PRABUMULIH, SRIPO - Sebanyak 10 pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kota Prabumulih mendapatkan sertifikat halal dari Kementerian Agama (Kemenag) kota Prabumulih. Sertifikat halal tersebut secara langsung diserahkan Kepala Kantor (Kakan) Kementerian Agama kota Prabumulih, Yeri Taswin kepada para pelaku UMK di aula Kantor Kemenag Prabumulih, Kamis (24/06/2021).

"Ada sepuluh pemilik UMK kita berikan sertifikat halal, dengan adanya ini maka usaha mereka sudah terjamin halal. Kami berharap ini akan membantu usaha mereka makin maju," ungkap Yeri ketika dikonfirmasi wartawan.

Yeri menuturkan, dengan adanya sertifikat halal untuk usaha mikro dan kecil tersebut maka akan membuat konsumen khususnya yang beragama islam menjadi nyaman serta tidak was-was berbelanja. "Pemberian sertifikat ini selain mendukung perkembangan UMK juga untuk menjamin kenyamanan konsumen ketika berbelanja," jelasnya.

Lebih lanjut Yeri menerangkan, saat ini baru ada 15 pelaku UMK yang sudah mengantongi sertifikat halal dan ditargetkan sebanyak mungkin pelaku UKM di kota Prabumulih mengantongi sertifikat halal. "Kami mengimbau kepada para pelaku usaha mikro dan kecil agar mendaftarkan ke kita untuk mendapatkan sertifikat halal," imbaunya.

Ditanya apa saja syarat pengajuan untuk mendapatkan sertifikat halal UMK tersebut, pria berkacamata itu menuturkam, syaratnya yakni harus mendaftarkan usaha yang dimiliki di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Kementerian Agama (Kemenag) serta mengajukan permohonan sertikasi ke Satgas halal. "Setelah diajukan maka tim akan melakukan audit dan survey bersama MUI, setelah itu MUI mengeluarkan fatwa halal dan BPJPH berdasar audit MUI tersebut mengeluarkan sertifikat halal," jelasnya.

Pemerintah berupaya menjaga risiko pembiayaan utang di tengah kebutuhan belanja yang meningkat untuk menanggulangi pandemi Covid-19 dan menopang pemulihan ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, meski tekanan pasar keuangan telah mereda, volatilitas ke depan masih perlu diwaspadai, khususnya terhadap beban bunga utang pemerintah.

Tahun ini defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditargetkan sebesar 5,7 persen dari produk domestik bruto (PDB). Sri Mulyani memastikan utang pemerintah dikelola secara terbuka dan transparan serta dapat dipertanggung jawabkan. Salah satunya melalui diversifikasi portofolio utang.

Hingga akhir Mei 2021, realisasi pembiayaan utang mencapai Rp 330,1 triliun. Berdasarkan komposisi utang pemerintah pusat dalam bentuk surat berharga negara (SBN) domestik, hingga akhir April 2021 jumlahnya mencapai 67,30 persen. Sri Mulyani menuturkan penerbitan utang dilakukan dengan strategi oportunistis, yaitu dengan memantau pasar serta memasuki pasar dalam kondisi yang kondusif untuk mendapatkan biaya yang efisien.

Direktur Surat Utang Negara (SUN) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Deni Ridwan, menilai tingkat keterserapan surat utang pemerintah tetap tinggi. Hal ini terbukti dari hasil lelang yang cukup solid di tengah fluktuasi pasar global dan domestik. Deni berujar jumlah penawaran yang masuk dalam lelang pekan ini mencapai Rp 69,95 triliun, didukung oleh likuiditas pasar keuangan domestik yang masih relatif tinggi.

PALEMBANG - Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional VII Sumbagsel, akses keuangan Palembang mencapai 75 %. Namun akses pembiayaan masih kesulitan, karena tak semua memenuhi syarat mendapat pembiayaan. Kepala OJK Regional VII Sumbagsel, Untung Nugroho mengatakan untuk meningkatkannya, perlu peranan Pemda, yakni Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) yang memberi subsidi.

"Contoh kredit pertanian jika normal bunganya 18 %, kalau disubsidi bunganya jadi 6 %, karena sisanya ditanggung APBN," terangnya usai pengukuhan TPKAD, kemarin (23/6).

Memang kalau melihat akses keuangan daerah Palembang yang sudah di atas 75 % dari jumlah penduduk punya rekening di bank, cuma kenyataannya akses pembiayaan masih sulit dan ini perlu ditingkatkan. "Kredit yang diberikan di Palembang Rp 61,5 T disalurkan lewat bank umum dan BPR, Rp 6,7 T lewat leasing / pembiayaan, dari transaksi di pasar modal Bursa Efek Indonesia (BEI) Rp 4,8 T, dan peer to peer lending Rp 2,7 T," jelasnya. Wali Kota Palembang, H Harnojoyo menjelaskan pinjaman tanpa bunga dan agunan diberikan Pemkot melalui BPR sejak 2017. "Total kurang lebih 7 ribu pelaku UMKM mendapat kredit," jelasnya.

JAKARTA - Pengetatan kebijakan PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) mikro demi cegah penularan Covid-19 hingga 5 Juli membuat sejumlah usaha batasi jam operasional. Matahari Department Store mengikuti aturan yang ditetapkan. Menyiasati dampak dari pengurangan jam operasional di toko, Matahari selama periode PPKM fokus jangkau para pelanggan lewat saluran digital. "Perseroan siap melakukan hal tersebut melalui Matahari.com, Shop & Talk dan kehadiran di marketplaces," ujar Cardina Novianty Adiputra, Corporate Secretary Officer Matahari.

Pihaknya akan terus memantau situasi dan mengambil langkah tepat dan terukur agar dapat mengelola risiko penyebaran Covid-19. Selain itu, kegiatan di perkantoran Support Centre Perseroan beralih menjadi bekerja dari rumah (WFH) secara penuh mulai 17 Juni selama enam minggu ke depan. "Selanjutnya gerai akan tetap buka secara penuh sesuai jam operasional mal yang dikurangi. Upaya ini berjalan dengan protokol keamanan ketat dan mempertahankan pelayanan pelanggan," tambahnya.

PALEMBANG - Progres pembangunan proyek strategis, Bendungan Tiga Dihaji di Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan terbilang lambat. Hingga saat ini pembangunan megaproyek tersebut baru mencapai 21 % sejak dibangun 2018 atau 3 tahun lalu. Lahan dan recofusing anggaran yang jadi penyebab lambatnya progres proyek. "Secara keseluruhan progres pembangunan Bendungan Tiga Dihaji sekitar 21 %," kata Kasatker Bendungan Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera (BBWSS) VIII, Lukman Hakim.

Menurutnya, progres keseluruhan hasil komulatif empat paket berjalan. Mulai 2018 hingga 2023 atau 6 tahun dari nilai kontrak Rp 3,7 T. Dari empat paket terkontrak, semuanya alami refocusing anggaran. Tahun ini paket 1 dari Rp 240 M dipangkas menjadi Rp 30 M, paket 2 dari Rp 260 M jadi Rp 70 M, paket 3 dari Rp 276 M jadi Rp 95 M, dan paket 4 Rp 368 M jadi Rp 195 M. "Sejak pandemik, pemerintah melaku kan recofusing anggaran dari tahun kemarin," ucap dia. 

Dia mengatakan anggaran yang terbatas terserap habis pada kuartal pertama 2021. Sehingga tak ada pilihan lain atas kekurangan pembiayaan fisik, terpaksa dilakukan tahun berikutnya. "Makanya sejak dibangun hingga saat ini progresnya baru 21 %. Ini salah satu penyebab lambatnya pekerjaan," ucap dia.

Tahun ini, kata dia, alokasi anggaran Rp 380 M dari anggaran sebelumnya Rp 700 - 800 M. Dilakukan penyesuaian pembangunan dan tahun ini fokus menyelesaikan pembangunan terowongan pengelak. Terowongan itu akan dibangun sepanjang 595 meter yang fungsinya mengalihkan aliran sungai selama proses pembangunan bendungan berlangsung. "Untuk jalan akses menuju bendungan masih gunakan jalan kabupaten. Sekarang proses rencana pembangunan jalan akses baru permanen 8 kilometer,"  jelasnya. Kendala lain pembebasan lahan. Total lahan 334 hektare, dan sekitar 20 % lahan belum bebas atau 80 hektare.

Pemulihan ekonomi akibat pandemik Covid-19 menjadi prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang. Salah satunya dengan meningkatkan percepatan akses keuangan. Untuk mewujudkan hal tersebut Wali Kota Palembang H. Harnojoyo membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dengan menunjuk Sekretaris Derah (Sekda) Kota Palembang, Drs. Ratu Dewa sebagai koordinatornya. Peran semua pihak termasuk industri jasa keuangan diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekonomi kabupaten/ kota, terutama bagi sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)."Selama ini Pemkot telah membantu hampir 7 ribu UMKM kredit tanpa bunga dan agunan dengan besaran pinjaman Rp 3 juta per pelaku usaha kecil," ungkapnya usai mengukuhkan TPAKD Kota Palembang di Rumah Dinas Wali Kota, kemarin (23/6).

Selain itu orang nomor satu di Kota Palembang ini juga berupaya berkoordinasi bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Djpb) Provinsi Sumatera Selatan untuk berkolaborasi di sektor pelatihan UMKM sebagai penopang kebangkitan ekonomi rakyat. "Kami sangat menyambut baik dengan program ini, mudah-mudahan UMKM tidak hanya kita memberikan modal tapi juga diberikan pelatihan buat usahanya nanti bisa lancar," harapnya.

Dengan sudah dikukuhkannya TPAKD menjadi harapan baru mendorong kemajuan sektor UMKM di Kota Palembang. "Dengan dibentuknya TPAKD di Kota Palembang, bisa mamajukan UMKM lebih baik lagi," katanya. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang sekaligus Koordinator TPKAD Palembang, Ratu Dewa menambahkan, organisasi baru pengukuhan TPKAD, berkaitan percepatan. akses dan tata kelola keuangan daerah. Perlu komitmen percepatan akses itu antara stakeholder dengan pemangku kepentingan seperti bank, OJK, BI bersinergi, tinggal kita klasifikasikan program yang konkret, menyusun program sehingga apa yang perlu disinergikan. "Upayanya menyusun program dan kegiatan sudah ada acuan dari OJK, seperti kur, pinjaman dan lainnya, tambahnya.

Kepala OJK Regional VII Sumbagsel, Untung Nugroho mengatakan, meningkatkan akses keuangan termasuk juga pembiayaan oleh masyarakat, dikaitkan dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) maka peranan pemerintah daerah sebagai pemberi stimulus atau subsidi. Melihat dari data akses keuangan daerah Palembang yang sudah di atas 75 % dilihat dari jumlah penduduk yang punya rekening di bank tapi kenyataannya akses pembiayaan masih sulit, perlu ditingkatkan. "Peran Pemerintah Kota Palembang sendiri dalam meningkatkan akses keuangan dan pembiayaan juga sudah cukup baik, dengan memberikan stimulus kredit tanpa bunga dan agunan dengan nilai Rp 21 miliar," ujarnya. Sementara itu, dalam pengukuhan TPKAD Palembang juga hadir Kepala Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, Lydia K Cristiyana.

PALEMBANG - Yayasan Islam Siti Khadijah menggelar bimtek pengadaan barang dan jasa bagi 37 peserta dari tiga pelaksana kegiatan di lingkungan Yayasan Islam Siti Khadijah, kemarin (23/6). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan internal. Ketua Umum Yayasan Islam Sri Khadijah, Dr H Asri Latief Gumay mengatakan, dalam pelaksanaannya kegiatan bimtek yang diadakan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. "Untuk lokasi bimtek kita sterilkan terlebih dahulu, selain itu kita terapkan protokol kesehatan ketat selama kegiatan berlangsung, "katanya. Dijelaskannya ada 37 peserta yang mengikuti bimtek pengadaan barang dan jasa, dan semua dari tiga pelaksana kegiatan di lingkungan Yayasan Islam Siti Khadijah meliputi dari RS Islam Siti Khadijah, STIK Siti Khadijah dan dari KBIH. "Kita gelar selama 3 hari ke depan, selain menghadirkan narasumber dan instruktur dari biro pengadaan barang dan jasa Pemprov Sumsel," tambahnya.

la berharap, dengan diadakannya bimtek pengadaan barang dan jasa ini akan meningkatkan SDM di lingkungan Yayasan Islam Siti Khadijah. "Harapan kita pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Yayasan Islam Siti Khadijah bisa meningkatkan SDM serta bisa diterapkan sesuai dan mengacu pada kepres," tukasnya. Selain itu, saat ini pihaknya juga sudah melakukan digitalisasi secara simultan. Dan ke depan masih akan dilaksanakan pelatihan-pelatihan serupa dengan harapan dari pelatihan diketahui prosedur-prosedur untuk pengadaan barang dan jasa. "Insya Allah kedepan manajemen dari Yayasan Islam Siti khadijah lebih maju dan terarah," harapnya.

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov. Sumsel, Muzakir, ST, MT mengatakan pihaknya sangat mendukung kegiatan bimtek yang diadakan Yayasan Islam Siti Khadijah. Karena ke depan semua kegiatan pengadaan minimal harus mengacu ke kepres pengadaan barang dan jasa. "Selanjutnya ya diharapkan pengadaan sudah dilakukan secara digitalisasi melalui e-katalog dan data elektronik, harapan kita apa yang didapat dalam bimtek selanjutnya bisa diterapkan serta lebih tertib dan teratur dalam pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan kepres dan ketentuan internal yayasan, katanya.

Sejak dua tahun masa pandemi covid-19, Sri Retnosari yang membuka usaha berjualan paket nasi briyani memilih untuk menjajakan dagangannya secara online. Hal itu dilakukan agar bisa mengurangi interaksi kontak dengan pembeli. "Selama pandemi belum hilang saya tidak mau membuka kedai, takutnya malah jadi klaster covid-19," ungkap wanita yang membuka usahanya di wilayah Jalan MP Mangkunegara Kenten. Take away atau dibawa pulang menjadi pilihan utama dirinya berjualan, selain menerima pesanan via WA, ia juga membuka jualannya di berbagai marketplace maupun aplikasi gofood. Apa yang dilakukan Retno ini juga paling tidak sudah menerapkan 5 M covid yaitu menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. "Penerapan protokol kesehatan 5M sangat penting, apalagi sekarang konsumen memang melihat apakah makanan itu higinies atau tidaknya," kata dia.

Senada juga apa yang dilakukan oleh Nuning, pemilik dapur Moyboko ini selama satu tahun terakhir berjualan melalui online. Ia mengaku sangat efektif berjualan secara online ketimbang menjajakan langsung di tempat keramaian. "Saya takut tertular covid, makanya enak jualan online," kata dia. Ahli strategi digital marketing, Trio menjelaskan, pandemi COVID-19 membuat dampak yang sangat dahsyat, bukan hanya berdampak pada kesehatan manusia, tetapi juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi di dunia sehingga terjadi memburuknya sistem keuangan.

UMKM memiliki peranan penting terhadap perekonomian Indonesia terutama ketika terjadi krisis. Di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini para pelaku UMKM harus bisa melakukan inovasi serta memanfaatkan kanal pemasaran dan penjualan online untuk menjaga keberlangsungan usaha. "Selain itu para pelaku UMKM juga harus bisa menata ulang strategi bisnisnya. Dalam kondisi seperti saat ini, UMKM perlu melakukan penyesuaian diri dalam hal produk dan melakukan beberapa strategi pemasaran untuk bertahan," ungkapnya. Semakin pesat perkembangan era digital seperti saat ini tidak mungkin untuk dihindari. Apalagi dimasa pandemi COVID-19 seperti saat ini apa bila ingin tetap bertahan, maka UMKM harus mampu memaksimalkan manfaat dari perkembangan digital.

Digital marketing merupakan proses mempromosikan bisnis secara online. Digital marketing mencakup semua upaya pemasaran yang menggunakan perangkat elektronik atau internet. Bisnis memanfaatkan saluran digital seperti search engine, email, media sosial, dan situs web lain untuk terhubung dengan pelanggan saat ini dan calon pelanggan. Ada begitu banyak strategi digital marketing dan kadang-kadang dapat sangat melelahkan ketika mencoba memutuskan mana yang akan diprioritaskan. Dalam melakukan pelayanan pesan antar, pelaku usaha harus lebih memperketat standar pelayanannya dengan meningkatkan dan memastikan kebersihan dari produknya.

Untuk jasa, pelayanan bisa di kembangkan dengan melalui media online dan menggunakan aktifitas layanan daring sehingga bisa lebih efektif dan bisnis bisa berjalan seperti biasa. Pada masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, kepercayaan konsumen menjadi salah satu faktor penting dalam keberlangsungan usaha. Ahli epidemiologi, Dr Iche beberapa waktu lalu ke pada Tribun mengungkapkan, belanja online sangat membantu mengurangi penyebaran Covid-19 di masyarakat. la menambahkan, penyedia layanan juga membantu mengurangi orang berkumpul seperti di restoran. Selain itu, ia juga menilai apa yang sudah dilakukan oleh penyedia seharusnya dilakukan oleh para mitranya, yaitu tetap mematuhi protokol kesehatan saat memesan makanan. "Kalau protokol kesehatan dipakai, seperti kantung makanannya diikat atau rekat dengan baik, mencuci tangan dan memakai handsanitizer maka bisa mengurangi penularan virus," kata nya.

PALEMBANG, TRIBUN - Bank Negara Indonesia (BNI) menghimbau nasabahnya segera melakukan penggantian kartu ATM terbitan lama yang masih menggunakan magnetic stripe untuk diganti menjadi kartu ATM baru berbasis chip. Penggantian kartu ATM ini dilakukan sesuai kebijakan Bank Indonesia yang tertera dalam Surat Edaran BI Nomor 17/52/DKSP tentang implementasi Standar Nasional Teknologi Chip dan penggunaan personal identification number online 6 enam digit untuk kartu ATM dan atau kartu debit yang diterbitkan di Indonesia.

Sunarna Eka Nugraha selaku Pemimpin BNI Wilayah 03 Palembang mengatakan bagi nasabah pemegang kartu ATM BNI yang belum melakukan penggantian kartu ke Kartu ATM berbasis chip hingga 30 April 2021, masih diberikan kesempatan untuk melakukan penggantian. "Batas waktu penggantian untuk nasabah Bank BNI paling lambat 30 November 2021 dan gratis," ujarnya, Rabu (23/6/2021). Sunarna mengatakan setelah batas waktu itu, BNI akan melakukan penonaktifan kartu debit berbasis magnetic stripe. Penggantian bisa dilakukan dengan mengunjungi seluruh kantor cabang BNI terdekat.

Penggantian ATM berchip bisa dilakukan dengan dua cara yakni dengan datang langsung ke kantor cabang terdekat menggantinya di customer service dengan membawa ATM lama dan E KTP saja tanpa harus membawa buku tabungan, atau cara kedua dengan menggantinya langsung pada mesin DigiCS atau yang dulunya dikenal dengan BNI Sonic. Mesin ini bisa membantu nasabah mengganti kartu debit yang lama ke kartu debit chip hanya dengan 3 menit saja. Selain itu mesin ini juga bisa membantu nasabah untuk melakukan pembukaan rekening dan melakukan pembelian kartu TapCash tanpa harus datang dan antre di petugas customer service serta beroperasi selama 24 jam termasuk hari libur. Untuk Palembang mesin DigiCS ini berada di Kantor Wilayah 03 Palembang dan KCP Palembang Square.

Untuk Wilayah Sumsel jumlah kartu yang belum termigrasi ke kartu debit chip sebanyak 47.464 kartu dan secara wilayah kerja BNI 03 Palembang jumlah kartu debit chip yang belum termigrasi sebanyak 131.488 kartu, jadi nasabah diharapkan untuk segera melakukan penggantian kartu magnetic stripe menjadi kartu debit chip selain ini sudah diwajibkan oleh Bank Indonesia ini juga untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi resiko pemalsuan yang mana sekarang sudah banyak berkembang pemalsuan kartu berbasis magnetic stripe.

PALEMBANG, TRIBUN - Minggu kedua migrasi yang dilakukan Bank Syariah Indonesia namun masih minim nasabah yang melakukan migrasi.Dari total 177 ribu nasabah eks BNI Syariah dan BRI Syariah yang berada di era Palembang baru 11 % atau 19.134 nasabah yang baru melakukan migrasi. "Prediksinya tanggal gajian 25 hingga akhir bulan nasabah baru akan kembali ramai migrasi," ujar Area Manager BSI Palembang, Lutfi Bukhari. Rabu (23/6/2021). Dia mengatakan minimnya nasabah yang migrasi karena mereka menilai belum memerlukan transaksi sehingga masih santai belum mengurus migrasi ATM dan buku tabungannya. Tapi saat gajian nanti atau tanggal 25 hingga akhir bulan memerlukan ATM menarik dana atau transfer dan transaksi lainnya barulah mereka memerlukan dan baru akan datang ke kantor. 

Luthi mengatakan meski jumlah nasabah yang migrasi sedikit, namun sesuai jadwal migrasi hingga 30 Juni maka fasilitas kesiapan kesiapan migrasi seperti menyiapkan tenda dan pendukung lainnya berupa personil dan lainnya akan di rampungkan 30 Juni. Jadi 30 Juni nanti terakhir kita pasang tenda dan setelahnya akan langsung dibongkar karena sesuai jadwal migrasi hanya dua pekan," katanya. Namun layanan migrasi terus berjalan dan nasabah yang belum migrasi masih boleh melakukan migrasi langsung ke customer servis BSI terdekat. Bukan berarti target dua minggu layanan migrasi usai nasabah yang belum migrasi tidak boleh migrasi. Tetap boleh migrasi dengan syarat dan ketentuan yang sama membawa buku tabungan dan ATM lama juga membawa E KTP Mengisi form migrasi dan dilayani di customer servis lima menut Maka migrasi selesai dan mendapat buku tabungan serta ATM baru. Lutfi mengatakan ada juga nasabah eks BSM yang melakukan migrasi namun juni lahnya tidak sampai 10 orang Mereka migrasi bukan karena tidak tahu tapi sengaja karena ingin mendapat buku tabungan dan ATM baru saja. "Mereka tahu kalau nasabah eks BSM tidak harus migrasi tapi karena ingin dapat ATM dan buku tabungan baru seperti nasabah lainnya jadi ikut migrasi juga," tutup lutfi.