Grup Lion Air terpaksa merumahkan 25-35% karyawan atau hingga sekitar 8.000 karyawan untuk sementara waktu di tengah belum pulihnya industri penerbangan. Kendati demikian, grup usaha yang dibentuk Rusdi Kirana itu memandang bisnis ini ke depan tetap prospektif dan bakal menjadi sentra pertumbuhan perekonomian yang kuat. “Grup Lion Air mengumumkan pengurangan tenaga kerja dengan merumahkan karyawan, status tidak PHK, menurut beban kerja di unit masing-masing, yaitu kurang lebih persentase 25-35% karyawan dari 23.000 karyawan,” kata Corporate Communications Grup Lion Air Danang Mandala Prihantoro dalam pernyataan resminya dikutip pada Minggu (1/8). Grup Lion Air, kata Danang, masih terus memantau, mengumpulkan data dan informasi, mempelajari situasi yang terjadi seiring mempersiapkan rancangan penyusunan cetak biru dan langkah lainnya yang akan diambil guna tetap menjaga kelangsungan hidup perusahaan sekaligus meminimalisasi beban yang ditanggung selama pandemi Covid-19. Danang mengatakan, Grup Lion Air tetap beroperasi secara bertahap, rata-rata mengoperasikan 10-15% dari kapasitas normal sebelum pandemi Covid-19 yang rata-rata 1.400 penerbangan per hari.

(Oleh - HR1)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan bahwa negara-negara Timur Tengah (Timteng) sebagai pasar potensial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ekspor produk perikanan Indonesia. Karena itu, KKP mendorong pelaku usaha di Tanah Air agar bisa memenuhi persyaratan ekspor perikanan ke kawasan tersebut. Dalam keterangan KKP, Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) KKP Rina memaparkan, syarat yang harus dipenuhi pelaku usaha nasional adalah sistem jaminan kesehatan ikan yang sesuai standar internasional, yaitu yang mengacu pada Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE), FAO (Codex), dan ketentuan khusus negara mitra dagang, termasuk Timteng. “Timteng ini peluang pasar yang perlu kita optimalkan," jelas Rina dalam seminar daring bertajuk Harmonisasi Sistem Jaminan Kesehatan Ikan Dalam Rangka Pemenuhan Persyaratan Ekspor ke Timteng, pekan lalu.

(Oleh - HR1)

Industri fintech P2P lending menargetkan penyaluran pembiayaan hingga Rp 100 triliun atau tumbuh 36,98% secara tahunan (year on year/yoy) pada tahun ini. Sementara itu, sampai dengan Mei 2021, realisasi penyaluran pembiayaan telah mencapai Rp 56,09 triliun. Ketua Klaster Fintech Multiguna Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Rina Apriana mengatakan, realisasi penyaluran pembiayaan bulanan fintech lending memang sempat terkontraksi akibat pandemi Covid-19. Tapi sejak akhir tahun lalu, realisasi penyaluran pembiayaan terus menunjukkan tren membaik. “Penyaluran pembiayaan tahun lalu mencapai Rp 73 triliun, tahun ini kami memproyeksi bisa sampai dengan Rp 100 triliun dari fintech lending legal,” kata Rina yang juga CEO Maucash pada webinar bertajuk Memerangi Pinjol Ilegal dan Memperkuat Reputasi Fintech Lending, akhir pekan lalu. Berdasarkan Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diolah AFPI, penyaluran pembiayaan fintech lending mampu tumbuh setiap tahun. Jika dirinci, pembiayaan tahun 2017 sebesar Rp 3 triliun atau tumbuh 567% (yoy). Kemudian naik 175% (yoy) menjadi Rp 20 triliun pada 2018.

Pembiayaan per Januari 2021 sebesar Rp 9,38 triliun. Lalu naik 2,13% (mtm) menjadi Rp 9,58 triliun per Februari 2021. Berlanjut melesat 22,77% (mtm) menjadi Rp 11,76 triliun pada Maret 2021. Pembiayaan pun kembali naik 3,57% (mtm) menjadi Rp 12,18 triliun per Februari 2021. Serta tumbuh 8,01% (mtm) menjadi Rp 13,16 triliun pada Mei 2021. Pertumbuhan penyaluran pembiayaan itu seiring dengan jumlah penerima pinjaman (borrower) yang juga terus bertambah. Secara berurutan dari Januari-Mei 2021, fintech lending telah menyalurkan pembiayaan kepada 24,76 juta borrower, 28,26 juta borrower, 29,54 juta borrower, 36,79 juta borrower, dan 38,70 juta borrower.

(Oleh - HR1)

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah harus mewaspadai ancaman ganda dari pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang bisa mendorong Bank Sentral AS mengetatkan kebijakan moneter. Hal itu bisa memicu penurunan harga komoditas dan keluarnya dana asing.

Managing Director Political Economy and Policy Studies(PEPS)  Anthony Budiawan Minggu , mengatakan, saat ini Indonesia sedang menikmati kenaikan penerimaan negara bukan pajak pada pos pendapatan sumber daya alam . Ini disebabkan lonjakan harga sejumlah komoditas ekspor Indonesia seiring tingginya permintaan dari negara-negara yang ekonominya telah pulih, seperti AS dan China. Badan Pusat Statistik mencatat, nilai ekspor Indonesia pada bulan Juni 2021 sebesar 18,55 miliar dollar AS, naik 54,46 persen secara tahunan. Crude Price yang naik 91,47 persen dan batubara yang naik 148,94 persen secara tahunan. Mengutip data Kementerian Keuangan, PNBP pos pendapatan SDA sampai dengan Juni sebesar Rp 59,73 triliun, tumbuh 9,58 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Saat ini APBN banyak ditunjang harga komoditas yang tengah naik. Namun, ia mengingatkan, keadaan itu tidak akan berlangsung lama. Sentral AS berencana memperketat kebijakan moneter dengan mengurangi gelontoran likuiditas ke pasar dan menaikkan suku bunga.

Langkah ini akan mengerem pertumbuhan ekonomi AS. Permintaan komoditas dari AS akan turun sehingga harga bakal terkoreksi. Dampaknya, ekspor komoditas dan PNBP negara dari SDA juga akan turun. Selain itu, langkah The Fed tersebut juga berpotensi memicu keluarnya arus modal dari Indonesia. Kenaikan suku bunga acuan akan diikuti oleh naiknya suku bunga berbagai instrumen investasi di AS. Kondisi ini tentu akan membuat portofolio investasi di AS menjadi lebih menarik dibandingkan dengan portofolio keuangan di negara-negara lain, terutama negara berkembang. Pada gilirannya, dana asing jangka pendek yang ditanam di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, akan lari ke AS. Ini akan memicu sejumlah persoalan di Indonesia, antara lain kejatuhan kurs rupiah dan anjloknya harga surat utang negara.

Bank Dunia (World Bank) kembali menyarankan Indonesia untuk menurunkan ambang batas atawa threshold pengusaha kena pajak (PKP) dari yang berlaku sekarang yakni omzet Rp 4,8 miliar, menjadi Rp 600 juta per tahun. Kebijakan ini, bisa menambah basis pembayar pajak terutama dari aktivitas ekonomi digital yang semakin menggeliat di tengah pandemi Covid-19. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen dalam laporan bertajuk Beyond Unicorns: Harnessing Digital Technologies for Inclusion in Indonesia edisi Juli 2021 menilai, threshold PKP di Indonesia sebesar Rp 4,8 miliar per tahun, terlalu besar. Akibatnya, pengusaha yang memiliki omzet di bawah ambang batas, tidak bisa dikenai pajak. Karena itu ia menyarankan batasan PKP perlu dievaluasi ulang. Harapannya, penurunan threshold tidak hanya akan meningkatkan basis pajak, dan menciptakan kesetaraan atau level playing field. 

(Oleh - HR1) 

Penerimaan perpajakan tahun ini diprediksi kembali meleset dari target yang telah ditetapkan oleh Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Penyebabnya: pandemi korona belum berakhir sehingga dunia usaha belum bisa berjalan normal. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy memproyeksi realisasi penerimaan perpajakan 2021 berkisar 89% sampai 93% dari target yang dipatok pemerintah yang sebesar Rp 1.229,6 triliun, artinya hanya mencapai Rp 1.122 triliun saja. Tapi proyeksi realisasi ini sudah lebih baik atau naik 5% - 10 % dari realisasi penerimaan perpajakan 2020. Perkiraan kenaikan ini dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 2021 berkisar 4,5% - 5,5%. "Penerimaan perpajakan tergantung dari kinerja perekonomian," katanya. 

(Oleh - HR1) 

Pinjaman financial technology (fintech) terus menggelinding. Meski masih banyak untuk konsumtif, masyarakat terus mempercayai fintech untuk mendapatkan pinjaman. Hingga juni 2021 saja, fintech telah menyalurkan pinjaman kepada 64,81 juta debitur yang tersebar di seluruh Indonesia. sampai dengan kemarin (Juni 2021) akumulasi penyaluran pinjaman fintech sudah Rp 221,56 triliun," kata Deputi Komisioner Pengawas IKNB II Otoritas Jasa Keuangan (OJK), M. Ihsanuddin akhir pekan lalu. 

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Mei 2021, porsi penyaluran dana ke sektor produktif menurun menjadi 53,15% dengan nilai mencapai Rp 6,99 triliun. Di bulan sebelumnya, porsi penyaluran pinjaman fintech ke sektor prodkltif sebanyak 56,19% dengan nilai mencapai Rp 6,85 triliun. Sementara KrediFazz yang merupakan bagian dari FinAccel terus menggenjot pinjaman produktif. Dari akumulasi pinjamannya, porsi pendanaan untuk sektor produktif sebanyak 23% dan sisanya mengalir untuk sektor konsumtif. "Tahun ini, penyaluran pinjaman sektor produktif per bulan sudah mencapai porsi rata-rata 33%,"ujar CEO KrediFazz Alie Tan. 

(Oleh - HR1)

Obat-obatan dan produk herbal semakin diminati masyarakat. Terlebih, saat pandemi Covid-19 melanda dan tak kunjung mereda, banyak anjuran untuk mengonsumsi jamu atau ramuan herbal. Produk herbal yang sedang booming antara lain jahe merah. Kondisi ini juga dirasakan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO). Selama enam bulan pertama tahun ini, Sido Muncul meraih kenaikan penjualan 13,36% year on year (yoy) menjadi Rp 1,65 triliun. Di periode sama tahun lalu, SIDO meraih penjualan Rp 1,46 triliun. Direktur Utama PT Kimia Farma Tbk (KAEF) Verdi Budidarmo juga menjelaskan, permintaan produk herbal menunjukkan pertumbuhan walaupun tidak sebesar tiga kategori obat lain. Ia tidak memerinci besaran pertumbuhan permintaan produk herbal. "Di semester I 2021, obat klasifikasi herbal mengalami peningkatan dan diminati masyarakat," jelas dia kepada KONTAN, Minggu (1/8). 

(Oleh - HR1)

Kinerja dan prospek bisnis penerbangan masih terseok-seok. Salah satu maskapai, PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) sedang berjuang keluar dari krisis utang. Di saat yang sama, Lion Air merumahkan karyawan. Dari sisi top line, pendapatan GIAA selama tiga bulan pertama tahun ini senilai US$ 353,07 juta. Pencapaian ini anjlok 54,03% dibandingkan pendapatan kuartal I 2020 yang sebesar US$ 768,12 juta. Secara rinci, pendapatan Garuda dari tiket penumpang atas penerbangan berjadwal merosot hingga 68,62% menjadi US$ 183,35 juta. Sementara pendapatan dari usaha kargo dan dokumen tumbuh 34,93% menjadi US$ 94,87 juta. Hingga 31 Maret 2021, GIAA membukukan ekuitas negatif sebesar US$ 2,32 miliar.

(Oleh - HR1)

Emiten farmasi dan pengelola rumah sakit membukukan pertumbuhan pendapatan dan profitabilitas yang lebih baik pada semester I/2021. Lonjakan kebutuhan fasilitas kesehatan dan obat-obatan untuk pasien Covid-19 serta kenaikan konsumsi vitamin dan suplemen menjadi faktor pendorong utama.Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, tiga perusahaan farmasi telah menyampaikan laporan keuangan per 30 Juni 2021, yakni PT Indofarma Tbk. (INAF), PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. (SIDO), dan PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF).Pendapatan INAF pada 6 bulan pertama 2021 berlari kencang dengan kenaikan 89,88% year on year (yoy) dari Rp447,29 miliar menjadi Rp849,32 miliar pada semester I/2021.Di sisi profit, laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk SIDO naik paling tinggi 21,32% yoy menjadi Rp502 miliar. Kendati demikian, KLBF mengantongi nilai laba bersih paling besar Rp1,49 triliun pada semester I/2021.Kinerja ciamik juga dibukukan oleh emiten pengelola rumah sakit (RS) yang kompak mengantongi pendapatan lebih tebal dengan tingkat pertumbuhan 51%—103% secara tahunan. Sementara itu, laba bersih PT Medikaloka Hermina Tbk. (HEAL) melesat 422,5% yoy menjadi Rp544,65 miliar.Senada, PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk. (SAME) dan PT Siloam International Hospitals Tbk. (SILO) bernasib sama dengan membalik posisi rugi pada semester I/2020 menjadi laba per akhir Juni 2021.