Jakarta - Posisi utang pemerintah per akhir Mei 2021 mencapai Rp 6.418,15 triliun, bertambah Rp 1.159,58 triliun atau naik 22,1% dibandingkan periode sama tahun lalu yang mencapai Rp 5.258,57 triliun. Namun demikian, secara bulanan atau month to month (mtm, utang pemerintah itu turun 1,7% dibandingkan posisi akhir April 2021 yang mencapai Rp 6.527,29 triliun. tren kenaikan utang dalam setahun terakhir terjadi hampir di seluruh negara disebabkan oleh langkah luar biasa (extraordinary) yang diambil setiap negara, termasuk Indonesia, untuk menyiapkan berbagai langkah penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. 

Pelebaran defisit fiskal menyebabkan kenaikan jumlah utang pemerintah dan menjadi risiko yang harus dihadapi. Di sisi lain, pemerintah juga akan terus mewaspadai ketidakpastian di pasar keuangan global yang menyebabkan kenaikan yield surat utang pemerintah AS atau US Treasury tenor 10 tahun. Karena, hal ini juga memicu kenaikan yield Surat Berharga Negara (SBN). Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah terus memperkuat kebijakan untuk mendukung upaya pengembangan dan pendalaman pasar, menuju kemandirian pembiayaan, serta mengurangi ketergantungan pada sumber pembiayaan luar negeri. 

(Oleh - IDS)

Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) melarang lembaga-lembaga keuangan di Indonesia untuk menggunakan mata uang kripto atau crypto currency sebagai alat pembayaran maupun alat servis jasa keuangan. Mata uang kripto bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia, karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk mengantisipasi penggunaan kripto di lembaga keuangan, pihaknya pun akan menerjunkan pengawas-pengawas dalam rangka memastikan lembaga keuangan telah mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 

Sementara itu, Menkeu akan membawa isu uang kripto pada pertemuan G20 yang akan dilaksanakan di Indonesia tahun depan. Pasalnya, persoalan uang kripto saat ini pun menjadi isu besar di berbagai negara. Adapun saat ini sejumlah perusahaan mulai membuat mata uang digital sendiri. Hal ini dinilai sebagai ancaman pada mata uang kartal. Tetapi beberapa negara mulai melakukan uji coba mengubah uang kartalnya yang berbentuk fisik menjadi digital, seperti China. Tujuannya untuk mengetahui dampaknya ke pertumbuhan uang beredar, inflasi, hingga aset.

(Oleh - IDS)

Jakarta - Pemerintah tidak akan asal memungut pajak untuk penerimaan negara, karena kebijakan perpajakan disusun untuk melaksanakan asas keadilan. Karena itu, pemerintah tidak akan mengenakan pajak sembako yang dijual di pasar tradisional dan menjadi kebutuhan masyarakat umum. 

Dalam menghadapi dampak Covid-19 yang berat, saat ini pemerintah justru memberikan banyak insentif pajak untuk memulihkan ekonomi seperti pajak UMKM maupun pajak karyawan (PPh 21) yang dibebaskan  dan ditanggung pemerintah. Pemerintah juga memberikan vaksin gratis dan biaya rawat gratis bagi yang terkena Covid-19

(Oleh - IDS)

New York - Tesla, mengatakan akan menerima bitcoin sebagai pembayaran transaksi. Namun, kebijakan tersebut akan kembali diterapkan setelah mata uang virtual didapat dengan lebih banyak energi bersih atau ramah lingkungan. Ketika mengumumkan bahwa pelanggan dapat membayar produknya menggunakan cryptocurrency mata uang kripto. 

Bitcoin diproduksi oleh komputer canggih yang harus menyelesaikan persamaan, sehingga mengkonsumsi sejumlah besar listrik dalam prosesnya. Jurnal sains Nature baru-baru ini menerbitkan sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa penambangan bitcoin Tiongkok, yang hampir memberi daya 80% dari seluruh perdagangan mata uang kripto dunia. Sementara sebagian dari tempat-tempat penambangan itu dijalankan oleh pembangkit listrik tenaga batu bara, dengan demikian berisiko membahayakan tujuan iklim negara. 

(Oleh - IDS)

Jakarta - Pemerintah akan membentuk Project Management Officer (PMO) untuk mempercepat pencapaian target 30 juta UMKM yang terhubung ke ekosistem digital pada 2024. Target ini sudah sesuai dengan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan dalam sebuah rapat terbatas. Untuk mendorong pelaku UMKM masuk ke sektor digital juga dibutuhkan program pendampingan dan pelatihan, baik yang dilakukan kementrian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah agar langsung terhubung ke ekosistem digital. 

Kemenkop UKM juga memiliki pusat layanan terpadu yang sudah bekerja sama dengan platform digital untuk pelatihan pelaku UMKM. Ketika pandemi perilaku konsumen berubah karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Banyak UMKM yang hijrah ke dunia digital. Sejumlah UMKM juga melakukan inovasi bisnis. Dalam kondisi pandemi Covid-19 ini UMKM yang tetap tumbuh adalah UMKMyang memiliki permintaan pasar yang kuat. Saat ini produk yang tengah diminati yaitu makanan, minuman pemeliharaan kesehatan termasuk produk produk rumahan. Hal ini terlihat dengan tingginya penjualan produk tersebut di e-commerce.

(Oleh - IDS)

Jakarta - Pemerintah menargetkan biaya logistik turun menjadi 15-16% dari produk domestik bruto (PDB) menjelang 2024, dibandingkan saat ini sebesar 23%, seiring penerapan teknologi digital dan booming perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Sejauh ini pemerintah telah menurunkan biaya logistik dari 26% menjadi 23% terhadap PDB. Tren ini diprediksi terus berlanjut hingga jangka panjang. Bahkan, digitalisasi yang masif bisa membuat biaya logistik Indonesia turun menjadi 10% PDB, lebih rendah dibandingkan negara pesaing, seperti Malaysia sebesar 13%. 

Disrupsi digital terhadap sektor perdagangan tidak bisa lagi terelakkan. Untuk menghadapi ini, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang informal perlu didorong untuk menjadi pelaku usaha formal. Dengan demikian, mereka akan mendapat lebih banyak keuntungan, seperti kemudahan mengajukan kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan ke perbankan. Diharapkan UMKM bisa bertahan di tengah pandemi Covid-19 dengan berbagai bantuan dan stimulus dari pemerintah. 

(Oleh - IDS)

JAKARTA - Layanan akses verifikasi data gratis diterapkan Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil. Pihak swasta dan kementerian/lembaga bisa mengaksesnya jika telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Dukcapil. Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh, mengatakan, data yang bisa diakses berupa nomor induk kependudukan (NIK) dan data e-KTP. "Ini sebagai upaya membangun ekosistem sekaligus jejaring dan memberi manfaat konkret bagi lembaga pengguna," katanya, kemarin. Bagi Dukcapil sebagai lembaga negara, kerja sama adalah wujud manfaat kepada instansi dan lembaga tersebut demi mengoptimalkan penerapan kebijakan Satu Data Kependudukan. Semangatnya adalah bahwa Dukcapil harus bisa memberi manfaat.

Dashboard monitoring Ditjen Dukcapil mencatat ada lebih dari 6 miliar kali NIK di-klik atau di-hit selama 6 tahun terakhir oleh lebih dari 1.800 lembaga yang menjadikan data Dukcapil sebagai verifikator. Jumlah klik itu, jika dikalikan biaya taruhlah Rp 1.000 per klik, jumlahnya mencapai Rp 6 triliun. Ini adalah nominal yang bisa diterima Ditjen Dukcapil jika menerapkan ketentuan hak akses data secara berbayar sebagaimana dilakukan otoritas data di beberapa negara lain.

PALEMBANG, TRIBUN - Pandemi Covid-19 yang tak kunjung hilang di Palembang membuat pelaku UMKM memutar otak agar bisnisnya terus berjalan. Devi, pemilik usaha pempek Cek Dung mengaku menjual pempek kini secara online. Selain mengurangi interaksi sentuhan secara langsung, menjual dengan kemasan yang higinies menjadi suatu keharusan. “Kalau kemasan bersih orang pada mau membeli, itu yang saya perhatikan, apalagi covid belum hilang," ungkapnya. la menceritakan, memulai usaha sejak 2014 hanya dengan menggunakan peralatan dapur seadanya.

Sejak awal pandemi, Devi berinovasi dengan mulai mengandalkan platform digital marketplace untuk memasarkan produk. "400 paket terjual setiap bulannya setelah dijual via online," ujarnya. Meski tak selalu online, ia juga menerima pelanggan yang datang ke outlet. la pun sangat menerapkan protokol kesehatan ketat, seperti cuci tangan memakai sabun atau memakai handsanitzer, wajib pakai masker serta menjaga jarak. Hal itu tentunya untuk memutus peredaran covid-19 di masyarakat.

SEKAYU, TRIBUN - Pemerintah kabupaten Muba akan memfasilitas masyarakat untuk mendapatkan fasilitas kredit usaha rakyat (KUR) yang disubsidi dan dijamin oleh pemerintah. Sehingga pelaku UMKM bisa meminjam dengan kapasitas Rp 25 juta dan tidak perlu menyediakan jaminan.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Koperasi kabupaten Muba, Muba Ir Zulfakar dalam kegiatan pelatihan kewirausahaan angkatan II di Kabupaten Muba Tahun 2021 yang berlangsung di Wisma Atlet Sekayu, Senin (14/6/21).

“Tapi dengan catatan benar-benar pelaku usaha dan dibuktikan dengan izin usaha. Untuk itu, ikuti pelatihan ini dengan baik, sehingga apa yang menjadi kendala dalam pengembangan usaha yang selama ini dapat teratasi," ujarnya.

Menurut Zulfakar, pihaknya Juga akan mengusulkan UMKM untuk mendapatkan bantuan dari Kementerian Koperasi, selain itu bantuan pemerintah usaha mikro, dan juga akan memfasilitasi untuk mendapatkan izin usaha mulai dari nomor induk usaha, izin usaha UMKM nya, sehingga legalitasnya jelas.

"Ini sebagai bahan usulan pihaknya ke kementerian koperasi," tambahnya.

Terkait untuk permodalan UMKM Rp 25 juta tersebut, pihak koperasi bekerja sama dengan Bank BRI, BNI, Bank Sumsel.

"Pelatihan ini kita selenggarakan untuk meningkatkan kemandirian para pelaku UMKM sehingga para UMKM di Muba mampu meningkatkan mutu dan daya saing produk yang dihasilkan dan juga mampu memasarkan produknya. Dengan pelatihan ini, kami akan terus mendorong para pelaku usaha di Muba untuk terus meningkatkan daya saing," jelasnya.

Sementara itu, Sekda Muba Drs. H Apriyadi, MSi., menambahkan kegiatan ini merupakan salah upaya Pemkab Muba dalam mendorong UMKM agar senantiasa berdaya khusus di tengah situasi pandemi COVID-19.

"Saya atas nama Pemkab Muba mengucapkan terima kasih kepada jajaran Dinas Koperasi yang sudah menginisiasi kegiatan ini, walaupun di tengah tengah COVID-19, kita masih diberikan kesempatan untuk berbuat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kita tentang tata kelola manajemen berwirausaha ini,” ungkapnya.

Apriyadi berharap, peserta yang mengikuti pelatihan tersebut bisa mendapatkan pengetahuan yang baik tentang tata kelola kewirausahaan atau ilmu berdagang, dan ilmu produksi.

"Pemkab Muba memberikan dukungan penuh kepada para pelaku usaha, khususnya UMKM untuk senantiasa berupaya mengembangkan usahanya, meningkatkan kualitas produksi di tengah situasi yang penuh tantangan," tegasnya.

Lanjutnya, adapun fasilitas untuk mendapatkan fasilitas KUR yang disubsidi dan dijamin oleh pemerintah, pelaku UMKM bisa meminjam dengan kapasitas Rp 25 juta dan tidak perlu menyediakan jaminan, tapi dengan catatan benar-benar pelaku usaha dan dibuktikan dengan izin usaha.

PRABUMULIH, TRIBUN - Setelah selesai dilakukan pembangunan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia, Pemerintah kota Prabumulih berkeinginan pasar ikan higienis di Pasar Tradisonal Modern (PTM) segera ditempati pedagang. Walikota Prabumulih H Ridho Yahya bersama Wakil Walikota H Andriansyah Fikri langsung meninjau lokasi pasar dan mengundang beberapa perwakilan pedagang untuk menerima keluhan mereka, Senin (14/6). Kita meninjau pasar ikan higienis untuk mengetahui apa keluhan para pedagang, jadikan pasar sudah dibangun kementerian dan kita minta ditempati apalagi kurang akan ditambah. Jangan sampai kita bisa membangun namun tidak ditempati," ungkap Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM ketika diwawancarai disela langsung meninjau pasar. Orang nomor satu di kota Prabumulih ini mengatakan, telah mengumpulkan pedagang dan meminta pedagang pindah tanpa syarat dan ternyata ada 96 pedagang yang siap pindah. "Makanya kita dengar lagi apa keinginan mereka jangan sampai sudah dibangun tidak dimanfaatkan," bebernya berharap setelah ditambah pembangunan agar benar-benar ditempati. Disoal keluhan para pedagang yang ingin menempati pasar ikan higienis, Ridho mengaku para pedagang mengeluh kan tempat jualan kurang lebar. "Makanya akan kita lebari sesuai keinginan pedagang sehingga ditempati, kedua jika tidak ditempati maka jadi penilaian kementerian, mereka tidak mau lagi membantu kita. Bantuan ini saja tidak habis (tidak ditempati-red) masa mau minta bantuan lagi," katanya.

Pada kesempatan itu juga suami Ir Hj Suryanti Ngesti Rahayu itu menambahkan jika pihaknya berkeinginan menghidupkan pasar kembar PTM Prabumulih dan berencana membuat mall pelayanan publik di lantai 1 Pemkot Prabumulih. "Kalau di lantai 3 ramai maka akan ramai orang dan tentu akan mampir ke pasar untuk berbelanja, disana nanti jadi pelayanan Samsat Corner, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan lainnya. Sambil urus pelayanan mereka bisa belanja ke pasar," tambahnya.