Dengan bisnis yang besar dan kuat di sektor teknologi yang kini tumbuh pesat, saham emiten telekomunikasi itu valuasinya dinilai murah dan berpotensi harganya melejit kembali. Selain investasi lewat anak usahanya ke 50 lebih startup mulai menguntungkan, saham PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) juga menarik karena dividennya besar. Laba Telkom diproyeksikan tumbuh kuat, seiring transformasi yang terus dilakukan BUMN ini ke digital telco. Kepala Riset Praus Capital Alfred Nainggolan mengatakan, yang sedang hype adalah emiten sektor berbasis teknologi dan fenomena bank-bank digital yang ramai mendapat valuasi premium dari pasar. Pasalnya, sektor ini dinilai memberikan pertumbuhan yang tinggi. “Fenomena bank-bank digital yang ramai mendapat valuasi premium dari pasar atau emiten-emiten sektor teknologi, hal itu tidak lepas karena prospek pertumbuhan yang bisa diberikan. Di sisi lain, banyak saham-saham first liner mengalami kondisi yang sama dengan TLKM, seperti UNVR yang sahamnya terus turun, serta saham consumer good lainnya INDF yang harga sahamnya tidak banyak bergerak dalam 5 tahun terakhir. Namun, kalau melihat harga saham TLKM saat ini, menurut saya sangat menarik karena bisnisnya yang kuat dan besar di sektor yang menjadi makin kuat (sejak era pandemi). Namun, harga ini masih jauh di bawah rekor tertinggi saham Telkom sekitar Rp 4.800 per unit pada 2 Agustus 2017. Sementara itu, market capitalization Telkom sekitar Rp 328 triliun atau terbesar ketiga setelah PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), dengan dividend yield sekitar 5,08%. Sedangkan kapitalisasi pasar BCA Rp 727 triliun dan BRI Rp 457 triliun

Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang pajak karbon (carbon tax) yang akan dan telah diterapkan di beberapa negara. Apa itu pajak karbon, kenapa diterapkan, dan bagaimana dampaknya terhadap industri pertambangan? Kami akan membahasnya dalam tulisan kali ini. Karbon banyak dihasilkan dari kegiatan manusia, seperti migas, pertambangan mineral, termasuk juga aktivitas pertanian dan peternakan. Karbon dalam bentuk Carbon Dioksida (CO2), Carbon Monoksida (CO) dan juga gas Methane (CH4) dibuang ke udara dan ditengarai menjadi penyebab terjadinya perubahan iklim (climate change). Salah satu efek negatif dari perubahan iklim ini adalah naiknya rata-rata suhu bumi beberapa derajat, sehingga es di kutub utara dan selatan mencair. Dengan cairnya es ini, garis pantai akan berubah dan banyak pulau terancam tenggelam. Semakin banyak karbon yang dibuang ke udara maka ancaman terhadap ekosistem di bumi semakin besar.

Di sektor pertambangan, besarnya karbon yang dihasilkan dari usaha ini tergantung dari jenis komoditas (mineral). Aluminium termasuk komoditas yang menghasilkan karbon terbesar, disusul dengan baja dan nikel. Karbon dari aluminium berasal dari energi listrik murah (PLTU) yang banyak digunakan di Tiongkok. Baja dan nikel menghasilkan karbon berasal dari pemakaian batu bara sebagai reduktor untuk pengolahan bijih besi atau bijih nikel. Ditambah lagi kalau listrik yang digunakan juga berasal dari PLTU. Akan sangat berbeda dengan aluminium, baja dan nikel. Harganya akan naik tajam dengan diterapkannya pajak karbon. Bagaimana dampak penerapan pajak karbon oleh beberapa Negara di dunia? Pertama, akan banyak relokasi smelter aluminium, baja dan nikel ke negara-negara yang belum menerapkan pajak karbon. Kedua, harga komoditas yang berubah akibat pajak karbon membuat pelaku usaha menyubstitusi mineral yang menghasilkan karbon tinggi dengan yang rendah. Ketiga, penggunaan energi terbarukan di sektor pertambangan akan semakin meningkat. Walaupun listrik yang dihasilkan oleh energi terbarukan lebih mahal dari pada energi fosil, namun ongkos produksi secara keseluruhan akan lebih murah dengan diterapkannya pajak karbon.

(Oleh - HR1)

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi pada Juli 2021 mencapai 0,08%, sehingga tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Juli 2021) sebesar 0,81% dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Juli 2021 terhadap Juli 2020) sebesar 1,52%. Peningkatan harga terjadi hampir di semua jenis komoditas, dengan inflasi tertinggi pada kelompok pengeluaran kesehatan. “Kalau kita kaitkan dengan kebijakan PPKM (Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), kelompok kesehatan itu inflasinya paling tinggi yaitu 0,24% atau memiliki andil sekitar 0,01%,” ucap Kepala BPS Margo Yuwono dalam telekonferensi pers, Senin (2/8). Dari empat subkelompok pada kelompok ini, seluruhnya mengalami inflasi. Subkelompok yang mengalami inflasi tertinggi, yaitu subkelompok obat-obatan dan produk kesehatan sebesar 0,47% dan terendah jasa rawat jalan sebesar 0,06%.

(Oleh - HR1)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) mempercepat pembahasan rancangan peraturan pelaksanaan terkait penerimaan negara bukan pajak (PNBP) subsektor perikanan tangkap. Hal itu di laksanakan sebagai tindak lanjut rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada KKP yang secara bersamaan sedang dalam proses penandatanganan oleh Presiden RI. Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini menyampaikan, terdapat delapan rancangan peraturan/keputusan menteri kelautan dan perikanan yang secara simultan diproses bersamaan dengan rancangan PP terkait PNBP KKP tersebut. Penyusunan aturan ini sesuai amanah UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) dan peraturan turunannya.

Ke-8 rancangan aturan pelaksanaan terkait PNBP itu berupa tiga peraturan menteri kelautan (Permen KP) dan lima keputusan menteri kelautan dan perikanan (Kepmen KP). Rancangan Permen KP dimaksud tentang persyaratan dan tata cara pengenaan tarif PNBP yang berlaku pada KKP yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam perikanan, tata cara penetapan nilai produksi ikan pada saat didaratkan, dan tata cara pemanfaatan sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dengan sistem kontrak. Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, implementasi PNBP pascaproduksi merupakan upaya KKP untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan nelayan. Dengan jangkauan yang jauh lebih luas dan besar, pemerintah akan semakin cepat mengakselerasi program pembangunan di subsektor perikanan tangkap di antaranya pengembangan pelabuhan perikanan hingga pengembangan kampung nelayan maju. Konsultasi publik yang dilaksanakan DJPT melibatkan berbagai stakeholders perikanan tangkap.

(Oleh - HR1)

Vice President PT Panasonic Manufacturing Indonesia Daniel Suhardiman menjelaskan, pihaknya menyuplai AC dan kipas angin yang diproduksi di dalam negeri dengan nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang tinggi, bahkan ada yang sudah mencapai 40%. Pada masa pandemi saat ini, lanjut dia, kecepatan pasok merupakan hal yang sangat penting mengingat kebutuhan tersebut sifatnya darurat dan harus selesai dalam waktu yang singkat.“Jadi, kami harus siap dalam memenuhi permintaan tersebut sampai memberikan dukungan instalasi dalam waktu yang sangat singkat,”kata Daniel dalam keterangannya, Senin (2/7). Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, pihaknya terus mendorong pelaku industri untuk ikut berkontribusi dalam upaya percepatan penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19 di tanah air.

“Penyesuaian penjatahan pooling itu dilakukan sejalan dengan penawaran yang kelebihan permintaan (oversubscribed),” kata sumber Investor Daily, kemarin.Sementara itu, sumber lainnya mengatakan, selama penawaran umum pada 27-30 Juli lalu, mengalami oversubscribed hampir 4 kali dari jumlah saham yang ditawarkan melalui pooling. Dengan begitu, porsi fix allotment (penjatahan pasti) sekitar Rp 20,2-20,8 triliun.Menanggapi itu,Head of Research Henan Putihrai Sekuritas Robertus Hardy mengatakan, apabila penjatahan pooling meningkat menjadi 5-7,5% karena oversubscription yang lebih tinggi, tentunya ini cukup positif bagi investor ritel untuk mendapatkan penjatahan yang layak.”Diharapkan porsi kepemilikan investor ritel maupun institusi domestik dapat meningkat setelah listing nanti,” kata dia.Secara terpisah,Head of Market Research Infovesta Utama Wawan Hendrayana juga telah memprediksi bahwa minat investor terhadap saham Bukalapak bakal besar. Aturan claw back mengatur bila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat (pooling) investor ritel, kelebihan itu dengan persentase tertentu akan diambil dari penjatahan pasti (fix allotment) yang umumnya diperuntukkan bagi institusi. Bukalapak diketahui masuk dalam Golongan IV, yakni IPO dengan nilai emisi lebih besar dari Rp 1 triliun. Pencatatan atau listing saham di BEI pada Jumat, 6 Agustus 2021.Bukalapak menunjuk PT Mandiri Sekuritas dan PT Buana Capital Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Adapun PT Bahana Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Ciptadana Sekuritas Asia, PT Investindo Nusantara Sekuritas, PT Lotus Andalan Sekuritas, PT Panin Sekuritas Tbk, dan PT Phillip Sekuritas Indonesia sebagai penjamin emisi efek.Penjamin emisi lainnya adalah PT Samuel Sekuritas Indonesia, PT Sinarmas Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT Valbury Sekuritas Indonesia, PT Victoria Sekuritas Indonesia, PT Wanteg Sekuritas, PT UBS Sekuritas Indonesia, dan PT Yuanta Sekuritas Indonesia.

Indonesia terus berupaya menambah pasokan vaksin korona dari impor utuh maupun bahan baku vaksin. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan Indonesia bakal kedatangan lagi sebanyak 72 juta dosis vaksin pada Agustus ini. Senin (2/8) Indonesia menerima 3,5 juta vaksin Moderna dan 620.000 vaksin AstraZeneca. Dengan tambahan ini hingga akhir Juli 2021, Indonesia sudah menerima 90 juta dosis vaksin korona Menurut Budi berdasarkan jadwal kedatangan vaksin adalah minggu ketiga dan keempat Agustus. "Selanjutnya September ada 70 juta dosis vaksin, dan hingga akhir tahun, Indonesia akan mendapat 258 juta dosis lagi yang sudah pasti," kata Budi, Senin (2/8). Selain total vaksin korona yang sudah didapatkan, Budi menyebut masih ada vaksin tambahan yang angkanya terus bergerak dan bisa mencapai 72 juta dosis, jika vaksin tambahan ini didapatkan Indonesia, maka Agustus sampai Desember nanti, Indonesia akan memastikan sebanyak 331 juta vaksin yang telah diamanakn. Dengan jumlah pasokan tersebut, Budi klaim cukup untuk melakukan vaksinasi bagi target 208 juta warga Indonesia.  

(Oleh - HR1) 

Pemerintah membebaskan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk perahu wisata atau yacht yang ditujukan untuk usaha pariwisata. Pembebasan PPnBM ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor96/PMK.03/2021 tentang Penetapan Jenis Barang Kena Pajak Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pembelian yacht yang tidak digunakan untuk kepentingan negara, angkutan umum, ataupun usaha pariwisata dikenai PPnBM 75 persen. ”Kebijakan insentif pajak ini tetap memerlukan gebrakan. Pemerintah daerah, misalnya, dapat membangun dermaga atau titik singgah perahu wisata,” ujar CEO Pacific AsiaTravel Association Indonesia Chapter Poernomo Siswoprasetijo

Sejumlah bank pembangunan daerah mampu mendulang laba hingga sepanjang paruh pertama tahun ini. Masih tumbuhnya permintaan kredit menopang kinerja bisnis bank-bank milik pemerintah daerah di tengah pandemi Covid-19.Dari data yang dikumpulkan, setidaknya terdapat Sembilan bank pembangunan daerah (BPD) yang telah melaporkan kinerja keuangan untuk periode semester I/2021. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, misalnya mampu mencetak pertumbuhan laba sebelum pajak hingga dua digit hingga Juni 2021.Direktur Keuangan Bank Jateng Dwi Agus Pramudya mengatakan bahwa perseroan membukukan kenaikan laba sebelum pajak cukup tinggi yakni 16,01% secara tahunan. Laba sebelum pajak per 30 Juni 2020 sebesar Rp937,02 miliar menjadi Rp1,09 triliun per 30 Juni 2021.Akan tetapi, laba bersih tercatat turun sebesar 2,13% menjadi Rp848,47 miliar pada periode tersebut. Dwi Agus menjelaskan laba setelah pajak yang turun karena pada periode interim 30 Juni 2021, perseroan tidak membukukan pajak tangguhan yang berasal dari koreksi fiskal beda waktu.

Dia menjelaskan kenaikan laba sebelum pajak yang cukup besar ditopang oleh pendapatan yang tumbuh 4,7%, sedangkan biaya hanya tumbuh 0,7%. Selain itu, selisih bunga bersih atau net interest margin (NIM) terjaga di 5,7% meskipun secara tahunan turun 0,3%.“Di semester II kami mengharapkan laba bisa tercapai sesuai RBB , minimal tumbuh 10%,” katanya.Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Yuddy Renaldi menyatakan hingga pertengahan 2021, total kredit yang berhasil disalurkan oleh BJB tumbuh hingga 6,8%. Kredit perseroan, katanya ditopang oleh kredit konsumer yang juga tumbuh sebesar 4,2%, kredit komersial tumbuh 18,8%. Namun, segmen kredit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) turun 3,8%.

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mewajibkan transaksi kripto lebih dari US$10.000 dilaporkan ke otoritas pajak AS atau Internal Revenue Service (IRS).Langkah tersebut menyusul kebijakan China yang lebih dulu melakukan pengetatan terhadap transaksi Bitcoin dan aset kripto lainnya. Untuk menghindari penggelapan pajak, maka Biden membuat proposal mengenai transaksi mata uang digital tersebut.Namun, proposal atau Rancangan Undang-Undang (RUU) Senat AS untuk meningkatkan pengawasan IRS atas transaksi kripto membuat industri dan investor mempertanyakan kelayakan rencana dan janjinya untuk menghasilkan US$28 miliar dalam pendapatan pajak.

Seperti dilansir Bloomberg, Jumat (30/7), bursa kripto, investor, dan para penasihat keuangan dibuat lengah ketika proposal infrastruktur Senat AS dirilis. Sebab, proposal tersebut turut mengatur persyaratan bagi pialang dan investor kripto untuk melaporkan transaksi mereka ke regulator, yakni IRS.Alasan penyertaan ketentuan perpajakan itu pada menit-menit terakhir dalam proposal tersebut adalah untuk membantu pemerintah mengumpulkan sejumlah uang guna membantu mendanai investasi US$550 miliar untuk proyek nasional di sektor transportasi dan fasilitas publik.Di proposal tersebut terdapat ketentuan yang memperbarui aturan terkait kewajiban pialang untuk melaporkan transaksi dan investasi di kripto dengan nilai lebih dari US$10.000. Sekadar catatan, Gedung Putih juga telah mengusulkan ide serupa dalam beberapa bulan terakhir. Adapun, di berbagai negara, aset kripto telah berkembang jauh lebih cepat daripada regulasi yang ada dari pemerintah. Hal itu memunculkan beragam kontroversi di berbagai belahan dunia.Sejumlah pengamat menilai rencana perpajakan tersebut sejatinya digunakan untuk membantu pemerintah mengendalikan ledakan transaksi di aset kripto, baik secara jumlah maupun nilai.Lonjakan yang tak terkendali di transaksi dan investasi aset kripto tersebut dikhawatirkan menjadi celah bagi pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk melakukan penghindaran pengawasan yang selama ini diberlakukan dalam sistem keuangan tradisional. “Alih-alih terburu-buru melalui ketentuan yang belum teruji dengan konsekuensi besar yang tidak diinginkan, kami mendorong Kongres AS untuk bekerja sama dengan industri untuk menemukan bahasa yang sesuai bagi semua pemangku kepentingan,” kata Ketua Asosiasi Blockchain Kristin Smith seperti dilansir Bloomberg, Jumat (30/7).Di samping itu, investor telah frustrasi selama bertahun-tahun dengan kurangnya informasi mengenai aturan dari Pemerintah AS, tentang bagaimana cara melaporkan kepemilikan aset mereka untuk tujuan pajak. Alih-alih lebih jelas tentang cara mengikuti aturan, para investor harus direpotkan oleh beragam proses audit dan penegakan hukum.Para pelaku industri aset kripto khawatir kebijakan Pemerintah AS justru akan mendorong sebagian industri berpindah ke luar negeri.

Sementara itu, di Indonesia, pemerintah disebut-sebut tengah menggodok pengenaan pajak atas aset kripto. Sebelumnya, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan pihaknya bersama dengan instansi terkait seperti Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tengah membahas rencana pajak penghasilan (PPh) untuk investasi aset kripto di Indonesia.Indrasari memaparkan saat ini, pajak yang dikenakan atas aset kripto masih berupa PPh badan yang ditanggung oleh pedagang aset kripto. Kedepannya, pajak yang akan dikenakan untuk aset kripto adalah PPh final.“Rencananya akan PPh final seperti yang berlaku pada bursa efek. Jadi lebih lengkap,” ujarnya.Kendati begitu, Harmanda mengingatkan ada beberapa poin yang perlu diperhatikan oleh pemerintah sebelum memutuskan menerapkan pajak untuk aset kripto. Untuk itu, salah satu kunci yang perlu diperhatikan adalah pemahaman bahwa industri kripto adalah industri yang tidak memiliki batasan yang kaku.