JAKARTA – Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) dan anak perusahaan Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) yaitu Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) dan APG Asset Management (APG) menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding/MoU untuk membentuk konsorsium, pekan lalu. Dalam MoU itu juga disepakati untuk membangun platform investasi pertama yang berfokus pada proyek infrastruktur di Indonesia. Terkait dengan kesepakatan ini, LPI berencana menjajaki peluang investasi bersama dalam aset jalan tol di Indonesia dengan potensi dana kelolaan mencapai US$ 3,75 miliar atau Rp 54 triliun. Direktur Utama LPI atau INA Ridha Wirakusumah mengaku senang dapat bekerja dengan investor terkemuka dari seluruh dunia untuk pembentukan konsorsium pertama INA. Menurut dia, ini menunjukkan ke yakinan yang dimiliki investor global terhadap potensi ekonomi Indonesia.

Sementara itu, Wakil Presiden Eksekutif dan Kepala Infrastruktur CDPQ Emmanuel Jaclot menilai Indonesia merupakan tempat yang menarik untuk berinvestasi, terutama di sektor infrastruktur. "Kesepakatan ini juga memungkinkan kami untuk bersama-sama membangun portofolio aset jalan penting di salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat di dunia, dan akan memungkinkan kami untuk menggabungkan pengetahuan secara mendalam INA tentang pasar dan jaringan lokal dengan CDPQ, APG, ADIA, dan keahlian infrastruktur internasional,” ujar Jaclot.

Sedangkan Direktur Eksekutif Departemen Real Estate & Infrastruktur ADIA Khadem Alremeithi menilai, Indonesia adalah pasar yang menarik bagi investor internasional. "Ini karena ekonominya tumbuh dan dinamis, yang didukung oleh hal-hal positif tren demografis," ujar Alremeithi. Sebagai informasi, LPI akan memiliki modal awal Rp 75 triliun. Pemerintah pada tahun lalu telah menyetorkan modal Rp 15 triliun dan akan menambah permodalan lembaga ini Rp 60 triliun pada 2021.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan, Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Biak tengah bersiap untuk melakukan ekspor perdana ke Jepang dan Tiongkok. Rencananya, produk yang diekspor ke Negeri Sakura meliputi tuna fresh whole, tuna loin fresh, kepiting, lobster, udang tiger frozen, ikan demersal, unagi, dan kerapu sunu hidup. Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Artati Widiarti, Sabtu (22/5), saat meninjau kesiapan ekspor dari SKPT Biak juga melihat langsung produk yang akan diekspor ke Negeri Tirai Bambu berupa ikan cakalang. “Ekspor perdana berupa multiproducts mengingat saat ini baru mulai terjadi musim timur yang diperkirakan berlangsung hingga Agustus 2021.Ini buah dari kerja keras berbagai pihak, kita melakukan pendampingan dan akan ada ekspor perdana dari Biak. Tentu ini kebanggaan bagi Papua, bagi Indonesia," tutur Artati.

Sejak 2017, Ditjen PDSPKP sebagai penanggung jawab SKPT Biak telah membangun sejumlah sarana dan prasarana meliputi ICS, Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), 100 unit kapal 3 GT lengkap dengan alat tangkap, penyediaan sarana rantai dingin untuk nelayan berupa sarana cool box dan chest freezer. Seluruh sarana dan prasarana telah dimanfaatkan dengan baik. KKP melalui Ditjen PDSPKP juga melakukan pembangunan sumber daya manusia melalui edukasi seperti pelatihan dan bimbingan teknis kepada masyarakat perikanan berupa peningkatan kapasitas kelembagaan dari sebelumnya bersifat soliter, kemudian berkelompok dan saat ini telah bergabung dalam lembaga koperasi perikanan.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – MDI Ventures, perusahaan modal ventura milik PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM), memimpin pendanaan Seri B senilai US$ 65,5 juta atau setara Rp 942 miliar untuk TaniHub Group, start-up agritech yang membawahkan TaniHub, TaniFund, dan TaniSupply. Beberapa investor baru maupun lama juga turut berpartisipasi, yaitu Telkomsel Mitra Inovasi (TMI), BRI Ventures, Flourish Ventures, Add Ventures, Intudo Ventures, Openspace Ventures, Tenaya Capital, UOB Venture Management, dan Vertex Ventures. CEO TaniHub Group Pamitra Wineka mengatakan, agar dapat menciptakan dampak sosial yang lebih luas, TaniHub Group akan menggunakan pendanaan ini untuk ekspansi geografis melalui pembangunan berbagai fasilitas mini hub, dengan dukungan pemerintah lokal di seluruh Indonesia. Seiring dengan langkah tersebut, perusahaan juga akan melakukan pengembangan produk dan layanannya melalui penguatan teknologi pada berbagai lini bisnis. Seluruh inisiatif tersebut merupakan upaya ekosistem TaniHub Group dalam menyerap produksi UMKM pertanian dan petani Indonesia yang tidak hanya ditujukan bagi konsumsi dalam negeri, tapi juga untuk pasar internasional.

Dia mengakui, pendanaan ini memiliki kesan tersendiri bagi TaniHub Group. Pertama, karena adanya dukungan dari MDI Ventures, sebuah corporate venture capital milik Telkom Group yang dikenal terdepan dalam bidang teknologi dan infrastruktur telekomunikasi. Kedua, bergabungnya Flourish Ventures, investor global terkemuka karena kepeduliannya terhadap dampak sosial, salah satu pilar TaniHub Group yang sudah menjadi DNA bagi seluruh TaniSquad (sebutan untuk karyawan TaniHub Group). Sementara itu, Direktur Portfolio MDI Ventures Sandhy Widyasthana mengatakan, dengan pendanaan baru yang dipercayakan kepada MDI dari Telkom dan Kementerian BUMN, MDI akan terus fokus berinvestasi kepada sejumlah start-up teknologi yang mempunyai peran besar di berbagai sektor yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat dan dapat membuat perbedaan besar di Indonesia.

(Oleh - HR1)

JAKARTA. Rencana pemerintah mencari cerukan sumber penerimaan pajak tak main-main. Selain akan mengerek tarif pajak penghasilan orang super kaya, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Kementerian Keuangan juga menyiapkan pemajakan emisi karbon alias carbon tax.Rencana kebijakan ini tertuang di Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2022. Ada tiga alternatif skema pajak karbon ini. Pertama, menggunakan instrumen yang sudah ada.

Instrumen pemerintah pusat berupa cukai, pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak pertambahan nilai atas barang mewah (PPnBM), atau penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Kedua, menggunakan daerah, seperti pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Ketiga, memunculkan instrumen baru, yaitu pajak karbon. Cara ini bisa dilakukan lewat revisi Undang-Undang (UU) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).Pajak karbon akan dikenakan berdasarkan jumlah emisi yang dihasilkan oleh aktivitas ekonomi, atau dikenakan atas objek sumber emisi. Di negara lain, pajak karbon dikenakan pada bahan bakar fosil melihat potensi emisi yang ditimbulkan pengguna. Jepang, Singapura, Prancis, dan Chile mengenakan pajak karbon dengan rentang tarif yang dikenakan antara US$ 3 hingga US$ 49 per ton CO2e

Menurut OECD, di tengah tekanan penerimaan pajak akibat pandemi, pajak karbon bisa jadi salah satu opsi sumber penerimaan negara. “Jika didesain ideal, tidak terlalu mendistorsi proses pemulihan ekonomi,” tandas Darussalam, Minggu (23/5).Kedua, pajak karbon berorientasi bagi mitigasi perubahan iklim dan menjadi instrumen untuk melindungi lingkungan. Ketiga, sudah banyak negara yang menerapkan pajak karbon, setidaknya 25 negara, seperti Kanada, Ukraina, Jepang, Prancis, Chili, dan berhasil mengurangi emisi karbon.Beda dengan Darussalam, Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menilai, pajak karbon belum perlu diterapkan negara berkembang dan negara yang masih membutuhkan investasi asing langsung seperti Indonesia. “Investor akan merasa mahal berinvestasi di Indonesia sehingga bisa saja mereka keluar dari Indonesia,” ujarnya. Kata dia, pemerintah perlu memikirkan alternatif bahan bakar untuk meringankan pengenaan pajak karbon.Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Hipmi Ajib minta pemerintah menangguhkan kebijakan ini sampai ekonomi Indonesia benar-benar pulih dari dampak Covid-19, seperti lewat akhir tahun 2022.

JAKARTA — Jumlah penonton platform video streaming sesuai permintaan atau SVoD mulai kembali normal setelah sempat melonjak saat pandemi Covid-19. Aktivitas masyarakat yang berangsur normal menjadi penyebabnya.Ketua Umum Asosiasi Startup Teknologi Indonesia (Atsindo) Handito Joewono mengatakan keadaan pelanggan saat ini sudah mengalami saturasi sesuai dengan pertumbuhan jaringan optik dan merenggangnya kebijakan bekerja dari rumah. Bahkan, kegiatan di luar rumah sudah kembali normal.Menurutnya, setiap pemain sebaiknya melakukan kerja sama lebih intens tidak hanya dengan operator telekomunikasi, melainkan juga dengan operator optik agar penjualannya menjadi bagian paket langganan.“Performa mereka untuk meraup jumlah pengguna baru bisa meningkat 10%-20%,” katanya, Minggu (23/5).Dikutip melalui Bloomberg, penyedia layanan streaming film over the top (OTT) Disney+ melaporkan kenaikan jumlah pelanggan pada kuartal I/2021 hanya menjadi 103,6 juta pengguna. Angka ini jauh di bawah perkiraan yang sebesar 109 juta pelanggan.

Ketua Umum Masyarakat Telematika (Mastel) Indonesia periode 2018-2021 Kristiono mengatakan hal ini sejalan dengan mulai diperlonggarnya aktivitas diluar rumah sehingga orang sudah berangsur beraktivitas secara normal.“Fase pembatasan ruang gerak [PSBB] dan pengetatan aktivitas diluar rumah kan dampaknya ke tingkat stres dan pelariannya mencari hiburan yang bisa dinikmati di rumah. Jadi, ketika ini mulai longgar, efeknya [bagi SVoD] juga terasa,” ujarnya.Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menilai bahwa tidak ada yang aneh dari peningkatan jumlah pengguna di layanan video streaming. Yang terjadi hanya kembali normal seperti seharusnya.“Bukan perlambatan, tetapi analis saja yang terlalu optimis. Kalau tidak pandemi, kemungkinan temponya memang perlahan,” ujarnya.

Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menilai bahwa tidak ada yang aneh dari peningkatan jumlah pengguna di layanan video streaming. Yang terjadi hanya kembali normal seperti seharusnya.Sementara itu, CEO GoPlay Edy Sulistyo optimistis pertumbuhan pengguna layanan streaming masih akan terus meningkat ke depannya.Dia mengatakan GoPlay fokus mengembangkan layanan live stream interaktif melalui GoPlay Live dengan menghadirkan beragam konten live show sebagai strategi menjaga pertumbuhan jumlah pengguna.“Bukan perlambatan, tetapi analis saja yang terlalu optimis. Kalau tidak pandemi, kemungkinan temponya memang perlahan,” ujarnya.

JAKARTA — Pemerintah akan menghapus sanksi administrasi perpajakan sebesar 200% dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang bayar bagi wajib pajak peserta program pengampunan pajak pada 2016 untuk mendulang rupiah di tengah suramnya prospek penerimaan pajak.Sumber Bisnis mengatakan ada tiga hal yang mendasari pemerintah menghapus sanksi bagi wajib pajak peserta pengampunan pajak atau tax amnesty.Pertama, gagalnya program pengampunan pajak yang dirilis pada 2016. Hal itu tecermin dari tidak seimbangnya harta yang dideklarasikan dengan harta yang berhasil direpatriasi.Berdasarkan data Kementerian Keuangan, Tax Amnesty 2016 diikuti oleh 972.530 wajib pajak dengan uang tebusan senilai Rp114 triliun.Adapun komposisi harta secara neto adalah deklarasi harta dalam negeri senilai Rp3.698 triliun, dan deklarasi harta luar negeri senilai Rp1.036 triliun. Sementara itu, realisasi repatriasi tercatat hanya senilai Rp147 triliun.Kedua, tidak optimalnya tindak lanjut data hasil kerja sama pertukaran informasi perpajakan otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEOI).Berdasarkan dokumen Kementerian Keuangan yang diperoleh Bisnis, pada 2018 total nilai data AEOI mencapai Rp2.742 triliun.Sementara itu, mengacu pada hasil penelitian Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, terdapat selisih setara kas pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2018 dengan data AEOI senilai Rp670 triliun.Ketiga adalah kebutuhan untuk mewujudkan konsolidasi fiskal pada 2023. Sekadar informasi, pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun lalu memaksa pemerintah untuk meracik strategi fiskal di luar kebiasaan.

Dampaknya, defisit pun kian melebar sehingga pemerintah membutuhkan penerimaan yang sangat besar untuk mengimbangi membengkaknya kebutuhan belanja.Adapun, penghapusan sanksi bagi wajib pajak peserta Tax Amnesty 2016 itu akan dimuat di dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Draf RUU tersebut juga telah diserahkan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).Dalam Rencana Pengaturan RUU KUP yang diperoleh Bisnis, pemerintah mengenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 15% nilai aset atau 12,5% nilai aset jika diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN) yang ditentukan pemerintah kepada peserta program tax amnesty yang mengungkapkan aset per 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan saat program berlangsung.

PALEMBANG - PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengoperasikan kembali Kereta Api Sindang Marga rute Kertapati (Palembang) – Lubuklinggau, Sumatera Selatan, setelah dihentikan pada awal pandemi Covid-19 atau sejak 4 April 2020. Manager Humas Divisi Regional III Palembang Aida Suryanti di Palembang, Sabtu (22/5/2021), mengatakan Kereta Api Sindang Marga hanya dioperasikan setiap Jumat dan Minggu mulai tanggal 21 Mei 2021. “Tiket yang dijual hanya 70 persen dari okupansi kereta api atau hanya 274 tempat duduk, dengan rincian 140 tempat duduk untuk kelas eksekutif dan 134 tempat duduk untuk kelas bisnis,” kata dia.Pengoperasian KA Sidang Marga telah dilengkapi fasilitas dan aturan protokol kesehatan sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah.

Harga tiket Sidang Marga untuk kelas eksekutif mulai Rp150.000 dan kelas bisnis Rp110.000.Kereta api ini jadwal keberangkatannya dari Stasiun Kertapati pukul 20.15 WIB dan tiba di Stasiun Lubuklinggau pukul 02.50 WIB. Sedangkan untuk keberangkatan dari Stasiun Lubuklinggau pukul 19.45 WIB dan tiba di Stasiun Kertapati 02.20 WIB. Rute perjalanan menggunakan kereta api Sindang Marga yakni berangkat dari Stasiun Kertapati Pukul 20.15 WIB, singgah di Stasiun Prabumulih 21.30 WIB, Stasiun Muara Enim 23.05 WIB, Lahat 23.55 WIB, Tebing Tinggi 01.24 WIB, dan tiba Lubuklinggau 02.50. WIB. Sedangkan dari berangkat dari Stasiun Lubuklinggau 19.45 WIB, singgah di Stasiun Tebing tinggi 20.45 WIB, Lahat 22.05 WIB, Muara Enim 23.00 WIB, Prabumulih 00.34 WIB dan tiba di Kertapati 02.20 WIB 

Aida menyampaikan masyarakat dapat memesan tiket dengan memanfaatkan sistem online menggunakan aplikasi KAI Acces ataupun aplikasi lainnya serta agen resmi yang dapat dilakukan pemesanan tiket pada H-7. Dengan menggunakan sistem daring (online) diharapkan lebih terjamin dalam penerapan jaga jarak fisik (physical distancing) dan untuk mendukung program pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19. Sementara itu untuk penjualan tiket di loket stasiun hanya melayani tiket go show atau dilayani 3 jam sebelum jadwal keberangkatan KA. Penumpang wajib mengikuti protokol kesehatan, dengan selalu menggunakan masker, dan menjaga jarak. Selain itu menunjukkan surat bebas Covid-19 melalui hasil rapid test antigen, pemeriksaan GeNose C19 atau PCR . Untuk membantu melengkapi syarat surat bebas Covid-19 tersebut, KAI bekerja sama dengan PT RNI group dan Farma Lab menyediakan layanan Rapid Test Antigen seharga Rp85.000 dan pemeriksaan GeNose C19 seharga Rp30.000 di Stasiun Kertapati, Prabumulih, Muara Enim, Lahat, Tebingtinggi, dan Lubuklinggau.

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memproyeksikan kebutuhan baterai lithium ion dalam negeri untuk kendaraan listrik mencapai 758.693 ton pada 2030.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengatakan bahwa dalam Grand Strategi Energi Nasional (GSEN), pemerintah menargetkan mobil listrik di dalam negeri dapat mencapai 2 juta unit pada 2030 dan sepeda motor listrik sebanyak 13 juta unit pada 2030.

(Oleh - HR1)

Provinsi Jawa Tengah berpotensi menjadi primadona baru bagi investasi langsung di Indonesia setelah produsen susu Nestlé membangun pabrik baru di Batang senilai US$120 juta. Aura wajah Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia terlihat cerah ketika mengikuti peletakan batu pertama pabrik Nestlé Indonesia di Bandaraya Batang, Jawa Tengah, Kamis (20/5). Dalam kesempatan yang sama juga diresmikan perluasan fasilitas di tiga pabrik lainnya yaitu pabrik Nestlé Indonesia di Karawang-Jawa Barat, Kejayan-Pasuruan-Jawa Timur, dan Panjang-Lampung.

Pabrik baru produsen susu di Batang menempati area seluas 19,8 hektare dengan investasi US$120 juta atau setara Rp3,1 triliun yang ditargetkan dibangun selama 3 tahun. Rencananya, pabrik baru itu memiliki kapasitas produksi 775.000 ton per tahun saat dioperasikan pada 2023. Nantinya, pabrik di Batang itu akan memproduksi produk susu cair merek Bear Brand dan minuman siap konsumsi Milo dan Nescafe dengan penciptaan lapangan kerja langsung bagi sekitar 200 orang. Tak hanya itu, pabrik baru itu juga akan membuka kesempatan usaha baru di bidang pengembangan peternakan sapi perah bagi komunitas.

Presiden Direktur Nestlé Indonesia Ganesan Ampalavanar mengatakan optimistis melihat peluang pertumbuhan yang ada di Indonesia meskipun terjadi pandemi Covid-19. Menurutnya, keputusan melakukan investasi pabrik baru dan perluasan kapasitas pabrik yang ada, merupakan bukti komitmen jangka panjang untuk berinvestasi di negara kepulauan. Dia berkomitmen menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan menggunakan sebanyak mungkin bahan baku lokal. “Dan menghasilkan produk makanan dan minuman berkualitas dan bergizi yang aman dan lezat bagi konsumen kami, serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi Indonesia,” katanya.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan gembira dengan masuknya produsen susu asal Swiss itu. Menurutnya, pabrik baru Nestlé Bandaraya akan memberikan kesempatan bagi penyerapan tenaga kerja. “Sehingga mendukung upaya penurunan angka pengangguran,” kata Ganjar. Nantinya, pabrik baru Nestle tersebut bakal mengolah susu segar dan krim, kopi, serta makanan coklat dan kembang gula. Ganjar berharap, apabila telah beroperasi secara penuh, Nestle dapat bekerja sama dengan peternak Jawa Tengah untuk menyediakan bahan baku susu segar. Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Abdul Rochim sebelumnya mengatakan investasi sektor agro pada 2021 akan dibagi dalam tiga industri. Pertama, industri makanan, hasil laut, dan perikanan yang akan meliputi gula, tepung, pakan, penggilingan jagung, biskuit. 

Pemerintah berupaya agar pengampunan pajak atau tax amnesty bisa dilaksanakan pada tahun ini. Menurut informasi yang diterima KONTAN, semula tax amnesty ini ditargetkan terlaksana di 2023. Namun lantaran anggaran pemerintah mepet, hajatan ini diupayakan berjalan tahun ini. Tarif tebusan dalam tax amnesty kali ini dikabarkan akan mirip dengan tax amnesty jilid pertama di 2016 silam. Saat itu, maksimal tarif tebusan ditetapkan sebesar 10%.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, pemerintah segera membahas aturan tax amnesty jilid kedua ini dan diharapkan segera disetujui oleh legistlatif. Sebab revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) telah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2021.

Dustin Pramitha, analis Phillip Sekuritas, menyebut, saham-saham blue chips bakal paling merasakan dampak aliran dana repatriasi yang masuk ke bursa saham. "Para pengusaha yang menanamkan kembali modalnya akan mengurangi tingkat risiko investasi, sehingga mereka cenderung mencari saham berkinerja solid, " jelas dia, kemarin.

Pelaksanaan tax amnesty jilid pertama di 2016 lalu memberi sentimen positif ke pasar saham dalam negeri. Sepanjang 2016, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 15,32% menjadi 5.296,71. Penguatan masih berlanjut di tahun 2017. Di periode tersebut, IHSG menguat 19,99% ke level 6.355,65. Jangan lupa, tax amnesty jilid I berakhir di 31 Maret 2017. Indeks LQ45 bahkan menguat 22,02% sepanjang 2017. Jadi, harga saham-saham dengan likuiditas tinggi lebih positif berkat tax amnesty.

Meski begitu, Kepala Riset Henan Putihrai Robertus Yanuar Hardy menilai, efek tax amnesty jilid dua ini tidak akan sedahsyat pengampunan pajak pertama. Alasannya, kondisi saat ini jauh berbeda dengan lima tahun lalu. " Tingkat kepatuhan pajak saat ini lebih baik dari tax amnesty jilid pertama, " kata dia. Dalam jangka pendek, sentimen wacana tax amnesty ini juga belum akan memberi pengaruh besar pada pergerakan pasar saham. Alasannya, menurut Dustin, pelaku pasar masih mencermati perkembangan pandemi Covid-19.