NEW YORK – Penurunan harga bitcoin yang sempat di bawah US$ 30.000 pada Selasa (22/6) kembali membangkitkan perdebatan soal kemerosotan nilai mata uang kripto (cryptocurrency), seperti dogecoin, XRP, dan lainnya. Yang juga mengalami penurunan tajam dalam 24 jam terakhir. Namun, para ahli mengatakan fundamental bitcoin bagus dan kondisi pasar pada 2021 sangat berbeda dari kehancuran besar-besaran terakhir kripto pada 2018. “Kami jauh dari bear market, hanya para pedagang yang panik atas teknis yang terlihat di bursa seperti volume dan aksi harga,” ujar analis dan ahli statistik on-chain Willy Woo kepada CNBC.

Sebagai informasi sejak harga bitcoin memuncak lebih dari US$ 63.000 pada April, kondisi beberapa bulan terakhir ini telah membuat mata uang kripto terbesat di dunia mengalami masa-masa sulit. Penyebabnya adalah langkah-langkah tegas yang dilakukan Tiongkok terhadap para penambang bitcoin di seluruh negeri, dan memperparah keadaan bitcoin. “Kabar baru-baru ini tentang penutupan tambang Tiongkok sudah sangat mengingatkan Tiongkok setiap beberapa tahun. Mereka telah melarang perbankan menggunakan bitcoin, tetapi ini sebenarnya berbeda. Saya belum pernah melihat eksodus seperti ini sebelumnya,” kata Darin Feinstein, pendiri Blockcap, salah satu operator penambangan bitcoin terbesar di Amerika Utara

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Pemerintah tidak menampik bahwa rasio utang pemerintah Indonesia telah melebihi batas yang direkomendasikan oleh Dana Moneter Internasional (IMF) maupun International Debt Relief (IDR). Namun demikian, dipastikan pemerintah tetap melakukan pengelolaan utang secara hati-hati dan kondisi ini tidak hanya dialami oleh Indonesia. “Hampir seluruh negara selama pandemi (Covid-19) ini utangnya meningkat signifikan. Pengelolaan utang tetap terjaga, meski ada rasio-rasio dari IDR, IMF, dan World Bank yang kita lampaui. Tapi, hampir tidak ada negara lain yang memenuhi standar itu," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (23/6). Bahkan, Suharso menjelaskan, rasio utang pemerintah hingga akhir 2020 tercatat masih 39,4% dari produk domestik bruto (PDB) dengan total utang mencapai Rp 6.074,6 triliun. Rinciannya adalah total utang denominasi valas sebesar Rp 2.037 triliun, sedangkan utang denominasi rupiah tercatat Rp 4.037,6 triliun.

Peningkatan rasio utang ini, kata Suharso, sejalan dengan langkah pemerintah untuk menangani Covid-19 dan mendorong pemulihan ekonomi nasional yang berimplikasi pada defisit anggaran yang melebar. “Namun, itu juga terjadi di negara Filipina, Korea Selatan, Chili, Vietnam, Kolombia, dan Turki,” tutur dia. Menur ut Suharso, utang luar negeri juga dimanfaatkan untuk menggerakkan sektor riil, khususnya yang bisa turut menyokong kinerja ekspor dan menjaga keberlangsungan fiskal (utang pemerintah). Karena itu, debt to service ratio (DSR) atas ekspor relatif terjaga, yaitu 27% pada 2019 dan hanya naik menjadi 27,9% pada 2020 yaitu pandemi Covid-19 terjadi.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengi ngatkan bahwa kesinambungan fiskal perlu menjadi perhatian seiring dengan penambahan utang pemerintah. Apalagi, tren penambahan utang pemerintah beserta biaya bunganya telah melampaui pertumbuhan PDB dan penerimaan negara. Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyebutkan, indikator kesinambungan fiskal Indonesia pada 2020 tercatat sebesar 4,27%. Angka ini melampaui batas yang direkomendasikan The International Standards of Supreme Audit Institution (ISSAI) 5411 – Debt Indicators yaitu di bawah 0%. "Ini memunculkan kekhawatiran terhadap penurunan kemampuan pemerintah untuk membayar utang dan bu nga utang," ujar dia.

(Oleh - HR1)

AKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan tiga hal untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Tiga hal tersebut yaitu memastikan pengungkapan keberlanjutan sumber daya, keselarasan informasi capaian tujuan target, dan proses penyusunan Voluntary National Review (VNR) SDGs tahun 2021. Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, hasil reviu VNR SDGs tahun 2021 memiliki kesinambungan dari hasil reviu sebelumnya serta hasil pemeriksaan BPK terkait persiapan pemerintah dalam pencapaian dan implementasi SDGs yang telah disampaikan. “Tindak lanjut dari hasil pemeriksaan dan reviu BPK tersebut akan terus kami pantau bersama untuk pencapaian SDGs yang lebih baik dan sesuai dengan target VNR yang semakin berkualitas,” ucap Agung dalam acara Penyerahan LHR atas VNR SDGs Indonesia Tahun 2021 pada Rabu (23/6).

(Oleh - HR1)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meresmikan operasi pengolahan (smelter) bijih nikel HPAL (High Pressure Acid Leaching) di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Keberadaan smelter senilai US$ 1 miliar ini akan mendorong percepatan hilirisasi mineral menuju industrialisasi berbasis baterai dan pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. Diprediksi pada 2030, masyarakat secara global mempunyai kesadaran untuk mengurangi emisi dan akan mendorong kenaikan permintaan kendaraan listrik yang nilainya dapat mencapai 31,1 juta unit. Di Indonesia sendiri, pemerintah menargetkan dapat memproduksi 600 ribu unit kendaraan listrik roda empat dan 2,45 juta roda dua. Peningkatan permintaan kendaraan listrik dapat menaikkan permintaan baterai, terutama jenis NCM (nickel-cobalt-mangan). “Indonesia memiliki sumberdaya dan cadangan nikel serta cobalt yang cukup, didukung oleh mineral lain seperti tembaga, alumunium, dan timah yang akan menjadi modal besar untuk bermain dalam industri kendaraan listrik,” kata Luhut dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (23/6)

Selain PT HPL, di KI Pulau Obi juga terdapat perusahaan smelter lainnya, yakni PT Megah Surya Pertiwi dan PT Halmahera Jaya Feronikel. Kedua perusahaan tersebut memproduksi ferronickel menggunakan RKEF. Di samping perusahaan smelter, ada juga perusahaan pertambangan bijih nikel, yaitu PT Gane Permai Sentosa dan PT Trimegah Bangun Persada. Mengingat banyaknya industri yang beroperasi di Pulau Obi ini. “Diharapkan kawasan ini menjadi pusat pengembangan dan pusat pertumbuhan wilayah di Pulau Obi khususnya dan di Halmahera, serta Maluku Utara secara umum,” kata Luhut.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Udang asal Indonesia berpeluang menguasai pasar Amerika Serikat (AS). Peluang tersebut kian terbuka lantaran produk udang di pasar AS sudah tidak dikenakan tarif bea masuk (BM) bagi semua negara eksportir, sehingga sudah tidak menjadi penghalang dalam ekspor udang ke AS. “Ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat berpotensi terus berkembang,” kata Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (PDSPKP KKP) Artati Widiarti. Sejumlah produk udang yang memiliki pangsa besar dengan tren meningkat di negeri Paman Sam di antaranya shrimp warm-water peeled frozen (udang kupas beku), shrimp breaded frozen (udang tepung beku), dan shrimp warm-water shell-on frozen (udang utuh beku) dari ukuran 15/20 sampai ukuran 51/60. “Pangsa pasar produk udang di AS yang besar dengan tren positif tersebut, Indonesia pun memiliki daya saing terkait produk dimaksud," kata Artati dalam keterangan KKP, kemarin

(Oleh - HR1)

JAKARTA, Para nasabah korban gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta meminta dana mereka segera dikembalikan oleh koperasi tersebut. Mereka berharap KSP Indosurya memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan semua dana mereka sesuai perjanjian awal saat menaruh dana di koperasi tersebut. Di antara para nasabah yang menuntut pengembalian dana adalah SR, ER, PT CPI, dan PT SII, dengan total keseluruhan dana yang ditempatkan pada KSP Indosurya Cipta sebesar Rp 33,210.000.000,-. Mereka telah melaporkan kasus tersebut ke pihak berwajib. “Klien kami telah berupaya menghubungi pengurus Koperasi, RM area Malang maupun Henry Surya (via WA) menanyakan kejelasan dan kepastian pembayaran dan/atau pengembalian uang simpanan klien kami di KSP Indosurya Cipta namun tidak ada tanggapan dan jawaban sama sekali. Atas dasar hal-hal tersebut, kami akhirnya datang membuat pengaduan ini,” jelas dokumen keterangan kuasa hukum SR, ER, PT CPI, dan PT SII, yang diterima Investor Daily, belum lama ini. Pada Februari 2020, sebagian nasabah KSP Indosurya tidak mendapatkan pencairan atas deposito mereka yang telah jatuh tempo di koperasi tersebut dengan jumlah mencapai Rp 14,6 triliun. Total nasabah koperasi ini sekitar 5.700 dan terus meningkat hingga menembus 6.000 nasabah. Koperasi ini menjanjikan imbalan bunga yang tinggi, yakni 9-12%. Jauh di atas bunga deposito perbankan yang berkisar 5-7% setahun. Kasus gagal bayar terjadi ketika nasabah besar menarik kembali dananya. Dengan rush yang cukup besar, KSP Indosurya mengalami mismatch. Tagihan lebih besar dibandingkan dana kas yang tersedia. Gagal bayar tidak terelakkan dan fakta itu memicu gelombang penarikan dana yang lebih besar. Pada Juni 2020, pendiri dan mantan pengurus KSP Indosurya Cipta Henry Surya buka suara perihal gagar bayar KSP Indosurya yang mencapai Rp 15 triliun. Menurut dia, ada ketidakadilan yang dialami koperasi tersebut.

(Oleh - HR1)

BEIJING – Pemerintah Tiongkok melancarkan tindakan tegas baru terhadap industri mata uang kripto (cryptocurrency) sehingga nilanya tergerus US$ 300 miliar sejak Jumat (18/6). Hal ini terjadi ketika pusat kegiatan bitcoin utama di dunia itu telah memerintahkan para penambang ntuk menutup operasinya. Data CoinDesk melaporkan, harga bitcoin mengalami penurunan sekitar 2% menjadi US$ 32.330,21 pada Selasa (22/6), pukul 04.12 waktu setempat. Mata uang kripto lain, termasuk ethereum (ether) dan XRP juga turun tajam pada Senin (21/6) malam. Berdasarkan beberapa laporan media, pihak berwenang di provinsi Sichuan, Tiongkok pada Jumat, memerintahkan para penambang mata uang kripto untuk menutup operasi mereka. Sichuan sendiri merupakan salah satu pusat penambangan bitcoin terbesar di Negeri Tirai Bambu itu.

(Oleh - HR1)

Indonesia kaya dengan sumber daya alam (SDA) yang dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat. Salah satunya adalah komoditas emas dengan potensi sumber daya bijih emas (gold ore) mencapai 14,95 miliar ton. Indonesia saat ini merupakan eksportir terbesar keenam dunia dan memiliki tambang emas terbesar dunia. Pelaku pertambangan emas nasional terdiri atas pengusaha tambang emas berdasarkan jenis perizinan kegiatan usahanya yang meliputi Kontrak Karya, Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan Izin Pertambangan Rakyat. Selain itu masih terdapat banyak kegiatan Penambangan Tanpa Izin (PETI). Hasil produksi emas akan melalui beberapa rantai distribusi, seperti produsen emas batangan London Bullion Market Association (LBMA), produsen emas batangan non-LBMA, produsen perhiasan emas, dan konsumen. Produsen LBMA dan non-LBMA dapat melakukan ekspor, dan khusus produsen LBMA dapat melakukan penjualan ke bullion bank dan bank sentral. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), produksi emas nasional selama periode 2016-2020 berfluktuasi. Pada periode 2016-2018, produksi emas tumbuh positif dan mencapai puncaknya pada 2018 dengan produksi sebanyak 134,95 ton, kemudian turun menjadi 66,19 ton pada 2020.

Rincian perolehan PNBP emas periode 2016-2020 yakni pada tahun 2016 sebesar Rp 1,39 triliun dan naik menjadi sebesar Rp 3,01 triliun pada 2018, kemudian turun menjadi Rp 2,34 triliun pada 2020 seiring penurunan volume penjualan emas. PNBP emas yang diterima negara, sesuai dengan ketentuan perundang- undangan, akan dibagikan kepada daerah sebagai Dana Bagi Hasil (DBH) SDA sebesar 80%. Dewasa ini berkembang wacana untuk pendirian bullion bank di Indonesia. Bullion bank merupakan lembaga yang memfasilitasi pembelian, penyimpanan, penjualan bullion, serta menawarkan layanan jasa keuangan dan pembiayaan bagi nasabahnya. Kehadiran bullion bank akan memfasilitasi transaksi jual beli emas berstandar LBMA, penyimpanan, pembiayaan, dan perdagangan kepada partisipannya di pasar bullion (gold deposit & lending).

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengingatkan bahwa kesinambungan fiskal perlu menjadi perhatian seiring dengan penambahan utang pemerintah. Apalagi, tren penambahan utang pemerintah beserta biaya bunganya telah melampaui pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) dan penerimaan negara. Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyebutkan, indikator kesinambungan fiskal Indonesia pada 2020 tercatat sebesar 4,27%. Angka ini melampaui batas yang direkomendasikan The International Standards of Supreme Audit Institution (ISSAI) 5411 – Debt Indicators yaitu di bawah 0%.

Salah satu agenda rapat paripurna tersebut adalah penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020 kepada pimpinan DPR. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani. BPK menyebut realisasi pendapatan negara dan hibah pada 2020 tercatat sebesar Rp 1.647,78 triliun atau mencapai 96,93% dari target anggaran. Sedangkan realisasi belanja negara sebesar Rp 2.595,48 triliun atau mencapai 94,75% dari target anggaran. Hal itu membuat defisit anggaran tahun lalu mencapai Rp 947,70 triliun atau 6,14% dari produk domestik bruto (PDB). Sementara realisasi pembiayaan APBN 2020 mencapai Rp 1.193,29 triliun atau sebesar 125,91% dari nilai defisitnya. Sehingga terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 245,59 triliun. BPK juga mengungkapkan, utang pemerintah 2020 telah melampaui batas yang direkomendasikan Dana Moneter Internasional (IMF) dan/atau International Debt Relief (IDR) yakni, rasio debt service terhadap penerimaan sebesar 46,77% melampaui rekomendasi IMF sebesar 25% - 35%.

(Oleh - HR1)

JAKAR TA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, peraturan pemerintah (PP) terkait dengan pembentukan holding badan usaha milik negara (BUMN) ultramikro tinggal menunggu tanda tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Izin holding BUMN ultramikro sudah selesai dan tinggal paraf dari para menteri dan akan ditandatangani oleh Pak Presiden, tinggal proses ke depan,” kata Sri Mulyani dalam ke terangannya di Jakarta, Selasa (22/6). Menkeu memastikan, holding yang melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM, tidak akan berdampak negatif terhadap bisnis ketiga perusahaan negara tersebut. Bahkan dia menegaskan holding BUMN ultramikro (UMi) akan mempertahankan keunggulan masing-masing perseroan, sehingga dapat dipastikan tidak ada ‘kanibalisasi’ perusahaan setelah integrasi tersebut.

Berdasarkan perhitungan Kementerian Keuangan, pascaholding BUMN UMi terbentuk maka jumlah aset BRI akan bertambah se besar 1,5%. Kemudian, kemampuan ketiga perusahaan juga akan lebih besar untuk menjangkau hingga 29 juta pelaku usaha UMi dan UMKM yang selama ini belum terlayani lembaga keuangan formal atau unbankable. “Ini yang akan dijadikan fokus bagi kita untuk memberikan dukungan tersebut. Kami sudah konsultasi juga dengan OJK dan mereka sampaikan mereka dukung langkah tersebut,” ucap dia.

(Oleh - HR1)