Bisnis, Jakarta - Wacana Tax Amnesty Jilid II bak petir di siang bolong. Pasalnya, usulan tersebut mencederai khitah Tax Amnesty 2016 yang dijanjikan menjadi program sekali seumur hidup. Apalagi, program yang dijalankan 5 tahun silam itu dinilai tidak cukup berhasil. Tax Amnesty 2016 diikuti oleh 972.530 wajib pajak dengan uang tebusan senilai Rp 114 triliun. Adapun komposisi harta secara neto adalah deklarasi harta dalam negeri Rp 3.698 triliun, dan deklarasi harta luar negeri Rp 1.036 triliun. Sementara itu, realisasi repatriasi tercatat hanya senilai Rp 147 triliun. 

Di sisi lain, gagasan Tax Amnesty Jilid II juga menghianati kesediaan wajib pajak yang telah rela berpartisipasi dalam program pengampunan pajak pada 5 tahun silam. Tax Amnesty Jilid II bukan jawaban yang tepat atas shortfall pajak. Pemerintah harus mereformasi perpajakan dengan menyempurnakan regulasi, memperbaiki administrasi, meningkatkan pelayanan, dan konsisten melakukan pengawasan kepatuhan. 

Di tengah pandemi Covid-19, pemerintah disarankan untuk menyusun program Pengungkapkan Aset Sukarela (Voluntary Disclosure Program) dengan tetap mengenakan tarif pajak normal dan memberikan keringanan sanksi. Tarif lebih rendah menurutnya dapat diberikan untuk yang melakukan repatriasi dan/atau menginvestasikan dalam obligasi pemerintah. 

(Oleh - IDS)

Jakarta - Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (EFTA) atau IE-CEPA EFTA bakal berdampak positif pada ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan produk turunannya. Selama ini CPO selalu menjadi sasaran kampanye negatif di Eropa. IE-CEPA EFTA yang melibatkan Liechtenstein, Swiss, Norwegia, dan Islandia memberikan pesan positif terhadap komoditas sawit Indonesia.

Seluruh produk CPO Indonesia akan mendapatkan tarif nol persen ke Islandia dan Norwegia. Untuk akses pasar ke Swiss, akan ada penurunan dan eliminasi tarif dengan persyaratan tertentu. Penurunan tarif akan diberikan 20-40 persen dengan kuota bervariasi hingga tahun kelima dan dalam kontainer maksimal 22 ton. Penghapusan tarif menjadi nol persen akan diberikan untuk kuota 100 ton dalam botol maksimal 2 liter dan untuk konsumsi.

Indonesia memiliki potensi menyuplai CPO untuk industri di Eropa. Selama ini sebagian besar suplai CPO berasal dari negara transit, seperti Pantai Gading, Kepulauan Solomon, dan Malaysia. Untuk itu, pemerintah akan terus mendorong ekspor CPO dan turunannya ke Swiss, langsung dari Indonesia sebagai negara produsen. Produk hilir sawit yang berpotensi masuk ke pasar Uni Eropa, termasuk Swiss.  

(Oleh - IDS)

Dampak pandemi Covid-19 memang benar-benar memukul industri penerbangan. Maskapai pelat merah Garuda Indonesia mulai merumahkan karyawannya dengan tawaran secara sukarela pensiun dini. Kini Sriwijaya Air juga mengalami hal serupa.

Melalui internal memo yang didapatkan Tribun pada Senin (24/5), Sriwijaya Air mengambil kebijakan untuk merumahkan karyawannya dengan mempertimbangkan kondisi perusahaan yang mengalami penurunan likuiditas akibat wabah Covid-19, Dalam surat internal memo tersebut, disebutkan pemberitahuan kebijakan merumahkan karyawan yang tertanggal 21 mei 2021, yaitu melakukan dikalangan internal organisasi dan pihak Sriwijaya Air akan kembali memanggil karyawan yang dirumahkan jika operasional pesawat mulai bertambah.

Uang pisah untuk karyawan dengan masa kerja lebih dari 1 tahun dan kurang dari tiga tahun diberikan uang pisah satu bulan gaji. Sedangkan karyawan dengan masa kerja lebih dari tiga tahun atau dibawah enam tahun akan diberikan uang pisah dua bulan gaji, dan karyawan yang masa kerja lebih dari enam tahun akan diberikan uang pisah tiga bulan gaji.

Selain itu Sriwijaya Air juga akan membebaskan biaya penalti kontrak kerja tidak termasuk pinjaman dana perusahaan kepada karyawan, yang menyetujui pengunduran diri tersebut. Terkait kebijakan tersebut, pihak Sriwijaya Air yang dihubungi Tribun belum dapat memberikan komentar lebih lanjut. Kami sedang melakukan pembahasan dengan internal perusahaan, dan kami akan menginformasikan kembali terkait pengumuman tersebut.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa akan memperluas pelabuhan perikanan Mayangan Kota Probolinggo dalam waktu dekat. Ini hasil rekomendasi awak kapal dan pengusaha tangkapan ikan saat dikunjungi Khofifah, Senin (24/5).

Khofifah sidak ke pelabuhan tersebut untuk memantau aktivitas kegiatan bongkar muat ikan dan aktivitas di pelabuhan yang kembali beroperasi maksimal setelah libur lebaran. Dari kunjungan itu, diketahui kurang maksimalnya fasilitas di UPT Pelabuhan Perikanan Mayangan.

Rekomendasi dari para nelayan yang didapatkan akan segera ditindak lanjuti, terutama karena sektor perikanan ini adalah sektor yang tumbuh positif selama pandemi covid-19. Nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan di Jawa Timur ini tumbuh positif selama pandemi covid-19.

Pembenahan yang pertama akan dilakukan adalah pengerukan di kawasan Pelabuhan Perikanan Mayangan. Pasalnya, biasanya pendangkalan yang terjadi di sini dikeruk selama lima tahun sekali. Saat ini sudah meningkat menjadi dua tahun sekali. Maka ke depan akan ditingkatkan. Karena, jika terjadi pendangkalan, kapal yang bersandar ke pelabuhan ini menjadi berkurang.

JAKARTA — Negosiasi pajak minimum global melalui Organisation for Economic Cooperation and Development atau OECD mendapat tenaga baru dari proposal Amerika Serikat yang kini disambut antusias oleh Eropa. Hal itu sekaligus menandai babak baru pembahasan pajak minimum setelah macet selama bertahun-tahun. Dunia pun semakin dekat dengan kesepakatan ambang batas pajak untuk membendung perlombaan negara-negara menarik dana asing dari perusahaan multinasional.Menteri Keuangan Jerman Olaf Scholz mengatakan ini merupakan kemajuan besar. Ada peluang bahwa pada tahun ini, jalan menuju kesepakatan yang telah diupayakan di OECD selama bertahun-tahun itu, akan menemui titik puncaknya.Usulan terbaru untuk mencapai kesepakatan antara 139 negara adalah pajak kurang dari 21%, tingkat yang sebelumnya disarankan AS untuk pendapatan luar negeri dan bisnisnya. Namun, sejumlah negara masih menganggap angka itu berlebihan. Sebelum Presiden Joe Biden menjabat, negosiasi di OECD difokuskan pada minimal 12,5%.

Sementara kendala tetap ada, termasuk ketidaksepakatan terpisah atas perlakuan terhadap raksasa digital seperti Facebook Inc. dan Google Alphabet Inc., upaya dari pemerintahan Biden telah memberi dorongan bagi negosiasi di OECD yang telah macet selama bertahun-tahun beserta kompleksitas teknis, perselisihan transatlantik dan ketegangan perdagangan.Tahun lalu, OECD memperkirakan pajak minimum global, selain aturan AS sendiri, akan meningkatkan pendapatan pemerintah sebanyak US$100 miliar setahun, angka yang akan membengkak dengan tarif yang lebih tinggi.Namun demikian, proposal terbaru AS pada tingkat 15 persen hanyalah satu dari dua pilar dalam negosiasi OECD.Negara-negara Eropa menyambut baik inisiatif Biden mengenai masalah pelik di mana perusahaan menghadapi pungutan, tetapi pembicaraan tentang itu masih berlangsung.

Sementara itu, Menteri Keuangan Jepang Taro Aso, berbicara kepada wartawan di Tokyo, mengatakan proposal AS mewakili kemajuan, meskipun diperlukan lebih banyak pembicaraan. Dia berharap ada pergerakan menuju perjanjian global, termasuk tentang pajak digital, pada pertemuan musim panas G20. Namun menurutnya kesepakatan akhir mungkin tidak akan terjadi hingga akhir tahun ini. Adapun Menteri Keuangan AS Janet Yellen telah memperdebatkan upaya ambisius untuk mengakhiri perlombaan global tentang pajak perusahaan. Persaingan semacam itu telah mengikis pendapatan pemerintah yang telah mencapai rekor tingkat utang di tengah krisis Covid-19. Pendekatannya menandai perubahan haluan dari pemerintahan Trump, dan telah menggerakkan pembicaraan di antara sekitar 140 negara tentang masalah ini.

(Oleh - HR1)

JAKARTA — Bank-bank pelat merah menetapkan biaya transaksi melalui mesin anjungan tunai mandiri atau ATM dalam jaringan Link yang relatif murah dibandingkan dengan pemanfaatan mesin transaksi di jaringan lainnya.Pengenaan biaya transaksi itu dikenakan di tengah turunnya volume dan nilai transaksi menggunakan mesin ATM di sejumlah bank pelat merah. Sebaliknya, transaksi menggunakan layanan berbasis internet seperti mobile banking dan internet banking, mengalami pertumbuhan pesat.Bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menetapkan biaya untuk cek saldo dan tarik tunai mulai 1 Juni 2021 untuk nasabah bank-bank pelat merah yang bertransaksi melalui mesin ATM jaringan Link.

Tarif yang diberlakukan pada transaksi cek saldo menjadi Rp2.500 dan tarik tunai menjadi Rp5.000 dari sebelumnya tidak dikenakan biaya.Sedangkan transaksi transfer antarbank tidak dilakukan perubahan biaya atau tetap dikenakan tarif Rp4.000. Namun untuk transaksi cek saldo dan tarik tunai nasabah di jaringan ATM masing-masing bank tidak dilakukan perubahan biaya atau tetap mengikuti ketentuan dari masing- masing bank.Dalam keterangan resmi Jumat (23/5), nasabah bank anggota Himbara tetap dapat bertransaksi di ATM jaringan bank Himbara atau Link dengan biaya yang lebih hemat dibandingkan dengan biaya transaksi diluar ATM Link. Biaya transaksi diluar ATM Link sebesar Rp4.000 untuk cek saldo, lalu sebesar Rp7.500 untuk tarik tunai, dan transfer ditetapkan Rp6.500.

Corporate Secretary PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Mucharom menyatakan bahwa transaksi melalui mesin ATM di bank jaringan Link oleh bank pelat merah masih lebih rendah dari sisi biaya.Jika mengutip laporan bank-bank pelat merah hingga kuartal I/2021, terjadi perubahan model transaksi oleh nasabah selama pandemi Covid-19. Transaksi dengan mobile banking meningkat pesat baik pada tahun lalu maupun hingga kuartal I/2021.Sebaliknya, transaksi melalui electronic channel seperti mesin ATM, cenderung turun. Bank Mandiri, misalnya mencatat volume transaksi dengan mesin ATM pada kuartal I/2021 sebanyak 201 juta transaksi dengan nilai Rp200 triliun.Volume transaksi itu lebih rendah dibandingkan dengan kuartal I/2020 yang tercatat sebesar 236 juta dengan nilai sebesar Rp280 triliun. Sebaliknya, penggunaan aplikasi mobile banking Livin’ meningkat pesat dengan volume transaksi mendekat pengguna ATM, yakni 200 juta senilai Rp341 triliun.

(Oleh - HR1)

Kinerja negatif yang dialami oleh mayoritas aset kripto membuat para investor mulai berpikir untuk kembali menginvestasikan dananya ke pasar saham.Transaksi saham di Bursa Efek Indonesia kembali meningkat seusai libur Idulfitri 2021. Sentimen negatif yang tengah menghajar pasar aset kripto diduga menjadi salah satu penyebab.Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, nilai transaksi harian di Bursa Efek Indonesia (BEI) sepanjang pekan lalu bertahan di atas Rp10 triliun sejak sesi Senin (17/5). Sebelumnya, transaksi di pasar modal sempat melandai sepanjang periode berjalan kuartal II/2021.Data menunjukkan nilai transaksi harian tidak mampu menembus Rp10 triliun setidaknya sejak 20 April 2021. Berdasarkan data Bloomberg, nilai transaksi pialang saham gross hanya mencapai Rp396,21 triliun sepanjang April 2021 atau menciut dari Rp525,88 triliun pada Maret 2021.

Salah satunya persoalan investor asing yang tengah rajin berjualan alias keluar dari pasar saham Indonesia. Pemodal asing tercatat membukukan net sell pada Maret 2021 dan April 2021.Selain itu, penurunan transaksi dari BPJS Ketenagakerjaan turut mempengaruhi aktivitas transaksi investor lainnya, khususnya institusi domestik yang memiliki kemiripan seperti Taspen, Dapen, dan lainnya.Lebih lanjut, ekonomi yang berangsur pulih memicu perpindahan dana dari pasar keuangan ke sektor riiil. Hal itu tecermin dari Purchasing Managers Index dan statistik barang impor yang terus naik.BEI juga tidak menampik tren investasi lain yang sedang digandrungi masyarakat seperti investasi aset kripto turut menjadi penyebab transaksi di bursa tidak seramai awal tahun. Kemungkinan terjadi kompetisi dengan Bitcoin dkk meski belum ada data konkret.

Fundstrat Global Advisors LLC Tom Lee mengatakan aksi tersebut juga terkait dengan tingginya tingkat leverage di pasar kripto. Alhasil, para trader dihadapkan dengan risiko jual paksa atau forced sell ketika harga aset digital tersebut merosot.Head of Asia Pacific at Luno Pte. Vijay Ayyar menilai krisis yang menimpa pasar kripto semakin dalam karena adanya kelebihan beban atau overload dalam sistem, likudasi oleh para pemain, serta faktor sejenisnya.Head of Americas di Amber Group Jeffrey Wang mengatakan telah melihat banyak posisi leverage yang lebih tinggi dari saat ini dilukuidasi dalam waktu singkat. Hal itu menjadi salah satu aksi jual yang terbesar. Analis Kiwoom Sekuritas Sukarno Alatas mengatakan tidak menutup kemungkinan investor kembali setelah Idulfitri 2021 sehingga transaksi meningkat.

(Oleh - HR1)

JAKARTA, Rencana pemerintah untuk melanjutkan reformasi perpajakan tidak boleh terjebak pada tujuan-tujuan jangka pendek seperti menekan defisit APBN 2022 dan mengembalikan defisit fiskal menjadi tidak lebih dari 3% pada 2023. Reformasi perpajakan sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan harus difokuskan pada pemetaan terhadap pelaku dan sektor usaha maupun orang pribadi (OP) yang selama ini masih lolos sebagai wajib pajak (WP). Oleh karena itu, penambahan beban pajak terhadap WP existing melalui kebijakan intensifikasi pajak harus dihindari. Dalam pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) misalnya, jangan sampai terjadi pemungutan pajak berlebih pada WP tertentu, tetapi pada saat yang sama justru ada WP yang lolos dari kewajibannya. Ini artinya selain sehat, reformasi perpajakan juga harus mampu melahirkan sistem perpajakan nasional yang berkeadilan. Demikian benang merah pandangan yang dihimpun oleh Investor Daily dari sejumlah sumber, terkait rencana pemerintah untuk melanjutkan reformasi perpajakan. Mereka adalah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Staf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjadja Kamdani, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati, guru besar ekonomi yang juga Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro, dan ekonom UI Teuku Riefky.

Reformasi perpajakan sendiri telah diluncurkan pada 2017 dengan fokus pada penyelarasan sistem perpajakan agar sesuai dengan best- practices dan mampu mengantisipasi dinamika faktor sosial-ekonomi jangka menengah-panjang. Sedangkan reformasi kebijakan, diarahkan untuk perluasan basis pemajakan dan mencari sumber baru penerimaan. Hal ini dilakukan antara lain dengan penyempurnaan pemungutan PPN dan mengurangi regresivitasnya, penguatan kebijakan pengenaan pajak penghasilan (PPh) khususnya bagi orang pribadi, serta potensi pengenalan jenis pungutan baru khususnya terkait pemajakan eksternalitas terhadap lingkungan.

(Oleh - HR1)

NEW YORK, Perubahan harga mata uang kripto (cryptocurrency) yang naik turun ibarat menaiki roller coaster, pada pekan ini disebabkan oleh berbagai faktor. Mulai dari cuitan bernada kritis dari CEO Tesla Inc Elon Musk hingga kontrol pemerintah Tiongkok. Bahkan, harga bitcoin, mata uang kripto terbesar di dunia, pun jatuh sebanyak 30% sebelum mengalami kerugian. Mata uang digital itu turun sekitar 40% dari level tertinggi tahun ini.Namun bagi Brjánn Bettencourt, yang berprofesi sebagai fotografer, naik turunnya kripto adalah bagian dari daya tariknya. Berinvestasi dalam mata uang kripto terasa sedang mengendarai rollercoaster yang menakutkan.“Anda mengendarainya dan mengendarainya serta merasakan setiap putaran dan belokan, yang bagi saya mengasyikkan dan menyenangkan. Berinvestasi dalam kripto bukan untuk orang yang lemah hati. Saya melihat ini sebagai investasi jangka panjang yang serius,” ujar pria berusia 32 tahun yang tinggal di Toronto, Kanada, yang dikutip Reuters pada Minggu (23/5).

Dalam pembicaraan soal kripto, ketika hal-hal seperti ini terjadi maka orang-orang mengatakan kripto tidak meyakinkan, dan orang-orang mungkin membelinya karena mereka melihatnya di berita,” ungkap Ethan Lou, penulis Once a Bitcoin Miner: Scandal and Turmoil in the Cryptocurrency Wild West yang dijadwalkan rilis pada musim gugur tahun ini. Menurut data Coinbase, di saat para investor ritel masuk ke dalam mata uang kripto, bitcoin menunjukkan lonjakan sekitar 345% pada tahun lalu, eter juga melonjak 1.219% dan dogecoin meroket 15.480%

Di sisi lain, peningkatan adopsi arus utama telah menarik perhatian regulator. Bahkan Departemen Keuangan (Depkeu) Amerika Serikat (AS) pada Kamis (20/5), mengeluarkan aturan baru yang akan meminta agar transfer mata uang kripto dalam jumlah besar dilaporkan ke Layanan Pendapatan Internal atau Internal Revenue Service. The Federal Reserve (The Fed) menambahkan, mata uang kripto menimbulkan risiko terhadap stabilitas keuangan. Pemerintah Tiongkok, pada Jumat (21/5) juga mengatakan akan menindak tegas aktivitas penambangan dan perdagangan bitcoin.

(Oleh - HR1)

JAKARTA, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menyatakan, pemberian amnesti juga harus diberikan kepada pelaku ekonomi kecil. "Jangan hanya fokus ke ekonomi raksasa," kata Rachmat Gobel dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (22/5/2021). Hal itu ia kemukakan menanggapi wacana pemberian tax amnesty jilid kedua untuk para pengusaha. Sebelumnya, di awal pemerintahan Jokowi periode pertama juga diberikan tax amnesty. Namun saat itu tak banyak uang milik pengusaha yang disimpan di luar negeri bisa kembali ke Tanah Air, walaupun sudah ada program amnesti. Gobel meminta agar rencana pemberian tax amnesty yang kedua ini jelas apa tujuannya dan siapa sasarannya. "Jangan sampai cuma memutihkan dana di luar negeri tapi gagal melakukan repatriasi. Harus ada kombinasi keduanya," katanya.

Namun Gobel mengaku lebih peduli pada pemihakan terhadap pelaku ekonomi kecil. "Program KUR banyak terhambat karena petani, pedagang kecil, peternak, dan nelayan terkena OJK Checking atau yang dulu dikenal sebagai BI Checking," kata Gobel. Padahal sesuai visi Presiden Jokowi tentang membangun dari pinggiran dan dari desa, kata Gobel, maka prioritas tertinggi adalah menata dan memihak ekonomi kecil dan ekonomi desa. "Itu artinya pedagang kecil, petani, nelayan, dan peternak," katanya.

(Oleh - HR1)