PALEMBANG – Pemanfaatan KUR dan kredit ultra mikro yang disubsidi pemerintah tercatat masih belum optimal menyentuh UMKM di Kota Palembang. Berdasarkan data Ditjen Perbendaharaan Kantor Wilayah Sumatra Selatan (DJPb Kanwil Sumsel), realisasi penyaluran KUR dan kredit ultra mikro (UMi) baru diserap 9.276 debitur. Padahal, berdasarkan catatan Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang, terdapat 170.000 pelaku UMKM di kota itu. Kepala DJPb Kanwil Sumsel, Lydia Kurniawati Christyana, mengatakan penyaluran KUR dan UMi di Palembang berpotensi untuk diperluas.  “Karena baru 9.000-an UMKM yang mengakses KUR, nilainya mencapai Rp423 miliar, sementara [potensi] ada 170.000 UMKM,” kata dia. Namun demikian, menurut Lydia, penyaluran KUR di Palembang telah menunjukkan tren peningkatan. 

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, penyaluran KUR dan UMi di Palembang tumbuh 63,37%, di mana jumlah debitur kredit bersubsidi tersebut sebanyak 5.678 orang. Sementara itu, Wali Kota Palembang Harnojoyo mengatakan pelaku UMKM tak hanya mengakses KUR dan kredit UMi. Pemkot pun telah menyediakan kredit tanpa agunan dan tanpa bunga bagi UMKM. “Hampir 7.000 UMKM yang sudah mendapat pembiayaan tanpa bunga, agunan, dan provisi yang bersumber dari APBD Palembang,” katanya. Wali Kota mengklaim program kredit mikro itu pun berjalan lancar. Hal itu tercermin dari rasio kredit bermasalah (NPL) yang rendah. “Kreditnya senilai Rp3 juta per debitur dan sampai saat ini lancar, semuanya bayar,” katanya. 

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 7 Sumatra Bagian Selatan (Sumbagsel) mengapresiasi langkah Pemkot Palembang yang mengucurkan kredit tanpa bunga dan agunan kepada UMKM. Kepala OJK Regional 7 Sumbagsel Untung Nugroho mengatakan UMKM merupakan salah satu sektor yang perlu merasakan percepatan akses keuangan. “Kredit tanpa bunga dan agunan milik Pemkot Palembang patut diapresiasi. Ini harus dikembangkan, namun memang perlu penyesuaian model penyalurannya, sehingga risiko NPL dapat dimitigasi,” jelas Untung.

Proyek pembangunan jalur kereta api Makassar-Parepare yang berstatus proyek strategis nasional akan beroperasi pada 2022. Koordinator Kepala Project Management Office Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Yudi Adhi Purnama, mengatakan pembangunan rel kereta api sepanjang 168 kilometer yang dibiayai oleh badan usaha itu sudah separuh jalan. Operasi pertama pada kereta penumpang rute Stasiun Tanete Rilau-Stasiun Palanro.

Rute Tanete Rilau-Palanro sepanjang 42 kilometer merupakan sambungan segmen pertama dan segmen kedua rel Makassar-Parepare. Proyek itu akan melayani 16 stasiun. Operasi perdana jalur kereta ini meliputi lima area, dari Kabupaten Maros, Kabupaten dan Kepulauan Pangkajene, Kabupaten Barru, Kota Makassar, serta Kota Parepare.

Pembebasan lahan kereta Makassar-Parepare sudah mencapai 55 persen dan pembangunan konstruksinya 42 persen. Penggunaan jalur tersebut untuk kereta barang baru berjalan jika akses Tonasa-Pangkajene sudah tersambung.

Proyek kereta Makassar-Parepare yang memakai skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) ini ditargetkan beroperasi mulai triwulan kedua 2022. Setelah melayani angkutan barang, jalur kereta api ini akan mengurangi volume lalu lintas truk di jalan raya, termasuk akses ke sejumlah wilayah permukiman.

Pemerintah akan memberikan tambahan kuota dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) kepada 19 bank penyalur. Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Arief Sabaruddin, mengatakan tambahan kuota tersebut diberikan berdasarkan evaluasi bank pelaksana yang dilakukan pada triwulan kedua tahun ini.

Penambahan kuota menjadi bentuk apresiasi dan konsekuensi yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama (PKS) yang sudah disepakati antara bank pelaksana dan PPDPP. Tambahan kuota akan diberikan jika kinerja bank pelaksana mencapai lebih dari 80 persen dari target PKS yang sudah disepakati.

Menurut Arief, masih ada kendala dalam penyaluran dana FLPP, salah satunya soal kualitas rumah yang masih harus didorong agar sesuai dengan standar. Perlu ada perbaikan tata kelola untuk memastikan konstruksi rumah sesuai dengan standar.

Direktur Bisnis Konsumer PT Bank Negara Indonesia Tbk, Corina Leyla Karnalies, berujar bahwa saat ini penyaluran KRP lewat FLPP hingga pertengahan Juni masih sesuai dengan target proporsional. Ia mengatakan penyaluran telah melebihi 50 persen kuota FLPP yang diterima BNI pada tahun ini. Meski begitu, Corina mengatakan sejumlah kendala masih dijumpai dalam penyaluran FLPP, salah satunya adalah keterbatasan stok tersedia (ready stock) rumah yang dapat dibiayai.

Sekretaris Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Aestika Oryza Gunarto, menyebutkan BRI bahkan telah menyerap 4.837 unit atau 81 persen kuota KPR FLPP per Mei 2021. Terkait dengan strategi BRI dalam mendorong penyaluran FLPP, Aestika melanjutkan, perusahaan bekerja sama dengan pen embang KPR FLPP.

JAKARTA, Pinjaman online (pinjol) ilegal bukan bagian dari perusahaan fintech peer to peer (P2P) lending. Pinjol ilegal adalah praktik penipuan dan pemerasan berkedok teknologi informasi (TI). Sedangkan fintech lending legal sangat bermanfaat bagi perekonomian, karena menyalurkan pembiayaan kepada rakyat kecil, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tidak punya akses ke perbankan. Kehadiran pinjol ilegal berdampak buruk bagi masyarakat, sedangkan fintech P2P lending mengusung misi membuka akses bagi masyarakat yang belum tersentuh layanan jasa keuangan konvensional. Jangan sampai stigma pinjol ilegal mengganggu akselerasi fintech lending untuk turut berkontribusi terhadap pengembangan perekonomian nasional. Untuk melindungi masyarakat dari praktik pinjol ilegal, pemerintah dan DPR harus segera mengegolkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, pemerintah dan parlemen bisa membuat payung hukum yang lebih besar, yaitu UU Pinjaman Online atau Fintech.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akumulasi pinjaman yang disalurkan fintech lending sampai April 2021 mencapai Rp 194,09 triliun. Sebesar Rp 163,87 triliun diantaranya disalurkan di wilayah Jawa, sisanya sebesar Rp 30,22 triliun disalurkan di luar Jawa. Pinjaman tersebut diberikan kepada 60,3 juta rekening penerima pinjaman (borrower), baik kepada UMKM dan pelaku usaha ultramikro maupun penerima individu. Sebanyak 51,99 juta rekening borrower berasal dari wilayah Jawa, sedangkan 8,3 juta lainnya dari luar Jawa. Dari jumlah rekening itu telah terjadi total 364,85 juta transaksi. Data OJK menunjukkan, dari sisi penggunaan dana, penyaluran pinjaman kepada sektor produktif oleh fintech lending pada Januari-April 2021 mencapai Rp 22,17 triliun. Adapun persentase penyaluran pinjaman sektor produktif mencapai 51,65% terhadap total penyaluran pinjaman sebesar Rp 42,92 triliun, dengan tingkat keberhasilan bayar 90 hari (TKB 90) pada level 98,63%.

(Oleh - HR1)

BEIJING – Nilai Bitcoin jatuh lebih dari 10% pada Senin (21/6) setelah Tiongkok memperluas pemberantasan terhadap industri penambangan besar-besaran kripto, dengan larangan tambang kripto di provinsi bagian barat daya. Tambang Tiongkok menggerakkan hampir 80% perdagangan global dalam kripto, meskipun ada larangan perdagangan domestik sejak 2017. Tetapi dalam beberapa bulan terakhir sejumlah provinsi telah memerintahkan penutupan tambang karena pemerintah Tiongkok mengalihkan perhatiannya ke industri tersebut. Harga bitcoin kemudian merosot ke level US$ 32.309. Unit tersebut telah terpukul parah dalam beberapa minggu terakhir, setelah memukul rekor mendekati US$ 65.000 pada April, sebagian penurunan disebabkan tindakan keras pemerintah Tiongkok. Pemberitahuan tersebut dilaporkan menginstruksikan perusahaan listrik untuk berhenti memasok listrik ke semua tambang cryptocurrency pada Minggu (20/6).

Bank sentral Tiongkok (PBoC) mengatakan kegiatan transaksi mata uang virtual mengganggu ekonomi normal dan tatanan keuangan, serta berisiko berkembang biak dari transfer aset lintas batas ilegal. Pihaknya menambahkan, lembaga harus memotong penghubung yang memfasilitasi mereka. Pemerintah Tiongkok telah menambah tekanan pada para penambang cryptocurrency untuk mengeliminasi risiko keuangan dari spekulasi, meskipun kekhawatiran lingkungan tentang tambang yang menghabiskan gas juga menjadi faktor.

(Oleh - HR1)

JAKARTA - Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) dan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) berkolaborasi dalam penguatan ekosistem ekonomi digital di Indonesia dengan melindungi data pribadi konsumen. Salah satunya dilakukan dengan mengawal pengesahan Rancangan UndangUndang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) menjadi UU. Kedua asosiasi tersebut sepakat bahwa pengawalan bersama proses pembahasan RUU PDP hingga pengesahan menjadi UU sebagai instrumen legislasi yang fundamental dalam perdagangan secara elektronik berbasis platform loka pasar (market place) sebagai pilar pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Ketua Umum Mastel Sarwoto Atmosutarno mengatakan, kompetisi global telah menjadikan isu pelindungan data pribadi (data protection) sebagai standar yang absolut dan perlu disikapi dengan lebih bijak oleh pelaku usaha di Tanah Air. “Karena itu, Mastel dan idEA berkolaborasi untuk mengidentifikasi permasalahan sekaligus mencari solusi yang aplikatif dalam pelindungan data pribadi di Indonesia,” ungkap Sarwoto, dalam pernyataannya, dikutip Senin (21/6). 

Mengutip Laporan Ernst & Young tahun 2020, Sarwoto menyampaikan bahwa pasar perdagangan secara elektronik (e-commerce) dunia telah tumbuh lebih dari 100% setahunnya selama lima tahun terakhir. Sementara itu, Indonesia bersama India, Meksiko, dan Tiongkok, menjadi negara dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Ketua Umum idEA Bima Laga menambahkan, interaksi masyarakat melalui e-commerce pada faktanya telah menjadi salah satu fasilitator dan dinamisator hidup (living enabler) sektor telematika di Tanah Air. “Karena itu, pelindungan terhadap data pribadi konsumen, merchant, sekaligus penyelenggara loka pasar melalui kebijakan swaregulasi perlu diperkuat dan ditingkatkan menjadi legislasi melalui UU PDP,” tutur Bima.

(Oleh - HR1)

Jakarta - Kampanye Hari Bangga Buatan Indonesia (BBI) mendapatkan antusiasme sangat tinggi dari masyarakat. Kampanye yang didukung oleh 72 platform e-commerce di Indonesia tersebut pun mendongkrak transaksi produk lokal di Tokopedia hingga enam kali lipat. Kategori produk makanan dan minuman masih tetap menjadi kategori favorit masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari peningkatan transaksi sebanyak lebih dari dua kali lipat selama kampanye belangsung dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya 

Selanjutnya, transaksi pada kategori produk ibu dan bayi juga meningkat lebih dari dua kali lipat. Pada kategori ini, makanan dan susu bayi, produk perawatan bayi, serta makanan dan susu ibu hamil, menjadi produk paling diincar selama kampanye berjalan. Pada kategori kesehatan, perlengkapan kebersihan, masker dan obat-obatan, menjadi tiga produk paling dicari konsumen selama kampanye hari BBI berlangsung. Antusiasme masyarakat terhadap produk elektronik buatan lokal pun meningkat berkat kampanye Hari BBI 2021. Ada kenaikan hingga lebih dari enam kali lipat pada kategori elektronik lokal selama kampanye. Produk elektronik seperti audio, lampu, dan elektronik kantor, menjadi produk terpopuler. 

(Oleh - IDS)

JAKARTA – Indonesia menempati peringkat kedua dalam upaya kejahatan penambangan mata uang digital (Cryptomining) untuk kawasan Asia Tenggara. Kaspersky mendeteksi dan memblokir sekitar 1,79 juta upaya kejahatan cryptomining di Indonesia untuk tahun 2020, setelah Vietnam sebanyak 4,95 juta. Sepanjang tahun lalu, ada 8,92 juta upaya kejahatan cryptomining di kawasan Asia Tenggara. Selain dikontribusi oleh Vietnam dan Indonesia, upaya kejahatan tersebut terjadi di Thailand sebanyak 923,76 ribu, Malaysia 831,86 ribu, Filipina 230,09 juta, dan Singapura 191,93 ribu. “Serangan siber terkait cryptomining yang mencapai 8,92 juta pada 2020 merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan upaya phishing yang terdeteksi 2,89 juta dan upaya ransomware 804.513,” ungkap General Manager untuk Asia Tenggara di Kaspersky Yeo Siang Tiong, Senin (21/6).

Karena itu, Kasperksy mengingatkan, jika seorang pemilik bisnis dan para staf bekerja dari jarak jauh karena pandemi Covid-19, namun tagihan listrik kantor meningkat secara tidak wajar. Pebisnis pun disarankan untuk memeriksa backend TI. Ada kemungkinan terdapat penambang kripto yang telah menggunakan sumber dayanya tersebut dan dibayari oleh pemilik bisnis.

(Oleh - HR1)

Walau sempat menurun saat awal pandemi Covid-19, emisi karbon dunia mulai menunjukkan peningkatan kembali seiring dengan mulai ramainya aktivitas manusia di berbagai belahan dunia. International Energy Agency (IEA) menghitung emisi karbon global bulan Desember 2020 lebih banyak 2% dari pada Desember 2019 atau meningkat dibandingkan saat sebelum pandemi. Sementara itu, emisi karbon global pada tahun 2021 diperkirakan akan bertambah sebesar 5% seiring dengan aktivitas produksi di berbagai Negara yang menunjukkan peningkatan. Kondisi demikian kemudian memantik lagi diskursus mengenai langkah-langkah pengurangan emisi dari bahan bakar fosil. Salah satu gagasan yang kembali mengemuka adalah penerapan pajak karbon (carbon tax).

Sementara untuk kebijakan pajak karbon masih dalam tahap kajian rencana penerapan. Salah satu kajian rencana ini tertuang dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) TA 2022. Pajak karbon merupakan salah satu dari enam isu strategis yang disebutkan dalam dokumen tersebut. Karena pajak karbon belum dikenal dalam sistem regulasi perpajakan di Indonesia, maka pemerintah akan menyiapkan dua alternatif kebijakan. Pertama, menerapkan pajak karbon melalui instrumen pungutan yang telah ada saat ini seperti cukai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Penghasilan (PPh), atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Alternatif lainnya yakni mengenakan pajak karbon melalui instrument yang benar-benar baru. Hal ini nantinya dapat dilakukan dengan melakukan revisi Undang- Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) untuk mengakomodasi adanya pengenaan pajak karbon.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan akan memperpanjang pemberian insentif berupa diskon pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) pada kendaraan bermotor berkapasitas hingga 1.500 cc ditanggung pemerintah (DTP) dan pajak pertambahan nilai (PPN) pada rumah DTP. Ia mengatakan, pemerintah saat ini memfokuskan APBN pada upaya pemulihan ekonomi dan menangani pandemi Covid-19. Sehingga, perpanjangan dua insentif pajak tersebut dinilai akan berdampak positif pada membaiknya konsumsi masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada sektor otomotif dan properti.

Ia menyebutkan, dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 31/2021 memang mengatur pemberian insentif pada mobil dengan kapasitas mesin hingga 2.500 cc. Namun, ia menggarisbawahi bahwa perpanjangan insentif hanya akan berlaku pada mobil dengan kapasitas hingga 1.500 cc. Kategori mobil tersebut yakni mobil sedan atau station wagon dengan kapasitas isi silinder hingga 1.500 cc, serta kendaraan untuk pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan sistem satu gardan penggerak (4x2) dan berkapasitas isi silinder sampai dengan 1.500 cc. PMK 31/2021 semula mengatur insentif PPnBM DTP 100% hanya berlaku pada mobil berkapasitas hingga 1.500 cc selama periode Maret-Mei 2021. Pada periode Juni-Agustus 2021, diskon PPnBM DTP turun menjadi hanya 50%, dan kembali turun menjadi 25% pada periode September-Desember 2021. Pemerintah memberikan insentif PPN DTP 100% atas penyerahan rumah tapak atau rusun baru dengan harga jual paling tinggi Rp 2 miliar serta 50% untuk penyerahan rumah tapak dan rusun dengan harga jual di atas Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar

(Oleh - HR1)