JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI Johnny G Plate dan Duta Besar Kerajaan Arab Saudi Syekh Essam bin Abed Al-Thaqafi membahas masuknya Indonesia ke Digital Collaboration Organization (DCO) serta peningkatan implementasi kerja sama ekonomi digital Indonesia dan Arab Saudi. Pembahasan tersebut dilakukan untuk merealisasikan kerja sama yang lebih konkret dalam implementasinya. Karena, Indonsia sudah lama diharapkan bergabung dalam organisasi kerja sama bidang digital negaranegara Organisasi Konferensi Islam (DCO) dan meningkatkan kerja sama bilateral ekonomi digital dengan Arab Saudi. “Kerja sama bilateral yang dibicarakan berkaitan dengan bagaimana kerja sama antara Kerajaan Saudi dan Indonesia di bidang digital ekonomi yang sudah dirintis dari awal dan bagaimana ini untuk diteruskan agar lebih konkret,” ujar Johnny, usai bertemu Syekh Essam bin Abed Al-Thaqafi di Rumah Dinas Menteri, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, seperti dikutip Kamis (10/6).

Menurut Menkominfo, pembahasan kali ini merupakan kelanjutan dari kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kerajaan Arab Saudi dan pertemuan G20 di Davos beberapa waktu lalu. “Duta Besar Arab Saudi berkunjung untuk bertemu saya. Ini dalam rangka menindaklanjuti kunjungan Bapak Presiden ke Saudi Arabia pada 2019 dan pertemuan Menteri ICT Kerajaan Saudi dengan saya di Davos pada Februari 2020, yaitu berkaitan dengan kerja sama bilateral dan multilateral di bidang teknologi informasi. Itu yang tadi yang dibicarakan,” ungkapnya.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, draf Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) baru dikirimkan kepada pimpinan DPR RI dan belum dibahas. Sehingga, pihaknya sangat menyayangkan munculnya kegaduhan mengenai isu pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk kebutuhan pokok atau sembako. Apalagi, lanjut Menkeu, draf RUU KUP itu bocor dan tersebar ke publik dengan aspek-aspek yang terpotong dan tidak utuh sehingga menyebabkan kondisi menjadi kikuk. “Situasinya menjadi agak kikuk karena ternyata kemudian dokumennya keluar karena memang sudah dikirimkan ke DPR juga. Yang keluar sepotong-sepotong,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis (10/6). Pernyataan Menkeu tersebut menjawab permintaan konfirmasi dan keberatan dari sejumlah anggota dewan di Komisi XI DPR RI terkait beredarnya pemberitaan seputar rencana pengenaan PPN terhadap sembako. Permintaan konfirmasi dan keberatan itu di antaranya datang dari Andreas Eddy Susetyo dari Fraksi PDIP, Puteri Anetta Komarudin dari Fraksi Partai Golkar, dan Kamrussamad dari Fraksi Partai Gerindra.

Sri Mulyani pun memastikan saat ini pemerintah masih terus memetakan dampak-dampak pandemi Covid-19 terhadap masyarakat termasuk para pengusaha UMKM. “Sampai hari ini kita juga sudah diminta memikirkan UMKM yang bangkitnya lebih lambat. Jadi, fokus kita adalah memulihkan ekonomi,” kata dia. Menurut Menkeu, saat ini APBN sedang berada dalam situasi extra ordinary termasuk menaikan defisit di atas 3% dari produk domestik bruto (PDB) selama tiga tahun berturut-turut, dari 2020 sampai 2022. Hal ini terjadi sebab pemerintah melakukan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sri Mulyani mengatakan, APBN perlu disehatkan kembali tapi menyehatkan kembali dengan tetap menjaga momentum pemulihan itu harus dipilih atau dijaga dan dikelola secara hati-hati. “Situasi inilah yang sekarang sedang difokuskan yaitu pemulihan ekonomi, namun kita semua harus tetap membangun fondasi bagi ekonomi dan perpajakan untuk tetap sehat ke depan,” pungkas dia.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) mencetak kenaikan pendapatan rata-rata 25% setiap tahun dalam 10 tahun terakhir. Bisnis JNE terkerek geliat ekonomi digital di Tanah Air, sehingga mampu bertahan di tengah pandemi Covid-19. Bahkan, tahun lalu, pendapatan JNE melambung tinggi di atas rata-rata, lantaran sebagian orang bekerja dari rumah (work from home/WFH). Keadaan itu memicu transaksi di perantara penjual dan pembeli daring (marketplace) melejit, sehingga menguntungkan JNE menggarap bisnis pengiriman barang. 

VP Marketing JNE Eri Palgunadi mengatakan, pertumbuhan bisnis logistik lebih cepat ketimbang pembangunan infrastruktur. Akibatnya, biaya logistik di Indonesia masih 20-25% lebih mahal ketimbang negara Asean lain. Dia mengungkapkan, permasalahan di bisnis logistik bukan soal pendapatan, melainkan kapasitas dan pola pikir. Ini terlihat pada banyaknya pemain baru bisnis logistik yang bermunculan dalam lima tahun terakhir. Bahkan, saat orang kesulitan berbisnis di masa pandemi, sektor logistik bisa bertahan. Eri mengatakan, saat ini, 70% pengiriman domestik JNE beredar di Jawa. Dari jumlah itu, 40-50% di Jabodetabek sampai Bandung. Untuk memenuhi permintaan dari daerah tersebut, JNE membangun megahub seluas 40 hektare (ha) dengan sistem robotic di Bandara Mas pintu M1 samping Bandara Soekarno-Hatta. Saata ini, segmen marketplace berkontribusi 40% terhadap pendapatan JNE. Hampir semua marketplace besar sudah bekerja sama dengan JNE. Namun, marketplace cenderung membangun ekosistem dengan mendirikan perusahaan logistik sendiri. Hal ini dilakukan pemain marketplace kakap. Keadaan ini membuat JNE tidak bisa menjadi faktor determinant bagi marketplace.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Tim patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) per Kamis (10/6) telah menangkap 113 unit kapal ikan pelaku praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing. Praktik IUU Fishing masih saja terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), baik oleh kapal berbendera asing maupun kapal-kapal Indonesia, apabila dibiarkan hal itu tidak hanya merugikan negara dari sisi ekonomi maupun sosial, tapi juga mengancam keberlanjutan ekosistem laut. Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmennya dalam memerangi praktik IUU Fishing di WPPNRI. Beragam strategi diterapkan, mulai dari menambah jumlah armada dan jam patroli, penggunaan teknologi, memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum lain yakni TNI AL, Polri serta Bakamla, hingga strategi diplomasi. “Kapal-kapal illegal fishing yang berhasil ditangkap tim patroli KKP selama kurun waktu 2021 menjadi 113 unit kapal ikan. Ini menunjukkan KKP serius memberantas IUU Fishing di WPPNRI,” kata Trenggono di Jakarta, kemarin.

Terkait kapal-kapal yang berhasil ditangkap, Trenggono sudah mengusulkan ke Presiden Joko Widodo agar sebagian dapat diberikan kepada nelayan tradisional untuk mendorong peningkatkan kesejahteraan. Tentunya pemberian bisa dilakukan setelah kapal diperbaiki, khususnya alat tangkapnya menjadi lebih ramah lingkungan. “Tapi prosesnya tidak begitu mudah karena ada payung hukum yang tidak bisa kita langgar dan kami harus berkoordinasi dengan aparat lainnya," kata Trenggono. Selama ini, kapalkapal hasil tangkapan sebagian dimusnahkan dan diberikan ke lembaga pendidikan untuk praktik atau riset.

(Oleh - HR1)

JAKARTA, PT Bank Jago Tbk (ARTO) mampu mencetak nilai kapitalisasi pasar saham (market capitalization) senilai Rp 177 triliun hingga Kamis (10/6) atau berada di posisi tujuh. Market cap bank digital tersebut mendekati PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) dan PT Astra International Tbk (ASII). Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) kemarin, Bank Jago menempel Unilever yang berada di posisi enam dengan market cap Rp 202,2 triliun. Bank Jago juga sempat menempel Astra International, namun kini Astra merangkak naik ke posisi lima dengan market cap Rp 218,6 triliun. Adapun posisi puncak masih ditempati PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dengan market cap Rp 807,9 triliun.

Market cap Bank Jago meningkat dibandingkan per April 2021. Ketika itu, bank besutan Jerry Ng dan Patrick Walujo ini berada di posisi sembilan dengan market cap Rp 139,2 triliun. Kemudian, Bank Jago berhasil menyalip PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) yang saat ini di posisi delapan dengan market cap Rp 144 triliun dan PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) di posisi sembilan dengan market cap Rp 141,3 triliun. Founder dan CEO Finvesol Consulting Indonesia Fendi Susiyanto menjelaskan, saat ini, Bank Jago adalah satu-satunya bank digital yang memiliki valuasi terbesar, yakni sekitar Rp 177 triliun. Market cap tersebut bahkan lebih tinggi dari bank besar seperti PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) yang mencapai Rp 105 triliun dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) sebesar Rp 16,84 triliun.

Seiring market cap yang besar tersebut, harga saham ARTO juga meningkat pesat hingga 983,64% dalam satu tahun terakhir ke level Rp 12.900 pada penutupan perdagangan Kamis, (10/6). "Harga ARTO sudah mencerminkan 21 kali dari price to book value (PBV), lebih tinggi dibandingkan rata-rata bank yang mencapai 2 kali PBV," kata dia kepada Investor Daily.

Kapitalisasi pasar tersebut, menurut Fendi, lambat laun akan menurun apabila tidak diimbangi dengan fundamental yang memadai. Pasalnya, bisnis bank adalah bisnis yang kinerja keuangannya bisa diteliti, yakni melalui marjin bunga bersih atau net interest margin (NIM), perolehan laba, kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) atau indikator lainnya.

(Oleh - HR1)

Rencana pemerintah menggelar program pengampunan pajak atau tax amnesty tampaknya belum bisa dilakukan dalam waktu dekat.

Pemerintah harus bersabar, lantaran kebijakan tax amnesty ini harus melalui pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kendati Presiden Joko Widodo sudah mengirimkan draf ini ke DPR untuk mulai pembahasan. DPR baru akan melakukan sidang Paripurna paling cepat 6 juli 2021. Setelah itu, UU ini harus melewati ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR dan penunjukan Pantia Kerja.

Namun demikian, niat pemerintah untuk menggelar tax amnesty sesuai dengan Rancangan Undang Undang tentang Perubahan Kelima Undang-Undang Nomor 6/1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) tak surut. Apalagi, RUU ini sudah masuk daftar Program Legislasi Nasional 2021.

Ada dua program tax amnesty yang ditawarkan pemerintah. Pertama, pengenaan tarif pajak penghasilan (PPh) final 15% bagi alumni peserta tax amnesty lima tahun lalu. Namun bila harta kekayaan itu kedapatan diinvestasikan di surat berharga negara (SBN), tarif PPh final 12,5% plus terbebas sanksi administrasi. Kedua, merupakan pengampunan pajak atas harta yang peroleh sejak tanggal 1 Januari 2016 - 31 Desember 2019.

Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Perpajakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Herman Juwono setuju jika program tax amnesty dilaksanakan awal tahun depan. la berharap tarif pajak program tax amnesty skema pertama, cukup 10%.

Ovo menggandeng Fastpay menjadi mitra pengisian saldo. Kerjasama tersebut menambah jaringan pengisian saldo Ovo mengingat Fastpay memiliki 265.000 mitra yang tersebar di seluruh Indonesia.

Head of Corporate Communications Ovo Harumi Supit, menuturkan, kolaborasi dengan Fastpay memungkinkan Ovo memberi pelayanan bagi masyarakat unbanked dan underbanked. Sehingga bagi yang tidak memiliki rekening bank tetap bisa melakukan top up saldo Ovo secara offline melalui mitra-mitra Fastpay.

Sementara Laksita Safitri Cakrawarti Head of Biller Acquisition Division PT Bimasakti Multi Sinergi (Fastpay) menyebut kolaborasi dengan Ovo merupakan kerja sama yang sangat positif dan menguntungkan serta memudahkan masyarakat secara luas.

Dari sisi pengguna Ovo, kerjasama dengan Fastpay yang memiliki mitra hingga 265.000 di seluruh Indonesia, tentu akan sangat membantu masyarakat yang selama ini tidak memiliki rekening bank dalam melakukan pengisian saldo.

Super app Gojek dan raksasa e-commerce Tokopedia resmi merger dan melahirkan entitas baru bernama GoTo, akhir Mei 2021. Valuasi gabungan dua perusahaan teknologi tersebut ditaksir mencapai USS 17 miliar. Hasil merger itu menempatkan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, operator Gojek, sebagai penyerap saham Tokopedia.

Nyaris semua pemegang saham Tokopedia juga masuk sebagai pemegang saham GoTo. Kini, Google, Facebook, Alibaba, Softbank, KKR, serta sejumlah investor asing lain tercatat memiliki mayoritas saham GoTo dengan kepemilikan mencapai 86,37% saham.

Perubahan komposisi pemilik saham GoTo, juga mengubah komposisi dan porsi kepemilikan saham PT Tokopedia. Mengacu data Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM per 17 Mei 2021, total saham Tokopedia mencapai 11,86 juta unit. Dari jumlah itu, Aplikasi Karya Anak Bangsa memiliki 11,09 juta unit atau setara 93,52% dari total unit saham Tokopedia.

Adapun porsi saham dalam perbendaharaan perusahaan (PT Tokopedia) sebesar 768.466 unit atau setara 6,48% total saham Tokopedia. Sedangkan William Tanuwijaya, pendiri Tokopedia, memiliki 1 unit saham Seri j.

Kementerian Keuangan Amerika Serikat (AS) meminta penegak hukum untuk menyelidiki musabab kebocoran setumpuk dokumen pajak. Bocoran dokumen itu yang menjadi bahan ProPublica untuk menyusun laporan tentang orang-orang kaya di AS yang mengemplang pajak selama beberapa tahun terakhir.

Mengutip laporan ProPublica yang dirilis pada Selasa (8/6), sejumlah orang-orang terkaya AS membayar pajak penghasilan lebih sedikit daripada yang seharusnya mereka lunasi. Bahkan, ada yang tidak membayar pajak sama sekali dalam beberapa tahun.

Para pengemplang pajak ini termasuk Elon Musk, Jeff Bezos, George Soros, dan Michael Bloomberg, Bos Amazon disebut tak membayar pajak pendapatan pada 2007 dan 2011. Sedang bos Tesla tak bayar pajak pada 2018.

ProPublica merupakan organisasi jurnalisme investigasi nirlaba. Organisasi ini menyebutkan bahan laporannya adalah data Internal Revenue Service (IRR), lembaga pajak AS, tentang pengembalian pajak dari ribuan orang terkaya di AS dalam lebih dari 15 tahun.

Komisaris IRS Charles Rettig mengonfirmasi bahwa penyelidikan sedang berlangsung, saat memberi kesaksian di Komite Keuangan Senat. Saya tak bisa memberi informasi tentang pembayar pajak tertentu. Kini ada investigasi atas dugaan kebocoran informasi berasal dari IRS.

ProPublica mengakui data pajak itu merupakan data rahasia. Mereka tidak mengungkap cara memperoleh data itu. Dalam laporannya, ProPublica menyebutkan bahwa para pengemplang ini tidak melakukan tindakan ilegal dalam deklarasi pajak tetapi memakai strategi penghindaran pajak, yang tak mungkin dilakukan oleh warga biasa.

OKT - Bantuan terus disalurkan Pemprov Sumsel kepada semua daerah. Kali ini, Gubernur Sumsel H Herman Deru berikan Rp 66 miliar kepada Kabupaten OKI. Diperuntukkan bagi peningkatan pembangunan infrastruktur baik itu irigasi, normalisasi atau pun jalan "Bantuan ini sengaja kita berikan langsung sebagai reward dari Pemprov Sumsel terhadap kinerja Pemkab OKI. Saat ini, OKI menjadi penyumbang pangan ketiga terbesar di Sumsel," kata Deru di sela penyerahan bantuan, di kantor Bupati OKI, kemarin (9/6).

Dia berharap, reward itu dapat dimanfaatkan untuk peningkatan infrastruktur sehingga semakin mendorong produktivitas pertanian di OKI. Menurut Deru, selama ini kabupaten itu kurang diperhitungkan kontribusi pangannya. Namun saat ini, dengan pengelolaan yang baik dari mulai infrastruktur, cara teknis sampai masa panennya, ternyata OKI menjadi tiga besar penyumbang pangan terbesar di Sumsel.

"Harapan kita, apa yang diberikan ini akan menjadikan OKI betul-betul sebagai sentral produksi pertanian, juga perkebunan. Meski banyak potensi sumber daya alam (SDA) lainnya, namun dua itu tidak diabaikan" kata Gubernur. Deru menceritakan pengalamannya menjadi Bupati OKU Timur dua periode. Sektor pertanian dan perkebunan inilah yang menjadi andalannya dalam pengentasan kemiskinan. "Sektor ini juga yang tetap survive meskipun di masa pandemik Covid-19" ujarnya. Untuk itu, Pemprov Sumsel akan terus mendorong sektor pertanian di semua daerah, termasuk di OKI. Apalagi, sekitar 46 persen masyarakat Sumsel berprofesi sebagai petani. "Peluang untuk menjadi sentral pangan ini terbuka. Bukan tidak mungkin OKI menjadi peringkat pertama penyumbang pangan di Sumsel," ungkapnya.

Saat ini, pemerintah pusat sudah mencanangkan program untuk mengkonservasi lahan yang terbengkalai menjadi lahan produktif. Sebab itu, Gubernur berharap Kabupaten OKI juga dapat meredistribusi lahan yang tidur menjadi lahan produktif. Kabupaten ini memiliki lahan yang begitu luas. "Beberapa hari yang lalu saya bersama pak Menteri BPN/ATR itu meretribusikan 30 ribu hektare lahan hutan yang dikonservasi untuk lahan produksi. Tapi belum ada satu hektare pun di OKI. Jadi saya minta OKT agar ada langkah konkret untuk bisa dapat redistribusi, terangnya.

Selain itu, Deru juga merasa bangga atas kemajuan infrastruktur OKI saat ini. "Saya tidak menyangka OKI bisa semaju ini. Sejak dibukanya Jalan Lintas Timur (Jalintim) puluhan tahun lalu, saat ini sudah ada jalan tol," ungkapnya. Namun, ada dampak yang cukup luar biasa, yakni menurunnya sektor perekonomian di kawasan Jalintim. Ini menjadi pekerjaan rumah (PR). ke depan. "Kita berpikir lagi bagaimana Jalintim bisa bangkit lagi ekonominya kata Deru. Untuk itu, Pemprov Sumsel akan selalu hadir bersama Pemkab OKI. Minimal akses antar wilayah yang menuju Lintas Timur harus baik. Sebab, OKI wilayahnya strategis. Seperti Kabupaten PALI, jadi segitiga emas lintas antar daerah di Sumsel. Sedangkan OKI segitiga emas daerah lintas antar provinsi.