Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat pada 3-20 Juli 2021 sebagai upaya menekan lonjakan kasus Covid-19 menyebabkan pelaku usaha pariwisata semakin terjepit. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) pun membayangi. Bisnis hotel dan restoran menjadi salah satu sektor usaha yang paling terpuruk. Wakil Ketua Bidang Restoran Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta, Rully Rifai menyatakan, PPKM Darurat tak ubahnya lockdown bagi bisnis restoran karena mereka tidak bisa beroperasi. "Ini sangat berdampak bagi restoran, apalagi untuk pembayaran sewa, listrik, pajak-pajak, sangat menyulitkan kami," ungkap dia, kemarin.

Ketua BPD PHRI DKI Jakarta Sutrisno Iwantono menyampaikan, lonjakan kasus Covid-19 yang diikuti PPKM darurat, dapat dipastikan menekan tingkat keterisian (okupansi) hotel. Rata-rata okupansi diperkirakan melorot dari 20%-40% menjadi hanya 10%-15%. Apalagi, banyak terjadi pembatalan pesanan, baik pemesanan kamar maupun untuk kegiatan yang sudah terjadwal. Padahal di periode Januari-Mei 2021 secara umum terjadi pertumbuhan okupansi sekitar 20% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski kondisi average daily rate masih turun 29% secara tahunan, kondisi pada awal tahun 2021 cukup menunjukkan sinyal positif. Sayangnya, momentum pertumbuhan itu tak bertahan lama. Dengan kondisi seperti ini, Sutrisno bilang pengusaha dihadapkan pada pilihan sulit. Penghentian kegiatan operasional memaksa pelaku usaha mengambil langkah merumahkan karyawan untuk sementara. "Pada gilirannya, bukan tidak mungkin akan berujung PHK," aku dia.

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi memastikan tidak akan ada impor beras dalam waktu dekat ini. Pernyataan tersebut disampaikan Mendag Lutfi berdasarkan prediksi Biro Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan hasil panen beras tahun 2021 diprediksi mencapai 33 juta ton. Adapun realisasi hasil panen beras tahun 2020 mencapai 31,33 juta ton. Selain itu, saat ini stok beras yang ada di Bulog mencapai 1,39 juta ton. Terdiri dari 1,37 juta stok cadangan beras pemerintah (CBP) dan 14.765 ton stok komersial.

Presiden Joko Widodo sudah menerbitkan tiga Peraturan Pemerintah yang menetapkan tiga lokasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Antara lain KEK Batam Aero Technic, KEK Nongsa, dan KEK Gresik. Ketiganya disebut menjadi percontohan dalam penerapan aturan baru KEK. Berdasarkan Undang Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah menambah syarat pengusulan KEK. Salah satunya adalah minimal penguasaan lahan sebesar 50% dari total rencana. "Semua penguasaan lahannya sudah di atas 50%," ujar Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Pranoto kepada KONTAN, Senin (5/7). Bahkan untuk KEK Batam dan KEK Nongsa, lahan yang dikuasai telah mencapai 100%. Kondisi ini ia yakini bisa mempercepat pengembangan KEK ke depan. Kepastian lahan juga akan mencegah pengembangan KEK menjadi mangkrak. Selain itu, hal tersebut akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di KEK. "Pembangunan KEK semakin lancar dan semakin mudah menarik investor," terang Enoh.

Selain mengenai kepastian lahan dan pengelolaan, KEK juga memberikan sejumlah insentif untuk industri di dalam KEK. Sesuai PP Nomor 40 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan KEK, kemudahan tersebut berupa fasilitas pajak, bea, dan cukai meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, bea masuk dan pajak dalam rangka impor, dan cukai. Dan insentif lainnya. PP itu juga memangkas pajak terkait transaksi atas tanah dan bangunan. Pada pasal 80 disebutkan badan usaha dalam transaksi pengadaan tanah untuk KEK; penjualan tanah dan/atau bangunan di KEK; dan/atau sewa tanah dan/atau bangunan tidak dipungut pajak penghasilan.

Komoditas karet dan sawit jadi penopang ekonomi Sumatera Utara di tengah pandemi Covid-19. Harga karet di tingkat petani meningkat hingga Rp 10.500 per kilogram dan tandan buah segar sawit Rp 1.900 per kilogram. Peningkatan harga dipengaruhi permintaan di pasar dunia. Harga karet remah jenis TSR (technical speciefied rubber) 20 kini 1,67 dollar AS per kilogram. Di tingkat petani, harga karet olahan mencapai Rp 10.500 per kg, naik dari Rp 6.000 per kg pada tahun lalu. Adapun karet yang belum diolah dihargai Rp 8.000 per kg.

Kenaikan harga karet membuat petani di Sumut makin bergairah menyadap. Kebun-kebun karet yang sebelumnya terbengkalai kini disadap lagi. ”Tahun lalu kelompok tani kami hanya mengumpulkan 1 ton getah karet per minggu. Kini kami bisa mendapat 5 ton,” kata Sungkunen Tarigan (40), Ketua Kelompok Tani Mbuah Page, Desa Kuta Jurung, Deli Serdang, Senin (5/7/2021).

Sementara volume ekspor karet Sumut pada April dan Mei 2021 menurun dari bulan-bulan sebelumnya. Ekspor pada April sebesar 31.555 ton atau anjlok sekitar 10,3 persen ketimbang bulan sebelumnya yang mencapai 35.190 ton. ”Volume ekspor pada Mei kami perkirakan hanya 25.000 ton atau turun sekitar 16 persen dibandingkan April,” kata Sekretaris Eksekutif Gabungan Perusahaan Karet Indonesia Sumut Edy Irwansyah. Penurunan ekspor itu, menurut dia, lebih karena adanya pergeseran jadwal pengapalan. Dengan demikian, secara tahunan, volume ekspor tidak menurun signifikan.

Pelaku industri perhotelan memperkirakan tingkat hunian hotel turun dari saat ini 20-40 persen menjadi 10-15 persen. Ini merupakan dampak dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Pemerintah diharapkan punya solusi cepat dan tepat agar industri ini bisa bertahan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat penghunian kamar (TPK) hotel klasifikasi berbintang di Indonesia pada Mei 2021 rata-rata 31,97 persen atau naik dari 14,45 persen pada Mei 2020. Namun jika dibandingkan dengan TPK pada April 2021, TPK Mei 2021 menurun sebesar 2,66 poin.

Ketua Badan Pengurus Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta Sutrisno Iwantono, Senin (5/7/2021), menyampaikan, penurunan tingkat hunian dipastikan akan memacu hotel menurunkan tarif untuk merangsang kedatangan tamu guna menutupi biaya operasional. Hotel-hotel kecil nonbintang di DKI Jakarta sudah ada yang tidak beroperasi karena tidak sanggup bertahan, tetapi enggan terbuka dan melapor,” ujarnya.

PHRI DKI Jakarta telah memohon agar pemerintah memfasilitasi komunikasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Masalahnya ada tunggakan pembayaran biaya untuk akomodasi tenaga medis dan orang tanpa gejala Covid-19. Selama kurun Februari-Juni 2021, total biaya yang belum dibayar ke hotel mencapai Rp 140 miliar. Pelaku industri perhotelan juga berharap pemerintah berani melakukan moratorium, kemudahan, pengurangan, ataupun penghapusan biaya perpanjangan izin-izin yang wajib dipenuhi kepada negara selama tahun 2021. Sebagai contoh, izin operasi mesin diesel, pembuangan air limbah tiga bulanan untuk pemeriksaan kualitas air pada laboratorium, pemutaran musik, pajak reklame, izin genset, dan sertifikasi keselamatan kebakaran.

Secara terpisah, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menegaskan kembali bahwa pihaknya memahami PPKM darurat akan berdampak buruk bagi pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Dia berkali-kali menyerukan agar semua pelaku industri, termasuk pelaku industri periklanan atau film yang sedang ataupun akan shooting, diminta berhenti sementara. ”Kita tidak bisa mengambil risiko dan harus mengedepankan faktor kesehatan. Pengaturan penerbangan internasional diperketat juga bertujuan menekan penyebaran Covid-19,” ujarnya.

Tingkat suku bunga yang rendah dan fasilitas insentif PPN telah mendorong kenaikan penjualan PT Pakuwon Jati Tbk di triwulan tahun 2021. Yaitu 17 persen secara year on year (yoy) dengan nilai Rp Rp 427 miliar.

Minarto Basuki, Direktur Keuangan dan Corporate Secretary Perseroan mengatakan, kenaikan marketing sales tersebut ekuivalen dengan 30,5 persen dari target Perseroan untuk tahun 2021 sebesar Rp 1,4 triliun. Dan kami optimis bisa tercapai, mengingat tingkat suku bunga KPR maupun KPA saat ini juga masih rendah, dan stimulus free PPN masih akan berlangsung sampai Agustus 2021.

Meskipun saat ini sedang ada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Perseroan yang melantai di bursa dengan kode PWON tersebut tidak merevisi target. Bahkan PWON optimis, penjualan akan naik 30 persen dibanding tahun 2020 lalu.

Sedangkan kinerja di tahun 2020, PWON mengalami penurunan pendapatan yang cukup signifikan karena pandemi covid 19. Pendapatan bersih tahun 2020 Rp 3,9 trillun, turun 44,8 persen dari tahun 2019 yang mencapai Rp 7,2 triliun.

Layanan isolasi mandiri yang kuotanya terbatas menjadi rebutan para pengusaha hotel yang bisnisnya sudah di ujung tanduk di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat, Herman Muchtar, mengatakan layanan isolasi mandiri selama ini hanya didapat beberapa hotel pilihan pemerintah, sehingga dampaknya kecil untuk menolong sektor akomodasi.

Sejak diumumkan sebagai zona merah penularan Covid-19 pada 24 Juni lalu, kata Herman, tingkat keterisian hotel di Kota dan Kabupaten Bandung sudah merosot hingga ke bawah 10 persen. Kondisi okupansi di seluruh kawasan Jawa Barat yang memiliki 3.150 hotel pun serupa. Dengan okupansi satu digit, kata dia, tak ada layanan yang dapat memancing konsumen, bahkan warga lokal sekali pun.

Selain dibuka untuk program promosi menginap jarak dekat atau staycation yang ternyata minim peminat, kata Herman, hanya hotel untuk layanan isolasi mandiri yang masih beroperasi penuh, Sisanya bangkrut.

Kelangsungan bisnis para pengelola destinasi wisata di luar zona pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat kini sangat bergantung pada pengunjung jarak dekat. Kepala Dinas Pariwisata Kota Manado, Lenda Pelealu, mengatakan pembatasan aktivitas di wilayah Pulau Jawa dan Bali tersebut berimbas pada penguatan protokol kesehatan di wilayahnya. Namun peluang penghasilan harian masih bisa dikejar pengusaha dari turis lokal di dalam provinsi.

Selain wisata air, seperti selam bebas, Lenda menyebutkan rangkaian Pulau Bunaken, Pulau Manado Tua, dan resor Siladen masih diminati masyarakat Manado pada akhir pekan. Dia mengakui jumlah kunjungan dari luar daerah menurun karena adanya PPKM darurat.

Sebelum pandemi Covid-19 merebak, dia melanjutkan, bisnis wisata Manado sudah didominasi pengunjung domestik. Sepanjang 2019, kota tersebut dikunjungi 1,33 juta wisatawan dalam negeri, sedangkan turis asing hanya 132 ribu. Volume kunjungan domestik tergerus hingga hanya 447 ribu orang pada tahun lalu.

PALEMBANG, TRIBUN - Pesan oleh-oleh khas Palembang kini lebih mudah karena Cukup pesan di kantor pos saja dan bisa dikirim ke semua kota di Tanah Air tanpa harus keluar rumah. Staf Ahli Gubernur Sumsel Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Rasidin berharap launching berjalan baik bukan cuma seremonial saja. "Masa pandemi ini harus berinovasi agar tetap bisa bertahan dan UMKM bisa memasarkan produk lebih luas," ujar Rosidin, Senin (5/7/2021).

Sementara itu Kepala Regional 3 PT Pos Indonesia, Wikandaru Mudjadi mengatakan pos pusat oleh oleh ini sebagai inovasi kantor pos untuk memudahkan masyarakat beraktivitas di masa pandemi sehingga tidak perlu harus keluar rumah untuk membeli kebutuhan dan oleh-oleh karena bisa dibeli secara online dan juga dibayar non tunai dengan pos pay. Pilihan pengiriman paket juga didukung dengan paket pos yang waktu pengirimannya disesuaikan dengan kebutuhan. Ada yang hitungan menit atau jam saja untuk pengiriman dalam kota. Untuk luar kita juga tersedia pengiriman satu hari sampai.

Pusat oleh-oleh Palembang ini menghimpun sejumlah UMKM yang bisa menyediakan sejumlah kebutuhan mulai dari  oleh-oleh makanan khas berupa pempek, kerupuk, souvenir khas Palembang, kopi, makanan instan, madu, aneka camilan makanan ringan juga produk tesyen. Makanan yang bisa jadi buah tangan atau oleh-oleh ini dikemas higenis dengan bungkus aluminium foil, Ziplock hingga plastik lainnya yang rapi dan pastinya bersih juga menarik dilihat. Harga jual oleh-oleh ini dibandrol mulai ribuan hingga puluhan ribu. Tergantung jenisnya. “Secara keseluruhan pengiriman paket di masa pandemi naik 20 persen dan adanya pusat oleh-oleh ini diprediksi akan naik lagi jumlahnya," kata Wikandru.

JAKARTA, TRIBUN - Tingginya minat masyarakat beberapa waktu belakangan ini untuk membeli produk susu Bear Brand atau dikenal dengan susu beruang, membuat harganya pun meningkat di pasaran. Seperti pada e-commerce, harganya saat ini bervariasi menjadi berkisar Rp 15.000 - Rp 17.000 per kaleng, dari sebelumnya hanya di bawah Rp 10.000 per kaleng. Menanggapi fenomena kenaikan harga tersebut, Direktur Corporate Affairs Nestle Indonesia Debora R. Tjandrakusuma memastikan, perseroan tidak menaikkan harga jual susu Bear Brand. "Kami tidak melakukan kenaikan harga atas produk-produk kami termasuk produk susu Bear Brand, dan kami terus menerus memaksimalkan upaya kami untuk memasok produk susu Bear brand kepada para konsumen, ujar Debora dalam keterangannya,” dikutip Senin (5/7/2021). la menyatakan, mengenai kenaikan harga susu Bear Brand yang terjadi di pasaran, pihaknya tidak dapat menentukan harga jual akhir. Perseroan hanya dapat berupaya terus memaksimalkan pasokan produk susu tersebut agar memenuhi permintaan konsumen saat ini. "Mengenai adanya kenaikan harga di e-commerce untuk produk-produk Bear Brand, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan persaingan usaha, kami tidak dapat menentukan harga jual akhir produk kami," kata dia.

Sebelumnya, tingginya permintaan akan susu Bear Brand tercermin dari sebuah video yang viral di media sosial. Video itu menunjukkan sejumlah orang tengah berebut susu merek Bear Brand di sebuah pusat perbelanjaan. Debora mengatakan, Nestle Indonesia akan melakukan langkah terbaik agar dapat memenuhi permintaan para konsumen terkait produk-produknya dengan mengotimalkan kapasitas produksi dan rantai pasokan, terutama untuk produk susu Bear Brand. Selama pandemi Covid-19, kata dia, perseroan fokus pada tanggung jawab untuk memenuhi permintaan konsumen akan produk-produk makanan dan minuman bernutrisi, dengan memastikan keberlangsungan operasi pada pabrik-pabrik perseroan.