Hingga hari ini, pandemi Covid-19 di Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda melandai. Sampai 2 Agustus 2021, berdasarkan data Satuan TugasPenanganan Covid-19, total kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 3.462.800 dengan 97.291 kematian. Kasus positif baru masih berada di atasangka 22.000 lebih, sementara kasus yang masihaktif berada di angka 523.000 lebih.

Secara umum suplai oksigen di sejumlah rumah sakit dinyatakan relatif mencukupi. Ada kebijakan nasional yang menetapkan suplai untuk oksigen industri jauh lebih besar dibandingkan untuk kebutuhan medis. Karena pandemi, perhitungan diprioritaskan untuk medis. Hanya saja, dari kapasitas produksi nasional, yang riil sebetulnya ternyata sekitar 75 persen.  Kemudian selain dari produksi, ada sejumlah masalah lain yang masih harus diperhatikan. Antara lain lokasi produsen utama oksigen medis yang kebanyakan berada di Jawa Barat dan Jawa Timur, transportasi, ketersediaan tabung yang masih diimpor, hingga jaminan pasokan listrik. Sehingga Jawa Tengah misalnya, sangat bergantung pada suplai dari daerah-daerah lain.

Dalam sepuluh tahun terakhir, tren impor terbesar lebih terlihat pada tabung oksigen, sementara oksigen medis cenderung turun. Aspek lain yang juga seharusnya disadari adalah keterbatasan rumah sakit. Dalam kondisi normal, dengan cadangan sekitar 6,2 juta liter oksigen, jumlah ini cukup untuk kebutuhan 20 kamar operasi dan 22 tempat tidur ICU selama 10 hari. Di luar kasus Covid19, pengguna oksigen terbesar di RS adalah kamar operasi dan ICU. Masalahnya, apakah hal ini efektif mengingat masih banyak RS yang tetap menjalankan pola normal tersebut.

Hingga 7 Juli 2021, hanya Provinsi Jawa Tengah (71 persen) dan DI Yogyakarta (62 persen) yang terhitung disiplin melaporkan data persentase pengisian oksigen melalui Sistem Informasi Rumah Sakit . Hal lain yang tak kalah penting adalah adanya rencana pemerintah yang meminta agar rumah sakit menyiapkan stok oksigen hingga tiga bulan ke depan. Belum lagi biaya perawatan jaringan pipa oksigen yang tidak murah dan sering kali alokasinya tidak rutin.

Prospek penerimaan pajak pada tahun ini kembali suram menyusul performa manufaktur atau industri pengolahan yang berada pada level kontraksi mengawali semester II/2021 setelah selama delapan bulan berturut-turut berada pada jalur ekspansi.IHS Markit melaporkan perolehan Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia periode Juli 2021 berada di posisi kontraksi 40,1, setelah mencatatkan level ekspansif di atas poin 50 sejak Juni 2020.Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Keuangan, manufaktur atau industri pengolahan menyumbang 29,6% penerimaan negara selama semester I/2021 atau Rp154,34 triliun dari total realisasi penerimaan pajak senilai Rp557,8 triliun.Di sisi lain, outlook penerimaan pajak pada tahun ini sebesar Rp1.176,3 triliun, atau setara dengan 95,7% dari target APBN 2021 yang mencapai Rp1.229,6 triliun. Outlook penerimaan pajak pada 2021 tumbuh 9,7% dibandingkan dengan capaian tahun lalu.

"Penerimaan pajak semester kedua diproyeksikan masih melanjutkan pertumbuhan positif. Namun laju pertumbuhannya bergantung kepada prospek aktivitas ekonomi pasca-PPKM Darurat," tulis dokumen Kementerian Keuangan yang dikutip Bisnis, Selasa (3/8).Otoritas fiskal pun memastikan bahwa target penerimaan pajak yang tertuang di dalam APBN 2021 senilai Rp1.229,6 triliun sulit direalisasikan, sehingga outlook pencapaian hanya ditaksir 95,7%."Secara keseluruhan penerimaan pajak diperkirakan dibawah target, dampak peningkatan kasus Covid-19 yang menahan laju pemulihan dan kebutuhan pemberian insentif kepada dunia usaha," tulis pemerintah.

Kepala Bidang Humas Polda Sumsel Kombes Supriadi mengatakan pihaknya sudah melakukan konfirmasi dan koordinasi dengan Bank Mandiri selaku bank penarik."Kami dapat konfirmasi dari pihak bank bahwa saldo di rekening bilyet giro itu tidak cukup, yang ingin dicairkan itu kan Rp2 triliun. Supriadi juga memberikan klarifikasi bahwa foto bilyet giro yang beredar di aplikasi pesan merupakan lembar yang diberikan Heryanti kepada Polda Sumsel untuk donasi Rp2 triliun tersebut."Nama penerima yang dibukakan rekening di Bank Mandiri atas nama Kabid Keuangan Polda Sumsel , itulah yang akan kami kliringkan di Bank Mandiri," jelasnya. "Saat ini ada lima saksi yang kami periksa, mungkin bertambah lagi untuk perkuat alat bukti," ujarnya. "Status yang bersangkutan masih saksi, kami saat ini memperkuat alat bukti, ahli pidana juga sudah kami periksa."Dalam perkembangan lain, petugas tenaga kesehatan Dinas Kesehatan Sumsel dengan membawa tabung oksigen ukuran sedang melakukan perawatan terhadap Heryanti di rumah pribadinya Jalan Tugu Mulyono.

Seorang petugas Dinas Kesehatan Provinsi Sumatra Selatan Teja Kusuma mengatakan kedatangan mereka tersebut berdasarkan instruksi dari pimpinan di kantor untuk memberikan perawatan seorang yang mengalami sesak nafas."Kami diperintahkan untuk ke sini oleh pimpinan di kantor ada yang sesak napas," katanya dilansir dari Antara. Berdasarkan pantauan lokasi, tampak petugas kepolisian masih berjaga-jaga selagi dokter melakukan perawatan kepada Heriyanti. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, Polda Sumsel merencanakan kembali memanggil Heryanti beserta suaminya Rudi Sutadi dan beberapa anggota keluarga almarhum Akidi Tio lainnya, kemarin. Pemeriksaan tersebut untuk mendapatkan kepastian terkait kebenaran dana hibah senilai Rp2 triliun yang diproyeksikan untuk penanggulangan Covid-19, namun yang bersangkutan tidak kunjung datang ke Mapolda Sumsel. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel Komisaris Besar Polisi Hisar Siallangan mengatakan penyidik telah melakukan pemeriksaan, dan semua keterangan yang diberikan, empat orang tersebut yang menjamin uang donasi ada dan akan dicairkan pada Selasa melalui bilyet giro Bank Mandiri.

Dari Jakarta, Polda Metro Jaya akan membuka kembali perkara dugaan tindak pidana penipuan yang melibatkan Heryanti, meskipun pihak pelapor sudah mencabut laporannya. Dalam kasus tersebut, putri bungsu Akidi Tio yaitu Heryanti ternyata pernah jadi terlapor dalam perkara tindak pidana penipuan terhadap Ju Bang Kioh yang menjadi korbannya sekaligus pelapor. Yusri mengemukakan uang itu dipinjam oleh Heryati kepada Ju Bang Kioh untuk mengerjakan tiga proyek yang ada di Istana Negara. " Kemudian, Ju Bang Kioh melaporkan hal itu ke Polda Metro Jaya pada Februari 2020."Jadi kasus ini sudah lama sejak Februari 2020 dan tidak ada sangkutannya dengan kasus yang ada di Sumatra Selatan.

Kendati proses pemulihan ekonomi diklaim berjalan lancar, likuiditas pelaku usaha masih cukup rentan. Hal itu tercermin dari  melonjaknya restitusi yang diajukan oleh wajib pajak korporasi selama paruh pertama tahun ini. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementrian Keuangan Neilmardrin Noor mengatakan, angka tersebut tumbuh sebesar 15,87% dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun lalu.

"Pertumbuhan restitusi PPh Badan didominasi oleh pertumbuhan restitusi normal tahun pajak 2019yang jatuh tempo pada Mei 2021," kata Neil kepada Bisnis, selasa (3/8). Secara kumulatif selama Januari-Juni tahun ini, ketiga jenis retitusi meningkat dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 5,65% untuk retitusi  normal, 24,17% untuk restitusi dipercepat, serta 28,78% untuk restitusi yang bersumber dari upaya hukum. "Restitusi yang bersumber  dari upaya hukum masih tumbuh tinggi, meskipun nominalnya masih setara dengan dengan bulan-bulan sebelumnya," ujar Niel.

Direktur Eksekutif MUC Tax Research Insitute Wahyu Nuryanto mengatakan melejitnya realisasi pencairan restitusi yang berdampak pada tertekannya penerimaan pajak merupakan konsekuensi yang harus dihadapi oleh pemerintah. Rancangan Undang-Undang tentang ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) menghapus ketentuan yang ada di dalam Pasal 4A UU No.42/2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No.8/1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Akan tetapi di dalam RUU KUP, pasal tersebut dihapus. Artinya, barang hasil pertambangan dan batu bara kena pajak (BKP) yang wajib bayar PPN.

Misalnya, ketika seorang pelaku usaha kena pajak lebih banyak mengeluarkan biaya untuk membeli perlengkapan atau peralatan operasional, tentu PKP tersebut wajib membayar PPN. Banyaknya pajak masukan tersebut saat dikreditkan dengan pajak keluaran hasilnya akan menimbulkan kelebihan pembayaran pajak.  Hal inilah yang kemudian disebut PPN lebih bayar, sehingga pelaku usaha restitusi. Adapun lebih bayar pajak bisa dikembalikan oleh pemerintah melalui skema restitusi. (YTD)

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pedagang eceran dalam rangka meringankan beban di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4. Kebijakan yang tertuang di dalam PMK102/PMK.010/2021 itu mengamanatkan pemerintah untuk menanggung PPN atas jasa sewa ruangan atau bangunan yang terutang oleh pedagang eceran.Pedagang eceran yang dimaksud merupakan pengusaha yang seluruh atau sebagian kegiatan usahanya melakukan penyerahan barang atau jasa kepada konsumen akhir.

Bangunan atau ruangan yang dimaksud dalam insentif ini dapat berupa toko atau gerai yang berdiri sendiri atau yang berada di pusat perbelanjaan, komplek pertokoan, fasilitas apartemen, hotel, rumah sakit, fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi publik, fasilitas perkantoran, atau pasar rakyat.“Insentif ini diberikan untuk PPN yang terutang atas sewa Agustus 2021 - Oktober 2021 yang ditagihkan di Agustus 2021 - November 2021,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor, Selasa (3/8).

Insentif ini diberikan pemerintah untuk menjaga keberlangsungan usaha sektor perdagangan eceran di masa pandemi guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.Pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan jasa sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran, wajib membuat faktur pajak dan laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menambahkan insentif ini adalah bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan diyakini dapat membantu beban sektor ritel selama pandemi Covid19.

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata akan menjadi PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara. Proyek yang ditargetkan beroperasi November 2022 nanti ini memiliki kapasitas 145 MWac.

Proyek ini pun bakal memberikan kontribusi pada pembangkit energi baru terbarukan. Direktur Utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini mengatakan, hingga semester 2021 total kapasitas pembangkit yang beroperasi 63 giga watt (GW) dengan porsi energi baru terbarukan sebanyak 7,9 GW.

Dia bilang, bauran energi baru terbarukan adalah 13%. Zulkifi mengatakan, PLTS Terapung Cirata ini akan berkontribusi sebanyak 0,2% pada energi baru terbarukan. Tentunya project PLTS Terapung Cirata ini akan memberikan kontribusi EBT dalam hal ini sekitar 0,2%," katanya dalam konferensi pers, Selasa (3/8).

Zulkifli mengatakan, pihaknya terus berkomitmen untuk mendukung pemerintah mencapai bauran energi baru terbarukan sebesar 23% di tahun 2025. PLN pun ke depan akan terus mengembangkan pembangkit energi terbarukan seperti hidro, panas bumi dan lainnya.

"Kami juga berharap PLTS Terapung Cirata ini akan menjadi pemicu dalam pengembangan EBT khususnya PLTS dengan tarit yang semakin kompetitif," katanya.

Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit awal Agustus ini naik menjadi menjadi Rp 2.762/Kg. Naiknya harga sawit semakin menambah gairah hingga membangkitkan ekonomi petani di tengah pandemi Covid-19.

Kepala Dinas Perkebunan Riau, Zulfadli mengatakan kenaikan harga tandan buah sawit (TBS) ini disebabkan beberapa faktor. Salah satunya karena kenaikan dan penurunan harga jual CPO dan kernel dari perusahaan yang menjadi sumber data.

Untuk faktor internal harga jual CPO, PTPN V mengalami kenaikan harga sebesar Rp 579,08/Kg, PT Sinar Mas Group kenaikan harga sebesar 675,40/Kg. Astra Agro Lestari kenaikan sebesar Rp 636,06/Kg. Selain itu, ada juga kenaikan dari PT Asian Agri sebesar Rp 513,29/Kg, PT Citra Riau Sarana kenaikan sebesar Rp 538.55/Kg. Kenalkan harga ini mulai meningkat sejak minggu lalu.

Ketua DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat ME Manurung mengatakan kenaikan harga sawit kali ini merupakan tertinggi dalam sejarah. Gulat menilai kenaikan harga sawit kall ini sangat membantu memulihkan ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Gulat kemudian memastikan sawit bakal membantu menstabilkan ekonomi petani yang sudah hampir 2 tahun tekena imbas Covid-19.

Asosiasi Penghantar Nikotin elektrik (Apnnindo) meminta keringanan kepada pemerintah untuk pelaku industri hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) karena beban ganda yang dipikul oleh pelaku industri tersebut pada masa pandemi Covid-19.

Ketua Apnnindo Roy Lefrans mengatakan pada saat pandemi dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), Industri HPTL menjadi salah satu yang paling terpukul karena selain beban tarif cukai yang tinggi, saat ini sudah terkena dampak penurunan daya beli masyarakat.

Roy menjelaskan akibat pandemi banyak toko-toko pengecer HPTL yang gulung tikar akibat berkurangnya kunjungan konsumen. Meski tak menyebut angka pasti, namun Roy mengatakan jumlah peritel HPTL yang gulung tikar cukup signifikan, sehingga berdampak langsung kepada penyerapan tenaga kerjanya.

Lantaran masih baru pula, industri HPTL masih ditopang pelaku usaha skala usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang pertumbuhannya masih sangat terbatas. Oleh karenanya yang menjadi fokus industri HPTL saat ini adalah untuk mempertahankan keberlangsungan industri tanpa perlu melakukan pengurangan pekerja.

Melansir keterangan dari Kementerian Parindustrian, meski relatif baru, pertumbuhan Industri HPTL sejatinya terjadi cukup signifikan. Tahun lalu diperkirakan ada lebih dari 50 ribu pekerja yang diserap industri ini. Lebih lanjut ada sekitar 500 produsen, 150 distributor atau importir, dan lima ribu lebih pengecer.

Untuk meringankan beban sekaligus menjaga keberlangsungan industri serta pemasukan negara, Apnnindo berharap pemerintah dapat memberikan keringanan terhadap industri HPTL Misalnya dengan mengatur ulang atau setidaknya tidak meningkatkan tarif cukai HPTL, sebab saat ini industri HPTL telah menanggung tarif cukai yang tinggi, sebesar 57 persen dari harga jual eceran (HJE).

Insentif baik fiskal maupun non fiskal juga diharapkan Appnindo dapat diberikan oleh pemerintah guna menjaga kebertahanan industri HPTL Termasuk juga agar penanganan pandemi dapat dilakukan secara efektif, guna meningkatkan kembali daya beli masyarakat.

Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan) Kasdi Subagyono mengatakan pemerintah fokus meningkatkan ekspor pertanian, khususnya untuk komoditas yang memiliki peluang besar seperti porang dan sarang burung walet.

Kasdi mengungkapkan fokus pemerintah adalah meningkatkan produktivitas hasil pertanian untuk dilakukan ekspor dalam jumlah yang lebin besar. Salah satu strategi untuk meningkatkan produktivitas yaitu dengan membuka peluang investasi di sektor pertanian bagi pelaku usaha dalam dan luar negeri.

Dia menyebutkan saat ini pasar ekspor untuk komoditas sarang burung walet dari Indonesia adalah China. Sementara untuk komoditas umbi porang paling besar diekspor ke China dan Jepang.

Berdasarkan data Badan Karantina Pertanian, ekspor porang indonesia mencapai 14,8 ribu ton pada semester 2021. ini melampaui angka ekspor pada semester 2019 (yoy) dengan jumlah 2,7 ribu ton atau meningkat 160 persen, Sedangkan volume ekspor sarang burung walet terus mengalami peningkatan sejak 2015 hingga 2020, yaitu mulai dari 800 ton pada 2015 menjadi 1300 tan di tahun 2020.

Pengalengan merupakan salah satu daerah penghasil komoditas kopi di Jawa Barat. Sejumlah masyarakat di sana menggantungkan hidup sebagai petani atau pekerja di perkebunan kopi.

Melihat adanya potensi ekonomi yang menjanjikan dari Industri pengolahan kopi, Wildan Mustofa memilih menekuni bisnis tersebut sejak 2012 dengan membuat badan usaha CV Frinsa Agrolestari Wildan memasarkan biji kopi green bean dari Pangalengan dengan merek Java Frinsa.

la melakukan riset untuk menemukan metode produksi yang paling baik untuk menghasilkan biji kopi berkualitas tinggi. Saat ini, ada 10 varietas kopi Pangalangan yang diolah menjadi green bean oleh Java Frinsa.

Kopi green bean Java Frinsa diperoleh setelah lima tahap pengolahan kering dan 11 tahap pengolahan basah Produk kopi green bean tersebut dipasarkan ke berbagai negara, di antaranya Australia, Norwegia, Amerika Serikat, dan China.

Wildan turut memberdayakan para petani kopi di lingkungannya untuk memenuhi permintaan pasar. Saya memberikan deposit untuk petani dan kemudian nantinya petani akan menanam kopi sesuai pesanan.