;

Strategi Digitalisasi Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional

Yuniati Turjandini 16 Sep 2021 Investor Daily, 16 September 2021

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) membeberkan sejumlah langkah strategis digitalisasi yang perlu dilakukan oleh perusahaan di Tanah Air untuk menopang percepatan pemulihan ekonomi nasional. Hal ini perlu dilakukan karena Indonesia masih di landa pandemi Covid-19. Dirjen Aptika Kemkominfo Samuel A Pangerapan mengatakan,  karena situasi pandemi yang masih terjadi, pemerintah berharap perusahaan mau mempersiapkan tiga strategi terkait digitalisasi agar bisa mendukung pertumbuhan ekonomi tahun 2022. "Di era digital, terlebih saat pandemi, platform digital telah menjadi salah satu strategi bagi pelaku bisnis besar maupun UMKM untuk bertahan, meningkatkan, dan proses pengembangan bisnis," ujar Semmy, panggilan akrab Samuel, dalam acara virtual Lintasarta Cloudeka Conference, ICT7Business Outlook 2022, Rabu (15/9).

Di sisi lain, Semmy juga menyampaikan, pemerintah sekarang sudah mendorong pemanfaatan komputasi awan (cloud) di lingkungan internalnya. Pasalnya, spending pemerintah untuk membangun server dan pusat data guna penyimpanan data juga dinilai sudah terlalu besar. "Itu dihitung, kalau kita bisa menggunakan cloud, penghematan bisa Rp20 triliun setahun. Ini tentu pemerintah mendorong, karena surat edaran juga memastikan semua pemerintah tidak lagi membeli server, tetapi menggunakan cloud. Artinya, ada suatu peluangan bisnis yang besar," ungkapnya.

"Teknologi itu malah yang paling cepat. Kenapa, bahkan ketika awal pandemi  justru sektor informasi dan telekomunikasi itu justru yang trennya naik," ujar Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance Aviliani. Dia menjelaskan, berdasarkan study McKinsey, ditengah pandemi saat ini, hampir semua sektor, seperti pendidikan, travel, belanja, hingga pekerjaan, mulai beralih dengan memanfaatkan teknologi. "Hampir di semua sektor, tidak hanya keuangan, tapi juga kesehatan, tourism, itu juga akan menggunakan teknologi, dan sekarang sudah dimulai. Industri sekarang sudah memakai robot dengan menggunakan teknologi," imbuhnya. (YTD)

Bisnis Indonesia Award 2021, Tak Goyah Diterpa Pandemi

Yuniati Turjandini 16 Sep 2021 Bisnis Indonesia

Badai pandemi Covid-19 yang menerpa perekonomian Indonesia sejak tahun lalu tak menyurutkan sejumlah korporasi untuk terus meracik strategi apik dan mencetak pertumbuhan kinerja yang solid. Presiden Komisaris Bisnis Indonesia Group Haryadi B. Sukamdani mengatakan setelah mampu bertahan di tengah pandemi yang berkepanjangan, sejumlah perusahaan justru mampu  membukukan kinerja gemilang tanpa mengabaikan prinsip good corporate govermance. "Diajang kali ini, kami mengambil tema growth in pandemic yang ditetapkan untuk memberikan apresiasi kepada emiten dan nonemiten yang tidak sekedar bertahan, tetapi juga mampu menggapai pertumbuhan di era pandemi Covid-19 yang hingga kini belum juga berakhir," ujarnya, kala membuka Bisnis Indonesia Award 2021, Rabu (15/9).

Dalam ajang yang dilaksanakan secara daring ini, ada tiga katagori besar penerima penghargaan, yakni katagori Bank Terbaik, Emiten Terbaik, dan Specialy Award dengan total 40 penghargaan yang diberikan. Wakil Direktur PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, (BMRI) Alexander W. Askandar mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diraih perseroan. Adapun Bank Mandiri berhasil menyabet penghargaan pada katagori Bank Terbaik disektor bank persero. Sementara itu, PT Mark Dynamics Tbk sukses meraih penghargaan pada katagori emiten terbaik disektor barang perindustrian.

Presiden Direktur MARK Ridwan Goh mengatakan perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur cetakan sarung tangan, tumbuh sangat pesat selama pandemi. Penghargaan lain juga sukses diraih Reynaldi Hermansyah, Presiden Direktur PT Indonesia Infrastucture Finance, sebagai The Most Inspiring CEO for Sustainable Development. Dibawah nahkoda Reynaldi dianggap terus mampu menunjukkan komitmennya dalam menciptakan produk-produk inovatif dengan tetap memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. (YTD)

Tindak Lanjut Tax Amnesty 2016, Repatriasi Terhambat Investasi

Yuniati Turjandini 16 Sep 2021 Bisnis Indonesia

Terbatasnya intrusmen investasi yang tersedia di Indonesia menjadi penyebab minimnya repatriasi harta hasil deklarasi peserta program Tax Amnesty 2016 yang selama ini di parkir di Singapura.  Tak tanggung-tanggung jumlah deklarasi harta peserta tax Amnesty 2016 yang berasal dari Singapura mencapai Rp 766,05 triliun. Hingga saat ini pemerintah belum mempublikasikan realisasi harta yang direpatriasi dari negara tersebut. Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryopratomo menjelaskan, pada dasarnya pelaku usaha yang menjadi peserta Tax Amnesty 2016 dan menyimpan hartanya di Singapura bersedia untuk melakukan repatriasi.

"Masukan dari Pengusaha bahwa uang itu harus produktif. Di Indonesia tidak cukup banyak peluang untuk menginvestasikan dana mereka. Terbatas hanya obligasi pemerintah," jelasnya kepada Bisnis, selasa (14/9). Kemudian investasi di pasar keuangan juga masih terbatas. Terlebih, kata  Suryopratomo, pengawasan pasar modal di Tanah Air masih belum seketat Singapura. Adapun, instrumen investasi dana repatriasi tertuang didalam PMK No.119/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah NKRI dan penempatan pada instrumen investasi di Pasar Keuangan dalam Rangka pengampunan Pajak.

Sementara ini, pemerintah berencana memberikan relaksasi bagi peserta Tax Amnesty 2016 melalui program Sunset Policy atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan sebesar 200% dari PPh. Direktur Eksekutif MUC Tax Research Institute Wahyu Nuryanto mengatakan, efektifitas dari Sunset Policy tergantung pada periode atau tenggat waktu yang disediakan oleh pemerintah. "Semua tergantung dari periodenya. Karena sebenarnya inikan tindak lanjut dari Tax Amnesty 2016," kata dia. (YTD)

Pabrik Baterai Kendaraan Listrik, Pertama di Asia Tenggara

Yuniati Turjandini 16 Sep 2021 Bisnis Indonesia

Presiden Joko Widodo meresmikan dimulainya pembangunan pabrik baterai mobil listrik PT HKMI Battery Indonesia di Karawang, Jawa Barat. Proyek tersebut memiliki investasi sebesar US$ 1,1 miliar atau setara Rp15,6 triliun. Pabrik ini merupakan proyek investasi antara konsorsium asal Korea Selatan yakni LG Energy Solution dan Hyunday Motor Group dengan PT Industri Baterai Indonesia atau Indonesian Battery Corporation (IBC). Pada tahap pertama, kapasitas produksinya akan mencapai 10 GWh. Proyek ini, lanjut Presiden, merupakan salah satu upaya pemerintah mendorongan penghiliran industri. 

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menambahkan pembangunan pabrik kendaraan listrik ini merupakan bagian dari rencana investasi Korea Selatan senilai total US$ 9,8 miliar atau setara dengan  Rp142 triliun. Dia memproyeksikan setidaknya pada mei 2022 pabrik ini akan bisa memulai operasi. Kim Jonghyun, CEO LG Energy Solution melanjutkan baterai yang diproduksi secara massal ini akan menerapkan teknologi generasi terbaru LG Energy Solution yang berbasis nikel, kobalt, mangan, dan aluminium. Produk tersebut akan dipasang diberbagai kendaraan dengan platform eksklusif Hyunday-Kia mulai 2024. "Ekosistem kendaraan listrik telah berhasil dibangun dan diharapkan Indonesia akan berperan penting sebagai pusat bagi pasar kendaraan listrik Asean dimasa mendatang," tambah Chung Euisun Chairman Hyundai Motor Group.

Platform Dompet Digital, Astra Pay Perkokoh Ekosistem Astra Group

Yuniati Turjandini 16 Sep 2021 Bisnis Indonesia

Astar Pay mengincar sejumlah pengguna hingga 15 juta dalam kurun 3 tahun mendatang. Dompet digital yang dirilis Astra Group itu akan dioptimalkan sebagai sarana pembayaran yang melibatkan ekosistem keuangan group bisnis itu. Astra Pay merupakan platform pembayaran digital yang sudah diuji sejak Juli 2020. Setelah melewati tahapan tersebut, platform itu mulai dikenalkan secara luas mulai Rabu (15/9). Platform Astra Pay ini dikembangkan oleh PT Astra Digital Arta, satu lini usaha dibawah Astra Financial. CEO Astra Pay Meliza Musa Rusli mengatakan bahwa saat ini pengguna teregistrasi di platform Astra Pay sebanyak 2,3 juta pengguna sejak soft launching pada pertengahan tahun lalu.

Direktur PT Astra Internasional Tbk. (ASII) Suparno Djasmin menjelaskan sudah ada dua inovasi dari Astra Finansial sejalan dengan kebutuhan layanan keuangan di masyarakat yang serba digital. "Astra Pay menjadi mobile wallet mobility and finance, karena keperluan dan tingginya e-payment dipercaya dan smart wallet,"katanya. Dalam kesempatan lain Direktur IT, Pengembangan Bisnis, Perencanaan Perusahaan, dan Management Resiko FIF Group Indra Gunawan menjelaskan bahwa peluncuran Astra Pay akan memperkuat ekosistem pembayaran di masyarakat.

Dia optimistis strategi memperbesar Astra Pay justru menjadi jalan agar basis konsumen makin mudah dan terbiasa melakukan transaksi digital. Apalagi, dompet digital ini merupan fintech besutan group Astra sendiri, sehingga sudah pasti aman dan terkonfirmasi sampai ke FIF Group. "Kami paham, sebagai pelaku INKB (Industri keuangan nonbank) juga memiliki tugas untuk menyediakan saluran pendorong literasi keuangan yang mudah dijangkau oleh seluruh konsumen kami, sampai pada akhirnya mampu dijangkau pula buat seluruh rakyat Indonesia. (YTD)

 


CHT Naik Suburkan Rokok Ilegal

Mohamad Sajili 16 Sep 2021 Surya

Rencana pemerintah untuk menaikkan Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada 2022 terus mendapat penolakan dari pelaku industri. Di saat daya beli masyarakat yang masih melemah, kenalkan CHT justru dipandang berpeluang menyuburkan peredaran rokok ilegal.

Alih-alih dapat tambahan pemasukan, kenalkan tarif justru berpotensi menambah pengeluaran pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penindakan potensi rokok ilegal ini. Tarif CHT tahun depan memang belum ditetapkan, namun pemerintah telah menaikkan target total penerimaan cukai sebesar 11,9 persen menjadi Rp 203,9 triliun. Dengan begitu, tarif CHT dipastikan meningkat karena CHT merupakan komponen utama penerimaan cukai pemerintah dengan kontribusi di atas 95%.

Kenaikan cukai memang memiliki kecenderungan untuk menyuburkan peredaran produk ilegal. Apalagi rokok merupakan barang konsumsi yang relatif tak dipengaruhi harga alias produk inelastis. Menurut Henry, Kenaikan harga rokok tak membuat orang berhenti merokok melainkan beralih mengonsumsi barang serupa dengan harga yang lebih murah bahkan ilegal.


OJK Diminta Moratorium Aktivitas Pinjol

Mohamad Sajili 16 Sep 2021 Tribun Timur

Wakil Ketua DPR Korinbang Rachmat Gobel meminta agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan moratorium terhadap aktivitas pinjaman online (pinjol), seiring kian maraknya praktik ilegal yang sangat merugikan masyarakat.

Tiap hari kita disodori berita yang menyedihkan dari masyarakat yang terbelit masalah akibat praktik tidak sehat dari pengelola pinjaman online. Bahkan ada yang bunuh diri karena tidak bisa membayar cicilan utang mereka yang membengkak secara luar biasa.

Tak hanya itu, ada nasabah pinjam satu hingga dua juta namun nilai pengembaliannya naik sampai puluhan juga. Menurutnya, hal itu sebagai sesuatu yang tidak masuk akal dan meminta otoritas menghentikan izin baru ke perusahaan fintech.

Gobel mengakui, ide awal kelahiran fintech untuk meningkatkan inklusi di sektor keuangan. Namun dalam praktiknya, terlihat ada ketidaksiapan dari berbagai lembaga terkait. Inilah yang kemudian membuat munculnya praktik tidak sehat, bahkan menjamurnya pengelola fintech ilegal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.


Ekspor dari RI di Agustus 2021 Senilai USD 21,42 Miliar

Mohamad Sajili 16 Sep 2021 Sinar Indonesia Baru

Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat nilai ekspor Indonesia pada Agustus 2021 mencapai USS 21,42 miliar atau naik 20,95 persen dibanding ekspor pada bulan Juli 2021 Sedangkan dibanding Agustus 2020 nilai ekspor naik 64,10 persen.

Dia menuturkan ekspor non- migas Agustus 2021 mencapai US$ 20,36 millar, naik 21,75 persen dibanding Juli 2021, dan naik 63.43 persen dibanding ekspor nonmigas Agustus 2020.

Secara kumulatif, nilai ekspor indonesia Januari hingga Agustus 2021 mencapai US$ 142,01 millar atau naik 37,77 persen dibanding periode yang sama 2020. Demikian juga ekspor nonmigas mencapai US$ 134,13 millar atau naik 37,03 persen.

Menurut provinsi asal barang, kata dia, ekspor indonesia terbesar pada Januari hingga Agustus 2021 berasal dari Jawa Barat dengan nilai US$ 21,56 miliar (15,18 persen), diikuti Jawa Timur US$ 14,87 miliar (10,47 persen) dan Kalimantan Timur US$ 13,33 miliar (9,39 persen).


Subsidi BBM Bengkak Rp 700T, Bamsoet Serukan Migrasi ke Kendaraan Listrik

Mohamad Sajili 16 Sep 2021 Sinar Indonesia Baru

"Saat ini, tren industri otomotif dunia semakin mengarah pada pengembangan industri kendaraan listrik. Apalagi, ketersediaan sumber daya minyak dan gas sebagai bahan bakar kendaraan konvensional semakin menipis. Karenanya, butuh partisipasi semua pihak untuk mempercepat migrasi kendaraan konvensional berbahan bakar minyak ke kendaraan bermotor listrik," ujar Bamsoet dalam keterangannya.

Saat menerima General Manager Motor Listrik Gesit Bali, Sari Suryati dan Komunitas Kendaraan Listrik Dewata EVi Association (DEVA) di Bali, Rabu (15/9/21), Ketua DPR RI ke-20 dan Mantan Ketua Komisi III DPR RI Bidang Hukum ini menuturkan, berdasarkan data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), hingga akhir tahun 2020 sedikitnya terdapat 143,75 juta unit motor berbahan bakar minyak di Indonesia. Sedangkan, jumlah kendaraan mobil penumpang, mobil bus, dan mobil angkutan barang berbahan bakar minyak yang tercatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) hingga tahun 2018 lalu sudah mencapai 19,8 juta unit.

"Akibatnya, subsidi BBM terus meningkat. Dalam rentang waktu 2014-2019 saja, jumlah subsidi BBM mencapai Rp 700 triliun. Di APBN 2021, subsidi untuk BBM jenis tertentu mencapai Rp 16,6 triliun," tambah Bamsoet.


Pasar Menunggu Hasil Kerja INA

Yuniati Turjandini 16 Sep 2021 Investor Daily, 13 September 2021

Pelaku pasar menunggu hasil kerja Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA). Kehadiran lembaga yang berperan sebagai sovereign wealth fund (SWF) tersebut dinilai tidak lagi menjadi sentimen positif bagi pergerakan saham-saham BUMN karya. Hal ini karena INA  belum menunjukkan progres signifikan seperti harapan awal para pelaku pasar saat lembaga tersebut didirikan. Pembentukan INA merupakan amanat Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dua regulasi turunan UU Cipta Kerja yang menjadi payung hukum pembentukan INA yakni Peraturan Pemerintah (PP) No.73 Tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi dan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi (LPI)

Direktur Asosiasi Riset dan Investasi Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus mengatakan, kehadiran INA ketika pertama didirikan memang sempat menjadi sentimen positif bagi pergerakan saham BUMN karya dengan asumsi akan ada kucuran dana bagi emiten tersebut. Nico menjelaskan, sentimen apapun sebenarnya berpotensi menggerakkan pasar "Bisa jadi kehadiran INA kembali menjadi sentimen positif, misalnya tiba-tiba disebutkan INA mengucurkan dana untuk emiten untuk BUMN karya, tapi untuk saat ini tidak ada sentimen itu, jadi semua kembali melihat kinerja fundamental perusahaan," ujar Nico.

Ekonom Ryan Kiryanto mengatakan, kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan kinerja INA belum optimal untuk mendanai pembangunan infrastruktur. Ditengah kondisi pandemi, banyak lembaga keuangan, termasuk perbankan, fokus terhadap pembiayaan dengan ticket size lebih kecil. "Kita sebut saja UMKM, makanya pertumbuhan kredit UMKM dibandingkan segmen korporasi. Karena, ticket sizenya lebih besar yaitu segmen korporasi, sedang menahan diri untuk ekpansi." ucap Ryan INA fokus pada investasi di sektor yang memiliki dampak pada pertumbuhan tinggi dan mitra investasi.

Selain itu INA juga akan memperhatikan standar Environmental and Social Goverment, "Untuk saat ini kita fokus awal infrastruktur, dan selain jalan tol tentu ada pelabuhan dan bandara dan infrastruktur digital dan infrastruktur lainnya dan kesehatan ada 11 sektor kami lihat dan semuanya itu cukup penting untuk melanjutkan dan mempertahankan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi." tuturnya. Apalagi saat kondisi pandemi sudah teratasi, pemerintah juga sudah bisa mengikuti pembiayaan Pelaksanaan Proyek Strategis  Nasional, Pemerintah memiliki sejumlah PNS, itu bisa didanai sumber dana dari LPI," lanjut Ryan.(YTD)


Pilihan Editor