Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, 112 dari 140 emiten yang sudah menyampaikan laporan keuangan per 30 Juni 2021 membukukan kenaikan pendapatan. Kenaikan pendapatan pun mengangkat laba bersih perseroan 23,88% secara tahunan menjadi US$32,57 juta.Kenneth Ronald Kennedy Crichton, Presiden Direktur Archi Indonesia, mengatakan kinerja positif perseroan pada semester I/2021 ditopang oleh harga emas yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Harga rata-rata penjualan emas ARCI naik menjadi US$1.802 per ons dibandingkan dengan US$1.656 per ons.“Kami berharap keadaan akan jauh lebih baik pada 2022 seiring dengan ekspansi pabrik pengolahan kami yang telah mencapai efisiensi penuh dan akan berdampak secara langsung terhadap kenaikan produksi emas,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (2/8).ARCI tengah fokus meningkatkan aktivitas eksplorasi di Tambang Emas Toka Tindung yang dioperasikan oleh entitas anak perseroan yaitu PT Meares Soputan Mining (MSM) dan PT Tambang Tondano Nusajaya (TTN), baik di Koridor Timur dan Koridor Barat.Tujuannya adalah untuk mempercepat penemuan sumber daya mineral dan cadangan bijih yang baru dengan harapan dapat mencerminkan pertumbuhan 5%—10% dari jumlah produksi emas pada tahun lalu.

Selain itu, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. Laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk emiten bersandi saham TPIA itu mencapai US$164,38 juta pada semester I/2021, berbalik positif dari rugi bersih US$40,12 juta pada periode yang sama 2020. Indika mencetak laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk menjadi US$12,0 juta, dibandingkan dengan rugi bersih US$21,9 juta pada semester I/2020.Azis Armand, Wakil Direktur Utama dan Group CEO Indika Energy, mengatakan sepanjang semester pertama 2021 perseroan mencatatkan kinerja yang solid dan mencapai target produksi yang ditetapkan. “Meningkatnya permintaan dan terbatasnya pasokan batu bara telah meningkatkan harga jual rata-rata batu bara yang turut berperan dalam peningkatan laba bersih perseroan.” 

Dari kalangan analis, Kepala Riset Praus Capital Alfred Nainggolan menjelaskan kepada Bisnis, Jumat (30/7) bahwa realisasi kinerja mayoritas emiten yang sudah menyampaikan laporan keuangan per semester I/2021 masih sesuai dengan proyeksi pelaku pasar. Hal yang terlihat jelas, lanjutnya, adalah perbaikan performa pendapatan para emiten. Beberapa emiten mampu mencatatkan pertumbuhan top line yang signifikan dan ada pula yang membalikkan rugi pada periode yang sama tahun lalu menjadi laba.Melihat kinerja emiten pada semester I/2021 ini, Alfred menilai emiten sektor komoditas, industri dasar untuk subsektor kimia dasar, konsumer nonsiklikal subsektor peternakan, infrastruktur telekomunikasi, dan perbankan akan mampu melanjutkan kinerja moncer hingga akhir tahun.Untuk perusahaan di sektor komoditas seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan logam terlihat kenaikan signifikan pada pos laba bersih pada periode Januari—Juni 2021. Adapun, kontribusi terbesar peningkatan laba disebut Alfred berasal dari kenaikan harga komoditas yang mendorong ASP (average selling price), sehingga membuat marjin laba naik signifikan.Adapun emiten subsektor kimia dasar khususnya baja dan besi, kata Alfred, terpantau melanjutkan tren perbaikan performa yang memang sudah terlihat sejak tahun lalu.

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatra Selatan mempersilahkan masyarakat yang merasa pernah menjadi korban penipuan Heriyanti, anak bungsu Akidi Tio, untuk membuat laporan. “SPKT selalu ada terbuka. Apabila ada korban yang mungkin ada yang dirugikan oleh yang bersangkutan (Heriyanti) silahkan lapor ke Polda Sumsel,” kata Hisar kepada wartawan, Rabu (4/8/2021). Heriyanti dilaporkan atas kasus dugaan penipuan dan penggelapanterhadap JBK dengan berbisnis songket, AC dan pekerjaan interior dengan nilai bisnis mencapai Rp 7,9 trilliun. Kemudian, pada 28 Juli 2021 JBK yang sebagai pelapor mendadak mengirimkan surat ke Polda Metro Jaya untuk mencabut laporan tersebut.

Hisar menjelaskan, meskipun Heriyanti batal menyumbang Rp 2 trilliun seperti yang dijanjikan di hadapan Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra, Heriyanti tidak ditetapkan sebagai tersangka. Sebab, mereka masih mengumpulkan keterangan para saksi, serta melacak jejak perbankan Heriyanti ke pihak bank. “Beberapa ahli juga sudah kita mintai keterangan. Kemudian kami berkoordinasi dengan bank, karena Undang-Undang Kerahasiaan Bank termasuk jumlah saldo angka nomor rekening itu adalah terlindungi kerahasiaan, sehingga harus menunggu dari Bank Indonesia. Hari ini surat kita buat dan segera untuk kita layangkan, kita menunggu izin untuk menggali keterangan lebih dalam,” kata dia. (YTD)

Setelah mencatat kinerja ekspansif selama delapan bulan beruntun, industri manufaktur kembali terkontraksi akibat meningkatnya kasus Covid-19 serta pengetatan PPKM. Pemerintah meyakini penurunan itu hanya sementara, seiring dengan langkah pengendalian Covid-19 dan upaya percepatan vaksinasi. Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Juli 2021 tercatat anjlok ke level 40,1, menurun dari angka 53,5 pada Juni 2021.

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian SA Cahyanto mengatakan, pemerintah sudah memperkirakan akan terjadi penurunan kinerja manufaktur pada Juli. Dengan langkah pengendalian laju penularan Covid-19 serta percepatan vaksinasi dikalangan pekerja industri, kondisi di yakini akan membaik dan sektor manufaktur bisa kembali tancap gas. Eko menegaskan, meski kondisi manufaktur terkontraksi,PPKM tetap dibutuhkan dengan pengetatan sistem izin operasional dan mobilitas kegiatan industri. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan "Namun, restriksi ini bersifat sementara dan akan terus di evaluasi secara periodik sesuai perkembangan parameter pengendalian pandemi," kata nya.

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) Semester I tahun 2021 mencatatkan laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 794,12 millar atau tumbuh sebesar 29,7 persen. Direktur Utama SIG, Hendi Prio Santoso mengatakan, peningkatan laba diantaranya ditopang oleh peningkatan pendapatan, peningkatan volume penjualan serta pengelolaan utang yang berkelanjutan.

Selama semester I tahun 2021, SIG berhasil mencatatkan pendapatan sebesar Rp16,21 triliun terutama disebabkan oleh peningkatan total volume penjualan. Untuk penjualan ekspor perseroan pada semester I 2021 meningkat sebesar 35,5 persen. Dengan peningkatan ekspor tersebut mampu mencatatkan peningkatan total volume penjualan sebesar 5,7 persen YoY.

Sementara Itu, dalam laporan kinerja, pendapatan SIG tercatat sebesar Rp16,21 trillun, naik 1,2 persen dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp 16,03 triltun. Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat sebesar Rp794,12 miliar naik 29,7 persen dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp 612.47 millar.

Setelah melalui perjuangan berat sejak pertengahan tahun 2020, akhirnya PT Petrogas Jatim Utama (Perseroda), BUMD milik Pemprov Jatim berhasil memperoleh alokasi gas dari Wilayah Kerja (WK) Ketapang untuk periode tahun 2021-2025.

Sebenarnya alokasi gas WK Ketapang untuk PT. PJU sudah ditetapkan dalam surat Menteri ESDM No: T.299/MG.04/Mem.M/2021 tanggal 21 Juni 2021, namun dalam surat penetapan tersebut belum mencantumkan harga gas, sehingga dalam pelaksanaannya menimbulkan disparitas antara hulu dan hilir yang berdampak pada mid stream (penyedia infrastruktur). Dengan diterbitkannya Kepmen No 118.K/2021 tersebut maka penetapan harga gas hulu dan hilir menjadi final, sehingga memberikan kejelasan terhadap kelangsungan bisnis PT PJU dalam empat tahun ke depan.

Direktur PT PJU Parsudi Ak MM, mengatakan, keberhasilan tersebut tak lepas dari upaya luar biasa dari manajemen PT PJU, Yang tentunya didukung juga oleh jajaran komisaris dan pemegang saham yaitu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Serta jajaran stakeholder terkait yaitu Biro Perekonomian Setda Prov Jatim, Dinas ESDM Prov Jatim, DPRD Jatim, SKK Migas, Ditjen Migas Kementerian ESDM, serta sinergi dari mitra usaha.

Menurut Parsudi, alokasi gas yang diperoleh PT PJU periode 2021-2025 adalah sebesar 40 MMSCFD (Million Standard Cubic Feet per Day) merupakan volume yang sangat besar, bahkan terbesar diantara alokasi yang diberikan kepada BUMD lainnya.

Pandemi masih membawa turbulensi bagi industri penerbangan di dunia. Kerugian dan karyawan yang dirumahkan menjadi opsi yang sulit dihindari. Kondisi itu setidaknya tampak dari dua maskapai penguasa langit Indonesia, yakni PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) dan Lion Air Group.

GIAA sepanjang kuartal pertama 2021 mencetak rugi bersih yang dapat distribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 384.35 juta dollar AS, membengkak dari periode yang sama tahun 2020 yang berjumlah 120,16 juta dollar AS.

Dari sisi total pendapatan, perolehan GIAA di tiga bulan pertama tahun 2021 hanya sebanyak 353,07 juta dollar AS. Perolehan ini anjlok 54,03 persen jika dibandingkan total pendapatan kuartal I 2020 yang sebesar 768,12 juta dollar AS.

Lion Air Group pun mengatur strategi untuk menjaga kontinuitas perusahaan. Tetap beroperasi secara bertahap, Lion Air Group rata-rata mengoperasikan 10-15 persen dari kapasitas normal sebelum pandemi, yakni rerata 1.400 penerbangan per hari.

Lion Air Group juga mengumumkan pengurangan tenaga kerja dengan merumahkan karyawan (status tidak Pemutusan Hubungan Kerja) menurut beban kerja [load) unit masing-masing yaitu kurang lebih prosentase 25-35 persen karyawan dari 23 ribu karyawan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Maskapai penerbangan asal Australia, Qantas , memutuskan untuk merumahkan sementara 2.500 karyawannya tanpa bayaran selama dua bulan ke depan. Hal ini sebagai imbas dari beberapa tindakan penguncian yang mempengaruhi perjalanan udara di negara itu. Mengutip Reuters , CEO Qantas Alan Joyce menyebut bahwa mayoritas karyawan ini berada di wilayah New South Wales, yang merupakan Negara Bagian kota Sydney bernaung. Qantas memiliki basis domestik dan internasional yang intensif dari kota terbesar Australia itu. "Berdasarkan jumlah kasus saat ini, masuk akal untuk mengasumsikan bahwa perbatasan Sydney akan ditutup setidaknya selama dua bulan lagi," ujar pimpinan perusahaan berlogo Kangguru itu. Meski tidak mendapatkan bayaran dari perusahaan, para karyawan yang dirumahkan ini akan mendapatkan bantuan dari pemerintah sebesar A$ 750 per minggunya atau setara Rp 7,9 juta. Pemerintah nasional Australia sendiri telah memutuskan untuk memberlakukan tindakan penguncian yang ketat di kota Sydney demi mengekang penyebaran Covid-19. Bahkan dalam penguncian ini, ratusan tentara diterjunkan ke seluruh kota. Dilaporkan sejauh ini ada 300 personel tentara, yang tidak bersenjata dan di bawah komando polisi yang berjaga-jaga dan memastikan secara door-to-door untuk memastikan orang-orang yang dites positif diisolasi di rumah mereka. Sejauh ini Sydney sendiri memasuki minggu keenam penguncian karena berjuang dengan lonjakan infeksi Varian Delta yang mencatatkan hampir 3.500 kasus sejak yang pertama terdeteksi dari pengemudi taksi limosin yang mengangkut awak kabin maskapai luar negeri. Tak hanya di Sydney, di kota terbesar ketiga Australia, Brisbane, infeksi positif Covid-19 juga mengalami peningkatan yang pesat. Di kota negara bagian Queensland itu 13 kasus infeksi lokal ditemukan dalam 24 jam terakhir. Angka in merupakan peningkatan dari hari sebelumnya yang menemukan 9 kasus saja. Australia sedang mengalami siklus penguncian stop-and-start di beberapa kota setelah munculnya Varian Delta yang bergerak cepat. Diperkirakan pembatasan semacam itu kemungkinan akan bertahan sampai negara tersebut mencapai cakupan vaksinasi yang lebih tinggi. Perdana Menteri Scott Morrison telah berjanji penguncian akan "lebih kecil kemungkinannya" setelah negara itu menginokulasi 70% populasinya di atas 16 tahun, yang sekarang mencapai 19%. Morrison mengharapkan untuk mencapai tanda itu pada akhir tahun. Meskipun upaya vaksinasi Australia telah tertinggal dari banyak negara maju lainnya, sejauh ini bernasib jauh lebih baik dalam menjaga jumlah virus corona yang relatif rendah, dengan hanya menemukan di bawah 34.611 kasus Covid-19 dan 924 kematian.

Pembahasan rancangan Undang-Undang Pelindung Data Pribadi (RUU PDP) di DPR terancam mandek dan mengalami kebuntuan (deadlock) karena terkait penentuan posisi independensi lembaga pengawas PDP. Hal ini pun bisa mengancam RUU tersebut tidak bisa segera disahkan menjadi UU. Menurut anggota Komisi DPR RI Bobby Adhitia Rizaldi mengatakan "Dengan pemerintah, kami masih belum ada kesepemahaman mengenai bentuk kelembagaannya. Ini masih dikembalikan ke pemerintah yang nantinya mungkin bisa segera dicarikan titik temu." Kata beliau dalam acara diskusi Beritasatu TV, belum lama ini. Satu hal diakui meski masih terjadi perdebatan terkait dengan pembentukan kelembagaan otoritas PDP, apakah akan berada di bawah kendali pemerintah, atau menjadi sebuah lembaga mandiri yang independen. "Di Indonesia akan lebih optimal kalau otoritas DPD itu berdiri sendiri sebagai sebuah lembaga mandiri. Meskipun secara ketatanegaraan, baik dalam konteks rumusan hukum administrasi maupun hukum tata negaranya tentu bisa dilakukan proses penyesuaian dengan hukum tata negara kita." Kata Direktur Eksekutif ELSAM Wahyudi Djafar. Kesetaraan hukum PDP dengan negara lain akan memberikan banyak keuntungan ekonomi bagi Indonesia "Karena bisnis DATA CENTER/DATA STORAGE juga akan terbuka, ketika kemudian, hukum DPD Indonesia dianggap setara dengan hukum di kawasan Eropa misalnya, " Ungkap Wahyudi lagi. Sementara itu ketua Panja RUU PDP Pemerintah yang juga Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemkominfo Samuel A Penyerapan, menuturkan, pihaknya terus berupaya menyusun formulasi yang tepat dan akurat terhadap subtansi pasal-pasal penting dalam RUU PDP. "Pemerintah tetap konsisten dalam pembahasan RUU PDP dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh tata kepalanya demi perlindungan data pribadi masyarakat, kedaulatan data dan resilians bangsa yang mengutamakan kepentingan nasional Indonesia." ungkap Samuel, seperti dilansir dari kanan kominfo.go.id Menurut dia, Tim Panja Pemerintah berpandangan bahwa penyelenggaraan DPD merupakan urusan pemerintah. Pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian yang membidangi komunikasi dan informatika (Kemkominfo). Yang bertanggung jawab kepada Presiden secara sistem pemerintahan presidensial. (YTD)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat hingga semester 1-2021, sektor jasa keuangan tetap stabil dicerminkan dengan membaiknya sejumlah indikator seperti internediasi perbankan dan perhimpunan dana di pasar modal serta terjaganya rasio kehati-hatian (prudensial) di lembaga jasa keuangan. OJK juga mencatat pemulihan ekonomi global  terus berlanjut terutama di negara ekonomi utama dunia seiring laju vaksinasi dan mobilitas mulai  kembali ke level prapandemi. Kebijakan moneter negara utama dunia diperkirakan akomodatif sehingga menurunkan resiko likuiditas di pasar keuangan global.

"OJK melihat pembatasan mobilitas masyarakat akibat meningkatnya angka yang terpapar covid-19 mempengeruhi upaya pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, OJK melihat adanya potensi untuk melakukan perpanjangan lanjutan restrukturisasi kredit/pembiayaan di sektor Perbankan dan Lembaga Jasa Keuangan non-Bank. Keputusan resmi OJK akan dikeluarkan paling lambat akhir Agustus 2021," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.

Kinerja intermedia sektor jasa keuangan sejalan perekonomian nasional. Seiring berjalannya pemulihan perekonomian, kredit perbankan pada Juni 2021 meningkat sebesar Rp.67,39 trilliun meneruskan tren perbaikan empat bulan terakhir seiring berjalnnya  stimulus pemerintah, OJK, dan otoritas terkait lainnya. Pertumbuhan kredit didorong oleh kredit komsumsi  dan modal kerja dimana masing-masing tumbuh 1,96% yoy dan 0,34% yoy. Kenaikan kredit masih ditopang  kinerja bank BUMN dan BPD yang tumbuh positif masing-masing tumbuh 5,37% yoy dan 6,73% yoy. Secara tahunan, pertumbuhan kredit di sektor tranportasi , pertanian, rumah tangga dan konstruksi tumbuh positif. Dari sisi suku bunga, transmisi kebijakan penurunan suku bunga telah diteruskan padapenurunan suku bunga kredit ke level yang  cukup kompetitif. Pertumbuhan DPK masih tercatat double  digit 11,28% yoy yang  didorong oleh pertumbuhan giro. Penghimpunan  dana di pasar modal dan NAB Reksa Dana meningkat diiringi  pertumbuhan jumlah investor domestik dan meitren baru. Pertumbuhan Piutang Pembiayaan melalaui  Perusahaan Pembiayaan  per juni 2021 masih terkontraksi namun masih dalam tren perbaikan dibandingkan bulan sebelumnya. Pertumbuhan Pembiayaan terjadi pada penyaluran pembiayaan melalui peer to peer lending (P2P lending)  yang tumbuh positif dan double digit. (YTD)

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance Didik J Rachbini mengatakan, anggaran pendapatan dan belanja negara memiliki masalah yang berat dan sakit. Apa lagi ditambah dengan adanya pandemi Covid-19 menjadi semakin berat sehingga dapat memicu krisis ekonomi. Ia menjelaskan, di masa pandemi, APBN digenjot secara besar-besaran sehingga otomatis akan memicu melebarnya defisit dan bertambahnya utang pemerintah. Namun, dampaknya terhadap ekonomi justru dinilainya tidak relatif besar dibandingkan negara-negara lain yang dapat mengendalikan APBN. "Masalah berat, tetapi mau perbaiki ekonomi lebih awal, sementara kasus Covid-19 belum diselesaikan, hingga upaya tersebut akan memiliki dampak yang terbatas. Ketika APBN digenjot besar, maka utang akan besar, defisit juga besar, tetapi dampak ke ekonomi tidak akan lebih besar dari negaranegara lain yang dapat mengendalikan APBN," tutur Didik dalam diskusi, hari Minggu. Menurut dia, masalah yang kini dihadapi keuangan negara yakni selisih antara besarnya pengeluaran dan penerimaan pemerintah atau defisit primer, utang negara, penyerapan anggaran daerah yang masih rendah serta penyertaan modal negara . Sulit Tercapai Pada acara webinar tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Jon Erizal menilai, upaya pemerintah untuk mencapai target konsolidasi fiskal pada 2023 dengan mengembalikan defisit anggaran ke angka maksimal 3% dari PDB sulit tercapai, karena kebutuhan belanja yang kian membesar akibat lonjakan pandemi Covid-19. "Dalam UU 2 tahun 2020 ada hal yang krusial yakni 2023 harus kembalikan defisit anggaran 3% PDB. Bagaimana caranya? Sementara sampai hari ini sudah 5,7% . Untuk menekan defisit 2023 di 3% saya melihat itu impossible," tutur dia. Ia mengatakan, sempat menanyakan langkah dan upaya pemerintah untuk menurunkan defisit kembali ke 3% pada 2023, namun belum mendapatkan respons terkait upaya yang akan didorong untuk menekan defisit di 2023.