Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (BRI Agro) menandatangani perjanjian kerja sama dengan perusahaan financial technology (fintech) PT Lunaria Annua Teknologi (KoinWorks), untuk menunjang pertumbuhan ekosistem digital sektor keuangan dan perbankan. Adapun perjanjian kerja sama ini dilaksanakan secara online dan ditandatangani.

Kolaborasi antara BRI Agro dengan KoinWorks menjadi salah satu strategi BRI Agro sebagai house of fintech and home of gig economy untuk memperluas akses permodalan, khususnya kepada masyarakat dari berbagai sektor bisnis. Kerja sama dengan fintech lending merupakan langkah BRI Agro dalam menjadi house of fintech dan perbankan dapat saling berkolaborasi dalam membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Kerja sama yang telah dilakukan BRI Agro selama ini dengan beberapa fintech yang ada di Indonesia telah menunjukan hasil yang positif.

(Oleh - IDS)

Tidak transparannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara dinilai menurunkan kredibilitas negara. Hendrik Yosdinar mengatakan, KPK dan BKN menolak permintaan keterbukaan informasi publik dari Foini, khususnya menyangkut dokumen yang berisi soal-soal tertulis TWK serta dokumen panduan dan pertanyaan wawancara dalam TWK.

Ketidak transparanan ini menjadi preseden yang tidak baik karena menimbulkan keraguan terhadap kredibilitas KPK dan BKN. Sikap KPK yang tertutup juga dinilai bertentangan dengan Undang-Undang KPK yang menyebutkan asas KPK adalah keterbukaan. Presiden pun diminta menegur KPK dan BKN karena melanggar asas-asas penyelenggaraan negara yang baik. (EDN)

Singapura - Grup DBS, bank terbesar Singapura, menyampaikan bahwa investasi berkelanjutan pada investasi lingkungan, sosial dan tata kelola (environmental, social, and governance/ESG) diperkirakan dapat memberikan hasil baik, karena gelombang uang yang mengalir deras ke aset-aset semacam itu. Investasi ini kemungkinan akan menuai hasil yang baik.

Faktor lain yang menjadi pertanda baik untuk investasi berkelanjutan adalah perusahaan yang fokus pada ESG cenderung menjadi perusahaan berkinerja tinggi. Para investor baik swasta maupun institusi mulai sengaja memilih investasi yang bertanggung jawab secara sosial atau yang mempromosikan kelestarian lingkungan. Tetapi masih harus dilihat apakah investor masih akan memilih keberlanjutan jika investasinya tidak berjalan dengan baik. 

(Oleh - IDS)

Di era pandemi Covid-19, APBN betul-betul bekerja keras dalam menahan dampak pandemi. Kerja keras APBN pada 2020 berlanjut ke tahun 2021, di mana APBN dan kebijakan fiskal melanjutkan peran pentingnya sebagai alat pendorong pemulihan ekonomi. Setidaknya dalam kurun waktu 2020-2022, terdapat ruang fiskal yang lebih luas melalui UU No 2/2020 berupa pelebaran defisit hingga lebih dari 3% produk domestik bruto (PDB). Namun demikian, pemerintah harus melakukan konsolidasi fiskal demi menata ulang konstruksi kebijakan yang sempat dinamis selama periode penanganan pandemi sejak 2020, yaitu upaya mengembalikan defisit anggaran menuju angka maksimal 3% PDB pada tahun 2023. Bukan perkara mudah memang untuk menjalankan upaya konsolidasi fiskal tersebut, terlebih di tengah ketidakpastian yang masih tinggi. Namun demikian, dengan komitmen bersama hal tersebut harus dijalankan demi kesehatan APBN ke depannya. Di sisi lain, tak dapat dimungkiri bahwa atmosfir pengelolaan fiskal pada masa pandemi menghadirkan banyak warna. Warna keprihatinan dampak pandemi Covid-19, khususnya dalam periode setahun terakhir, harusnya justru melahirkan empati yang kuat diantara sesama anak bangsa, dan membawa semangat kebersamaan dan gotong royong yang kuat untuk mengatasi Covid-19.

(Oleh - HR1)

Jakarta - Bank Dunia menyarankan empat kebijakan agar perekonomian Indonesia bisa pulih pascapandemi pandemi Covid-19. Meski tingkat resesi indonesia lebih kecil dari resesi dunia, namun jutaan orang telah kehilangan pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan lebih kecil, sehingga sekitar tiga juta orang jatuh dalam lingkaran kemiskinan. Kondisi pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak ke sektor kesehatan, namun juga menyebabkan terjadinya resesi ekonomi. Seluruh negara saat ini berupaya untuk mengakhiri resesi secepat mungkin dan membangun ekonomi pascapandemi yang lebih kuat, memiliki ketahanan tinggi, dan lebih berkesinambungan.

Empat rekomendasi pemulihan ekonomi itu meliputi pertama, memutus mata rantai penyebaran virus, sebab ini menjadi prasyarat penyelesaian permasalahan baik di sektor kesehatan maupun perekonomian. Memberikan vaksinasi dan upaya kesehatan pun menjadi utama untuk mengendalikan pandemi dan membangun rasa percaya dari pelaku ekonomi. Pemerintah harus melakukan akselerasi vaksinasi. Pada saat yang sama, testing dan tracing terus dilakukan serta upaya untuk restriksi mobilisasi. 

Kedua, menjaga kebijakan moneter serta menstimulasi kredit untuk terus bertumbuh. Hal ini dilakukan dengan cara mengelola sektor keuangan serta beberapa kerentanan perbankan. Ketiga, memberikan dukungan fiskal jangka pendek, namun tetap menjaga kesinambungan fiskal di jangka menengah. Pemerintah juga harus memberikan dukungan terhadap rumah tangga miskin dan usaha kecil menengah (UKM) sehingga pemulihan bisa berjalan dengan baik. Keempat, meningkatkan penciptaan lapangan kerja produktif baik bagi perempuan dan laki-laki. Pandemi memberikan tantangan lapangan pekerjaan bagi Indonesia.

(Oleh - IDS)

Menindaklanjuti regulasi tentang pelarangan ekspor benih bening lobster, pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi perlu ditegakkan secara tegas. Ini penting untuk menekan kasus penyelundupan benih lobster.

Larangan ekspor benih lobster tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan (KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) di Wilayah Negara Republik Indonesia, 24 Mei 2021. Aturan ini merupakan revisi terhadap Permen KP No 12/2020 yang, antara lain, membuka izin ekspor benih bening lobster.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengemukakan, salah satu substansi aturan itu adalah pelarangan ekspor benih bening lobster. Aturan itu menjadi salah satu wujud janjinya setelah dilantik menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pada Desember 2020. Ketentuan itu juga melarang penangkapan lobster pasir dari ukuran benih bening (puerulus) sampai 150 gram dan lobster mutiara dari benih bening sampai ukuran 200 gram.

Penangkapan serta lalu lintas dan/atau pengeluaran benih bening lobster yang tidak sesuai ketentuan dikenai sanksi administratif. Sementara itu, pengeluaran benih bening lobster ke luar negeri dikenai sanksi pidana.

Pendanaan senjata dan amunisi untuk kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua terindikasi berasal dari politisi dan pemerintah daerah setempat. Indikasi ini tengah diselidiki Kepolisian Daerah Papua untuk memutus jaring pasokan senjata dan amunisi bagi KKB sebagai upaya mengendalikan gangguan keamanan di daerah tersebut.

Kepala Polda Papua Inspektur Jenderal Mathius Fakhiri mengatakan, indikasi itu diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap Neson Murib, pemasok senjata dan amunisi untuk KKB. Neson mengaku menerima uang sebesar Rp 370 juta yang diduga dari anggota DPR Kabupaten Tolikara. Anggota legislatif itu merupakan teman Neson saat kuliah di Bali. Tim Satgas Nemangkawi juga memperoleh bukti catatan bantuan dana yang diterima Neson senilai Rp 600 juta dari Pemerintah Kabupaten Puncak.

Wakil Satgas Humas Nemangkawi Ajun Komisaris Besar Arief Fajar Satria menambahkan, pihaknya juga menemukan bukti transfer ke Neson sebesarRp 40 juta dari pimpinan KKB Lekagak Telenggen dan transfer Rp 30 juta dari Numbuk Telenggen. Uang itu untuk membeli amunisi dan senjata untuk aksi KKB di Kabupaten Puncak.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada sektor pertanian di kabupaten Sidoarjo masih rendah. Terbukti, tahun PDRB 2020 pada sektor ini hanya menyumbang 2,8 persen saja. Bupati Sidoarjo menyebutkan, rendahnya pendapatan pada sektor pertanian karena ada pergeseran fenomena petani pemilik lahan dan panjangnya distribusi mata rantai antara petani dengan pasar.

Kedua hal itu harus dicarikan solusinya. Salah satunya, menggandeng Perum Bulog, Asosiasi Penggiling Gabah dan Beras, Gapoktan, Petani Milenial, perwakilan Pabrik Gula Candi dan Krembung, serta PT Indomarco Prismatama.

Pemkab Sidoarjo dan Bulog menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Direktur Bisnis Perum Bulog. Fokus kerja sama, pengadaan dan pendistribusian beras. Kerja sama akan berlangsung selama dua tahun. Targetnya mewujudkan ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan para petani dan menaikkan PDRB pada sektor pertanian.

Selain Bulog, Pemkab Sidoarjo melalui Dinas Pangan dan Pertanian membuat komitmen kerja sama dengan pengelola Indomaret untuk membantu penjualan beras dan gula hasil dari produksi petani Sidoarjo. Kerja sama juga melibatkan dua pabrik gula, pabrik gula Candi dan Krembung. Termasuk juga melibatkan Asosiasi Penggiling Gabah dan Beras dengan Gapoktan. Upaya ini untuk memutus mata rantai distribusi.

Memasuki musim kemarau, harga sejumlah komoditi kembali stabil. Seperti yang terlihat di Pasar Besar, Kota Malang. Salah satu komoditi yang mengalami penurunan harga adalah cabai rawit, dari yang semula Rp 40.000 menjadi Rp 25.000 per kilogram. Hal tersebut berpengaruh terhadap stok yang tersedia. Dimana setiap harinya, ia mengumpulkan stok sebanyak 40 kilogram.

Harga cabai merah besar, yang semula Rp 30 ribu menjadi Rp 18 ribu per kilogram. Kualitas cabainya super dan juga bagus-bagus. Meski begitu, ada beberapa komoditi yang justru mengalami kenaikan harga. Komoditi yang mengalami kenaikan harga, yakni cabai hijau, dari yang semula Rp 20.000 menjadi Rp 35.000 per kilogram.

Saat ini belanja dengan berhutang, tidak hanya bisa dilakukan menggunakan kartu kredit. Fitur paylater di sejumlah marketplace juga menawarkan fasilitas serupa, belanja dulu bayar kemudian, dengan sistem pinjaman uang atau utang. Fitur transaksi digital paylater saat ini banyak diminati.

Saat ini, paylater difasilitasi melalui beberapa lembaga jasa keuangan seperti, bank, lembaga pembiayaan, atau Fintech Peer-to-Peer Lending. Nurdin mengingatkan masyarakat untuk selalu batasi nilai pinjaman sesuai dengan kemampuan membayar.

Di samping itu, masyarakat juga harus memahami kontrak perjanjian serta wajib melunasi dana pinjaman tepat waktu untuk menghindari denda. Jangan lupa perhatikan suku bunga. Juga mengetahui denda keterlambatan pengembalian pinjaman.