Nilai ekspor dan impor Indonesia pada bulan Mei mengalami penurunan. Periode ini nilai ekspor turun -10,25% menjadi US$ 16,59 miliar, dan impor turun -12,16% jadi US$ 14,23 miliar.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut penurunan nilai impor Indonesia pada bulan Mei 2021 karena pola musiman yakni bertepatan dengan Ramadan dan Idul Fitri. Pada Ramadan dan Idul Fitri inilah aktivitas ekspor dan impor mengalami penurunan.

Meskipun demikian secara tahunan, Kepala BPS Suhariyanto menyebut nilai impor terlihat tumbuh sebesar 68,68% year on year. Hal ini karena pengaruh rendahnya nilai impor pada periode yang sama tahun lalu akibat pandemi Covid-19.

Naiknya impor, juga karena ada permintaan dari berbagai negara seiring pemulihan yang kemudian meningkatkan harga komoditas. Secara terperinci, bahan baku atau penolong sebagai penyumbang impor terbesar, tercatat mencapai US$ 10,94 miliar. Nilai ini turun 11,6% month on month, tetapi naik 79,11% yoy. Suhariyanto berharap, peningkatan impor bahan baku ini akan berpengaruh besar pada pergerakan manufaktur Indonesia di keseluruhan tahun 2021.

Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman melihat, kenaikan impor juga menunjukkan peningkatan permintaan. Ini mengindikasikan upaya pemerintah dalam meningkatkan optimisme seperti dengan menghelat vaksinasi sudah mulai terlihat. la melihat, impor akan semakin meningkat pada paruh kedua 2021 seiring dengan pemulihan ekonomi didukung oleh vaksinasi Covid-19 dan menguatnya permintaan maupun aktivitas investasi. Alhasil, kinerja surplus neraca perdagangan akan terhenti di paruh pertama tahun ini.

Jakarta - Untuk ke-13 bulan berturut-turut, neraca perdagangan mencatatkan surplus pada Mei 2021. Surplus perdagangan Mei yang mencapai US$ 2,36 miliar merupakan rekor tertinggi selama 2021. Surplus terutama disumbang ekspor lemak dan minyak hewan/nabati, bahan bakar mineral, dan besi-baja. Nilai ekspor pada Mei 2021 mencapai US$ 16,60 miliar, turun 10,25% secara bulanan (month to month/mtm) atau dibanding April 2021, namun melonjak 58,76% secara tahunan (year on year/yoy) atau dibanding Mei 2020. Adapun nilai impor Mei 2021 mencapai US$ 14,23 miliar, turun 12,16% (mtm), tetapi melesat 68,68% (yoy).

(Oleh - IDS)

Jakarta - Posisi utang pemerintah per akhir Mei 2021 mencapai Rp 6.418,15 triliun, bertambah Rp 1.159,58 triliun atau naik 22,1% dibandingkan periode sama tahun lalu yang mencapai Rp 5.258,57 triliun. Namun demikian, secara bulanan atau month to month (mtm, utang pemerintah itu turun 1,7% dibandingkan posisi akhir April 2021 yang mencapai Rp 6.527,29 triliun. tren kenaikan utang dalam setahun terakhir terjadi hampir di seluruh negara disebabkan oleh langkah luar biasa (extraordinary) yang diambil setiap negara, termasuk Indonesia, untuk menyiapkan berbagai langkah penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. 

Pelebaran defisit fiskal menyebabkan kenaikan jumlah utang pemerintah dan menjadi risiko yang harus dihadapi. Di sisi lain, pemerintah juga akan terus mewaspadai ketidakpastian di pasar keuangan global yang menyebabkan kenaikan yield surat utang pemerintah AS atau US Treasury tenor 10 tahun. Karena, hal ini juga memicu kenaikan yield Surat Berharga Negara (SBN). Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah terus memperkuat kebijakan untuk mendukung upaya pengembangan dan pendalaman pasar, menuju kemandirian pembiayaan, serta mengurangi ketergantungan pada sumber pembiayaan luar negeri. 

(Oleh - IDS)

Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) melarang lembaga-lembaga keuangan di Indonesia untuk menggunakan mata uang kripto atau crypto currency sebagai alat pembayaran maupun alat servis jasa keuangan. Mata uang kripto bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia, karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk mengantisipasi penggunaan kripto di lembaga keuangan, pihaknya pun akan menerjunkan pengawas-pengawas dalam rangka memastikan lembaga keuangan telah mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 

Sementara itu, Menkeu akan membawa isu uang kripto pada pertemuan G20 yang akan dilaksanakan di Indonesia tahun depan. Pasalnya, persoalan uang kripto saat ini pun menjadi isu besar di berbagai negara. Adapun saat ini sejumlah perusahaan mulai membuat mata uang digital sendiri. Hal ini dinilai sebagai ancaman pada mata uang kartal. Tetapi beberapa negara mulai melakukan uji coba mengubah uang kartalnya yang berbentuk fisik menjadi digital, seperti China. Tujuannya untuk mengetahui dampaknya ke pertumbuhan uang beredar, inflasi, hingga aset.

(Oleh - IDS)

Jakarta - Pemerintah tidak akan asal memungut pajak untuk penerimaan negara, karena kebijakan perpajakan disusun untuk melaksanakan asas keadilan. Karena itu, pemerintah tidak akan mengenakan pajak sembako yang dijual di pasar tradisional dan menjadi kebutuhan masyarakat umum. 

Dalam menghadapi dampak Covid-19 yang berat, saat ini pemerintah justru memberikan banyak insentif pajak untuk memulihkan ekonomi seperti pajak UMKM maupun pajak karyawan (PPh 21) yang dibebaskan  dan ditanggung pemerintah. Pemerintah juga memberikan vaksin gratis dan biaya rawat gratis bagi yang terkena Covid-19

(Oleh - IDS)

New York - Tesla, mengatakan akan menerima bitcoin sebagai pembayaran transaksi. Namun, kebijakan tersebut akan kembali diterapkan setelah mata uang virtual didapat dengan lebih banyak energi bersih atau ramah lingkungan. Ketika mengumumkan bahwa pelanggan dapat membayar produknya menggunakan cryptocurrency mata uang kripto. 

Bitcoin diproduksi oleh komputer canggih yang harus menyelesaikan persamaan, sehingga mengkonsumsi sejumlah besar listrik dalam prosesnya. Jurnal sains Nature baru-baru ini menerbitkan sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa penambangan bitcoin Tiongkok, yang hampir memberi daya 80% dari seluruh perdagangan mata uang kripto dunia. Sementara sebagian dari tempat-tempat penambangan itu dijalankan oleh pembangkit listrik tenaga batu bara, dengan demikian berisiko membahayakan tujuan iklim negara. 

(Oleh - IDS)

Jakarta - Pemerintah akan membentuk Project Management Officer (PMO) untuk mempercepat pencapaian target 30 juta UMKM yang terhubung ke ekosistem digital pada 2024. Target ini sudah sesuai dengan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan dalam sebuah rapat terbatas. Untuk mendorong pelaku UMKM masuk ke sektor digital juga dibutuhkan program pendampingan dan pelatihan, baik yang dilakukan kementrian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah agar langsung terhubung ke ekosistem digital. 

Kemenkop UKM juga memiliki pusat layanan terpadu yang sudah bekerja sama dengan platform digital untuk pelatihan pelaku UMKM. Ketika pandemi perilaku konsumen berubah karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Banyak UMKM yang hijrah ke dunia digital. Sejumlah UMKM juga melakukan inovasi bisnis. Dalam kondisi pandemi Covid-19 ini UMKM yang tetap tumbuh adalah UMKMyang memiliki permintaan pasar yang kuat. Saat ini produk yang tengah diminati yaitu makanan, minuman pemeliharaan kesehatan termasuk produk produk rumahan. Hal ini terlihat dengan tingginya penjualan produk tersebut di e-commerce.

(Oleh - IDS)

Jakarta - Pemerintah menargetkan biaya logistik turun menjadi 15-16% dari produk domestik bruto (PDB) menjelang 2024, dibandingkan saat ini sebesar 23%, seiring penerapan teknologi digital dan booming perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Sejauh ini pemerintah telah menurunkan biaya logistik dari 26% menjadi 23% terhadap PDB. Tren ini diprediksi terus berlanjut hingga jangka panjang. Bahkan, digitalisasi yang masif bisa membuat biaya logistik Indonesia turun menjadi 10% PDB, lebih rendah dibandingkan negara pesaing, seperti Malaysia sebesar 13%. 

Disrupsi digital terhadap sektor perdagangan tidak bisa lagi terelakkan. Untuk menghadapi ini, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang informal perlu didorong untuk menjadi pelaku usaha formal. Dengan demikian, mereka akan mendapat lebih banyak keuntungan, seperti kemudahan mengajukan kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan ke perbankan. Diharapkan UMKM bisa bertahan di tengah pandemi Covid-19 dengan berbagai bantuan dan stimulus dari pemerintah. 

(Oleh - IDS)

JAKARTA - Layanan akses verifikasi data gratis diterapkan Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil. Pihak swasta dan kementerian/lembaga bisa mengaksesnya jika telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Dukcapil. Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh, mengatakan, data yang bisa diakses berupa nomor induk kependudukan (NIK) dan data e-KTP. "Ini sebagai upaya membangun ekosistem sekaligus jejaring dan memberi manfaat konkret bagi lembaga pengguna," katanya, kemarin. Bagi Dukcapil sebagai lembaga negara, kerja sama adalah wujud manfaat kepada instansi dan lembaga tersebut demi mengoptimalkan penerapan kebijakan Satu Data Kependudukan. Semangatnya adalah bahwa Dukcapil harus bisa memberi manfaat.

Dashboard monitoring Ditjen Dukcapil mencatat ada lebih dari 6 miliar kali NIK di-klik atau di-hit selama 6 tahun terakhir oleh lebih dari 1.800 lembaga yang menjadikan data Dukcapil sebagai verifikator. Jumlah klik itu, jika dikalikan biaya taruhlah Rp 1.000 per klik, jumlahnya mencapai Rp 6 triliun. Ini adalah nominal yang bisa diterima Ditjen Dukcapil jika menerapkan ketentuan hak akses data secara berbayar sebagaimana dilakukan otoritas data di beberapa negara lain.

PALEMBANG, TRIBUN - Pandemi Covid-19 yang tak kunjung hilang di Palembang membuat pelaku UMKM memutar otak agar bisnisnya terus berjalan. Devi, pemilik usaha pempek Cek Dung mengaku menjual pempek kini secara online. Selain mengurangi interaksi sentuhan secara langsung, menjual dengan kemasan yang higinies menjadi suatu keharusan. “Kalau kemasan bersih orang pada mau membeli, itu yang saya perhatikan, apalagi covid belum hilang," ungkapnya. la menceritakan, memulai usaha sejak 2014 hanya dengan menggunakan peralatan dapur seadanya.

Sejak awal pandemi, Devi berinovasi dengan mulai mengandalkan platform digital marketplace untuk memasarkan produk. "400 paket terjual setiap bulannya setelah dijual via online," ujarnya. Meski tak selalu online, ia juga menerima pelanggan yang datang ke outlet. la pun sangat menerapkan protokol kesehatan ketat, seperti cuci tangan memakai sabun atau memakai handsanitzer, wajib pakai masker serta menjaga jarak. Hal itu tentunya untuk memutus peredaran covid-19 di masyarakat.