Di tengah kontroversi rencana pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk jasa pendidikan dan bahan kebutuhan pokok, pemerintah memperpanjang periode diskon sebesar 100% pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) alias bebas PPnBM untuk mobil berkapasitas di bawah 1.500 cc. Pemerintah memutuskan memperpanjang insentif PPnBM mobil sebesar 100% hingga Agustus 2021. Semula, diskon 100% PPnBM hanya berlaku tiga bulan, yakni Maret hingga Mei 2021.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan kebijakan ini bertujuan membangkitkan kembali dunia usaha, khususnya sektor industri, yang selama ini berkontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Perpanjangan periode insentif PPnBM diusulkan Kementerian Perindustrian dan disetujui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dipimpin Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Hingga kini sektor otomotif didukung 21 perusahaan dengan total kapasitas 2,35 juta unit per tahun dan menyerap tenaga kerja langsung 38.000 orang. Industri otomotif menjadi salah satu penggerak ekonomi yang pertumbuhannya harus dipercepat karena melibatkan banyak pelaku usaha.

Pelaku industri otomotif merespon positif kebijakan gratis PPnBM mobil hingga Agustus. Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Jongkie Sugiarto menyatakan, pihaknya masih menunggu regulasi resmi pemerintah terkait perpanjangan stimulus PPnBM untuk sektor otomotif.

Pemerintah tengah berupaya menjajaki berbagai cara untuk bisa menambah pendapatan pada tahun 2022. Maklum saja target penerimaan negara tahun depan sebesar Rp 1.823,5 triliun hingga Rp 1.895,9 triliun, atau naik 4,5796-8,73% dari proyeksi tahun ini Rp 1.743,65 triliun. Target tersebut setara dengan 10,18% - 10,44% terhadap produk domestik bruto (PDB) 2022. Dan sebagai kontributor penerimaan negara terbesar, pajak akan digeber.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan reformasi perpajakan akan dilanjutkan pada tahun depan melalui inovasi penggalian potensi guna meningkatkan rasio penerimaan pajak atau tax ratio. Antara lain memperluas basis perpajakan seperti optimalisasi pajak e-commerce dalam skema perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dan menaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) juga, menerapkan cukai kantong plastik.

Sejalan dengan itu, pemerintah akan meningkatkan tarif pajak PPN sebagaimana dalam perubahan kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Pemerintah akan memperluas objek kena pajak baik berupa barang maupun jasa. Antara lain barang kebutuhan pokok atau sembako, barang pertambangan, jasa pelayanan kesehatan, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa asuransi, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum darat dan air, jasa tenaga kerja, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, dan jasa pengiriman uang dengan wesel pos.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy menilai, tarif beberapa layanan seperti migas juga bisa ditingkatkan, sembari mendorong optimalisasi lifting migas. Menurut Yusuf, hal ini masih bisa dimungkinkan dengan munculnya optimisme terkait investasi di dalam negeri. Harapannya dengan beragam insen tersebut bisa mendorong eksplorasi cadangan baru hingga investasi di sisi hulu migas.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyepakati asumsi dasar awal harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) pada tahun depan (2022).

DPR dan pemerintah menyepakati asumsi dasar ICP pada 2022 yakni harga minyak mentah sebesar USS 55 hingga USS 70 per barel. Asumsi harga minyak ini lebih tinggi dari usulan di Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2022 yang sebesar USS 55 hingga USS 65 per barel.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bima Yudhistira melihat, ke depan ada potensi kenaikan harga minyak mentah di kisaran USS 70 hingga USS 80 per barel. Kenaikan harga minyak ini seiring dengan pemulihan ekonomi negara industri seperti Amerika Serikat (AS) dan China yang membutuhkan pasokan energi dalam jumlah besar.

Hanya dengan asumsi harga yang lebih tinggi akan berpengaruh kepada kenaikan pendapatan maupun belanja negara. Apalagi, bila pemerintah masih memberi subsidi energi bagi masyarakat.

Dalam kesepakatan bersama dengan DPR, pemerintah menetapkan volume Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sebesar 14,80 kilo liter -15,58 juta kilo liter (kl) atau lebih kecil dari volume BBM bersubsidi di Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) 2021 sebesar 16,30 juta kl.

Pemerintah harus tetap berhati-hati akan dampak kenaikan harga minyak dunia karena bila harga bensin naik, orang miskin tanpa bantuan subsidi akan terpukul daya belinya sehingga ini jadi hambatan penurun angka kemiskinan.

PALEMBANG - Citra sawit Indonesia terus membaik seiring ragam upaya perbaikan. Sawit Indonesia berkelanjutan menjadi tujuan dan cara menepis ragam tudingan yang merugikan. "Kali ini Rumah dibangun dan Buku diterbitkan. Tujuannya menjadikan perempuan sawit makn berdaya, setara, tanpa diskriminasi. Produktif dan mendapat perlindungan atas haknya," ungkap Sumarjono Saragih, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Pusat Bidang Ketenagakerjaan, kemarin.

Dia menerangkan Rumah dan Buku merupakan simbol kenyamanan, kesejahteraan, dan kemajuan. Dengan demikian, semua pekerja perempuan sawit diharapkan makin nyaman, sejahtera, dan maju bersama sawit. "Semua ini inisiatif dan kolaborasi Gapki bersama Kementerian Pemberadayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA). Sejalan dengan program kementerian. Kita gotong royong membangun Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3)" imbuhnya.

JAKARTA - Pemerintah tak ingin kehilangan momen peningkatan penjualan kendaraan bermotor sejak Maret lalu karena adanya insentif PPnBM 100 %. Kebijakan ini mampu gairahkan pasar otomotif dan industri di bawahnya. Sehingga pemerintah umumkan perpanjangan hingga Agustus. Semestinya skema insentif 100 % berakhir Mei, dilanjutkan 50 % pada Juni-Agustus, dan 25 % (September-Desember).

"Kementerian Keuangan sudah senada dengan kami, bahwa PPnBM DTP (ditanggung pemerintah) dapat diperpanjang. Hal ini sesuai arahan Presiden, perlu terobosan untuk tetap menciptakan iklim usaha yang kondusif di tengah pandemi. Ini bertujuan membangkitkan kembali gairah usaha di Tanah Air, khususnya sektor industri yang selama ini konsisten berkontribusi signifikan bagi perekonomian nasional,’ ujar Agus Gumiwang, Menteri Perindustrian, kemarin (13/6).

Perpanjangan pemberian insentif PPnBM yang diusulkan Menperin ini telah disetujui Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam rapat Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Jumat (11/6) lalu. Usulan perpanjangan ini sebelumnya juga telah diminta Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia) karena melihat respon dan efek positif dari kebijakan tersebut.

"Perpanjangan fasilitas PPnBM 100 % untuk penjualan mobil 4x2 di bawah 1.500 cc hingga Agustus. Selanjutnya, periode untuk diskon PPNBM 50.% diperpanjang menjadi Desember,” jelasnya. Kemenperin mencatat, sektor otomotif didukung 21 perusahaan dengan total kapasitas produksi 2,35 juta unit per tahun dan serapan tenaga kerja langsungnya sebanyak 38 ribu orang. Selain itu, lebih dari 1,5 juta orang turut bekerja di sepanjang rantai nilai industri tersebut.

"Artinya, industri otomotif menjadi salah satu penggerak perekonomian yang pertumbuhannya harus segera dipercepat karena melibatkan banyak pelaku usaha lokal dalam rantai produksinya mulai dari hulu ke hilir,” katanya.

Masih katanya, sejak insentif diberlakukan Maret lalu, terjadi kenaikan penjualan mobil baru hingga 28,85 %. Bahkan, April melonjak 227 % dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (year on yvear/yoy). Merujuk data Gaikindo, penjualan ritel secara akumulatif, Januari-April naik 5,9 % yoy menjadi 257.953 unit. Secara bulanan, volume penjualan ritel telah mendekati level normal atau sekitar 80 ribu unit per bulan.

Ketua 1 Gaikindo, Jongkie Sugiarto, mengungkapkan, perpanjangan insentif ini sesuai penilaian dan hasil evaluasi pada Maret-Mei. "Kami melihatnya tepat sasaran dan semua pihak happy dengan adanya stimulus ini,” ujarnya.

la menilai program diskon 100 % PPnBM ini berjalan sukses. Semua pihak diuntungkan, baik dari segi pelaku usaha otomotif, konsumen dan pemerintah. Tak hanya pelaku industri otomotif yang mendapat keuntungan dari kenaikan penjualan mobil yang signifikan, pemerintah pun berhasil meraih PPn dan PPh dari meningkatnya penjualan mobil.

Mencari galeri art milik Eriq Zein (41), tidaklah sulit. Rumah dengan ornamen jadul, berdiri di pinggir Jalan Lettu Roni Belut, Sekojo, Kecamatan IT II. Selintas dari luar halaman rumah, terlihat agak lusuh dan tak terawat. Namun, akan berbeda ketika kita sudah duduk di pelataran rumah lajang alumnus Modern School of Design Jogjakarta ini.

Menyambangi rumah anak pasangan dari Bapak H Tjikyan (alm) dan Ibu Hi Zainona Hazairin, wartawan koran ini sempat tertegun. Beberapa bahan baku plastik, kertas daur ulang serta kulit kayu menjadi satu kesatuan ornamen yang memiliki nilai seni tinggi. Sepertinya tak ada sisa limbah terbuang percuma di tangan Eriq, sapaannya. Tak hanya sampai di situ, sisa komponen komputer, listrik, telepon serta elektronik (e-waste), juga dia buat menjadi karya seni yang sangat tinggi nilainya.

Berbincang dengan Eriq, begitu membangun inspirasi baga. Betapa tidak, selama puluhan tahun, baik di Jogjakarta, Jakarta, dan Bali, dia habiskan waktunya sekadar untuk mengubah sisa limbah yang tidak berguna menjadi karya seni. Sebenarnya, Eriq, mengakui kalau dirinya adalah bagian dari masyarakat pencinta lingkungan. Kebiasaan buruk kerap dilakukan warga dengan membuang sampah sembarangan membuat hatinya bergerak untuk mengubah kebiasaan tersebut.

Namun, untuk mengubah budaya jelek tidak serta merta seperti. membalik telapak tangan. "Yang ada dalam benak saya, bagaimana menciptakan karya seni tinggi dari bahan sampah. Sehingga warga, ke depan pikir-pikir untuk membuang sampah. Mengingat sampah, jika dikelola dapat menjadi salah satu komoditi seni," ujarnya.

Hal inilah pada akhirnya membuat dirinya, membuka cakrawala untuk menciptakan ornamen sení dari limbah-limbah tak terpakai. Apalagi sampah plastik. Karena sampah plastik tidak bisa diurai tanah hingga ratusan tahun lamanya. Jika ini dibiarkan terus menerus, akan berdampak buruk untuk generasi mendatang. "Namun, jika sampah dikelola dengan baik, maka kita tinggalkan nanti adalah pendidikan. Bagaimana generasi mendatang dapat mengelola limbah tanpa harus meracuni dunia (dibuang ke tanah, red). Bahkan limbah tadi, bisa dipajang untuk mempercantik ruangan,' jelasnya.

Membuat satu karya, tidak mudah juga tidak sulit. Eriq, sendiri menguasai teknik pemberian warna colour dari media limbah plastik. Untuk pewarnaan, dia mengambil dari media plastik. Biasanya dapat dijadikan warna, biru, ungu serta abu-abu. "Intinya kita anti dengan pewarna kimia. Pemanfaatan pewarna dari botol plastik ini sendiri sudah tentu ikut melestarikan alam. Dimana botol plastik bekas tidak lagi dibuang, karena dapat digunakan untuk pewarna," jelasnya.

Sehingga seni yang dihasilkan adalah seni penggabungan. Mix media art. Dimana plastiknya bakar di atas kertas, dan bisa menghasilkan sebuah karya lukis yang dapat dinikmati oleh mata. "Seni penggabungan ini sendiri kita yang melakukan. Bahkan orang Amerika juga sempat bertanya dengan kita, bagaimana cara melakukannya," ujar Eriq tersenyum.

Hal lain dia utarakan, dalam melakukan teknik pembakaran dirinya sendiri ekstra hati-hati. Mengingat jika salah bakar warna yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Dan teknik pembakaran juga diharapkan tidak menimbulkan timbal. Begitu juga seni karya yang dia buat dari kayu. Selain decord kulit kayu, juga seni pembuatan kursi, hiasan dinding serta dinding terbuat dari ornamen kayu.

"Khusus kayu, memang tidak ada yang terbuang sama sekali. Baik batang, kulit, akar serta dahan sekalipun. Di tangan orang yang cinta lingkungan semuanya dapat digunakan untuk karya seni," jelasnya.

Untuk menikmati hasil karya seninya, beberapa teman-teman pencinta lingkungan mengajak Erik untuk ikut dalam kegiatan festival.

"Festival diadakan mulai tanggal 5 Juni hingga 27 Juni 2021. Namun tempatnya memang berpindah-pindah," jelasnya. Festival bulan Juni 2021, ini sendiri diadakan di beberapa panche spektakel klub serta coffee shop. Antara lain, di Ampera Memanggil, Bibliotek, Dialekcoffe, Jama-Jama Project, Kota Kata, Liga Grafika Ampera, Lith Studio 98, Malam Puisi Palembang.

Selain itu juga diadakan, Methamorpho, Multabisu, Nuansa Space, Plemnag Mime Club, Palembang Movie Club, Panche Hub, Pusperi, Rempah Laws, Ruang Cahaya, Ruang Hidoep, Rumah Sintas, Sang kakalam Publishing, Satwika Space, Sarekat Hijau Indonesia, Sema House, Spektakel Klab, Solidaritas Perempuan, Spora Ins, Taman TVRI, Ten Storey serta Walhi Sumsel.

Keinginannya satu, jika sampah berbahan dasar plastik tidak ditanggulangi dengan baik, pasti berpotensi mencemari lingkungan hidup. Termasuk tanah, laut, sungai bahkan manusia itu sendiri. Dan melalui karyanya ini, dia mengajak agar masyarakat menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan cara yang paling sederhana yaitu tidak membuang sampah sembarangan serta "mengangkat” plastik-plastik, sehingga ekosistem yang ada di dalam tanah "dapat bernafas” dengan baik.

PLAKAT TINGGI - Desa Bangun Harja merupakan desa paling ujung di Kecamatan Plakat Tinggi, Kabupaten Musi Banyuasin. Meski paling ujung, desa yang dipimpin Fery Encus ini, tidak ketinggalan informasi. Akses internet lancar. "Di kantor desa sudah ada akses internet untuk umum," ujar Fery.

Berbagai inovasi telah dilakukan di Desa Bangun Harja. Terutama pemberdayaan petani di bidang kelapa sawit dan karet. Sebab, sebagian besar masyarakat Desa Bangun Harja berprofesi sebagai petani sawit dan karet.

Pembangunan jalan menjadi salah satu prioritas utama Desa Bangun Harja. Sebab jalan yang bagus mendukung peningkatan perekonomian masyarakat desa. "Akses menjadi lebih mudah," tukasnya.

Begitu juga dengan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Desa Bangun Harja. Punya banyak aktivitas rutin. Seperti posyandu balita maupu lansia, pengajian, dan sosialisasi protokol kesehatan. "Juga vaksinasi untuk cegah Covid-19,"'ujar Ketua TP PKK Desa Bangun Harja, Eka Sasi Parida SPd.

Berbagai jenis wirausaha terus dikembangkan. Seperti membuat kebun toga di desa. Membuat kue dan keripik. Serta aktif mengikuti pameran. Bahkan, inovasi yang sedang dikembangkan yakni membuat keripik dari buah apel. "Seperti yang pernah kami lakukan bimtek di Kota Malang,” tukasnya.

Kabar baik untuk Anda yang ingin membeli atau menambah koleksi sepada lipat di rumah. Sebab kini harga sepeda lipat sudah turun dibandingkan tahun 2020 atau bahkan awal 2021. Pada tahun lalu, saat bersepeda menjadi booming di tengah pandemi Covid-19, harganya ikut melambung. Hal itu juga terjadi pada sepeda lipat. Namun seiring berjalannya waktu, harga sepeda lipat kembali turun. Sepeda lipat banyak digandrungi oleh masyarakat Indonesia karena terkenal praktis, mudah dibawa ke mana-mana meski menggunakan transportasi umum, hingga hemat ruang saat disimpan. Seperti dikutip dari Kontan.co.id, Minggu (13/6/2021), harga sepeda lipat Pacific Flux dibanderol mulai dari Rp 4 jutaan sampai Rp 3 jutaan per unit pada Januari 2021. Namun kini harga sepeda lipat Pacific Flux di Pulau Jawa hanya Rp 3 jutaan sampai Rp 2 jutaan per unit.

Selain Pacific Flux, sepeda lipat Element Bike juga sedang turun. Hal ini karena produsen sepeda dalam negeri tersebut sedang memberikan diskon. CEO Element Bike mengatakan pihaknya memberikan diskon untuk sepada yang dirilis pada tahun 2020. Beberapa tipe sepeda lipat Element yang sudah didiskon antara lain Element Troy X 9SP Rp 4.185.000 Element Ecosmo edisi hydraulic disc brake Rp 3.037.000. Element Ecosmo 8SP edisi Marvel Venom Rp 3.375.000 Element Ecosmo 10SP edisi Shopia Latjuba Rp 7.605.000 Element Ecosmo 10SP edidi Filosofi Kopi Rp 4.815.000. Element Ecosmo 8SP edisi Bosque Rp 3.150.000 Element Ecosmo 10SP edisi Sumpah Pemuda Rp 5.175.000. 

LUBUKLINGGAU, TRIBUN - Saat ini para petani cabai keriting merah di Kabupaten Musi Rawas (Mura) dan Kota Lubuklinggau sumsel menjerit karena harga cabai ditingkat petani terjun bebas. Sudah seminggu terakhir para petani di wilayah ini uring-uringan, Karena harga cabai yang semula Rp 25 ribu per kilogram ditingkat petani kini terjun bebas menjadi Rp 13 ribu per kilogram. Akibatnya, banyak petani mulai merugi, karena hasil jual mulai tak sebanding dengan jumlah modal yang dikeluarkan untuk upah buruh dan biaya pemeliharaan. 

Aji salah satu petani di Desa A Widodo, Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Mura mengaku anjloknya harga cabai ditingkat petani saat ini karena panen mulai serentak. “Sekarang panennya serentak hampir semua petani cabai sekarang panen, jadi harga anjlok total ditingkat petani,” kata Aji pada wartawan, Minggu (13/6/2021). Diperparah selain banyak petani panen serentak, saat ini cabai dari luar seperti wilayah Curup Bengkulu hingga Lampung mulai membanjiri pasaran di Kota Lubuklinggau. "Jadi para tengkulak ini tinggal pilih mau beli cabai yang mana, itulah harga ditingkat petani sangat anjlok,” ungkapnya. Turunnya harga cabai ini diakui Aji sangat dirasakan dampaknya oleh petani karena hasil penjualan tidak sebanding dengan biaya produksi tanaman, yang mencapai Rp.5 -6 juta per hektarnya. "Itulah kita bingung pak, gak diambil kita tambah rugi, diambil hanya cukup untuk bayar pekerja, ditambah cuaca sekarang musim hujan banyak cabai busuk,” ujarnya. Ditambah cabai ini tidak seperti komoditi lainnya yang bisa disimpan dan di stok ketika harga mahal baru dijual, sementara cabai ini setelah dipetik harus sesegera mungkin untuk di jual. "Apabila disimpan lewat dari sehari saja pasti ada yang mulai menghitam, setelah itu mulai banyak yang busuk, akhirnya kita mulai rugi,” tambahnya.

Suswanto petani cabai di RT 05 Kelurahan Air Temam, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I mengungkapkan hal yang sama. la mengaku harga cabai saat ini sangat tidak wajar di tingkat petani. la menuturkan saat ini banyak petani mengeluh karena harga cabai anjlok total jauh dari harapan. Ditambah banyak petani yang gagal panen akibat Cuaca yang tidak menentu. "Sekarang harga cabai tidak sebanding dengan upah pekerja di kebun, Rp 13 ribu ini tidak masuk itungan, rugi total,” ungkapnya. Menurutnya, selama ini para petani di Kota Lubuklinggau baru mau sumringah, karena harga cabai mulai stabil, namun, sepertinya para petani kembali mengalami masa suram akibat rendahnya harga cabai ditingkat petani. “Harga yang masuk itu Rp 20 ribu per kilogram, dengan harga segitu untuk biaya obat-obatan dan upah buruh tertutupi kita pun diuntungkan, kalau dibawah itu kita rugi total,” ujarnya.

Sementara Dayat salah satu pengepul cabai di Pasar Inpres Kota Lubuklinggau mengatakan anjloknya harga cabai saat ini karena stok melimpah baik cabai lokal maupun dari luar daerah."Sekarang kami tinggal pilih, rata-rata semua pengepul punya stok, malahan kami bingung mau jualnya kemana, karena cabai ini tidak bisa dimakan sekaligus,” ungkapnya.la mengatakan saat ini harga jual dipasaran terutama tingkat pengecer dipasaran harga cabai hanya Rp 20 ribu per harga itu kemungkinan akan turun lagi seiring banyaknya cabai di pasaran."Sekarang yang paling banyak cabai dari Curup Bengkulu, karena semua petani disana yang menanam diwaktu harga mahal kemarin sekarang panen serentak,” ujarnya.

PALI, TRIBUN – Menyusul adanya wacana dari pemerintah pusat untuk memberlakukan Pajak Pertambanan Nilai (PPN) atas sembako dan jasa pendidikan, sejumlah masyarakat yang ada di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) mengaku resah. Pemberlakuan PPN tersebut dikhawatirkan akan membuat harga kebutuhan pokok meroket, sehingga akarn menambah beban masyarakat bawah di Bumi Serepat Serasan.

Junaidi, seorang petani karet asal Talang Ubi berkata, bahwa saat ini saja harga kebutuhan pokok sudah terlalu tinggi dan tidak sebanding dengan harga getah karet. Apalagi, kondisi Pandemi covid-19 yang membuat belum stabilnya harga getah karet yang menjadi andalan penghasilan warga pedesaan. "Kalau sampai PPN diberlakukan untuk Sembako, otomatis akan meningkatkan harga jualnya. Tentu, dengan rencana kebijakan itu menambah sengsara masyarakat seperti kami ini, ungkap Junaidi, Minggu (13/6).

Senada Rohiman, warga Kecamatan Tanah Abang yang meminta pemerintah untuk tidak membuat kebijakan yang menambah berat beban masyarakat. "Kita ketahui bahwa saat ini sebagian besar masyarakat kena imbas adanya wabah covid-19. Jangan ditambah beban lain lagi," katanya. "Kalau memang mau menumbuhkan ekonomi, bisa saja pelaku usaha, bantu petani agar bisa bangkit dari keterpurukan ini serta jangan membuat kebijakan yang pada ujungnya menimbulkan kegaduhan," ujarnya.

Sementara itu, melalui pesan resminya yang dikirim melalui email, Humas Direktorat P2 menyangkal wacana itu. "Berkenaan dengan maraknya pemberitaan mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas sembako maupun jasa pendidikan di Indonesia dengan ini disampaikan bahwa berita yang beredar merupakan informasi yang tidak berasal dari sumber resmi pemerintah," tulis surat tersebut. Saat ini pemerintah sedang fokus terhadap upaya penanggulangan Covid-19 dengan melakukan berbagai upaya untuk melindungi masyarakat dan menolong dunia usaha agar dapat bangkit dan pulih akibat pandemi. Di tengah situasi pelemahan ekonomi akibat pandemi, pemerintah memandang perlu menyiapkan kerangka kebijakan perpajakan diantaranya usulan perubahan pengaturan PPN.

Ada pun poin-poin penting usulan perubahan di antaranya adalah pengurangan berbagai fasilitas PPN karena dinilai tidak tepat sasaran dan untuk menguran 8 distorsi; penerapan multitarit, dengan mengenakan tarif PPN yang lebih rendah daripada tarif umum misalnya atas barang-barang yang dikonsumsi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Kemudian, tarif PPN yang lebih tinggi daripada tarif umum untuk barang-barang yarng tergolong mewah yang dikonsumsi masyarakat berpenghasilan tinggi. Bahkan untuk jenis barang tertentu akan dikenai PPN Final untuk tujuan kesederhanaan dan kemudahan. "Rencana ini akan dibahas lebih lanjut bersama DPR dan tentunya akan mendengarkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan agar lebih baik dan adil, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan, gotong-royong, serta meningkatkan kontribusi kelompok yang mampu dengan kompensasi dan subsidi yang lebih tepat sasaran," tulis surat itu.