Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatatkan investasi menembus Rp 312,4 triliun di instrumen saham dan reksa dana (RD) semester I tahun ini, melambung 20,4% dibanding Rp 259,5 triliun periode sama tahun lalu. Lonjakan tersebut mendorong penempatan dana di seluruh instrumen mencapai total Rp 510,5 triliun, meningkat 14,7%. Dari total dana investasi Rp 510,5 triliun yang dikelola 59 perusahaan asuransi jiwa yang bergabung dalam AAJI, yang terbanyak 61,19% ditempatkan pada instrumen saham dan reksa dana. Rinciannya, investasi yang disalurkan melalui instrumen saham tumbuh sekitar 26% (year on year) menjadi Rp 144,79 triliun, sedangkan di reksa dana naik 15,9% (yoy) menjadi Rp 167,58 triliun. Porsi kontribusi dua jenis instrumen tersebut meningkat, masing-masing menjadi 28,4% dan 32,8% dari total investasi industri asuransi jiwa pada semester I tahun ini. “Kenaikan kontribusi pada portofolio saham khususnya, disebabkan oleh kondisi pasar modal Indonesia yang semakin kondusif di semester I-2021. Kondisi tersebut ditandai oleh membaiknya indeks harga saham gabungan (IHSG) sebesar 22%, jika dibandingkan dengan periode sama di 2020,” kata Ketua Dewan Pengurus AAJI Budi Tampubolon dalam konferensi pers Kinerja Industri Asuransi Jiwa Semester I-2021 secara online, Selasa (14/9).

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Marketing dan Komunikasi AAJI Wiroyo Karsono mengatakan, total penempatan dana investasi industri asuransi jiwa pada semester I-2021 mencapai Rp 510,5 triliun, tumbuh 14,7% dari semester I-2020 senilai Rp 445,2 triliun. Hal ini berjalan seiring dengan peningkatan kinerja industri asuransi yang membaik pada semester pertama tahun 2021. AAJI mencatat, hasil investasi semester I-2021 melambung 122,6%, menjadi Rp 4,9 triliun. Sementara itu, pada periode sama tahun lalu, investasi perusahaan asuransi yang bergabung dalam AAJI tercatat rugi Rp 21,64 triliun. Ketua Dewan Pengurus AAJI Budi Tampubolon juga menekankan, pada saat pasar saham terkoreksi cukup dalam tahun 2020, industri asuransi jiwa relatif tidak menarik investasinya di pasar saham, meskipun hal ini berimbas pada penurunan investasi AAJI sepanjang tahun lalu. Hal itu seiring koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia. Sementara itu terkait investasi di SBN, lanjut dia, masih dibutuhkan oleh industri asuransi karena memberikan imbal hasil yang cukup stabil.

Badan pengawas antimonopoli Korea Selatan (Korsel) mendenda Google hampir US$ 180 juta pada Selasa (14/9) karena menyalahgunakan dominasinya di sistem operasi seluler dan pasar aplikasi. Ini adalah yang terbaru dari serangkaian langkah regulasi melawan raksasa teknologi di seluruh dunia. Hukuman itu datang beberapa minggu setelah pemerintah Korsel mengeluarkan undang-undang (UU) yang melarang operator toko aplikasi besar seperti Google dan Apple dari memaksa pengembang perangkat lunak untuk menggunakan sistem pembayaran mereka. UU ini secara efektif menyatakan aturan ini menguntungkan Play Store dan App Store untuk memonopoli secara ilegal. Pekan lalu, seorang hakim Amerika Serikat (AS) memerintahkan perusahaan elektronik dan perangkat komputer Apple untuk melonggarkan kontrol atas sistem pembayaran App Store, dalam pertempuran UU Antipakat atau UU persaingan dengan produsen Fortnite Epic Games. Google dan Apple mendominasi pasar aplikasi daring di Korsel, yang merupakan ekonomi terbesar ke-12 di dunia dan dikenal untuk kehebatan teknologinya. Komisi Perdagangan Adil Korea (KFTC) telah menyelidiki Google sejak 2016, karena diduga mencegah produsen ponsel pintar lokal seperti Samsung Electronics menyesuaikan OS Android miliknya.

Badan Aksesiblitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika akan segera memulai proyek Palapa Ring Integrasi pada 2022. Pada fase 1 mencapai sepanjang 5.226 kilometer, sedangkan fase 2 di 2023 sejauh 6.857 kilometer. Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Latif menjelaskan, Palapa Ring Integrasi akan menghubungkan ketiga jaringan Palapa Ring Barat, Tengah dan Timur agar semakin andal dan berkualitas. Integrasi tersebut juga akan memperkuat ketahanan ketika terjadi kendala pada salah satu jaringan. “Kami sudah melakukan studi awal terkait Palapa Ring Integrasi ini. Panjang kilometernya mendekati Panjang Palapa Ring jilid pertama yaitu sekitar 12.000 kilometer. Investasinya juga hampir mendekati, kira-kira Rp 8 triliun,” kata Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Latif dalam webinar "Apa Kabar Tol Langit?", Selasa (14/9/2021).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam Presidensi G20 Tahun 2022 terdapat tujuh agenda yang akan dibahas terkait jalur keuangan atau finance track. Namun, isu seputar koordinasi untuk pemulihan ekonomi secara bersama menjadi poin paling utama. “Yang paling utama dan penting adalah mengenai negaranegara G20 akan membahas bagaimana berkoordinasi untuk memulihkan ekonomi global. Temanya, ‘recover together and recover stronger, Untuk bisa bersama dan menjadi lebih kuat dibutuhkan koordinasi policy global," ujar Menkeu dalam Konferensi Pers Menuju Presidensi G20 Indonesia tahun 2022, Selasa (14/9). Pemerintah Indonesia tengah bersiap untuk menyelenggarakan KTT G20 pada 2022 mendatang. Tongkat estafet Presidensi G20 akan diserahkan secara resmi oleh PM Italia kepada Presiden Joko Widodo pada 30- 31 Oktober 2021 mendatang, di Roma. Ini merupakan kali pertama Indonesia menjadi Presidensi G20, sejak forum ini dibentuk pada 1999 yang lalu. 

Agenda kedua, semua negara G20 akan membahas terkait dampak Covid-19 di bidang kesehatan hingga perekonomian, selain mengenai produktivitas dan memulihkan ekonomi kembali. Ketiga, terkait central bank digital currency (CBDC). Keempat, terkait sustainable finance. Menkeu menjelaskan, agenda keempat merupakan isu yang juga penting untuk dibahas yaitu menyangkut climate change, green finance, termasuk bagaimana stimulus atau dukungan di bidang fiskal guna menciptakan transformasi ekonomi menuju ekonomi yang hijau dan sustainable. Selanjutnya yang Kelima, mengenai cross-border payment. Ini juga menjadi salah satu isu yang sangat penting dari sisi perkembangan payment system dengan berkembangnya teknologi digital dan ekonomi digital. Keenam, terkait financial inclusion digital and small medium enterprise (SME). Ketujuh atau terakhir, dalam G20 tahun 2022 akan dibahas kemajuan dan pelaksanaan persetujuan serta perkembangan global taxation principle.

Sebanyak enam provinsi di Indonesia siap mengelola sumber daya kelautan dan perikanan (KP) yang dimilikinya secara berkelanjutan. Keenam provinsi itu adalah Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Pengelolaan sumber daya KP secara berkelanjutan itu sejalan dengan kebijakan penangkapan terukur yang segera diterapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di sejumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Demikian diungkapkan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono saat penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah dan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Sumber Daya KP oleh enam pemerintah provinsi (pemprov) di Kantor Staf Kepresidenan Jakarta, Selasa (14/9). Menteri Trenggono mengajak pemerintah daerah (pemda) untuk memegang teguh prinsip keberlanjutan dalam mengelola sumber daya alam KP di kawasan. “KKP menyambut baik kerja sama ini karena pengelolaan sumber daya KP di kawasan perlu harmonisasi dan sinkronisasi, mulai dari sisi kewenangan sampai pengawasannya, termasuk pendekatan sosial budaya yang diperlukan,” ujar Trenggono. Menurut Trenggono, keberhasilan program prioritas KKP itu tentu perlu dukungan pemda. “Untuk itu, kami ucapkan terima kasih dan apresisasi kepada para gubernur pimpinan pemprov beserta jajaran atas dukungan serta komitmen dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya KP yang berkelanjutan,” papar dia.

Indonesia akan menjadi tuan rumah sekaligus Presidensi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun 2022. Dalam pertemuan yang mengusung tema Recover Together Recover Stronger.  Ada tujuh isu keuangan global terkini yang akan dibahas. Pertama, koordinasi dalam memulihkan ekonomi global. Kedua, dampak perekonomian dari pandemi Covid-19 melalui penguatan efisiensi dan produktivitas untuk mendukung perekonomian jangka panjang. Ketiga, acuan dalam pengembangan uang digital yang diterbitkan oleh Central Bank Digital Currency (CBDC). Keempat, memperkuat sistem pembayaran untuk aktivitas pembayaran lintas negara (cross border payment). Kelima, mengembangkan sumber pembiayaan yang dapat mendukung upaya dunia dalam mengatasi isu perubahan iklim (sustainable finance)untuk menciptakan ekonomi hijau dan berkelanjutan. Keenam, bagaimana mendorong perluasan inklusi keuangan melalui pemanfaatan digitalisasi ekonomi dan keuangan. Ketujuh, pelaksanaan global taxation principal, berupa insentif pajak, pajak dan digitalisasi, penghindaran pajak, hingga Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).

Perbankan digital mulai menggeber penghimpunan dana masyarakat dengan iming-iming bunga simpanan tinggi. PT. Seabank Indonesia, misalnya menawarkan promo suku bunga tabungan sebesar 7% per tahun yang berlaku per 30 September 2021. Tawaran tersebut dipublikasikan pada aplikasi e-commerce Shopee miliknya. Bunga itu dibayar harian. Sementara Bank BCA digital juga menawarkan bunga deposito 3,75% per tahun untuk saldo dibawah Rp 100 juta dan 4% untuk saldo diatas Rp 100 juta. Sementara itu rata-rata deposito induknya Bank Central Asia (BCA) saat ini hanya 2,75% per tahun.  

Para peternak ayam pada Kamis nanti (16/9) berencana bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Pertemuan tersebut untuk membahas harga telur ayam ras yang anjlok di pasaran dalam beberapa minggu terakhir ini. Ketua Umum Asosiasi Peternak Layer Nasional Musbar Mesdi berharap pemerintah dapat menyerap hasil telur ayam para peternak. Caranya adalah dengan memasukkan telur ayam ke dalam paket bantuan sosial (Bansos) bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. "Harapan kami ke Pak Presiden supaya telur dari peternak bisa diserap untuk paket bansos selama pandemi. Apalagi telur merupakan kapsul gizi yang bagus untuk tingkatkan imunitas." kata Musbar, Selasa (14/9). 

Berdasarkan riset Nielsen ke 3.000 warung dan toko pulsa di 14 kota di Indonesia pada Juni 2021, baru 14,8% yang terjun kedalam skema bisnis O2O. Adapun sisanya masih belum menggunakan platform tersebut. Dari pasar yang kecil itu, Bukalapak mendominasi sebesar 42% melalui unit mitra. Sebagai informasi, perseroan telah terjun ke bisnis O2O sejak 2017 dengan semula 2.870 mitra dan terus tumbuh secara eksponensial.  Penerus ketiga Group Lippo, John Riady mengatakan kedua pihak membutuhkan omnichannel. Pelanggan dapat berbelanja dengan menggunakan berbagai channel sekaligus, baik online maupun offline. 

Teranyar, calon emiten GoTo berkongsi dengan Group Lippo sebagaimana diketahui, perusahaan teknologi ini mempunyai kekuatan dalam hal aplikasi dan basis pengguna. Sementara itu, Group Lippo mempunyai kekuatan jaringan logistik dan persebaran toko. "Ini yang merupakan latar belakang  kerja sama PT Matahari Putra Prima Tbk. (dengan GoTo). Kami belum sepenuhnya mengumumkan kerja sama  dan semoga saja segera," katanya dalam webinar bersama Indonesia  Investment Education, pekan lalu.

Menurutnya, Group Lippo senantiasa memanfaatkan digitalisasi untuk membuka potensi-potensi baru di perusahaan tradisional. John mengatakan, 60% pasar barang penting di Indonesia saat ini dikuasai oleh pasar tradisional, 30% mal, 10% e-commerce baru bisa menguasai 30%. Oleh sebab itu, kerjasama antara pemain offline dan online diperlukan supaya tidak membatasi pilihan konsumen. Lippo akan menggunakan jaringan toko sebagai warehouse untuk penyediaan barang. John juga menceritakan kondisi dark store yang menjadi pusat bagi pembelian daring. Dimana toko akan lebih kecil dengan sewa rental yang lebih murah, tetapi menyediakan produk segar dan keseharian.

Di sisi lain, Ceo Mitra Bukalapak Howard Gani mengatakan bisnis O2O masih memiliki ceruk yang luas karena potensi pasar baru terjamah 15%. Gani mengatakan, sampai dengan semester 1-2021, total warung di bawah sayap perseroan mencapai 8,7 juta. Jumlah itu meningkat drastis bila dibandingkan dengan pencapaian akhir 2020 sebanyak 7 juta. Sementara itu, tim riset Sucor Securitas menargetkan beli bagi BUKA dengan terget harga Rp 1.435. BUKA saat ini juga menjalin kerjasama dengan sesama mitra, mulai Grab dengan Grabmart, makanan segar, hingga standard Chartered di sektor perbankan digital. (YTD)

Sekali tepuk dua lalat. Peribahasa itu perlu diterapkan oleh pemerintah dalam memburu obligator Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) di Singapura. Musababnya, peran Singapura tidak sebatas pada BLBI. Negara itu juga menjadi  lumbung harta bagi peserta program Tax Amnesty. Persoalannya, hingga saat ini pemerintah belum mengungkap realisasi harta yang berhasil dibawa pulang ke Tanah Air dari Singapura dalam program pengampunan Pajak, 5 tahun silam itu. Faktanya, Kementerian Keuangan mencatat sebagian besar harta yang dideklarasikan  berada di negara tersebut, yakni Rp766,05 triliun. Singapura juga menjadi negara asal deklarasi harta paling besar.

Saat dihubungi Bisnis, Direktur penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor tidak menjelaskan mengenai hal itu. Pun dengan Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Mekar Sari Utama, yang hingga berita ini ditulis tidak memberikan pencerahan. Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryopratomo menjelaskan, salah satu penyebab tidak maksimalnya repatriasi adalah karena terbatasnya instrumen investasi yang ada di Indonesia.

Dia menjelaskan, pada dasarnya peserta Tax Amnesty tersedia untuk melakukan repatriasi secara penuh. Namun, investasi yang ada didalam negeri dinilai kurang menarik karena return yang dihasilkan cukup terbatas. Di dalam RUU tersebut Tax Amnesty jilid kedua dijawantahkan melalui offshore voluntary disclosure program (OVDP) atau program pengungkapan aset secara sukarela. Ketentuan OVDP dianggap sebagai solusi untuk mengejar pajak dari praktik offsharo tax evasion berupa penggelapan ke luar negeri. Koordinasi dan komunikasi yang intensif antara Satgas BLBI dengan perwakilan Singapura di Indonesia rasanya bisa dimanfaatkan untuk membawa pulang sisa-sisa program pengampunan pajak 5 tahun silam.