Gubernur Khofifah Indar Parawansa bersama Pemprov Jatim terus bekerja keras untuk mengembangkan potensi industri halal di Jawa Timur. Bahkan ada tekad baru untuk menjadikan Jawa Timur sebagai sentra produk halal Indonesia.

Tekad itu dilontarkan di sela acara penandatanganan nota kesepahaman terkait pemberdayaan ekonomi dan pengembangan halal value chain Jawa Timur di Situbondo, Rabu (26/5). Dalam kesempatan tersebut Gubernur Khofifah menegaskan bahwa potensi pengembangan industri halal pengembangan produk makanan dan minuman halal dunia sangat besar. Sehingga Indonesia khususnya Jatim harus memanfaatkan potensi atau peluang tersebut untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Jatim. Halal memang sudah menjadi gaya hidup masyarakat global. Tidak ada kaitannya produk halal dengan mayoritas agama di negara

Oleh sebab itu mulai saat ini menurut Khofifah sudah selayaknya pengembangan industri halal di Jawa Timur termasuk sektor UKM di Jawa Timur juga harus sudah mampu untuk menyediakan kebutuhan pasar akan produk produk halal. Dimana nanti pemerintah akan memfasilitasi terkait izin dan juga sertifikasi halalnya.

Apa yang dilakukan Pemprov Jatim hari ini turut didukung oleh Nur Shodiq Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Jatim. Ia mengatakan bahwa pihaknya siap mendukung program ini. Oleh sebab itu IKM UKM di Jatim bersama-sama menjadikan Jatim untuk menjadi sentra produk halal Indonesia.

Masyarakat yang terdiri dari pemuda dan nelayan Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Madura bersikukuh menolak rencana pengeboran minyak dan gas di desa setempat.

Kesepakatan penolakan tersebut berdasarkan hasil pertemuan yang dilakukan oleh Forum Nelayan Peduli lingkungan (FNPL), Kamis (27/5) malam. Puluhan masyarakat yang hadir pada pertemuan itu, menghasilkan kesepakatan menolak terkait rencana pengeboran Migas oleh PT. Medco Energy. Penolakan itu didasari hasil musyawarah dan diskusi soal dampak eksplorasi migas di wilayah mereka.

Ada beberapa alasan penolakan masyarakat nelayan. Masyarakat sekitar mempertimbangkan bahwa pengeboran tersebut dinilai ada dampak positif dan negatifnya. Namun masyarakat menyakini akan dampak negatif yang lebih. Rencana Pengeboran ini sangat merugikan masyarakat setempat, terutama aktivitas nelayan di laut menjadi terbatas atau terhalang oleh aktivitas pengeboran migas.

Masyarakat Desa Tanjung dan sekitarnya meminta agar rencana pengeboran migas oleh PT. Medco Energy segera diakhiri, dengan memperhatikan (tidak merugikan) masyarakat setempat dan sekitarnya. Jadi, kesepakatan akhir dari pertemuan yang dihadiri puluhan perwakilan nelayan itu, bahwa kami sepakat menolak rencana pengeboran migas di laut Desa Tanjung.

Borok pengelolaan keuangan Sulsel terungkap. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan tiga masalah besar dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel. Negara pun terancam rugi ratusan miliaran rupiah.

Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pankas) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Dr Muh Hasrul SH MH bereaksi sangat keras. BPK sudah memberi kesempatan ke Pemprov Sulsel memperbaiki laporan keuangannya.

Mereka diminta mengembalikan uang yang dimaksud ke kas daerah. Tapi beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bandel. Mereka tidak melakukan perbaikan hingga batas waktu yang diberikan.

Kami sudah kasih waktu satu bulan kurang lebih untuk tindak lanjuti. Termasuk kas tekor agar dikembalikan ke kas daerah dan pajak dikembalikan ke kas negara sampai LHP terbit, tapi ternyata belum.

Masalah pertama, bantuan keuangan daerah ke kabupaten/kota. Ada penambahan ratusan miliar tanpa persetujuan legislator. Wahyu menjelaskan. bantuan keuangan sebesar Rp303 miliar lebih disalurkan tanpa sepengetahuan dan persetujuan DPRD Sulsel. Bantuan itu melampaui anggaran yang disajikan di laporan keuangan. Hal tersebut jelas dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masalah kedua, terjadinya kekurangan kas atau tekor di tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kondisi kas daerah per 1 Desember 2020 disebut kosong. Artinya tidak menunjukkan keuangan yang ada. Sebenarnya masih ada saldo kas, tapi uangnya sudah tidak ada. Tidak tahu dimana, sudah digunakan kemana, Totalnya Rp 1,9 miliar.

Kemudian faktor lainnya yakni ada penerimaan pajak yang sudah dipungut oleh bendahara. Akan tetapi ternyata tidak disetor ke kas daerah. Mereka menggunakan untuk kegiatan lain. Nilainya Rp 519 juta. Itu terjadi di dua OPD, yakni Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Badan Penghubung.

Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni'matullah Erbe menilai kegagalan meraih pengelolaan keuangan predikat opini WTP adalah bentuk peringatan keras kepada Pemprov Sulsel. Saya kira itu hikmahnya, ini bukan hukuman tapi ini peringatan keras. Ternyata dalam penilaian BPK kita belum mengurus pemerintahan dengan sangat baik.

JAKARTA – Kabar dari sejumlah sektor ekonomi yang menjadi sorotan harian Bisnis Indonesia edisi hari ini, Jumat (28/5/2021), upaya pemerintah mendulang penerimaan negara melalui sunset policy hadapi jalan terjal. Di sisi lain, prospek reksa dana hingga akhir tahun ini masih diprediksi positif seiring dengan adanya harapan perbaikan ekonomi dan vaksinasi yang berlangsung. Kemudian pemerintah dan PLN saat ini tengah memacu penambahan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT).:

Upaya pemerintah untuk mendulang penerimaan melalui sunset policy, yang dirumuskan di dalam revisi Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (PUU KUP), menghadapi jalan terjal terkait tarif. Kalangan pengusaha yang menjadi mayoritas sasaran mengungkapkan penetapan tersebut sangat besar sehingga cenderung mengabaikan kemampuan pengusaha.

(Oleh - HR1)

Konsumsi listrik dan jejak karbon yang tinggi dalam penggunaan Bitcoin, menimbulkan kritik yang masif. Menanggapi hal itu, Ethereum bersiap meluncurkan terobosan baru. Selama ini aset kripto, terutama Bitcoin mendapat kritikan yang cukup masif lantaran dinilai memiliki jejak karbon yang tinggi. Konsumsi listrik yang tinggi dalam proses penambangan dan transaksi Bitcoin, dikhawatirkan membuat penggunaan bahan bakar nonterbarukan untuk pembangkit listrik di beberapa negara meningkat. Kritik itu sempat dilontarkan oleh sejumlah tokoh seperti Bill Gates dan bahkan oleh Elon Musk.

Sekadar catatan, Musk awalnya adalah salah satu pendukung utama penggunaan Bitcoin sebagai alat transaksi dan investasi. Namun dukungannya ditarik baru-baru ini, setelah dia menyadari risiko yang ditimbulkan dari proses penambangan Bitcoin.Sadar akan risiko bayang-bayang sentimen negatif dari jejak karbon yang tinggi tersebut, bos Ethereum yakni Vitalik Buterin memutuskan mengeluarkan terobosan baru lewat aset kripto buatannya.Menurutnya, Ethereum akan menggunakan sistem proof of stake menggunakan energi yang jauh lebih sedikit, seperti halnya mata uang menggunakan teknologi yang disebut kisi blok, yang tidak memerlukan penambangan. Hal itu akan membuat Ethereum atau menjadi aset kripto yang lebih ramah lingkungan. Menurut Indeks Konsumsi Listrik Bitcoin Cambridge, jaringan Bitcoin saat ini menggunakan lebih banyak daya listrik per tahun di Pakistan atau Uni Emirat Arab.

(Oleh - HR1)

JAKARTA, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kekecewaan terkait minimnya penyerapan belanja Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Selain itu, Presiden juga kecewa karena adanya kelemahan perencanaan pada sejumlah program pembangunan di APBN dan tidak jelas ukuran keberhasilannya. Kelemahan lain yang disoroti Presiden adalah basis data yang bermasalah, seperti data bantuan sosial (bansos) yang tidak akurat dan tumpang tindih, sehingga membuat penyaluran lambat dan tidak tepat sasaran. Tiga titik lemah APBN itu diungkapkan Presiden Jokowi saat membuka Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/5/2021). Presiden didampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

Jika mengacu pada progres realisasi APBN per April 2021 yang diumumkan Menkeu Sri Mulyani, realisasi belanja negara mencapai Rp 723 triliun atau 26,3% dari target tahun ini Rp 2.750 triliun. Belanja negara itu terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 489,8 triliun atau 25,1% dari target. Ini meliputi belanja kementerian/ lembaga (K/L) sebesar Rp 278,6 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp 211,3 triliun. Adapun realisasi belanja transfer ke daerah dan Dana Desa (TKDD) tercatat sebesar Rp 233,2 triliun atau 29,3% dari target Rp 795,5 triliun. TKDD ini justru turun 3,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sedangkan realisasi anggaran program PEN hingga 21 Mei mencapai Rp 183,98 triliun atau setara 26,3% dari pagu sebesar Rp 699,43 triliun. Menyikapi rendahnya serapan anggaran, Presiden Jokowi meminta jajaran BPKP dan APIP terus mengawal untuk meningkatkan percepatan belanja pemerintah.

(Oleh - HR1)

Paris - Pemerintah Prancis dan Jerman mendorong kesepakatan bersejarah di antara negara-negara ekonomi besar tentang tarif pajak minimum untuk perusahaan multinasional. Kedua negara berharap dapat menggalang dukungan lebih lanjut, setelah negara-negara Eropa yang skeptis menyatakan penentangannya terhadap rencana tersebut. Pernyataan ini disampaikan sebelum pertemuan Dewan Ekonomi dan Keuangan Prancis - Jerman yang akan datang.

Menteri Keuangan Jerman optimis tentang kemungkinan mencapai kesepakatan. Hal tersebut akan mengakhiri persaingan fiskal yang menghancurkan antar negara. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) menyerukan kesepakatan tentang tarif pajak terpadu minimal 15% dalam negosiasi dengan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dan kelompok G-20. Para pejabat tinggi keuangan dunia telah menyebut pajak minimum diperlukan untuk membendung persaingan antar negara. 

(Oleh - IDS)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan sejumlah faktor yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia dengan benang merah pada tata kelola yang tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah terus menekankan pentingnya tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/ GCG). “Kelemahan tata kelola perusahaan merupakan salah satu penyebab krisis ekonomi 1998 dan kelemahan tersebut antara lain kualitas investasi yang buruk serta diversifikasi usaha yang sangat luas,” ucap Airlangga dalam acara The 10th ACGS Implementation: Road to ESG in Indonesia - Webinar IICD CG Conference, Kamis (27/5).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah membuat peta arah tata kelola perusahaan Indonesia di awal 2014. Pedoman ini terutama ditujukan untuk emiten dan perusahaan publik. Upaya reformasi tata kelola ini selanjutnya mendorong timbulnya insentif lain dari berbagai lembaga. Kesadaran reformasi tata kelola juga menjadi kolektif secara regional sehingga Asean melalui Asean Capital Market Forum memperkenalkan Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS) di 2011. Airlangga mengatakan, pada 2019 ada 10 perusahaan di Indonesia tercatat masuk dalam kategori Asean Aset Class berdasarkan ACGS. Hal ini menjadi prestasi bagi Indonesia. “Jumlah perusahaan tercatat yang masuk dalam ACGS setiap tahun juga mengalami peningkatan, artinya sudah banyak perusahaan memiliki tata kelola yang baik,” kata Airlangga.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Masuknya investasi penanaman modal asing (PMA) di sektor pertanian, terutama dalam penyediaan sarana produksi (saprodi), sulit dihindari, karena masih terbatasnya kemampuan investor domestik. Kedepan, pemerintah harus meningkatkan kapasitas investor lokal sehingga secara perlahan bisa mandiri atau paling tidak mengurangi peran asing di sektor pertanian nasional.

Berdasarkan data yang dipublikasikan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi PMA dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan) pada 2016 mencapai Rp 43,90 triliun, pada 2017 sebesar Rp 44,20 triliun, pada 2018 sebesar Rp 54,20 triliun, pada 2019 menjadi Rp 57,80 triliun, pada 2020 sebesar Rp 49,10 triliun, dan pada triwulan I-2021 sebesar Rp 13,90 triliun. Khusus realisasi investasi PMA pada 2016 sebesar US$ 1,65 miliar, pada 2017 sebesar US$ 1,60 miliar, pada 2018 sebesar US$ 1,70 miliar, pada 2019 sebesar US$ 0,90 miliar, pada 2020 sebesar US$ 1,20 miliar, dan pada triwulan I-2021 sebesar US$ 0,30 miliar.

(Oleh - HR1)

BANYUASIN - Tak lama lagi, Muara Enim akan menjadi tuan rumah Pekan Daerah Kontak Tani Nelayan Andalan (PEDA KTNA). Dalam kegiatan ini, setiap stakeholder akan membahas peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas produk pangan tersebut.

Sejumlah persiapan pun gencar dilakukan agar kegiatan tersebut menghasilkan manfaat besar bagi pertanian di Sumsel. Termasuk dengan melakukan rembug pemantapan PEDA KTNA XIV Tahun 2021 tersebut.

Gubernur Sumsel H Herman Deru, menyebut rembug yang dilakukan harus menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dari pemikiran dan perencanaan yang sebelumnya telah dilakukan untuk kegiatan tersebut. Artinya, rembug tersebut tidak lagi untuk merencanakan.

“Rembug ini harus sudah merumuskan teknis pelaksanaan bukan lagi rencana, guna suksesnya kegiatan produk yang dihasilkan dari PEDA tersebut. Yang jelas harus memberikan manfaat bagi para petani di Sumsel,” katanya saat membuka Rembug Pemantapan PEDA KTNA XIV Tahun 2021 di kediaman Ketua KTNA Sumsel, Muhammad Basir, di Tanah Mas Banyuasin.

Dia menuturkan, PEDA KTNA di Muara Enim juga harus menghasilkan produk rekomendasi dalam mencari solusi untuk menghadapi tantangan di bidang pertanian. “Tantangan yang terjadi di bidang pertanian ini sangat dinamis sehingga PEDA tersebut harus menghasilkan rekomendasi untuk menentukan solusi untuk menghadapi tantangan mulai dari lahan, benih, pupuk, hingga masalah harga,” ucapnya.

Lebih lanjut dikatakannya, salah satu yang akan direkomendasinya adalah soal subsidi di bidang pertanian. Dimana diketahui, saat ini pemerintah pusat memberikan subsidi pupuk kepada para petani.

“Nantinya kita akan merekomendasikan subsidi pupuk itu dialihkan untuk subsidi harga beras saja. Ini akan lebih dirasakan petani. Lalu, saya juga merekomendasikan kepada KTNA untuk mengangkat tanaman khas tradisional seperti duku komering. Kalau tidak dijaga tentu tanaman khas ini akan punah dan hilang,” terangnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Muara Enim H Nasrun Umar memastikan kesiapan Kabupaten Muara Enim dalam pelaksanaan PEDA KTNA tersebut. Kegiatan tersebut akan terpusat di Semendo Raya yakni Kecamatan Semendo Darat Laut (SDL), Kecamatan Semendo Darat Tengah (SDT) dan Kecamatan Semendo Darat Ulu (SDU).

“Sejumlah persiapan sudah dilakukan. Termasuk akses menuju lokasi. Kegiatan ini bukan hanya kita jadikan sebagai ajang silahturahmi, namun juga upaya untuk meningkatkan produktivitas  pertanian,” katanya.

Selain itu, kegiatan itu juga diketahui akan berbagai acara seperti gelaran teknologi, ekspo, pentas seni, lomba keakraban, lomba olahan ikan, lomba pangan olahan, dan sebagainya. “Melalui kegiatan ini, kita menginginkan para petani Sumsel memiliki jiwa entrepreneur sehingga  para petani tersebut akan semakin sejahtera,” pungkasnya.