Utang Pemerintah Semakin Berat
Laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas keuangan pemerintah pusat tahun 2020 jelas-jelas telah menunjukkan tren penambahan utang dan biaya bunga yang telah melampaui pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada tahun yang sama. Karena itu, pemerintah dan DPR harus dapat mengendalikan diri dalam membuat kebijakan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terkendali, sekaligus cermat mengatasi pagebluk Covid-19. Tidak ada perbaikan ekonomi tanpa mengatasi pandemi.
Jadi, kebijakan politik ekonomi anggaran usulan presiden dan keputusan di DPR menjadi penyebab utang Indonesia yang sangat besar sekarang ini dan defisit anggaran menjadi sangat lebar. Di masa presiden sebelumnya, politik anggaran dijalankan dengan hati-hati, perubahan defisit dari 1% terhadap PDB menjadi 2% begitu susah. Tetapi sekarang perubahan defisit dari 2% PDB menjadi 6% PDB dilakukan dengan gampang karena alasan untuk penanganan Covid-19.
Jadi, pelebaran defisit untuk alasan mengatasi Covid-19 menjadi tidak benar. Yang masuk akal adalah dugaan lobi politik yang kuat masuk ke dalam pemerintahan dan DPR, selain korupsi bisa berpeluang lebih besar dilakukan pada masa krisis, seperti kasus Bansos. Masalah utang yang bersamaan dengan krisis pandemi saat ini akan menjadi beban berat dan lebih berat lagi pada periode pemerintahan berikutnya. Beban berat utang sekarang ini akan terus bertambah dan kemudian diwariskan pada pemimpin berikutnya. Kecuali ada keinginan untuk mengerahkan kekuatan politik dan publik untuk melanggengkan kepemimpinan nasional menjadi tiga periode dengan mengubah Undang-Undang Dasar.
(Oleh - HR1)
Kelebihan Cost Recovery Rp 4,24 T Belum Dikembalikan ke Pemerintah
JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan, hingga kini pemerintah belum menerima
pengembalian atas kelebihan
pembebanan cost recovery
pada proyek-proyek industri
hulu minyak dan gas bumi
(migas) 2018 yang nilainya
mencapai Rp 4,24 triliun. Ini
didasarkan hasil pemeriksaan
dengan tujuan tertentu atas
pelaksanaan proyek dan rantai
suplai tahun 2018 pada SKK
Migas dan Kontraktor Kontrak
Kerja Sama (KKKS).
“Permasalahan yang perlu
mendapat perhatian adalah
pemerintah belum menerima
tambahan bagian negara atas
kelebihan pembebanan cost
recovery sebesar US$ 294,72
juta, GBP 3,18 juta, NOK 14,79
juta, dan EUR 29,62 ribu atau
total sebesar Rp 4,24 triliun,”
tulis BPK dalam Ikhtisar Hasil
Pemeriksaan Semester (IHPS)
II Tahun 2020 yang dikutip
Investor Daily, Kamis (24/6).
Sedangkan kelebihan pembebanan yang terakhir diakibatkan oleh penyelesaian
pekerjaan lease purchase of
floating production unit (FPU)
untuk pengembangan lapangan MDA-MBH pada KKKS
Husky-CNOOC Madura Ltd
(HCML) yang berlarut-larut.
“Akibatnya, terdapat denda
keterlambatan penyelesaian
pekerjaan yang belum dikenakan minimal sebesar US$
19,52 juta,” kata BPK.
(Oleh - HR1)
Ekspor Perikanan ke Tiongkok Diperketat
JAKARTA – Kementerian Kelautan dan
Perikanan (KKP) memperketat ekspor produk
hasil perikanan ke pasar Tiongkok dengan
mewajibkan unit penanganan dan pengolahan ikan (UPI) di Tanah Air menerapkan
protokol kesehatan ketat dalam proses
produksinya. Hal itu menyusul penemuan 20
kasus paparan Covid-19 pada produk hasil
perikanan asal Indonesia oleh otoritas Tiongkok baru-baru ini.
Menteri KP Sakti Wahyu
Trenggono mengatakan, belum
lama ini, produk hasil perikanan
Indonesia yang diproduksi 14
UPI di Tanah Air dikembalikan
oleh otoritas Tiongkok dalam
hal ini General Administration
of Custom the people's Republik of China (GACC) karena
terindikasi atau terpapar virus
Covid-19. “Ada 20 kasus produk
dari 14 UPI yang terpapar Covid-19. Untuk menindaklanjutinya, seluruh UPI telah kami
lakukan inspeksi. Kami juga
menerapkan langkah-langkah
strategis yakni KKP melakukan
pertemuan bilateral dengan
GACC untuk menghindari kasus
serupa ke depan,” kata Menteri
Trenggono saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Jakarta,
Kamis (24/6).
Trenggono menjelaskan, pertemuan bilateral dengan GACC
dilakukan untuk memastikan
UPI-UPI di Indonesia mempunyai prosedur dan melaksanakan
proses desinfeksi terhadap
sarana dan prasarananya, termasuk kemasan dari supplier
dan proses pengemasan itu
sendiri. Di sisi lain, UPI harus
memastikan telah melakukan
pengujian kemasan pada produk
hasil perikanannya. “Selain itu,
akan dilakukan penerapan penghentian sementara (suspend)
untuk ekspor ke Tiongkok
apabila (UPI) tidak menerapkan
protokol kesehatan ketat dan
memberi jaminan keamanan
(pangan) hasil perikanan,” kata
dia.
Di sisi lain, merespons lonjakan kasus Covid-19 di berbagai
daerah maka untuk menjaga
produktivitas industri perikanan,
khususnya skala menengah besar orientasi pasar ekspor, Ditjen
Penguatan Daya Saing Produk
Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP membagikan panduan Sanitasi dan Higiene Plus
pengendalian risiko Covid-19 di
UPI. “KKP, khususnya Ditjen
PDSPKP, serta Dinas KP setempat siap memberikan bimbingan
penerapan panduan ini," kata
Dirjen PDSPKP KKP Ar tati
Widiarti. Seluruh pemasok dan
UPI harus menguatkan penerapan prinsip-prinsip Sanitasi dan
Higiene Plus untuk memberikan
perlindungan pada karyawannya
dan juga produk perikanan yang
ditangani atau diolah.
National Chief Technical Advisor Global Quality and Standard
Programme (GQSP) Indonesia
Pelatihan Bercocok Tanam
Peserta rehabilitasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (Napza) mengikuti pelatihan bercocok tanam di Balai Residen Galih Pakuan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (24/6/2021). Kegiatan ini merupakan bagian dari pembinaan rutin bagi para peserta rehabilitasi guna melatih kemandirian dan
keterampilan agar dapat berdaya saing di dunia kerja, sehingga dapat meninggalkan kebiasaan lama mengonsumsi Napza.
Beritasatu Photo/Uthan AR
Sakti Wahyu Trenggono
SMART-Fish 2 Sudari Pawiro
menilai, pandemi Covid-19 telah
memaksa penerapan tindakantindakan baru atau ekstra yang
disebut sebagai new normal,
tidak terkecuali di UPI. Kendati
tindakan sanitasi dan higiene
sudah merupakan hal yang rutin dilakukan oleh UPI, namun
dalam masa pandemi ini tidak
bisa menggunakan prinsip business as usual.
(Oleh - HR1)
Bukalapak Siap lepas 25% Saham ke Publik
JAKARTA – PT Bukalapak.com Tbk berencana
mencatatkan sahamnya (listing) di Bursa Efek
Indonesia (BEI) dengan kode saham BUKA pada
29 Juli 2021. Perusahaan e-commerce itu siap
melepas sebanyak-banyaknya 25% saham melalui
penawaran umum perdana (initial public offering/
IPO).
Berdasarkan materi IDX Mini
Expose disebutkan bahwa Bukalapak
akan melangsungkan penawaran
awal (bookbuilding) dan roadshow
pada 28 Juni 2021. Penawaran umum
dijadwalkan pada 23-27 Juli 2021.
Bukalapak menunjuk Mandiri
Sekuritas dan Buana Capital Sekuritas sebagai joint lead managing
underwriter, serta UBS Sekuritas
Indonesia sebagai domestic underwriter. Selain itu, Bukalapak
menunjuk UBS dan BofA Securities
sebagai joint global coordinators.
UBS, BofA Securities, dan Mandiri
Sekuritas juga bertindak sebagai
joint bookrunners.
Terkait kinerja keuangan, Bukalapak tercatat masih rugi sepanjang tahun lalu sebesar Rp 1,34
triliun. Namun, rugi tersebut
turun 51,73% dibandingkan 2019
yang mencapai Rp 2,79 triliun.
Sedangkan pendapatan bersih
naik 25,55% menjadi Rp 1,35 triliun
pada 2020 dari tahun sebelumnya
Rp 1,07 triliun. Sementara, kerugian operasional tahun lalu tercatat sebesar Rp 1,83 triliun, turun
dibandingkan 2019 yang sebesar
Rp 2,84 triliun.
Perseroan juga mencatatkan
penurunan beban penjualan dan
pemasaran menjadi Rp 1,51 triliun
dari tahun sebelumnya Rp 2,32
triliun. Sedangkan beban umum
dan administrasi naik menjadi Rp
1,49 triliun dari tahun sebelumnya
Rp 1,26 triliun. Liabilitas Bukalapak
sebesar Rp 985,82 miliar dan ekuitas
Rp 1,6 triliun. Adapun total aset
perusahaan meningkat menjadi
Rp 2,59 triliun dari sebelumnya Rp
2,05 triliun.
Sementara itu, VP of Corporate
Affairs Bukalapak Siti Sufintri Rahayu enggan berkomentar terkait
materi IDX Mini Expose soal rencana IPO tersebut.“Kami senantiasa
mengeksplorasi kesempatan bagi
perusahaan untuk terus bertumbuh
dan berkembang secara finansial.
Namun, untuk saat ini, kami belum
membuat keputusan apapun,” kata
dia kepada Investor Daily, Kamis
(24/6).
(Oleh - HR1)
Bursa Aset Kripto Diharapkan Bantu Ekonomi Indonesia
JAKARTA, Kehadiran bursa khusus aset kripto di Indonesia yang rencananya dapat diluncurkan pada akhir tahun ini diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Pasalnya, sebagai sebuah ekosistem investasi, aset kripto di Indonesia dinilai belum membawa dampak menyegarkan bagi perekonomian Indonesia. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, aset kripto saat ini belum memberikan sumbangsih bagi pertumbuhan ekonomi, beda halnya dengan obligasi dan saham yang sudah menunjukkan kontribusinya ke negara. Hal ini termasuk dari sisi perpajakan. ”Dampak perekonomiannya (aset kripto) belum ada, kalau sekedar beranak pinak tapi tidak masuk ke hal-hal riil, lalu manfaat buat negara dalam bangun ekonomi apa. Ini jadi sekedar perjudian atau spekulatif. Diharapkan dengan adanya bursa kripto bisa jadi model atau sumber dana baru bagi perekonomian,” katanya dalam diskusi publik ”Plus Minus Investasi Aset Kripto”, Kamis (24/6).
(Oleh - HR1)
Vale Indonesia Gandeng Grup Taigang dan Xinhai dari Tiongkok
JAKARTA, PT Vale Indonesia Tbk (INCO) menggandeng dua mitra strategis asal Tiongkok, Taiyuan Iron & Steel (Group) Co Ltd (Taigang) dan Shandong Xinhai Technology Co Ltd, untuk menggarap fasilitas pengolahan nikel Bahodopi. Para pihak telah menandatangani perjanjian kerangka kerja sama. Dalam perjanjian kerangka kerja sama tersebut, Vale Indonesia, Taigang, dan Xinhai menyepakati secara prinsip hal-hal utama, salah satunya pembentukan perusahaan patungan (JV Co) untuk membangun fasilitas pengolahan nikel di Xinhai Industrial Park, Morowali, Sulawesi Tengah. “JV Co akan membangun delapan lini pengolahan feronikel rotary kiln-electric furnace dengan perkiraan produksi sebesar 73 ribu metrik ton nikel per tahun beserta fasilitas pendukungnya,” jelas manajemen Vale Indonesia dalam keterangan tertulis, Kamis (24/6). Adapun semua pihak menyetujui bahwa Vale Indonesia akan memiliki 49% saham JV Co. Sedangkan Taigang dan Xinhai akan memiliki 51% saham. Semua pihak juga menyetujui bahwa kebutuhan listrik akan bersumber dari pembangkit listrik tenaga gas untuk mendukung komitmen Vale Indonesia dalam mengurangi emisi karbon.
(Oleh - HR1)
Belanja Program PEN Belum Memadai
JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan, berdasar Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II serta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II tahun 2020 termasuk pemeriksaan terhadap penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional pemerintah pusat, ditemukan enam masalah.
Ketua BPK Agung Firman Sampurna, memaparkan, hasil pemeriksaan tersebut berdasarkan Pasal 13 UU No 2/2020 yang keluar setelah Presiden menerbitkan Perpu No 1/2020, usai pandemi Covid-19 masuk ke Tanah Air.
"Dari hasil pemeriksaan terhadap LKPP tahun 2020 terdapat sejumlah permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang undangan dan kelemahan dalam sistem pengendalian intern," ujarnya dalam keterangan isi pidatonya saat sidang paripurna dikutip, Kamis (24/6).
Agung merincikan, enam permasalahan tersebut di antaranya, pertama, terkait mekanisme pelaporan kebijakan keuangan negara untuk menangani dampak pandemi Covid-19 pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), belum disusun.
"Kedua, realisasi insentif dan fasilitas perpajakan dalam rangka Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Tahun 2020 minimal sebesar Rp 1,69 triliun," tegasnya. Ketiga, pengendalian dalam pelaksanaan belanja program PC-PEN sebesar Rp 9 triliun pada 10 kementerian/lembaga tidak memadai.
Keempat, penyaluran belanja subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Non KUR serta belanja lain-lain Kartu Prakerja dalam rangka PC-PEN belum memperhatikan kesiapan pelaksanaan program, sehingga terdapat sisa dana kegiatan atau program yang masih belum disalurkan sebesar Rp 6,77 triliun.
Kelima, pengeluaran pembiayaan Tahun 2020 sebesar Rp 28,75 triliun dalam rangka PC-PEN tidak dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan dan jadwal kebutuhan penerima akhir investasi.
"Keenam, pemerintah belum selesai mengidentifikasi pengembalian belanja atau pembiayaan PC PEN tahun 2020 ke tahun 2021 sebagai sisa dana SBN PC-PEN Tahun 2020 dan kegiatan PC-PEN tahun 2020 yang dilanjutkan di tahun 2021," pungkasnya.
Bangun Pola Kemitraan Warteg
PALEMBANG - Selama ini warung tegal (warteg) sudah jadi tren dan ngetop di Jakarta, bahkan sudah merambah ke bisnis waralaba, seperti Warteg Kharisma Bahari yang sudah buka 210 gerai. Warteg juga sering trending karena jadi konten para Youtuber. Dari situ, Sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumsel, Solahuddin ingin mencoba bagaimana usaha warteg juga bisa ngetop di Palembang.
"Fenomena Warteg kini banyak berkembang, utama di pinggir-pinggir kota. Masih tingginya permintaan konsumen ini menjadi peluang bisnis menarik untuk digarap," ujarnya, kemarin (24/6). Karenanya dia kini membuka Warteg Musi di lobi Hotel Carissima Jl Kapten Anwar Sastro. Di sini pihaknya menggandeng UMKM dengan pola kemitraan membuka warteg di hotel. Tentu namanya di hotel, ada standar higienis dan rasa.
Jika usaha ini mendapat respon baik dari pasar, pihaknya pun ingin mengembangkannya ke lokasi lain, baik buka cabang sendiri atau menggandeng UMKM dengan pola kemitraan. "Bisa nanti menunya di masak di satu tempat misal hotel baru dibawa ke cabang-cabang warteg," tegasnya.
Chef Hotel, Juli, mengatakan pihaknya menerapkan harga makanan cukup kompetitif seharga Rp 15 ribu dengan pilihan menu yang variasi dan es teh manis free. "Seperti menu ayam, ikan, atau nanti ada udang, pindang, dan lain sebagainya. Setiap hari menu yang kita sajikan selalu berbeda," tuturnya, kemarin.
Pihaknya juga punya program Jumat Barokah yang dimulai pukul 11.00 - 14.00 WIB dimana konsumen cukup. bayar Rp 10 ribu saja per menu. "Kami juga menerima pesanan nasi bungkus untuk disedekahkan dan kita akan bagikannya," tutupnya.
Luncurkan Layanan 5G
JAKARTA - Indosat Ooredoo meluncurkan layanan 5G komersial pertama di Solo, Layanan 5G itu menawarkan akses internet broadband seluler lebih cepat ke konsumen dan pelanggan bisnis Indosat Ooredoo, demi mewujudkan transformasi digital dan pemulihan ekonomi di kota tersebut.
Presiden Direktur dan CEO Indosat Ooredoo, Ahmad Al-Neama, mengatakan, peluncuran ini menunjukkan kekuatan transformatif 5G ke anak muda, komunitas digital, dan bisnis di kota tersebut. "Kami percaya teknologi ini akan membantu mengakselerasi transformasi digital masyarakat Indonesia dan mendorong inovasi bisnis di semua industri," terangnya, kemarin.
Menurutnya, lewat layanan 5G ini, pihaknya ingin menumbuhkan semangat #BangkitBersama5G di Solo dan #HighFiveUntukIndonesia di seluruh Indonesia, mewujud kan misi Indosat Ooredoo mendorong kehidupan masyarakat lebih baik melalui kekuatan teknologi. "Kami juga ingin berterima kasih ke pemerintah Indonesia atas kepercayaan dan dukungan yang berkelanjutan terhadap perusahaan," imbuhnya.
Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Johnny G Plate, mengucapkan selamat ke Indosat Ooredoo yang telah meluncurkan layanan komersial 5G pertamanya di Solo. "Saya percaya 5G akan mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional, berkat teknologinya yang unggul," tuturnya.
Motor Bebek Masih Punya Penggemar
Untuk memanjakan para pecinta motor bebek ini di Tanah Air, pabrikan asal Jepang, Yamaha kembali menyegarkan produknya. Kali ini model Vega Force. Di Juni ini, ada dua warna baru yang dikenalkan ke market. Kehadiran warga baru ini membuat tampilan Yamaha Vega Force pun lebih modern dan kekinian.
"Yamaha Vega Force hadir dengan warna metallic black gold dan metallic red yang berkarakter sporty, simpel dan modern. Diperkuat dengan grafisnya dengan sentuhan terkini membuat Vega Force warna baru ini tampil lebih apik," ujar Antonius Widiantoro, manager public relations, YRA & Community Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), kemarin.
Dia menerangkan, kedua warna tersebut merupakan warna yang disukai penggemar otomotif roda dua, sehingga dihadirkan pada model ini. "Motor bebek masih memiliki penggemar, khususnya produksi dari Yamaha. Salah satunya Vega Force yang tahun ini mendapat penyegaran warna metallic red yang selalu jadi favorit dan metallic black gold yang tampil lebih modern, dinamis dan bergaya," lanjutnya.
Pilihan warna terbarunya pun memberikan kesan berbeda, dipadukan dengan keunggulan mesin yang bandel dan irit menjadikan Vega Force makin unggul di segmennya. Vega Force warna baru ini dipasarkan seharga Rp 16,955 juta on the road (OTR) Jakarta.
Diketahui, Vega Force menggunakan mesin berteknologi Fuel Injection sehingga irit bahan bakar. Mesin berkapasitas 114 cc ini juga menggunakan teknologi Forged Piston yang membuatnya bertenaga dan bandel.









