JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selalu memberikan dukungan bagi kebijakan transformasi ekonomi digital, terlebih dalam masa pandemik di mana telah terjadi perubahan kebiasaan masyarakat dari yang tadinya lebih banyak dilakukan secara fisik menjadi virtual. Perusahaan rintisan (start-up) teknologi diharapkan menjadi salah satu penyokong dalam menyukseskan transformasi tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo bahwa situasi pandemik ini sebaiknya dijadikan momentum mempercepat transformasi digital. "Target Indonesia di 2045 salah satunya adalah lolos dari middle income trap. Dengan rata-rata PDB harus di atas US$10 ribu bisa dibilang lolos middle income trap," ujarnya dalam Grab Town Hall Mei 2021.

Airlangga meneruskan, untuk dapat meloloskan diri dari jebakan pendapatan kelas menengah itu perlu didorong pertumbuhan ekonomi secara spasial. Selain itu juga dapat dilakukan inklusi finansial dan sistem pembayaran digital. "Keberhasilan inklusi keuangan itu perlu komunitas, termasuk perusahaan teknologi (finansial), dan ini perlu didorong (dari sisi komunitas)," paparnya.

Komunitas digital berisi talenta-talenta digital yang merupakan faktor kunci dalam pelaksanaan transformasi digital. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital dalam 15 tahun ke depan atau 500 ribu orang per tahun.

Untuk pengembangan kompetensi SDM digital, Presiden Joko Widodo telah meluncurkan Program Literasi Digital Nasional "Indonesia Makin Cakap Digital". Melalui gerakan ini diharapkan dapat mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat agar makin cakap memanfaatkan internet. Maka itu, perusahaan yang bergerak di bidang digital diharapkan dapat terus membantu upaya pengembangan ekonomi digital di Indonesia, antara lain dengan mendorong peningkatan akses ke teknologi digital. Lalu, mengembangkan keterampilan/literasi digital dan meningkatkan ketersediaan talenta digital. Kemudian, memfasilitasi peningkatan kualitas layanan digital, dan terakhir memperluas kesempatan bagi para pekerja informal dalam meningkatkan pendapatan.

Airlangga menyampaikan hal tersebut sebagai bagian dari sharing session di hadapan para punggawa serta pegawai di perusahaan teknologi penyedia layanan transportasi dan delivery online, Grab Indonesia.

Palembang – PT Tunas Auto Graha (TAG) kini memajang mobil baru di diler Cabang Palembang. Toyota Raize secara resmi di-launching secara virtual, kemarin. Kepala Cabang TAG Palembang, Yogi Maryanto melalui Public Relation Yogi mengatakan, produk anyar ini diyakini mampu mendongkrak penjualan.

“Salah satu upayanya, sampai 31 Mei nanti aka nada promo berupa undian kupon khusus pembelian Raize. Hadiah berupa Smart TV 43 inci, Air Purifier, dan Nano Ceramic Coating,” katanya.

Selain itu, sambung dia, setiap pembelian unit konsumen berkesempatan mengikuti promo semarak Ramadhan dengan hadiah yang juga tak kalah menarik berupa logam mulia, air purifier, sepeda dan masih banyak lagi. “Double hadiah ini hanya sampai Mei ini,” ujarnya.

Yogi menambahkan, sejak diperkenalkan respons masyarakat terhadap Raize sangat luar biasa. Meski belum ada unit dan harus indent dulu. “Sejak diperkenalkan hingga sekarang sudah ada 40 SPK yang masuk. Secara bertahap akan diserahkan unit kepada konsumen,” tegasnya.

Makanya, sambung dia, pihaknya sangat optimis dengan produk baru ini untuk mendongkrak penjualan. Secara sale sajak diperkenalkan kendaraan baru ini langsung memberikan kontribusi penjualan mencapai 20 %. Berdasarkan data penjualan Mei ini total penjualan hampir 300 unit dan SPK Raize mencapai 40 unit.

Tingginya peminat konsumen terhadap kendaraan ini lantaran kendaraan fresh dan baru. Kemudian, kendaraan ini juga hemat bahan bakar sebab dari percobaan 1 liter mampu menempuh 22 km. Mesinnya 1000 cc dengan mesin turbo. “Tampilannya pun sangat berkelas, mewah dan elegan. Selain itu, fitur dan teknologi yang disematkan kendaraan sangat memanjakan para pengendaranya. “Kebanyakan konsumen sudah mengetahui keunggulan fitur kendaraan dari informasi internet makanya mereka sangat berminat,” ujarnya.

Untuk harga, sambung dia, mulai dari Rp 229 juta hingga Rp 275 juta. Kendaraan ini pun tidak terkena program PPnBM “Kendaraan ini tidak memakan segmen produk Toyota yang ada sebab segmen Compact SUV yang berbeda dan sangat baru dikelasnya,” tukasnya.

Jakarta – PT PLN menunjukan kinerja positif meski ditengah pandemic Covid-19. Berkat efesiensi di sisi teknis dan operasional serta inovasi-inovasi. Laba bersih tahun 2020 naik 38,6% dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2020, PLN berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 5,9 triliun. Posisi ini naik Rp 1,6 triliun dibandingkan perolehan laba bersih tahun 2019 sebesar Rp 4,3 triliun. Laporan keuangan tahun 2020yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & rekan (PwC Indonesia) dengan Opini Tanpa Modifikasian dan dirilis pada tanggal 24 mei 2021, menunjukan kenaikan tersebut.

Laba bersih PLN tahun 2020 tersebut dapat bertambah sebesar Rp 13,6 triliun, apabila tidak dipertimbangkan pencatatan unrealised loss selisih kurs sebesar Rp 7,7 triliun, serta tambahan pengakuan pendapatan dari penyambungan pelanggan sebesar Rp 5,9 triliun.

Program Transformasi yang berjalan sejak tahun lalu telah memperkuat daya tahan PLN di situasi pandemik, bahkan dapat membukukan peningkatan laba bersihnya. Meskipun sebagian besar bisnis tengah menghadapi pandemik Covid-19 yang juga menyebabkan perekonomian nasional menurun. PLN berhasil membukukan pendapatan usaha sebesar Rp 345,4 triliun.

“Pencapaian ini merupakan hasil dari Transformasi PLN, yang berfokus pada peningkatan pendapatan dan menurunkan biaya pokok penyediaan, serta peningkatan layanan,” ujar Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini. Korporasi beralih dari strategi supply driven ke demand driven.

Inovasi-inovasi menciptakan kebutuhan dari pelanggan baru dan eksisting. Serta digitalisasi untuk menekan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Listrik.

Jakarta - Tekanan bisnis selama masa pandemi Covid-19 memaksa pengusaha retail menjalankan berbagai strategi. Pemilik bisnis retail mulai menggandeng e-commerce dan berjualan dengan skema multikanal atau omnichannel. Selama beberapa tahun terakhir, pengelola department store dan jenis toko lainnya membangun toko online untuk bersaing dengan marketplace e-commerce. 

Penyedia retail harus tetap memperhitungkan pengeluaran yang dipakai untuk strategi kolaborasi itu karena efisiensi masih berjalan. Selain perampingan tenaga kerja, efisiensi mencakup biaya listrik, distribusi, dan manajemen gudang. Prospek kerjasama antara e-commerce dan perusahaan retail semakin meningkat tahun ini. Pandemi menjadi momentum untuk inovasi bisnis retail agar tak gulung tikar. Sebelum Covid-19 muncul pun penjualan retail modern mulai kalah oleh bisnis e-commerce yang terus menjamur.

(Oleh - IDS)

Jakarta - Kenaikan harga dan permintaan komoditas di tingkat global memberikan dampak positif bagi industri alat berat Tanah Air. Kenaikan harga komoditas dan aktivitas konstruksi menjadi salah satu katalis utama yang membuat permintaan alat berat melesat dalam tiga bulan pertama tahun ini. Secara keseluruhan produksi alat berat bakal naik sekitar 30-40 persen dari tahun lalu. Dengan demikian, estimasi produksi alat berat bakal mencapai 4.500-5.000 unit atau bahkan bisa menembus 6.000 unit tahun ini. 

Tren kenaikan harga komoditas pun turut mendongkrak kinerja petani di Sumatera Selatan. Kenaikan harga dan permintaan komoditas perkebunan seperti karet, sawit, rempah, dan kelapa akan berdampak meningkatnya daya beli masyarakat. Seiring dengan peningkatan harga komoditas, keuntungan industri yang terkena dampak juga akan meningkat termasuk pendapatan dari pajak juga akan meningkat. 

(Oleh - IDS)

JAKARTA - Pemerintah tidak akan mengeluarkan fasilitas pengampunan pajak (tax amnesty) seperti yang diberikan pada 2016-2017. Namun, reformasi perpajakan yang sedang dilakukan pemerintah saat ini bakal mendukung dan menindaklanjuti tax amnesty 4-5 tahun lalu. Menurut Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak telah memuat sejumlah rambu mengenai upaya mendorong kepatuhan para wajib pajak (WP) setelah program tax amnesty berakhir. “Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, kita sudah ada di tax amnesty waktu itu (2016-2017),” tutur Menkeu dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Senin (24/5).

Menkeu mengungkapkan hal itu untuk merespons wacana yang berkembang bahwa pemerintah akan memberikan fasilitas tax amnesty jilid II sebagai kelanjutan program tax amnesty yang diberikan pada 2016-2017. Tax amnesty disebut-sebut termasuk salah satu agenda yang akan dibahas dalam revisi UU KUP. Dari informasi ini kemudian berkembang kabar bahwa pemerintah akan menggulirkan program tax amnesty jilid II. Pemerintah memberikan fasilitas tax amnesty pada 2016-2017 kepada 972.530 peserta (wajib pajak/WP). Tax amnesty dibagi dalam tiga periode. Periode I berlaku 28 Juni - 30 September 2016, periode II berlaku 1 Oktober - 31 Desember 2016, dan periode III berlaku 1 Januari - 31 Maret 2017. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), deklarasi harta selama fasilitas tax amnesty diberikan mencapai Rp 4.707 triliun dari target Rp 4.000 triliun, atau terealisasi 117,67%. Sedangkan realisasi penarikan dana luar negeri (repatriasi) hanya mencapai Rp 147 triliun atau 14,7% dari target Rp 1.000 triliun.   Di sisi lain, pemerintah tengah gencar melakukan reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan diperlukan untuk mengejar target penerimaan perpajakan 2022 yang berkisar Rp 1.499,3 triliun hingga Rp 1.528,7 triliun. Pada angka estimasi tertinggi, target tersebut naik 5,8% dari tahun ini senilai Rp 1.444,5 triliun.

Ekonom Universitas Mataram, NTB, Profesor Mansur Afifi mengemukakan, pemerintah sebaiknya mengevaluasi terlebih dulu pelaksanaan program tax amnesty 2016-2017 (jilid I) sebelum menjalankan program tax amnesty jilid II. Menurut dia, tax amnesty jilid I lebih berhasil dalam program di dalam negeri. Hal ini terlihat pada deklarasi harta dalam negeri yang mencapai Rp 3.676 triliun dibanding luar negeri yang hanya Rp 1.031 triliun. Selain itu, realisasi repatriasi hanya mencapai Rp 147 triliun atau 14,7% dari target Rp 1.000 triliun. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso saat ditanya duduk persoalan kabar bakal digelarnya program tax amnesty jilid II, tidak memberikan jawaban secara tegas. Ia hanya mengatakan, apa pun substansi yang akan diatur dalam revisi UU KUP, termasuk tax amnesty, konteksnya adalah untuk melakukan reformasi perpajakan. Susiwijono menambahkan, draf rancangan Revisi UU KUP yang sudah dikirim Presiden Jokowi ke pimpinan DPR bersama surat resmi permohonan pembahasannya lebih banyak berisi strategi reformasi perpajakan dengan memanfaatkan momentum pandemi Covid-19. “Tapi, seperti RUU Cipta Kerja dulu, materi sebesar apa pun, pasti akan dicuplik yang paling bisa bikin ribut di masyarakat,” ucap dia

(Oleh - HR1)

LONDON, Langkah terbaru Tiongkok untuk memperketat regulasi mata uang kripto (cryptocurrency) bukanlah perkembangan baru. Demikian disampaikan Paul Mackel, kepala global riset FX di HSBC. “Beberapa pesan sudah ada di sana selama beberapa waktu. Sejauh yang saya ketahui, ini bukan perkembangan baru. Mereka lebih berhati-hati pada mata uang kripto,” ujarnya kepada CNBC pada Senin (24/5). Dia menambahkan, upaya Tiongkok baru-baru ini tidak bertentangan langsung dengan niatan negara tersebut untuk meluncurkan yuan digitalnya sendiri. Mata uang digital Bank Sentral (Central Bank Digital Currency/CBDC) ini bertujuan menggantikan sejumlah uang tunai yang beredar. “Saya tidak berpikir akan ada konflik dengan e-CNY ( yuan Tiongkok elektronik) setiap kali diluncurkan. Ini adalah mata uang digital yang sangat berbeda. Saya pikir mungkin ada masalah lain saat ini – tingkat spekulasi, volatilitas, dan apa artinya dalam hal lingkungan. Masalah-masalah ini mungkin telah mendominasi pemikiran mereka akhir-akhir ini,” kata Mackel. Komentar Mackel itu muncul setelah Wakil Perdana Menteri Tiongkok Liu He dan Dewan Negara mengatakan dalam pernyataan Jumat (21/5), bahwa peraturan yang lebih ketat tentang mata uang kripto diperlukan untuk melindungi sistem keuangan.

“Kembali ke tahun 2017, tekanan tertinggi mungkin terjadi pada September. Saat itulah Tiongkok mengumumkan penutupan banyak bursa yang beroperasi di pasar Tiongkok. Dan tentu saja, orang-orang mengingat dari sejarah bahwa setelah kejatuhannya, bitcoin menguat ke level tertinggi sepanjang masa sebesar US$ 20.000 – atau harganya meningkat lebih dari lima kali lipat,” demikian penjelasan Lee, yang sebelumnya merupakan salah satu pendiri dan ceo BTC Tiongkok, yakni bursa bitcoin pertama di Negeri Tirai Bambu itu.

(Oleh - HR1)

Jakarta, Penjualan properti naik berkisar 10-20% sepanjang tiga bulan pertama pemberlakuan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Maret-Mei 2021. Stimulus tersebut dinilai perlu didukung oleh percepatan proses kredit pemilikan rumah/apartemen (KPA/KPR). "Pada bulan pertama pemberlakuan insentif PPN, yaitu Maret, kenaikan penjualan berkisar 30-40%. Masuk bulan kedua, rata-rata kenaikan penjualan 10%," ujar Arvin F Iskandar, ketua DPD Real Estat Indonesia (REI) DKI Jakarta, baru-baru ini. Pemerintah membebaskan PPN untuk rumah tapak dan rumah susun (rusun) yang dibanderol berkisar Rp 300 juta hingga Rp 2 miliar. Lalu, mendiskon 50% untuk segmen harga Rp 2-5 miliar per unit.Langkah pemerintah menanggung PPN itu berlaku untuk rumah yang sudah jadi (ready stock) dan penyerahannya di rentang Maret-Agustus 2021. “Hanya diberikan untuk pembelian satu unit dan tidak boleh dijual dalam satu tahun,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, saat mengumkan insentif tersebut beberapa waktu lalu.

Bagi Chief Executive Officer (CEO) Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda, selain diperpanjang durasinya, insentif PPN juga perlu diperluas cakupannya. Hal itu salah satunya merujuk dari dampak implementasi insentif PPN sepanjang kuartal I-2021. “Kebijakan penghapusan atau pengurangan PPN untuk rumah ready stock yang dimulai sejak 1 Maret 2021 berdampak positif bagi penjualan rumah ready stock. Hal ini tergambar dari peningkatan sebesar 661,0% selama Q1-2021, meskipun kebijakan ini baru berjalan satu bulan,” kata dia.

(Oleh - HR1)

JAKARTA, PT Bank Jago Tbk (ARTO) memiliki prospek pertumbuhan kinerja operasional dan keuangan yang cerah setelah berubah penuh menjadi bank digital. Hal ini didukung oleh masih besarnya potensi pasar penyaluran kredit, khususnya usaha kecil menengah (UKM) yang selama ini belum banyak tersentuh perbankan. Perseroan juga akan mendapatkan manfaat besar setelah bergabung dalam ekosistem baru GoTo, yaitu perusahaan hasil merger antara Gojek dan Tokopedia. Dengan bergabung dalam ekosistem tersebut, maka terbuka potensi pasar yang siap digarap dalam jangka panjang. Analis Trimegah Sekuritas Rifina Rahisa dan Willinoy Sitorus mengungkapkan, bank yang merambah bisnis pembiayaan UKM memiliki prospek cerah dalam jangka panjang. Apalagi, hampir 60% produk domestik bruto (PDB) didukung oleh UKM dan baru sebagian kecil dari UKM yang mendapatkan dukungan pembiayaan dari perbankan. Berdasarkan data bahwa institusi keuangan baru hanya membiayai 11% dari UKM dan bank hanya berkontribusi sekitar 19% terhadap total pembiayaan sektor ini.

Selain potensi pasar yang besar, Bank Jago didukung oleh strategi kemitraan dengan Gojek-Tokopedia atau dikenal GoTo untuk menggarap pasar yang selama ini belum tersentuh perbankan. Akses perseroan juga bakal terbuka dengan 29 juta pengguna aktif ditambah 2 juta mitra driver Gojek, serta 900 ribu merchant UKM kecil yang terdaftar di Gojek.  “Dengan masuk dalam ekosistem GoTo, Bank Jago memiliki potensi untuk menyalurkan kredit hingga Rp 25 triliun. Bank Jago juga diproyeksikan akan terus melanjutkan ekspansi anorganik melalui mitra kerja sama dengan ekosistem digital gaya hidup,” jelas Rifina dan Willinoy.

(Oleh - HR1)

JAKARTA, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) dan Indonesia Investment Authority (INA) pada Senin, 24 Mei 2021 menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding /MoU) untuk kerjasama kegiatan investasi khususnya investasi langsung. Kerja sama ini ditujukan untuk mensinergikan sumber daya dan dana yang dimiliki dalam melakukan kerjasama investasi khususnya melalui instrumen investasi langsung. BP Jamsostek dan INA secara bersama-sama akan berbagi informasi atas potensi investasi bersama dalam beberapa sektor investasi, antara lain, sektor infrastruktur (antara lain jalan tol, pelabuhan dan bandara), infrastruktur digital, serta jasa dan pendukung kesehatan. “Kami yakin INA bersama BP Jamsostek akan dapat berperan pada proyek-proyek potensial, termasuk kemitraan dengan Kementerian BUMN yang akan memberikan prioritas pada proyek-proyek strategis,” ucap  Direktur Utama BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo dalam siaran pers yang diterima pada Senin (24/5).

Sementara itu Chief Executive Officer INA Ridha Wirakusumah mengatakan sangat menghargai inisiasi BP Jamsostek untuk bekerja sama dalam menyalurkan dana untuk bersama-sama berinvestasi secara aman, berjangka panjang dan berdampak positif pada perekonomian nasional. “Kami percaya kerjasama yang dijalin dengan BP Jamsostek ini merupakan langkah awal positif untuk kolaborasi yang lebih luas dengan berbagai investor, terutama domestik, dalam berinvestasi di berbagai sektor di Indonesia,” ucap Ridha.

(Oleh - HR1)