui Tim PKN,” ungkapnya.

(Oleh - HR1)

Pemerintah terus berburu tambahan vaksin guna mengamankan pasokan untuk program Vaksinasi Gotong Royong yang baru saja berjalan. Saat ini, pemerintah telah mendapatkan komitmen sebanyak 15 juta dosis vaksin Covid-19 dari Sinopharm untuk digunakan dalam program Vaksinasi Gotong Royong. Tidak berhenti di situ, pemerintah akan terus menjajaki produsen-produsen lain dari Eropa dan Amerika Serikat. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan komitmen 15 juta dosis vaksin dari Sinopharm rencananya dikirimkan ke Tanah Air dari Mei sampai dengan Desember 2021. Jumlah tersebut mencakup vaksinasi terhadap 7,5 juta orang.

Terkait dengan penjajakan kepada produsen di Eropa dan Amerika Serikat, PT Bio Farma (Persero) sejauh ini telah mendapatkan komitmen pasokan sebanyak 20 juta dosis vaksin dari perusahaan asal Rusia, yakni Sputnik V. Jumlah tersebut diperkirakan didatangkan sampai dengan akhir tahun ini. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjukkan contoh kemasan botol vaksin Covid-19 saat kunjungan kerja di Command Center serta Sistem Manajemen Distribusi Vaksin (SMDV) di Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/1/2021). Menurut KMK No. HK 01. 07/Menkes/4643/2021 tentang Penetapan Besaran Harga Pembelian Vaksin Produksi Sinopharm, harga pembelian vaksin merupakan harga tertinggi per dosis yang dibeli oleh badan hukum/badan usaha, sudah termasuk margin/keuntungan 20 persen, biaya distribusi franco kabupaten/kota, namun tidak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN). Adapun, tarif maksimal pelayanan vaksinasi merupakan batas tertinggi atau tarif per dosis untuk pelayanan vaksinasi gotong royong yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan milik masyarakat/swasta, sudah termasuk margin/keuntungan 15 persen, tidak termasuk pajak penghasilan (PPh). Sementara itu, Juru Bicara sekaligus Sekretaris Perusahaan Bio Farma Bambang Heriyanto mengatakan belum ada arahan dari pemerintah dalam upaya menjajaki produsen vaksin asal Amerika Serikat.

Di sisi lain, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani mengatakan sampai dengan saat ini terdapat 7.000 perusahaan UMKM yang ikut serta dalam program Vaksinasi Gotong Royong dari total lebih dari 20.000 perusahaan. “Jadi, perusahaan yang pegawainya hanya tiga orang, 15 orang, dan 20 orang, menanyakan pada awal program diinisiasi, apakah boleh ikut. Selama itu berbadan hukum boleh mendaftar. Saat ini ada 7.000 UMKM yang mendaftar,” ujar Rosan. Rosan tidak menampik terdapat sebagian perusahaan di segmen UMKM yang tertekan akibat terdampak pandemi Covid-19. Namun, lanjutnya, masih banyak perusahaan UMKM yang memiliki kemampuan untuk mengikuti program tersebut.

(Oleh - HR1)

Komitmen investasi asing di sejumlah daerah mulai terwujud ditandai dengan pembangunan fisik pabrik. Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai dibangun pabrik bata plastik senilai US$2,5 juta dan Provinsi Jawa Tengah terus meningkatkan kinerja investasi dengan menjajaki investor dari Korea Selatan. 

Provinsi Nusa Tenggara Barat berencana membangun pabrik bata plastik atau ecobrick di lahan seluas 20 hektare di kawasan Science and Techno Park (Stipark) Banyumulek, Lombok Barat. Pabrik bata dari bahan plastik tersebut dibangun oleh investor BlockSolutions asal Finlandia bersama Circular Ekonomi dengan nilai investasi US$2,5 juta. Dua investor yang akan mendanai pembangunan pabrik bata plastik merupakan kolaborasi antara investor bata dan lingkungan. Perwakilan investor Duncan Ward menyatakan berkomitmen untuk membangun pabrik di NTB dengan ketentuan yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat seperti ketentuan bahan baku, kesiapan transfer teknologi dari investor kepada masyarakat NTB.

“Investor berkomitmen melakukan transfer pengetahuan dan teknologi pembuatan bata plastik,” ujarnya, Rabu (19/5). Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB Nuryanti menjelaskan pemerintah akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk penyediaan bahan baku sampah plastik yang akan digunakan untuk membuat bata plastik. Wakil Gubernur BTB Sitti Rohmi Djalillah menjelaskan pembangunan pabrik bata plastik selain berdimensi bisnis harus memperhatikan penggunaan lingkungan terutama jenis plastik yang digunakan.

(Oleh - HR1)

Rencana penawaran umum perdana (IPO) saham hasil merger Gojek dan Tokopedia (GoTo) akan memberikan darah segar bagi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan menaikkan reputasi BEI di ranah global. Dengan valuasi pasca-IPO bisa tembus US$ 40 miliar, GoTo akan bersaing dengan PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) untuk menempati posisi puncak kapitalisasi pasar (market cap) di BEI. 

Merger ini akan menyegarkan bisnis perusahaan-perusahaan yang bersinergi di dalamnya, termasuk PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) yang merger dengan GoMart, salah satu layanan digital Gojek yang andal. Dengan demikian, kinerja MPPA berpotensi menjadi online groceries terbesar, sejalan dengan strategi omnichannel yang dijalankan ritel milik Grup Lippo tersebut. 

(Oleh - IDS)