Pemerintah akan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan mengubah skema tarifnya tahun depan. DPR setuju tarif PPN naik, asalkan ekonomi tahun ini tumbuh melejit. Rencana kenaikan tarif PPN tersebut tertuang di Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2021. Perubahan yang dimaksud, berupa implementasi multi tarif PPN. Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menyebutkan, skema multitarif PPN, terdiri dari pengenaan tarif PPN lebih rendah untuk barang dan jasa tertentu yang masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan barang mewah atau sangat mewah bakal terkena tarif PPN lebih tinggi lagi.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Rabu (19/5) menyebutkan, selain tarif PPN, pemerintah juga telah memasukan klausul Goods and Service Tax(GST). Kendati demikian, ia belum memastikan skema GTS sebagai pengganti PPN yang berlaku saat ini. Yang jelas kebijakan perpajakan yang diusulkan oleh pemerintah ke parleren akan memerhatikan kondisi ekonomi nasional. Adapun skema GST diajukan dalam rangka melindungi industri manufaktur yang selama ini terpukul akibat pandemi virus korona. "Ada juga pembahasan pajak penjualan ataupun GST ada hal-hal yang diatur sehingga pemerintah lebih fleksibel mengatur sektor manufaktur perdagangan dan jasa, kisarannya akan diberlakukan pada waktu yang tepat skenarionya akan dibuat lebih luas sehingga tidak kaku seperti yang selama ini diberlakukan, " ujar Airlangga.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menyatakan, DPR setuju apabila tarif pajak PPN naik pada tahun depan. Namun, ada syarat sebelum pemerintah menaikkan tarif PPN. Kata Said, pemerintah harus memastikan ekonomi tahun ini bisa tumbuh sebesar 4,5% hingga 5,33. Sementara dalam jangka pendek, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2021 pun harus bisa dipastikan tumbuh hingga 7%. Said mengatakan, sejauh ini pembahasan antara DPR dan Kemkeu, PPN akan merujuk pada skema multitarif. "Tidak bisa semuanya 15%," katanya.

Grup Pertamina memproyeksikan kebutuhan investasi eksternal minimal USS 40 miliar atau Rp 572 triliun selama 2020 hingga 2024. Untuk memenuhi kebutuhan itu, Pertamina menjajaki beragam opsi pendanaan, baik kemitraan maupun lewat Indonesia Investment Authority (INA) atau Sovereign Wealth Fund(SWF). Pada Rabu (19/5) lalu, Pertamina dan INA meneken perjanjian kerahasiaan atau non-disclosure agreement (NDA).

Penandatanganan dilakukan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan Ketua Dewan Direktur INA Ridha Wirakusumah. Nicke mengungkapkan, Pertamina membutuhkan investasi untuk mendanai 14 proyek strategis nasional (PSN) dan 300 proyek lainnya. Total kebutuhan hingga tahun 2024 mencapai USS 92 miliar. Secara terperinci, dari total kebutuhan tersebut, senilai USS 64 miliar untuk proyek upstream, USS 20 miliar untuk proyek downstream dan sekitar USS 8 miliar untuk proyek gas, power dan energi baru terbarukan (EBT). "Kami merencanakan minimal USS 40 miliar dari sumber eksternal, baik kemitraan maupun loan dan bond, " ungkap Nicke dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR, Kamis (20/5).

Pejabat Sementara Senior Vice President Corporate Communications & Investor Relations Pertamina, Fajriyah Usman mengungkapkan, pihaknya memang membuka diri terhadap berbagai opsi pendanaan untuk rangkaian proyek dalam beberapa tahun ke depan. "Pada dasarnya Pertamina terbuka dengan opsi proyek yang memerlukan pendanaan eksternal, " ujar dia kepada KONTAN, kemarin. Sebagai langkah awal, Pertamina dan INA menjajaki potensi kemitraan strategis investasi pada sektor energi, termasuk energi terbarukan yang dijalankan Pertamina untuk mewujudkan ketahanan energi dan menggerakkan perekonomian nasional. Selain merancang pembiayaan dari INA, Pertamina akan mendorong anak usahanya mencari pendanaan dari pasar saham Indonesia. Salah satu prioritas Pertamina adalah penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) PT Pertamina International Shipping (PIS).

Grup Pertamina merancang Pertamina International Shipping menjadi integrated marine & logistic company atau bukan hanya sebagai shipping company. "Jika pengembangan gas di Jawa dan Sumatra menggunakan pipa, maka di Indonesia Timur tidak mungkin memakai pipa, juga tidak mungkin melalui pipa bawah laut, karena mahal, " terang Nicke. Dia pun mengungkapkan, pengembangan gas akan melalui virtual pipeline. Kelak, skema pemanfaatan gas untuk Indonesia Timur adalah mengonversi gas ke LNG kemudian dibawa menggunakan satu kapal LNG berukuran besar dan selanjutnya dibawa menggunakan kapal LNG berukuran kecil.

Pemerintah dan DPR segera membahas aturan pengampunan pajak atau tax amnesty (Jilid II) aturan terkait pengampunan pajak itu termasuk dalam materi di revisi Undang-Undang (UU) 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) dan diharapkan menjadi program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2021.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar Mukhammad Misbakhun memberikan dukungan atas inisiatif kebijakan tax amnesty jilid II. Misbakhun meyakini adanya tax amnesty jilid Il akan memberikan dampak yang sangat bagus untuk pemulihan dunia usaha selama menghadapi pandemi Covid-19. Selain itu, tax amnesty melibatkan pihak yang lebih besar karena masih banyak pengusaha yang masih ragu sehingga tidak ikut tax amnesty jilid pada 2016-2017 lalu, pasti akan ikut serta di tax amnesty jilid II. "Saya punya keyakinan tax amnesty jilid II adalah big bang tax insensitive bagi dunia usaha dan para pengusaha untuk pulih keluar dari resesi pasca pukulan yang berat akibat pandemi, " kata Misbakhun, Kamis (20/5).

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, tax amnesty jilid II saat ini masih berupa usulan yang berada di dalam paket reformasi perpajakan, RUU KUP tentu pembahasannya sangat dinamis. "Kalau tujuan dari tax amnesty seperti diungkapkan Menteri Keuangan untuk menggaet dana besar dari orang kaya Indonesia saya kira hal ini tidak ada masalah, " ujar Willy, Rabu (20/5).

Anggota Komisi XI DPR Fraksi Gerindra Kamrussamad bilang rencana tax amnesty jilid II ini merupakan jalan pintas yang belum tentu memberikan solusi tepat dalam penerimaan negara. "Ini karena pengalaman tax amnesty pertama tahun 2016-2017 saat ekonomi tumbuh positif tapi kenyataannya gagal mencapai target, " ujar Kamrussamad, Kamis (20/5). Lebih lanjut, Kamrussamad juga mengatakan bahwa kegagalan tax amnesty pertama bisa dilihat dari dampaknya pada rasio penerimaan pajak tahun berikutnya, dimana di 2017 justru mengalami penurunan menjadi 9,89% dari 2016 yang sebesar 10,36%.

Keamanan data penduduk Indonesia kembali dipertanyakan. Pasalnya, ratusan juta data penduduk Indonesia dijual murah lewat laman Raid Forums. Hal ini terungkap setelah pemilik akun bernama kotz menjual data penduduk Indonesia sebanyak 279 juta. Data berisi nomor KTP, surat elektronik (surel) atau email, mama, alamat, nomor telepon bahkan sebagian dilengkapi gambar diri alias foto. Bagi calon pembeli, Kotz juga menjanjikan akan memberikan 1 juta data untuk dites secara gratis. "(sebanyak) 20 juta (data) dilengkapi dengan personal data, " ujar Kotz dalam postingan 12 Mei 2021. Kotz memuat penjualan data lebih dari seperempat juta data penduduk Indonesia di forum tersebut. Data ini berukuran sekitar 50 MB.

Menurut Pratama Persadha, pakar keamanan siber dari Communication and Information System Security Research Center, meneliti dalam file yang di-download tersebut ada data NOKA atau nomor kartu BPJS kesehatan. Hanya saja ia mempertanyakan klaim pelaku yang punya data 279 juta penduduk Indonesia. "Harusnya jumlah data user BPJS tidak sebanyak itu. Artinya bis saja klaim pelaku berlebihan atau bohong, bila benar data itu berasal dari BPJS Kesehatan, " katanya.

Dalam statement holding, BPJS Kesehatan menyebut, per Mei 2021, jumlah peserta BPJS 222,4 juta, sedang data tang dijual 279 juta. Namun, BPJS kini tengah menelusuri data tersebut dengan membentuk tim khusus. Adapun Kominfo hingga pukul 20.00 WIB belum dapat menyimpulkan terjadi kebocoran data.

Pemerintah mengadakan program vaksin gotong royong. Perbankan langsung mengendus peluang dari pengadaan vaksin tersebut. Kebutuhan dana yang besar membuat bank langsung bergegas ikut menyalurkan pinjaman ke PT Bio Farma. Bank Mandiri Tbk, misalnya, menyalurkan fasilitas kredit untuk pengadaan vaksin Covid-19 sejak awal tahun 2020 kepada Bio Farma. Adapun total utilisasi fasilitas non cash loan yang disiapkan Bank Mandiri mencapai sebesar US$ 60 juta atau setara dengan Rp 852 miliar. Bank Mandiri juga masih akan menyiapkan tambahan plafon pembiayaan ke depan. Pertimbangannya, rencana pengadaan vaksin seperti Sinovac, Astra Zeneca dan Novavax yang dilakukan Bio Farma akan masih berlangsung untuk beberapa waktu ke depan. "Bank Mandiri telah menyiapkan plafon pembiayaan yang cukup fleksibel untuk memberikan kepastian dukungan finansial, " kata Rudi As Aturridha, Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri kepada KONTAN, Kamis (20/5).

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) juga berkomitmen mendukung kesuksesan program vaksinasi yang tengah dicanangkan oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan Covid-19. Sekretaris Perusahaan BRI, Aestika Oryza Gunarto mengatakan, BRI telah menyalurkan pinjaman dalam bentuk modal kerja kepada Bio Farma dan group yang ditunjuk pemerintah untuk memperlancar pengadaan vaksin korona. Hanya saja, dia tidak menyebutkan total kredit yang sudah diberikan. "Ke depan, BRI juga tidak merutup kemungkinan bakal menambah portofolio kredit yang diperuntukkan pengadaan vaksin, " ujarnya.

Selain dengan bank pelat merah, Bio Farma juga telah bekerjasama dengan bank swasta dalam membantu pembiayaan pengadaan vaksin bernilai jumbo tersebut. Bank Danamon misalnya telah memberikan fasilitas kredit senilai Rp 2 triliun. Dari jumlah itu, Rp 500 miliar diberikan pada September 2020 dan Rp 1,5 triliun dalam bentuk pembiayaan syariah yang sudah diteken pada 17 Februari 2021 lalu.

Direktur Danamon Syariah, Herry Hykmanto sebelumnya mengatakan penanggulangan pandemi virus Covid-19 di Indonesia membutuhkan sinergi yang kuat dari berbagai kalangan. Bank Maybank Indonesia juga sudah lebih dulu meneken fasilitas kredit kepada Bio Farma. Bank ini jadi bank pertama di Indonesia untuk memberikan fasilitas untuk mendukung pengadaan vaksin Covid-19. Fasilitas pembiayaan diberikan via unit usaha syariah alias UUS sebesar USS 185 juta atau setara sekitar Rp 2,68 triliun melalui belerapa termin.

Persaingan bisnis keuangan digital bakal semakin ketat setelah kelahiran GoTo, hasil merger Tokopedia dan Gojek. Maklum, keduanya merupakan raksasa digital yang memiliki ekosistem komplet, termasuk di bidang keuangan digital. GoTo diprediksikan tidak akan kesulitan merangsek layanan keuangan digital di Tanah Air. 

Patrick Cao, Presiden GoTo, mengungkapkan, perusahaan hasil merger akan memanfaatkan keunggulan dari masing-masing platform. Gojek, ujar Patrick, memiliki platform transaksi dengan volume dan frekuensi yang tinggi. Sementara Tokopedia, sebagai e-commerce merupakan platform yang memiliki frekuensi medium, namun nilai transaksinya tinggi. "Grup GoTo berkontribusi lebih dari 2% terhadap total PDB Indonesia, " ujar Patrick dalam keteragan tertulisnya, kemarin. Untuk meretas jalan sebagai pemain keuangan digital terbesar di negeri ini, GoTo sudah memiliki Egopay maupun sejumlah layanan keuangan digital lainnya. Dengan berkutat di ekosistem Gojek saja, GoPay mampu menjadi pemain terbesar dalam layanan pembayaran digital. Jumlah penggunanya ditaksir 110 juta.

Pembentukan GoTo membuka peluang bagi GoPay untuk memperluas layanannya. Sebab GoPay juga akan masuk menjadi dompet digital resmi di ekosistem milik Tokopedia. Kehadiran Gojek di Tokopedia tentu mengetatkan peta persaingan bisnis pembayaran digital. Selama ini, Tokopedia menggandeng Ovo sebagai salah satu mitra dalam transaksi pembayaran.

William Tanuwijaya, CEO Tokopedia. menyatakan, Ovo tetap akan menjadi salah satu dompet digital yang melayani transaksi pembayaran di e-commerce itu. Apalagi, Tokopedia saat ini juga memiliki saham minoritas di Ovo. "Namun karena minoritas, jadi tidak ikut dikonsolidasi di GoTo, " ungkap William ke KONTAN, kemarin. Sebagai pemain dompet digital, jasa Ovo juga dipakai sejumlah e-commerce lain. Dalam catatan KONTAN, layanan pembayaran digital Ovo juga ada di platform belanja daring Blibli, Bhinneka, HappyFresh, Lazada dan Zalora. Platform pembayaran Ovo juga digunakan oleh layanan transportasi online Grab, yang merupakan pesaing utama Gojek di negeri ini. Ovo juga memiliki 60.000 lebih outlet yang menggunakan layanan pembayaran mereka.

Head of Corporate Communication Ovo, Harumi Supit, menyatakan, belum ada perubahan dari sistem pembayaran perusahaannya di Tokopedia setelah GoTo terbentuk. "Ovo berkomitmen menjalankan strategi ekosistem terbuka yang mengedepankan kolaborasi, " ujar dia. Lini bisnis lain yang dikembangkan Ovo sekarang adalah Ovo Invest. "Fitur Ovo Invest sudah berhasil mendapatkan 450.000 pengguna, " ujar dia.

Membahas peta persaingan pemain keuangan digital dalam negeri tidak akan lengkap tanpa menyebut Shopee Pay. Kendati umur kiprahnya masih terbilang pendek, Shopee Pay mampu masuk ke daftar lima besar pemain keuangan digital di Indonesia. Bahkan, beberapa survei konsumen menempatkan Shopee Pay sebagai pemimpin pasar. Keberhasilan Shopee Pay untuk berlari kencang tidak terlepas dari popularitas e-commerce Shopee dan layanan antar makanan Shopee Food. Dengan dukungan Sea Group, holding investasi asal Singapura yang berlinpah uang, Grup Shopee punya stamina menjadi pemain besar di Indonesia. Tapi, sampai berita ini diturunkan, KONTAN belum mendapatkan komentar dari Shopee Pay.

Pemerintah memperkirakan proses pemulihan ekonomi akibat pendemi virus Covid-19 masih berlangsung hingga tahun 2022. Terlebih pandemi belum bisa ditebak kapan berakhirnya. Pemerintah harus berupaya meningkatkan penerimaan pajak pada tahun depan. Sebab mulai tahun depan tarif pajak penghasilan (PPh) bagi korporasi turun. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2020, pada 2022 mendatang tarif pajak korporasi akan turun menjadi 20% dari yang berlaku saat ini yakni sebesar 22%. Bahkan untuk perusahaan yang memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) ada tambahan diskon tambahan 3% menjadi 17%. Kebijakan untuk merelaksasi tarif PPh badan tersebut telah berlangsung sejak 2020 dan 2021. Sebelumnya, tarif PPh badan dipatok 25%. Sebagai gambaran, pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan pada 2022 tumbuh 8,37% hingga 8,42% year on year (yoy). Untuk mencapai target tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akan meningkatkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN).

Adapun dalam rencana postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022, penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.499,3 triliun hingga Rp 1.528,7 triliun, atau lebih tinggi dari proyeksi tahun ini senilai Rp 1.444,5 triliun. Untuk mencapai target kenaikan setoran pajak tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berencana mengerek tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. Ada dua opsi yang masih dikaji soal PPN.

Pertama meningkatkan tarif PPN sampai batas maksimal yakni 15%. Kedua, skema multitarif PPN yakni menerapkan tarif rendah bagi beberapa jenis barang dan jasa terutama yang banyak dipergunakan oleh masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah, dan meningkatkan tarif PPN pada kelompok barang dan jasa lainnya.

Nilai ekspor industri manufaktur pada April 2021 mencapai US$ 14,92 miliar, melonjak 52,65% dibanding April 2020 (year on year/yoy). Ekspor industri manufaktur berkontribusi 80,73% terhadap total nilai ekspor yang mencapai US$ 18,48 miliar pada April 2021, melesat 51,94% (yoy) dan merupakan yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir. pertumbuhan ekspor jauh lebih tinggi dibanding impor, yakni 51,94% berbanding 29,93%. Sejalan dengan itu, neraca perdagangan pada April 2021 mencatatkan surplus US$ 2,19 miliar, melanjutkan tren surplus berturut-turut selama 12 bulan terakhir. Selain ditopang peningkatan kinerja, membaiknya nilai ekspor pada April 2021 ditunjang oleh kenaikan harga komoditas.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Kecuk Suhariyanto mengungkapkan, kinerja ekspor manufaktur pada April 2021 sangat mengesankan, baik secara bulanan (month to month/mtm) maupun secara tahunan (yoy). “Performa ekspor pada April 2021 sangat bagus. Secara bulanan meningkat 0,56% dan secara tahunan naik 52,65%. Ini menunjukan bahwa sektor manufaktur mulai menggeliat,” ujar Suhariyanto dalam telekonferensi pers di Jakarta, Kamis (20/5). Secara kumulatif atau dari Januari sampai April 2021, menurut Suhariyanto, ekspor sektor industri pengolahan tumbuh 25,96% menjadi US$ 53,87 miliar dibanding US$ 42,77 miliar pada periode sama tahun silam.

Suhariyanto mengatakan, nilai ekspor April 2021 yang mencapai US$ 18,48 miliar merupakan yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir atau sejak Agustus 2011. Pada Agustus 2011 nilai ekpsor mencapai US$ 18,64 miliar. Seiring meningkatnya ekspor, menurut dia, neraca perdagangan mengalami surplus US$ 2,19 miliar pada April 2021 dan surplus US$ 7,72 miliar pada Januari-April 2021 (kumulatif).

Sementara itu, peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet yang dihubungi Investor Daily, mengungkapkan, surplus perdagangan April 2021 tak terlepas dari meningkatnya harga komoditas. Yusuf mencontohkan, harga komoditas unggulan Indonesia, seperti minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), batu bara, dan tembaga merambat naik. Selain itu, pada April ada momentum Ramadan dan Idulfitri. Alhasil, negara-negara muslim meningkatkan impor CPO dari Indonesia.

Dari sisi eksternal, menurut dia,   beberapa negara yang merupakan mitra dagang utama Indonesia, seperti India, Malaysia, dan Singapura kembali mengalami peningkatan kasus Covid-19. Itu berpotensi mendorong mereka kembali melakukan lockdown yang akan akan menekan permintaan ekspor dari negara-negara tersebut. Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, terdapat sejumlah faktor yang membuat kinerja perdagangan April 2021 sangat baik. Faktor pertama adalah pulihnya permintaan dari pasar global, khususnya AS, Tiongkok, dan Uni Eropa (UE). Faktor kedua, yaitu meningkatnya harga komoditas global yang dipimpin rebound harga komoditas energi akibat dorongan permintaan dan terjadinya kelangkaan pasokan pada April akibat kemacetan di Terusan Suez.

Di sisi lain, Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Bob Azam menilai pemulihan pasar ekspor lebih cepat dibanding pasar domestik. Tahun lalu, realisasi ekspor Toyota mencapai 70% dari realisasi ekspor 2019, sedangkan domestik hanya 59%. Tahun ini, volume ekspor Toyota diproyeksikan mencapai 80% dari realisasi ekspor 2019. Bob mengemukakan, per April 2021, ekspor mobil utuh tak terurai (CBU) naik 14,5% menjadi 102 ribu unit. Itu tanpa insentif relaksasi pajak penjualan barang mewah (PPnBM). Pada periode sama, penjualan mobil domestik mencapai 265.934 unit, tumbuh 9,8% dari periode sama tahun lalu 242.058 unit. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mematok target penjualan 2021 sebanyak 750 ribu unit, naik dari 2020 sebanyak 532 ribu unit.

(Oleh - HR1)

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) kini tengah menyelidiki dugaan kebocoran 279 juta data Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia yang tengah ramai menjadi perbincangan di jagat Twitter dan diperjualbelikan. “Kemkominfo sedang melakukan pendalaman atas dugaan kebocoran data tersebut,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (20/5). Juru Bicara Kemkominfo Dedy Permadi menambahkan, merespons dugaan kebocoran data pribadi 279 juta penduduk Indonesia, Kamis (20/5), Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika Ditjen Aplikasi Informatika Kemkominfo langsung melakukan penelusuran dugaan kebocoran data pribadi tersebut. “Hingga Kamis malam, pukul 20.00 WIB, tim masih bekerja, belum dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kebocoran data pribadi dalam jumlah yang masif seperti yang diduga. Kesimpulan ini diambil setelah dilakukan beberapa tahap pemeriksaan secara hati-hati terhadap data yang beredar,” tutur Dedy. Sementara itu, informasi kebocoran data itu mulai diketahui usai akun @ndagels yang mencuit tentang adanya 279 juta data milik Warga Negara Indonesia (WNI) yang dijual oleh pembobol akun di dunia digital (hacker)

(Oleh - HR1)

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu masih enggan mengungkapkan rencana diadakannya program pengampunan pajak atau tax amnesty (TA) jilid II yang akan dimasukkan dalam materi Revisi Undang-Undang (UU) 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). “Nanti itu dibahas sama DPR saja, (belum bisa klarifikasi pembahasannya), di DPR belum ada pembahasan,” kata Febrio saat ditemui di Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (20/5). Sementara pada kesempatan yang sama, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan, dirinya menolak adanya rencana tax amnesty jilid II. Sebab, seharusnya tax amnesty dilakukan hanya sekali dalam satu generasi. Pasalnya, jika TA dijalankan beberapa kali maka kepatuhan wajib pajak akan tergerus.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, bahwa Presiden Jokowi juga sudah berkirim surat ke DPR RI. Tujuannya agar beleid tersebut segera dibahas. Revisi beleid RUU KUP itu nantinya memuat sejumlah aturan perpajakan, mulai dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), cukai, hingga pengampunan pajak. “Itu yang diatur memang ada di dalamnya PPN, termasuk PPh orang per orang, pengurangan tarif PPh Badan dan terkait PPN barang/jasa, PPnBM, UU Cukai, dan terkait carbon tax, lalu ada terkait dengan pengampunan pajak. Hasilnya kita tunggu pembahasan dengan DPR,” ujar Airlangga saat Halal Bihalal dengan media, Rabu (19/5).

(Oleh - HR1)