Pemerintah menyusun skenario perjanjian berbagi beban atau burden-sharing dengan Bank Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan target penerbitan surat berharga negara (SBN), termasuk surat utang negara (SUN), di pasar perdana akan menurun. Menurut Sri, skema burden-sharing mampu menurunkan belanja bunga utang menjadi 2,1-2,25 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2021-2025. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo sebelumnya menyatakan kebijakan burden-sharing pada 2022 akan mengurangi beban negara sebesar Rp 17,36 triliun. Sumbernya adalah beban bunga SBN yang lebih murah, yaitu Rp 13,4 triliun serta jaminan untuk menanggung beban bunga dari Bank Indonesia sebesar Rp 3,62 triliun. 

Economic research analyst dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Ahmad Nasrudin, menuturkan penerapan skema burden-sharing akan berdampak positif bagi pasar surat utang negara. Dengan kebutuhan pendanaan APBN yang tinggi di tengah defisit, pemerintah pasti akan menggelontorkan obligasi. "Dalam skema burden-sharing kali ini, BI siap menjadi pembeli, jadi harga di pasar tidak terpengaruh," ujarnya. 

(Oleh - HR1)

Persaingan bisnis kuliner cloud kitchen atau dapur awan kian sengit. Start-up pemula hingga perusahaan digital kelas unicorn atau yang memiliki valuasi di atas US$ 1 miliar menjajal bisnis ini. Kepala Center of Innovation and Digital Economy Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda, berujar bisnis cloud kitchen tidak terlepas dari adanya perubahan pola konsumsi masyarakat dari offline (takeaway, dine-in) menjadi online dengan aplikasi digital. Data Google, Temasek and Bain menunjukkan ada peningkatan permintaan layanan pesan antar makanan lebih dari 30 persen. Selain itu, Nailul menilai cloud kitchen mempunyai beberapa keunggulan. Keunggulan yang utama adalah membuat bisnis kuliner lebih efisien karena tidak memerlukan tempat yang cukup untuk dine-in ataupun takeaway. Biaya pengurusan izin buka restoran pun tidak diperlukan sehingga pengeluaran lebih efisien. Mitra usaha juga memiliki keuntungan bisa mengenalkan merek dagang dan menu lebih dulu sebelum membuka kios. "Istilahnya tes pasar," kata Nailul.  

(Oleh - HR1) 

Beberapa badan usaha milik negara sektor konstruksi tengah menanti bantuan dana dari kas negara untuk penyelesaian proyek prioritas. Sebagian besar penyertaan modal negara (PMN) yang diajukan BUMN konstruksi pada tahun ini maupun tahun depan akan dipakai untuk mengerjakan proyek pembangunan jalan tol. Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, membenarkan bahwa Kementerian BUMN mengajukan PMN 2022 hingga Rp 72,9 triliun yang direncanakan untuk 12 BUMN. Namun, dalam rapat terakhir, baru tujuh BUMN yang dipertimbangkan mendapat alokasi Rp 38 triliun. “Kami masih mencari formula untuk pengalokasian anggarannya, karena fiskal 2022 sangat sempit,” ucap dia.

Adapun Kepala Center of Food, Energy, and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance, Abra Talattov, menilai penyaluran PMN jumbo saat pandemi bisa menjadi beban kas negara. Terlebih penerimaan pajak sedang lambat, sementara kebutuhan belanja negara masih besar. Jika tak waspada, ujarnya, upaya menekan defisit APBN di bawah 6 persen terhadap produk domestik bruto pada 2022 dianggap semakin sulit. "Kalau melihat BUMN yang masih kekanak-kanakan dengan meminta PMN sampai Rp 72 triliun atau dua kali lebih besar dari 2021, sepertinya defisit APBN berisiko melebar,” kata dia. 

(Oleh - HR1)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong bank kecil untuk melakukan transformasi digital. Direktur Eksekutif Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK, Anung Herlianto, mengatakan strategi yang bisa dilakukan adalah konsolidasi atau menggabungkan bank-bank tersebut menjadi bank digital. “Bukan untuk memusnahkan bank kecil, yang kami inginkan adalah dengan cara apa pun bank-bank kecil dapat bertahan,” kata dia, kemarin. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Heru Kristiyana, mengatakan pembentukan bank digital dapat dilakukan dengan dua opsi, yaitu pengembangan bank berbadan hukum Indonesia (BHI) menjadi bank digital atau transformasi dari bank umum menjadi bank digital. Bila menempuh opsi pertama, OJK mempersyaratkan modal disetor minimal sebesar Rp 10 triliun. Menurut Andry Asmoro, Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, bank digital harus menyiapkan infrastruktur teknologi dan telekomunikasi hingga karyawan yang tanggap digital. “Dibutuhkan model bisnis yang sesuai juga yang mampu memenuhi kebutuhan customer dan meningkatkan customer experience.” 

(Oleh - HR1) 

Peluncuran AirAsia Ride, layanan pemesanan kendaraan online (ride hailing) milik grup AirAsia, bakal memanaskan persaingan bisnis digital di Asia Tenggara. Sebab, selain menyediakan layanan ride hailing, AirAsia bermain di bisnis super-app atau ekosistem aplikasi digital yang menyediakan banyak layanan, dari logistik, sistem pembayaran, e-commerce, hingga pesan-antar makanan (food delivery) yang sedang booming pada masa pandemi Covid-19. Direktur Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira Adhinegara, menyebutkan pertumbuhan segmen pesan-antar makanan tak akan terbendung karena perubahan perilaku masyarakat, dari makan di tempat (dine in) menjadi beli bungkus (take away). Karena itu, kata dia, pemain baru di bisnis super-app harus bisa menguasai segmen layanan ini. Selain food delivery, lini bisnis super-app yang harus diperkuat adalah segmen e-commerce dan sistem pembayaran. "Jika AirAsia mau berkompetisi, harus bisa memastikan di ekosistem aplikasinya ada layanan e-commerce atau dompet digital," ucapnya. 

Grup AirAsia memiliki fitur pembayaran digital bernama BigPay. Produk yang juga melayani pinjaman ini bersifat multikurs karena perusahaan tersebut akan beroperasi di banyak negara. Di Indonesia, BigPay akan menjadi pesaing penyedia dompet digital lain, seperti GoPay dan OVO yang masing-masing terintegrasi dengan Gojek dan Grab. Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyarankan AirAsia menumbuhkan pasar pengguna aplikasi dari segmen yang belum dioptimalkan super-app lain, seperti akomodasi. Sebagai maskapai penerbangan, kata dia, AirAsia lebih unggul menyiapkan jasa pemesanan hotel yang biasanya sepaket dengan pemesanan tiket penerbangan. "Celah ini menjadi modal awal menuju pasar layanan lain," kata dia.

Kinerja keuangan sejumlah perusahaan terdongkrak oleh kenaikan harga batu bara, dari US$ 80 per ton pada akhir tahun lalu menjadi US$ 170 per ton. Salah satunya PT Bukit Asam (Persero) Tbk atau PTBA yang mencetak kenaikan laba hingga 38 persen pada semester pertama tahun ini dibanding pada periode yang sama tahun lalu. Laba PTBA naik dari Rp 1,3 triliun menjadi Rp 1,8 triliun. Keuntungan tersebut didukung pendapatan pada semester I yang mencapai Rp 10,3 triliun atau naik 14 persen dari periode yang sama pada 2020. Untuk memanfaatkan momen ini, Bukit Asam mengajukan penambahan produksi dari 25 juta ton menjadi 30 juta ton untuk tahun ini. Pada semester pertama, perusahaan memproduksi 13,3 juta ton batu bara dengan penjualan 12,9 juta ton. 

Direktur Pengembangan Usaha PTBA, Fuad Iskandar, mengatakan akan meningkatkan porsi ekspor pada semester kedua. “Rasio penjualan 53 persen untuk domestik dan 47 persen untuk ekspor,” ucap dia. Hingga Juni lalu, penjualan batu bara untuk pasar global baru 37 persen, dengan mayoritas dikirim ke Cina, Taiwan, Filipina, India, dan Vietnam. PT Indika Energy Tbk juga mampu mencetak laba pada semester pertama tahun ini setelah merugi US$ 21,91 juta pada semester pertama 2020. Dalam laporan keuangannya, emiten berkode INDY ini memperoleh laba US$ 12 juta. Kinerja itu ditopang oleh kenaikan pendapatan 14 persen secara tahunan atau sebesar US$ 1,28 miliar. Pendapatan INDY antara lain berasal dari kenaikan penjualan batu bara anak usahanya, PT Kideco Jaya Agung, sebesar 8,5 persen secara tahunan, dari 16,6 juta ton menjadi 18,1 juta ton. Kideco melepas 65 persen batu bara untuk ekspor. Anak usaha INDY lainnya, yaitu PT Multi Tambangjaya Utama, mengalami kenaikan penjualan dari 600 ribu ton menjadi 900 ribu ton. 

Kementerian Badan Usaha Milik Negara masih mengejar target penawaran saham dua anak usaha PT Pertamina (Persero) ke publik atau IPO pada tahun ini. Keduanya adalah PT Pertamina Geothermal Energy dan PT Pertamina International Shipping. Wakil Menteri BUMN Pahala Mansyuri mengatakan persiapan menuju IPO kedua perusahaan masih terus berjalan. Untuk Pertamina Geothermal, ucap dia, rencana melantai di bursa masih harus menunggu pembentukan induk usaha BUMN panas bumi yang diikuti oleh PT PLN (Persero) dan PT Geo Dipa Energi (Persero). Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, sebelumnya menuturkan integrasi aset tiga perusahaan ini dilakukan untuk mengejar target bauran energi baru dan terbarukan sebesar 23 persen dari total energi nasional pada 2025. "Pembangkit listrik tenaga panas bumi ini kekuatan besar, jadi harus disatukan," katanya. Cadangan potensi energi panas bumi di dalam negeri mencapai 15.128 megawatt, tapi pemanfaatannya belum optimal karena terkendala dana. Menurut dia, IPO merupakan salah satu jalan keluarnya. 

Head of Center of Food, Energy, and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance, Abra Tallatov, menuturkan rencana IPO kedua subholding Pertamina perlu diperjelas motifnya. Jika hanya untuk mencari pendanaan, IPO memang jalan pintas. Tapi, dalam konteks pengembangan panas bumi, dia menyatakan tak melihat urgensinya. Dia juga menyoroti risiko IPO Pertamina Shipping. Setelah subholding pelayaran terbentuk, Pertamina akan mengalihkan kapal, terminal, serta tangki penyimpanan bahan bakar minyak dan elpiji kepada Pertamina Shipping.  

Lelang wilayah kerja minyak dan gas tahun ini banjir insentif. Direktur Eksekutif Indonesia Petroleum Association (IPA), Marjolin Wajong, mengapresiasi insentif yang diberikan pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi dan mengundang lebih banyak peminat kontrak migas.Sekretaris Jenderal IPA, Moshe Rizal, mengakui pemerintah telah menyusun ketentuan lelang yang lebih baik. Namun dia menyebutkan persaingan sangat ketat, sehingga tak mudah mencari peserta lelang di lapangan eksplorasi. Negara-negara penghasil minyak dan gas berlomba-lomba menawarkan insentif untuk menarik minat investor. "Investor memperketat kriteria mereka karena proyek di luar negeri banyak sekali," tuturnya. Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Tutuka Ariadji, mengatakan nilai bagi hasil akan ditentukan jumlahnya berdasarkan risiko di setiap wilayah kerja. "Risiko semakin tinggi, maka bagian kontraktor semakin besar," ujarnya. Dalam kategori risiko terendah, porsi kontraktor untuk wilayah kerja minyak ditentukan 20 persen dan gas 25 persen. Sementara itu, jika wilayah tersebut berisiko sangat tinggi, porsi kontraktor bisa mencapai 45 persen untuk minyak dan 50 persen untuk gas.

Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, menuturkan deretan insentif ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing hulu migas Indonesia yang semakin ketat di dunia. Dia mengingatkan akan pentingnya ketersediaan data dan kemudahan akses data tersebut untuk menarik lebih banyak investor masuk. Selain itu, kata dia, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat harus mempercepat revisi Undang-Undang Migas, yang berpengaruh besar terhadap peminat kontrak migas. “Kepastian hukum menjadi faktor terpenting untuk menarik investasi. Tekanan untuk segera menerbitkan regulasi ini sudah terlihat ketika lelang wilayah kerja ini kurang banyak peminatnya," ucapnya. 

Papan penyitaan di atas lahan bekas aset PT Bank Namura baru ditancapkan pada Jumat, 27 Agustus lalu. Di hari yang sama, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Kemaanan Mohammad Mahfud Mahmodin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggelar seremoni pemancangan plang serupa di lahan perumahan Lippo Karawaci, Kelapa Dua, Tangerang, Banten-sekitar 5 kilometer di sisi utara Neglasari. Selain di Jawa Barat dan Banten, pemancangan plang pengambilalihan aset berupa lahan dan bangunan oleh Satgas BLBI digelar serentak di Jakarta, Sumatera Utara, Riau, dan Jawa Timur. Total luasnya, untuk sementara, mencapai 520 hektare, yang merupakan bagian dari jaminan hak tagih atas piutang negara terhadap olbligor dan kreditor BLBI.

Lahan eks Bank Namura di Kecamatan Jasinga itu, misalnya, adalah bagian dari aset yang diserahkan dua obligor BLBI, Baringin Marulam Hasiholan Panggabean dan Joseph Januardy, pemilik bank, untuk menyelesaikan utang mereka. Laporan keuangan pemerintah pusat 2020 mencatat Baringin dan Joseph masih punya tunggakan Rp 170,14 miliar. Kepada Tempo, Mahfud mengaku telah mengetahui sangkarut penguasaan lahan eks penerima BLBI, seperti di Jasinga, yang sebenarnya milik negara. Hal serupa, ucap dia, menimpa aset tanah pemerintah di Karawaci. "Sebelum dibaliknamakan, ternyata sudah ada yang menempati. Menyewa ke ini, nyewa ke itu, Pajaknya juga enggak bayar. Pajak usaha, macam-macam. Kata mereka membayar kepada seseorang," ujar Mahfud, Jumat, 3 September lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan total kewajiban atas fasilitas BLBI yang sampai sekarang masih dikelola pemerintah mencapai Rp 110,45 triliun. Ia menjelaskan, pinjaman BLBI itu dibiayai menggunakan surat utang negara yang diterbitkan pemerintah dan diserap BI. Sampai saat ini BI masih memegang surat utang tersebut. Artinya, pinjaman belum lunas. "Selama 22 tahun pemerintah, selain bayar pokok, bayar bunga utang," ucap Sri Mulyani.  

(Oleh - HR1)

Pemerintah akan segera menetapkan zona industri perikanan dengan sistem kuota penangkapan ikan bagi investor. Penangkapan terukur perlu diimbangi dengan pengawasan untuk memastikan sumber daya ikan lestari. Pemerintah segera memberlakukan sistem kontrak penangkapan ikan bagi industri perikanan. Sistem itu merupakan bagian dari kebijakan penangkapan terukur dan berkelanjutan yang akan diterapkan mulai tahun 2022. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Muhammad Zaini mengemukakan, kebijakan penangkapan terukur merupakan upaya menyeimbangkan prinsip ekonomi dan ekologi dalam pemanfaatan sumber daya ikan yang berkelanjutan. Konsep penangkapan terukur yang berbasis kuota tangkapan akan diterapkan pada seluruh wilayah pengelolaan perikanan (WPP) RI mulai tahun 2022.

Dengan sistem kontrak, perusahaan dinilai memiliki kepastian hukum untuk memanfaatkan kuota tangkapan ikan. Pemerintah juga dapat memperoleh penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pascaproduksi. ”Sistem kontrak ini dalam rangka memberikan jaminan kepada perusahaan yang akan berinvestasi di bidang penangkapan ikan sehingga selama masa kontrak (perusahaan) memiliki kepastian hukum. Sistem kontrak bisa berlaku hingga 20 tahun,” kata Zaini, dalam Dialog Penerapan Perikanan Berkelanjutan dan Terukur Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Selasa (14/9/2021).