Peluncuran AirAsia Ride, layanan pemesanan kendaraan online (ride hailing) milik grup AirAsia, bakal memanaskan persaingan bisnis digital di Asia Tenggara. Sebab, selain menyediakan layanan ride hailing, AirAsia bermain di bisnis super-app atau ekosistem aplikasi digital yang menyediakan banyak layanan, dari logistik, sistem pembayaran, e-commerce, hingga pesan-antar makanan (food delivery) yang sedang booming pada masa pandemi Covid-19. Direktur Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira Adhinegara, menyebutkan pertumbuhan segmen pesan-antar makanan tak akan terbendung karena perubahan perilaku masyarakat, dari makan di tempat (dine in) menjadi beli bungkus (take away). Karena itu, kata dia, pemain baru di bisnis super-app harus bisa menguasai segmen layanan ini. Selain food delivery, lini bisnis super-app yang harus diperkuat adalah segmen e-commerce dan sistem pembayaran. "Jika AirAsia mau berkompetisi, harus bisa memastikan di ekosistem aplikasinya ada layanan e-commerce atau dompet digital," ucapnya. 

Grup AirAsia memiliki fitur pembayaran digital bernama BigPay. Produk yang juga melayani pinjaman ini bersifat multikurs karena perusahaan tersebut akan beroperasi di banyak negara. Di Indonesia, BigPay akan menjadi pesaing penyedia dompet digital lain, seperti GoPay dan OVO yang masing-masing terintegrasi dengan Gojek dan Grab. Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyarankan AirAsia menumbuhkan pasar pengguna aplikasi dari segmen yang belum dioptimalkan super-app lain, seperti akomodasi. Sebagai maskapai penerbangan, kata dia, AirAsia lebih unggul menyiapkan jasa pemesanan hotel yang biasanya sepaket dengan pemesanan tiket penerbangan. "Celah ini menjadi modal awal menuju pasar layanan lain," kata dia.

Kinerja keuangan sejumlah perusahaan terdongkrak oleh kenaikan harga batu bara, dari US$ 80 per ton pada akhir tahun lalu menjadi US$ 170 per ton. Salah satunya PT Bukit Asam (Persero) Tbk atau PTBA yang mencetak kenaikan laba hingga 38 persen pada semester pertama tahun ini dibanding pada periode yang sama tahun lalu. Laba PTBA naik dari Rp 1,3 triliun menjadi Rp 1,8 triliun. Keuntungan tersebut didukung pendapatan pada semester I yang mencapai Rp 10,3 triliun atau naik 14 persen dari periode yang sama pada 2020. Untuk memanfaatkan momen ini, Bukit Asam mengajukan penambahan produksi dari 25 juta ton menjadi 30 juta ton untuk tahun ini. Pada semester pertama, perusahaan memproduksi 13,3 juta ton batu bara dengan penjualan 12,9 juta ton. 

Direktur Pengembangan Usaha PTBA, Fuad Iskandar, mengatakan akan meningkatkan porsi ekspor pada semester kedua. “Rasio penjualan 53 persen untuk domestik dan 47 persen untuk ekspor,” ucap dia. Hingga Juni lalu, penjualan batu bara untuk pasar global baru 37 persen, dengan mayoritas dikirim ke Cina, Taiwan, Filipina, India, dan Vietnam. PT Indika Energy Tbk juga mampu mencetak laba pada semester pertama tahun ini setelah merugi US$ 21,91 juta pada semester pertama 2020. Dalam laporan keuangannya, emiten berkode INDY ini memperoleh laba US$ 12 juta. Kinerja itu ditopang oleh kenaikan pendapatan 14 persen secara tahunan atau sebesar US$ 1,28 miliar. Pendapatan INDY antara lain berasal dari kenaikan penjualan batu bara anak usahanya, PT Kideco Jaya Agung, sebesar 8,5 persen secara tahunan, dari 16,6 juta ton menjadi 18,1 juta ton. Kideco melepas 65 persen batu bara untuk ekspor. Anak usaha INDY lainnya, yaitu PT Multi Tambangjaya Utama, mengalami kenaikan penjualan dari 600 ribu ton menjadi 900 ribu ton. 

Kementerian Badan Usaha Milik Negara masih mengejar target penawaran saham dua anak usaha PT Pertamina (Persero) ke publik atau IPO pada tahun ini. Keduanya adalah PT Pertamina Geothermal Energy dan PT Pertamina International Shipping. Wakil Menteri BUMN Pahala Mansyuri mengatakan persiapan menuju IPO kedua perusahaan masih terus berjalan. Untuk Pertamina Geothermal, ucap dia, rencana melantai di bursa masih harus menunggu pembentukan induk usaha BUMN panas bumi yang diikuti oleh PT PLN (Persero) dan PT Geo Dipa Energi (Persero). Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, sebelumnya menuturkan integrasi aset tiga perusahaan ini dilakukan untuk mengejar target bauran energi baru dan terbarukan sebesar 23 persen dari total energi nasional pada 2025. "Pembangkit listrik tenaga panas bumi ini kekuatan besar, jadi harus disatukan," katanya. Cadangan potensi energi panas bumi di dalam negeri mencapai 15.128 megawatt, tapi pemanfaatannya belum optimal karena terkendala dana. Menurut dia, IPO merupakan salah satu jalan keluarnya. 

Head of Center of Food, Energy, and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance, Abra Tallatov, menuturkan rencana IPO kedua subholding Pertamina perlu diperjelas motifnya. Jika hanya untuk mencari pendanaan, IPO memang jalan pintas. Tapi, dalam konteks pengembangan panas bumi, dia menyatakan tak melihat urgensinya. Dia juga menyoroti risiko IPO Pertamina Shipping. Setelah subholding pelayaran terbentuk, Pertamina akan mengalihkan kapal, terminal, serta tangki penyimpanan bahan bakar minyak dan elpiji kepada Pertamina Shipping.  

Lelang wilayah kerja minyak dan gas tahun ini banjir insentif. Direktur Eksekutif Indonesia Petroleum Association (IPA), Marjolin Wajong, mengapresiasi insentif yang diberikan pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi dan mengundang lebih banyak peminat kontrak migas.Sekretaris Jenderal IPA, Moshe Rizal, mengakui pemerintah telah menyusun ketentuan lelang yang lebih baik. Namun dia menyebutkan persaingan sangat ketat, sehingga tak mudah mencari peserta lelang di lapangan eksplorasi. Negara-negara penghasil minyak dan gas berlomba-lomba menawarkan insentif untuk menarik minat investor. "Investor memperketat kriteria mereka karena proyek di luar negeri banyak sekali," tuturnya. Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Tutuka Ariadji, mengatakan nilai bagi hasil akan ditentukan jumlahnya berdasarkan risiko di setiap wilayah kerja. "Risiko semakin tinggi, maka bagian kontraktor semakin besar," ujarnya. Dalam kategori risiko terendah, porsi kontraktor untuk wilayah kerja minyak ditentukan 20 persen dan gas 25 persen. Sementara itu, jika wilayah tersebut berisiko sangat tinggi, porsi kontraktor bisa mencapai 45 persen untuk minyak dan 50 persen untuk gas.

Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, menuturkan deretan insentif ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing hulu migas Indonesia yang semakin ketat di dunia. Dia mengingatkan akan pentingnya ketersediaan data dan kemudahan akses data tersebut untuk menarik lebih banyak investor masuk. Selain itu, kata dia, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat harus mempercepat revisi Undang-Undang Migas, yang berpengaruh besar terhadap peminat kontrak migas. “Kepastian hukum menjadi faktor terpenting untuk menarik investasi. Tekanan untuk segera menerbitkan regulasi ini sudah terlihat ketika lelang wilayah kerja ini kurang banyak peminatnya," ucapnya. 

Papan penyitaan di atas lahan bekas aset PT Bank Namura baru ditancapkan pada Jumat, 27 Agustus lalu. Di hari yang sama, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Kemaanan Mohammad Mahfud Mahmodin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggelar seremoni pemancangan plang serupa di lahan perumahan Lippo Karawaci, Kelapa Dua, Tangerang, Banten-sekitar 5 kilometer di sisi utara Neglasari. Selain di Jawa Barat dan Banten, pemancangan plang pengambilalihan aset berupa lahan dan bangunan oleh Satgas BLBI digelar serentak di Jakarta, Sumatera Utara, Riau, dan Jawa Timur. Total luasnya, untuk sementara, mencapai 520 hektare, yang merupakan bagian dari jaminan hak tagih atas piutang negara terhadap olbligor dan kreditor BLBI.

Lahan eks Bank Namura di Kecamatan Jasinga itu, misalnya, adalah bagian dari aset yang diserahkan dua obligor BLBI, Baringin Marulam Hasiholan Panggabean dan Joseph Januardy, pemilik bank, untuk menyelesaikan utang mereka. Laporan keuangan pemerintah pusat 2020 mencatat Baringin dan Joseph masih punya tunggakan Rp 170,14 miliar. Kepada Tempo, Mahfud mengaku telah mengetahui sangkarut penguasaan lahan eks penerima BLBI, seperti di Jasinga, yang sebenarnya milik negara. Hal serupa, ucap dia, menimpa aset tanah pemerintah di Karawaci. "Sebelum dibaliknamakan, ternyata sudah ada yang menempati. Menyewa ke ini, nyewa ke itu, Pajaknya juga enggak bayar. Pajak usaha, macam-macam. Kata mereka membayar kepada seseorang," ujar Mahfud, Jumat, 3 September lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan total kewajiban atas fasilitas BLBI yang sampai sekarang masih dikelola pemerintah mencapai Rp 110,45 triliun. Ia menjelaskan, pinjaman BLBI itu dibiayai menggunakan surat utang negara yang diterbitkan pemerintah dan diserap BI. Sampai saat ini BI masih memegang surat utang tersebut. Artinya, pinjaman belum lunas. "Selama 22 tahun pemerintah, selain bayar pokok, bayar bunga utang," ucap Sri Mulyani.  

(Oleh - HR1)

Pemerintah akan segera menetapkan zona industri perikanan dengan sistem kuota penangkapan ikan bagi investor. Penangkapan terukur perlu diimbangi dengan pengawasan untuk memastikan sumber daya ikan lestari. Pemerintah segera memberlakukan sistem kontrak penangkapan ikan bagi industri perikanan. Sistem itu merupakan bagian dari kebijakan penangkapan terukur dan berkelanjutan yang akan diterapkan mulai tahun 2022. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Muhammad Zaini mengemukakan, kebijakan penangkapan terukur merupakan upaya menyeimbangkan prinsip ekonomi dan ekologi dalam pemanfaatan sumber daya ikan yang berkelanjutan. Konsep penangkapan terukur yang berbasis kuota tangkapan akan diterapkan pada seluruh wilayah pengelolaan perikanan (WPP) RI mulai tahun 2022.

Dengan sistem kontrak, perusahaan dinilai memiliki kepastian hukum untuk memanfaatkan kuota tangkapan ikan. Pemerintah juga dapat memperoleh penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pascaproduksi. ”Sistem kontrak ini dalam rangka memberikan jaminan kepada perusahaan yang akan berinvestasi di bidang penangkapan ikan sehingga selama masa kontrak (perusahaan) memiliki kepastian hukum. Sistem kontrak bisa berlaku hingga 20 tahun,” kata Zaini, dalam Dialog Penerapan Perikanan Berkelanjutan dan Terukur Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Selasa (14/9/2021).

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatatkan investasi menembus Rp 312,4 triliun di instrumen saham dan reksa dana (RD) semester I tahun ini, melambung 20,4% dibanding Rp 259,5 triliun periode sama tahun lalu. Lonjakan tersebut mendorong penempatan dana di seluruh instrumen mencapai total Rp 510,5 triliun, meningkat 14,7%. Dari total dana investasi Rp 510,5 triliun yang dikelola 59 perusahaan asuransi jiwa yang bergabung dalam AAJI, yang terbanyak 61,19% ditempatkan pada instrumen saham dan reksa dana. Rinciannya, investasi yang disalurkan melalui instrumen saham tumbuh sekitar 26% (year on year) menjadi Rp 144,79 triliun, sedangkan di reksa dana naik 15,9% (yoy) menjadi Rp 167,58 triliun. Porsi kontribusi dua jenis instrumen tersebut meningkat, masing-masing menjadi 28,4% dan 32,8% dari total investasi industri asuransi jiwa pada semester I tahun ini. “Kenaikan kontribusi pada portofolio saham khususnya, disebabkan oleh kondisi pasar modal Indonesia yang semakin kondusif di semester I-2021. Kondisi tersebut ditandai oleh membaiknya indeks harga saham gabungan (IHSG) sebesar 22%, jika dibandingkan dengan periode sama di 2020,” kata Ketua Dewan Pengurus AAJI Budi Tampubolon dalam konferensi pers Kinerja Industri Asuransi Jiwa Semester I-2021 secara online, Selasa (14/9).

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Marketing dan Komunikasi AAJI Wiroyo Karsono mengatakan, total penempatan dana investasi industri asuransi jiwa pada semester I-2021 mencapai Rp 510,5 triliun, tumbuh 14,7% dari semester I-2020 senilai Rp 445,2 triliun. Hal ini berjalan seiring dengan peningkatan kinerja industri asuransi yang membaik pada semester pertama tahun 2021. AAJI mencatat, hasil investasi semester I-2021 melambung 122,6%, menjadi Rp 4,9 triliun. Sementara itu, pada periode sama tahun lalu, investasi perusahaan asuransi yang bergabung dalam AAJI tercatat rugi Rp 21,64 triliun. Ketua Dewan Pengurus AAJI Budi Tampubolon juga menekankan, pada saat pasar saham terkoreksi cukup dalam tahun 2020, industri asuransi jiwa relatif tidak menarik investasinya di pasar saham, meskipun hal ini berimbas pada penurunan investasi AAJI sepanjang tahun lalu. Hal itu seiring koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia. Sementara itu terkait investasi di SBN, lanjut dia, masih dibutuhkan oleh industri asuransi karena memberikan imbal hasil yang cukup stabil.

Badan pengawas antimonopoli Korea Selatan (Korsel) mendenda Google hampir US$ 180 juta pada Selasa (14/9) karena menyalahgunakan dominasinya di sistem operasi seluler dan pasar aplikasi. Ini adalah yang terbaru dari serangkaian langkah regulasi melawan raksasa teknologi di seluruh dunia. Hukuman itu datang beberapa minggu setelah pemerintah Korsel mengeluarkan undang-undang (UU) yang melarang operator toko aplikasi besar seperti Google dan Apple dari memaksa pengembang perangkat lunak untuk menggunakan sistem pembayaran mereka. UU ini secara efektif menyatakan aturan ini menguntungkan Play Store dan App Store untuk memonopoli secara ilegal. Pekan lalu, seorang hakim Amerika Serikat (AS) memerintahkan perusahaan elektronik dan perangkat komputer Apple untuk melonggarkan kontrol atas sistem pembayaran App Store, dalam pertempuran UU Antipakat atau UU persaingan dengan produsen Fortnite Epic Games. Google dan Apple mendominasi pasar aplikasi daring di Korsel, yang merupakan ekonomi terbesar ke-12 di dunia dan dikenal untuk kehebatan teknologinya. Komisi Perdagangan Adil Korea (KFTC) telah menyelidiki Google sejak 2016, karena diduga mencegah produsen ponsel pintar lokal seperti Samsung Electronics menyesuaikan OS Android miliknya.

Badan Aksesiblitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika akan segera memulai proyek Palapa Ring Integrasi pada 2022. Pada fase 1 mencapai sepanjang 5.226 kilometer, sedangkan fase 2 di 2023 sejauh 6.857 kilometer. Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Latif menjelaskan, Palapa Ring Integrasi akan menghubungkan ketiga jaringan Palapa Ring Barat, Tengah dan Timur agar semakin andal dan berkualitas. Integrasi tersebut juga akan memperkuat ketahanan ketika terjadi kendala pada salah satu jaringan. “Kami sudah melakukan studi awal terkait Palapa Ring Integrasi ini. Panjang kilometernya mendekati Panjang Palapa Ring jilid pertama yaitu sekitar 12.000 kilometer. Investasinya juga hampir mendekati, kira-kira Rp 8 triliun,” kata Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Latif dalam webinar "Apa Kabar Tol Langit?", Selasa (14/9/2021).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam Presidensi G20 Tahun 2022 terdapat tujuh agenda yang akan dibahas terkait jalur keuangan atau finance track. Namun, isu seputar koordinasi untuk pemulihan ekonomi secara bersama menjadi poin paling utama. “Yang paling utama dan penting adalah mengenai negaranegara G20 akan membahas bagaimana berkoordinasi untuk memulihkan ekonomi global. Temanya, ‘recover together and recover stronger, Untuk bisa bersama dan menjadi lebih kuat dibutuhkan koordinasi policy global," ujar Menkeu dalam Konferensi Pers Menuju Presidensi G20 Indonesia tahun 2022, Selasa (14/9). Pemerintah Indonesia tengah bersiap untuk menyelenggarakan KTT G20 pada 2022 mendatang. Tongkat estafet Presidensi G20 akan diserahkan secara resmi oleh PM Italia kepada Presiden Joko Widodo pada 30- 31 Oktober 2021 mendatang, di Roma. Ini merupakan kali pertama Indonesia menjadi Presidensi G20, sejak forum ini dibentuk pada 1999 yang lalu. 

Agenda kedua, semua negara G20 akan membahas terkait dampak Covid-19 di bidang kesehatan hingga perekonomian, selain mengenai produktivitas dan memulihkan ekonomi kembali. Ketiga, terkait central bank digital currency (CBDC). Keempat, terkait sustainable finance. Menkeu menjelaskan, agenda keempat merupakan isu yang juga penting untuk dibahas yaitu menyangkut climate change, green finance, termasuk bagaimana stimulus atau dukungan di bidang fiskal guna menciptakan transformasi ekonomi menuju ekonomi yang hijau dan sustainable. Selanjutnya yang Kelima, mengenai cross-border payment. Ini juga menjadi salah satu isu yang sangat penting dari sisi perkembangan payment system dengan berkembangnya teknologi digital dan ekonomi digital. Keenam, terkait financial inclusion digital and small medium enterprise (SME). Ketujuh atau terakhir, dalam G20 tahun 2022 akan dibahas kemajuan dan pelaksanaan persetujuan serta perkembangan global taxation principle.