NEW YORK – Dua pengelola dana kripto berpendapat bahwa digitalisasi mata uang, termasuk dolar AS, tidak akan mematikan mata uang digital seperti bitcoin. Malahan akan membuatnya lebih menarik bagi lebih banyak investor. Di tengah makin banyak bank sentral di seluruh dunia yang mempertimbangkan digitalisasi mata uang masing-masing, tren ini dapat mendorong lebih banyak investor masuk ke kripto. Pendapat ini dikemukakan Michael Sonnenshein dari Grayscale dan Greg King dari Osprey Funds, seperti dilansir CNBC pada Sabtu (12/6).

Walaupun bitcoin belum digunakan secara luas sebagai alat pembayaran, tapi perannya dalam menjaga nilai uang dapat memperkuat mata uang-mata uang digital yang didukung oleh pemerintah. “Bayangkan mata uang kertas di seluruh dunia didigitalkan. Saya pikir itu akan mendorong lebih banyak orang ke bitcoin misalnya. Dan ini akan memberikan lebih banyak kontrol kepada pemerintah dibandingkan peredaran uang biasa dan akan banyak orang masuk ke bitcoin karena masalah kontrol itu,” ujar King, CEO Osprey.  Osprey saat ini menjalankan Osprey Bitcoin Trust (OBTC) dan juga Osprey Algorand Trust. Yang terakhir ini berlandaskan teknologi yang saat ini dipakai oleh para bank sentral dalam proyek mata uang digitalnya. Kedua CEO tersebut menambahkan, semakin adopsi bitcoin meningkat di seluruh dunia, valuasinya juga akan semakin besar.

(Oleh - HR1)

JAKARTA - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam Aero Technic (BAT) dan KEK Nongsa Digital Park (NDP) di Pulau Batam, Provinsi Kepulauan Riau, ditargetkan mampu menyerap investasi hingga Rp 23,2 triliun. Sebanyak Rp 7,2 triliun investasi akan diserap oleh KEK Batam dan Rp 16 triliun masuk ke KEK Nongsa.

“Rencana aksi untuk kedua KEK ini telah disusun. Saya meminta komitmen semua instansi terkait untuk melaksanakannya dengan baik,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pernyataan resminya akhir pekan lalu. Menurut Airlangga, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani dua peraturan pemerintah (PP) yang menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam Aero Technic (PP Nomor 67 Tahun 2021) dan KEK Nongsa Digital Park (PP Nomor 68 Tahun 2021) yang terletak di Pulau Batam Provinsi Kepulauan Riau. Penetapan kedua PP KEK yang diiringi dengan vaksinasi serentak pada kawasan industri di Provinsi Kepulauan Riau tersebut diharapkan dapat menjadi akselerator pemulihan ekonomi nasional. “Penetapan kedua KEK tersebut sangat strategis dalam mendukung pengembangan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun, yang saat ini telah dikembangkan menjadi Free Trade Zone dan telah menarik investor baik asing maupun dalam negeri,” ungkap dia. Airlangga mengatakan, KEK Batam Aero Technic seluas 30 hektare (ha) memiliki target investasi sebesar Rp 7,2 triliun dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk 9.976 tenaga kerja. KEK ini akan dikembangkan untuk kegiatan industri berbasis MRO (maintenance, repair, overhaul) pesawat penumpang. Airlangga mengungkapkan, pengembangan KEK BAT bersifat brown field project. Karena sebelum ditetapkan menjadi KEK, kawasan tersebut telah dibangun berbagai fasilitas, di antaranya untuk area hanggar maintenance, hanggar painting, hanggar cleaning, apron, taxiway, dan sebagainya.

Pengembangan KEK Nongsa Digital Park juga bersifat brown field project. Karena sebelum ditetapkan menjadi KEK, telah dibangun berbagai akomodasi dan atraksi pariwisata bertaraf internasional, serta sudah terbangun infrastruktur pendukungnya seperti Turi Beach Resort, Nongsa Point Marina, Nongsa Terminal Bahari, Nongsa Village, dan Infinite Framerwork Studio. Airlangga menerangkan, KEK Nongsa Digital Park diharapkan dapat menjadi entry gate bagi pelaku usaha information technology (IT) global ke perekonomian nasional, menghemat devisa negara dalam bisnis digital hingga Rp 20- 30 triliun per tahun, dan transfer teknologi di bidang IT, sehingga menjadi pusat pengembangan SDM tenaga IT muda Indonesia. “Setelah menjadi KEK, ke depannya dikembangkan Movie Town, IT Office, IT Academy, Data Centre Commersial Area, fasilitas dan infrastruktur serta pengembangan Hotel dan Resort,” ungkap dia. Airlangga menerangkan, Provinsi Kepulauan Riau saat ini memiliki KEK terbanyak di Indonesia. Hal ini membuat Indonesia mempunya digital hub dari Batam ke berbagai wilayah yang terkoneksi dengan IT.

(Oleh - HR1)

JAKARTA, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bidang Kebijakan Publik Sutrisno Iwantono mengatakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diperkirakan akan langsung berdampak ke perekonomian masyarakat kecil. Sebab pengenaan PPN ini langsung dirasakan oleh konsumen dari naiknya harga barang. “Dengan pengertian incomenya tetap, harganya naik maka tingkat kesejahteraan menjadi turun. Apalagi kalau sebagian besar dari UMKM dan lapisan bawah yang paling terpuruk saat pandemi ini,” ucap Iwan dalam Zoominari Kebijakan Publik Arah Kebijakan Pajak Dikala Pandemi pada Jumat (11/6). Saat ini konsumsi rumah tangga menjadi penopang terbesar pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada kuartal I 2021 komponen konsumsi rumah tangga berkontribusi sebesar 56,93% ke pertumbuhan ekonomi nasional. Saat PPN dinaikan maka sektor tersebut yang akan terkena.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan saat ini kinerja PPN Indonesia masih di bawah rata-rata negara Asia, penyebabnya antara lain pengecualian yang terlalu banyak. Mengenai kenaikan tarif PPN, ia menuturkan saat ini pemerintah justru memberikan insentif perpajakan untuk masyarakat yang terdampak pandemi. “Tidak ada pemungutan pajak yang agresif justru untuk menolong masyarakat,” ucap Yustinus dalam kesempatan yang sama .

(Oleh - HR1)

JAKARTA, Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) siap melibatkan petani atau pekebun kelapa sawit dalam rantai pasok biodiesel. Hal tersebut untuk menjaga keberlanjutan program energi baru dan terbarukan(EBT) melalui mandatori biodiesel.Plt Kepala Divisi Lembaga Kemasyarakatan Civil Society BPDPKS Sulthan Muhammad Yusa menuturkan, untuk menjaga program EBT melalui program mandatori biodiesel maka pemerintah telah menyesuaikan tarif pungutan ekspor (PE) melalui PMK No 191 Tahun 2020, mengingat kebutuhan sawit untuk program tersebut terus meningkat setiap tahun. “Dan hal itu perlu diikuti dengan peningkatan produktivitas kebun sawit agar kebutuhan bahan baku biodiesel dapat terpenuhi di masa mendatang, untuk itu perlu melibatkan para petani atau pekebun sawit di Tanah Air,” kata dia.

BPDPKS memproyeksikan, produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan stok komoditas tersebut pada 2021-2025 mencapai 52,30-57,61 juta ton atau rata-rata naik 4% per tahun, sementara kebutuhan biodiesel untuk program B30 pada 2021-2025 sebesar 8,34-9,66 juta ton atau rata-rata naik 5% per tahun. Dengan konsumsi domestik yang stagnan, Indonesia memerlukan produk hilir yang mampu menyerap stok CPO yang tinggi. Karena itu, ke depan BPDPKS akan mendorong program palm oil for Renewable Energy: Next Programme yang melibatkan petani dalam rantai pasok biodiesel sawit.

Sementara itu, Koordinator Investasi dan Kerja Sama Bioenergi Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Elis Heviati mengatakan, penerapan program mandatori biodiesel Indonesia dilatarbelakangi karena produksi minyak sawit mentah Indonesia yang cukup besar, pada 2020 saja telah mencapai 52 juta ton. Upaya dalam meningkatkan ketahanan energi nasional tersebut juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengingat dengan tutupan lahan sawit seluas 16,38 juta hektare (ha) sebanyak 40% dimiliki pekebun (petani sawit). Dalam grand strategy energi nasional, pada 2030 pemerintah akan tetap mempertahankan kebijakan B30 dan memaksimalkan produksi bahan bakar nabati (BBN) dari biodiesel atau biohidrokarbon. Karena itu, ke depan, pemanfaatan BBN tidak hanya sebatas untuk biodiesel pada pengusahaan skala besar, tapi didorong yang berbasis kerakyatan dan disesuaikan kebutuhan konsumen, termasuk mendorong pemanfaatan by product biodiesel serta pemanfaatan hasil sawit non-CPO. Model kesertaan petard dalam program mandatori biodiesel bisa berupa pengembangan pabrik minyak nabati industrial (FVO) dan bensin sawit dengan bahan baku dari tandan buah segar (TBS) sawit rakyat yang memiliki biaya produksi lebih murah 15-20% dari pabrik kelapa sawit (PKS) konvensional, harga TBS lebih stabil serta dapat dikelola oleh Koperasi/BUMD dan SNI IVO sudah terbit.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Wacana penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk komoditas dasar (sembilan bahan pangan pokok/sembako) dinilai kurang tepat dan akan makin membebani para petani di Tanah Air. Petani Indonesia didominasi petani tanaman pangan yang produksinya sangat tergantung musim dan ketika produksi melimpah petani dihadapkan pada kejatuhan harga. Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University Dwi Andreas Santosa mengatakan, pengenaan PPN terhadap komoditas pangan pokok (sembako) merupakan kebijakan yang tidak tepat dan tidak masuk akal. Kebijakan itu justru akan memberatkan petani dan makin memperpuruk kondisi petani Indonesia. “Kebanyakan petani Indonesia adalah petani tanaman pangan yang untuk menghasilkan atau berproduksi tergantung musim dan keberuntungan. Musim tidak bisa ditebak, jika musim bagus maka produksi pangan meningkat tapi jika musim buruk maka petani merugi,” ujar dia

Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengatakan, pengenaan PPN terhadap pangan pokok akan berdampak pada peningkatan inflasi, konsumen bisa teriak dan petani juga terpukul. PPN terhadap komoditas pangan merupakan kebijakan yang bisa menimbulkan permasalahan baru sehingga pemerintah perlu mempertimbangkannya kembali. “Masih banyak urusan pertanian yang perlu diperbaiki, bukan mengejar pemasukan PPN dari pertanian, memang selama ini pertanian jarang dikenakan pajak tetapi pengenaan PPN terhadap pangan merupakan sesuatu yang tidak masuk akal,” kata dia.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Menyusul Coinbase Global Inc, perusahaan perantara jual beli aset kripto asal Amerika Serikat, yang sukses mencatatkan sahamnya (listing) di bursa Wall Street, PT Zipmex Exchange Indonesia (Zipmex) juga tertarik untuk melangsungkan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) dan pencatatan saham. Sebelumnya, PT Aset Digital Berkat (Tokocrypto) telah menyatakan siap IPO dan listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam 2-3 tahun mendatang.

Tak hanya berminat untuk tercatat di BEI, Zipmex pun tertarik untuk listing di Nasdaq, AS dan Bursa Efek Hong Kong. “Kami memang punya rencana untuk listing saham di Nasdaq, Hang Seng, dan BEI. Kami akan pelajari dulu dan sedang melihat regulasinya,” kata Co-founder dan CEO Zipmex Marcus Lim, baru-baru ini. Namun, Marcus masih enggan membeberkannya lebih lanjut. Adapun rencana tersebut kemungkinan besar bisa dieksekusi dalam 2-3 tahun ke depan. Saat ini, pihaknya sedang memantau perkembangan kondisi pasar, meningkatkan skala bisnis, dan membangun tim, serta produk.

Tahun ini, Zipmex membidik dua juta pengguna di Indonesia dibandingkan posisi pengguna aplikasi aset kripto tersebut yang baru mencapai 300 ribu. Perseroan optimistis target tercapai, karena Indonesia memiliki potensi pasar yang luar biasa besar. “Buktinya, bulan lalu Zipmex menfasilitasi perdagangan kripto hingga US$ 1 miliar,” sebut Marcus. Investasi aset kripto di Indonesia, khususnya Bitcoin, selama beberapa bulan terakhir berkembang sangat pesat. Aset kripto digadang-gadang membawa ruang perdagangan investasi baru yang lebih transparan dan menjanjikan bagi nasabah maupun pelaku industri. Walau begitu, masih banyak yang merasa asing dengan sistem investasi atau trading aset digital ini. Karena itu, lanjut Marcus, untuk menjawab keraguan calon investor, Zipmex hadir sebagai platform investasi digital yang mengedepankan kemudahan bagi para pengguna.

(Oleh - HR1)

Dinamika bursa pencalonan presiden pada Pemilu 2024 akan membuka banyak kemungkinan, tak hanya pengerucutan sosok potensial, tetapi juga memantik terbentuknya poros-poros kekuatan partai pengusung. Sederat nama masuk daftar sosok calon presiden 2024 dengan tingkat elektabilitas tinggi. Kemunculan mereka dari hasil berbagai survei tersebut membuat peta politik bergerak dinamis dengan berbagai manuver dan strategi yang dimainkan.

Hasil survei Kompas yang dilakukan pada periode April 2021 menempatkan sejumlah sosok calon presiden dengan tingkat elektabilitas tinggi, yaitu Prabowo Subianto (16,4 persen), disusul berurutan oleh Anies Baswedan (10,0 persen), Ganjar Pranowo (7,3 persen), Sandiaga Uno (3,7 persen), dan Ridwan Kamil (3,4 persen).

Salah satu yang menjadi perhatian terkait PDI-P yang belakangan getol menggaungkan nama Puan Maharani sebagai calon presiden. Meskipun belum final, dinamika terkait pemunculan nama calon presiden di internal partai itu cukup memberikan banyak kejutan. Sebagai pemegang trah Soekarno, Puan memang digadang akan mendapatkan karpet merah untuk mengantongi rekomendasi dari sang Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Belakangan polemik terkait hal itu mengemuka di publik. Dimulai saat Puan yang tidak mengundang Ganjar Pranowo saat konsolidasi PDI-P di Jawa Tengah dan menyinggung kehadiran pemimpin rakyat yang tidak hanya di dunia maya, hingga bocornya rekaman suara off the record dari Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah Bambang Wuryanto, yang menyebut sosok Puan pantas mendapat rekomendasi dan bahkan siapa pun yang menjadi calon presiden, Puan layak menjadi wakilnya.

Menguatnya Prabowo yang sangat mungkin dicalonkan oleh PDI-P ataupun Gerindra itu membuka banyak kemungkinan lain dalam bursa pencalonan presiden. Jika hal itu benar terjadi, tertutupnya pencalonan untuk kader-kader internal lainnya justru akan membuka peluang baru untuk maju diusung oleh poros koalisi lainnya. Sekalipun elektabilitasnya cukup melejit dalam beberapa waktu terakhir, tampaknya hal itu tak menjamin Ganjar Prabowo akan mulus mengantongi rekomendasi dari PDI-P untuk dicalonkan sebagai presiden.

Demikian pula di Gerindra, menguatnya sosok Prabowo juga akan menutup kemungkinan untuk memajukan sosok lain dalam pilpres mendatang. Sejumlah hasil survei menempatkan nama Sandiaga Uno yang juga kader Gerindra sebagai calon presiden dengan elektabilitas cukup tinggi. Bila dihadapkan pada kondisi demikian, baik bagi Ganjar maupun Sandiaga sangat memungkinkan untuk membuka peluang lain dengan melepaskan diri dari naungan PDI-P dan Gerindra.

Kemunculan nama-nama di atas dalam bursa calon presiden ini tentu akan membuat peta penggalangan kekuatan yang dilakukan partai-partai menjadi sangat berdenyut. Berdasarkan hasil Pemilu 2019, setidaknya ada tiga hingga empat poros koalisi partai yang dapat terbentuk untuk mengusung setiap calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024. Persyaratan ambang batas partai politik untuk mengusung calon presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen kursi legislatif atau 25 persen penguasaan suara sah nasional pada pemilu sebelumnya (UU 7/2017 tentang Pemilu), tentu membentuk rasionalitas bagi partai untuk sedapat mungkin mengusung pasangan calon paling tepat meskipun bukan berasal dari kader internal.

Pemerintah tengah mendesain ulang rancangan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) secara komprehensif. Dalam revisiter masuk mengenai ketentuan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. Untuk memperbaiki kinerja PPN, pemerintah berencana mengubah skema serta mengkaji ulang jenis barang dan jasa yang dikecualikan dari obyek pajak. ”Pengecualian PPN yang saat ini terlalu luas membuat kita gagal mengadministrasikan serta mengoptimalkan penerimaan pajak. Ini sebenarnya yang ingin kami perbaiki,” ujar Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo dalam diskusi virtual, Sabtu (12/6/2021). Dalam Pasal 4A Ayat (2b) rancangan beleid revisi UU tentang KUP, daftar beberapa jenis barang yang tak dikenakan PPN memang dihilangkan. Semula jenis kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat dan tak dikenakan PPN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/ 2017. Ini meliputi beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging,telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi.

Yustinus menjelaskan, dalam beleid revisi UU tentang KUP, pemerintah berencana mengubah tarif PPN dengan tiga skema tarif yang mungkin diterapkan, yaitu tarif umum, multitarif, dan tarif final. Untuk tarif umum, pemerintah akan menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen dari saat ini yang berlaku sebesar 10 persen. Adapun PPN multitarif akan dikenakan mulai dari 5 persen hingga paling tinggi 25 persen. PPN final ditetapkan tarif sebesar 1 persen seperti yang saat ini berlaku untuk hasil sektor pertanian tertentu. Barang tertentu yang hanya bisa dikonsumsi kelompok atas bisa dikenakan 15 persen atau 20 persen. Sementara itu, tarif untuk barang yang dibutuhkan masyarakat banyak seperti susu formula, yang kini dikenakan 10 persen, akan menjadi 5 persen. ”Barang-barang strategis lain yang dibutuhkan masyarakat banyak untuk kepentingan umum bisa dikenakan PPN final, katakanlah 1 persen, 2 persen, atau bahkan nanti dimasukkan untuk kategori tidak dipungut PPN sehingga menjadi 0 persen,” kata Yustinus. Ia juga memastikan pengesahan UU tidak dilakukan tahun ini.

Pandemi Covid-19 tak menyurutkan misi dagang antarpulau dan daerah, bahkan lintas negara. Pandemi yang membatasi perdagangan fisik melahirkan model baru jaringan perdagangan dan bisnis secara virtual dan hibrida. Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Sekolah Ekspor, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Luar Negeri bekerja sama memanfaatkan momentum pandemi untuk memperkuat jaringan perdagangan dan bisnis secara virtual. Salah satunya ialah mempertemukan diaspora Indonesia di luar negeri dengan pelaku usaha di dalam negeri pada ruang virtual.

Akhir Mei 2021, misalnya, ruang interaksi virtual ini direalisasikan melalui Seri Dialog Global 500K Eksportir Baru ”Diaspora Eksportir Baru Wilayah Amerika Serikat”. Diaspora yang memiliki bisnis di sejumlah wilayah AS dihadirkan. Mereka bergerak di sektor ritel, logistik, pergudangan terintegrasi, dan distribusi. Selain berbagi pengalaman dan membagikan kondisi pasar AS, para diaspora Indonesia itu juga berkomitmen menjadi aggregator atau penghubung dengan pebisnis dan konsumen di AS.

Adapun Balai Besar Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Ekspor dan Sekolah Ekspor bekerja sama mengurasi dan memetakan diaspora-diaspora Indonesia di beberapa negara. Hal itu dalam rangka membangun jaringan ekspor dari hulu hingga hilir dan pembuatan peta jalan pengembangan ekspor bagi 500.000 eksportir baru dari kalangan UKM.

Pandemi juga membuat pemerintah ”menyulap” pameran perdagangan internasional tahunan Trade Expo Indonesia (TEI) menjadi TEI Virtual Exhibition (TEI-VE) pada 2020. Sebulan digelar, pameran yang merupakan bagian dari misi dagang dan investasi ini membukukan transaksi senilai 1,2 miliar dollar AS. Pameran ini menghadirkan 690 pelaku usaha dan 7.459 pembeli yang meliputi 3.352 pembeli dari 127 negara mitra dagang dan 4.107 pembeli lokal.

Untuk menggerakkan perdagangan antardaerah dan pulau, pemerintah daerah menggalakkan misi dagang dan investasi baik secara virtual maupun hibrida (daring dan luring). Pada akhir September 2020, misalnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar misi dagang hibrida dengan Pemprov Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Maluku. Total transaksi yang dibukukan dalam misi dagang hibrida itu senilai Rp 168,22 miliar. Pada 3 Juni 2021, DKI Jakarta dan Jatim menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama di bidang perdagangan, investasi, dan pembentukan komunitas kebutuhan pangan. Acara ini juga menghadirkan pelaku usaha dari DKI Jakarta dan Jatim dan berhasil membukukan transaksi senilai Rp 750,439 miliar.

Usulan pemerintah untuk penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sembako tetap memantik protes dari berbagai kalangan. Meski belum menjadi keputusan final, wacana ini membuat pelaku usaha resah.

Seperti diungkapkan Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Abdullah Mansuri. la menilai bahwa isu pengenaan PPN terhadap sembako ini telah membuat psikologi pasar terganggu dan menimbulkan kepanikan serta kegaduhan di kalangan pedagang pasar. Reaksi publik maupun pedagang cukup keras dan dan kuat. Banyak permintaan untuk mengadvokasi hal ini sehingga keresahan itu sangat terasa.

Abdullah berharap Menteri Keuangan dapat menghentikan isu pemungutan PPN terhadap produk sembako ini dan tidak perlu memajaki sembako dengan alasan apapun. Pasalnya, sembako atau bahan pangan adalah kebutuhan dasar masyarakat yang mempunyai efek domino sangat besar bagi daya beli dan keberlangsungan ekonomi. Bila PPN sembako ini diterapkan, maka harga pangan akan naik dan yang jelas akan dibebankan kepada konsumen.

Tulus mengkritik soal kegagalan pemerintah dalam menjaga psikologis harga pangan selama ini yang membuat PPN sembako dirasa semakin tak layak diterapkan. Pemerintah gagal mengantisipasi efisiensi harga dari sisi pasokan, distribusi, bahkan masih ada pungli yang mengakumulasi harga.