Sektor pertanian digadang-gadang menjadi salah satu bantalan penopang ekonomi nasional yang tengah digoyang pandemi Covid-19. Harapan ini muncul seiring dengan potensi-potensi yang ditunjukkan sektor ini. Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin pada acara Penganugrahan Bidang Pertanian Tahun 2021 yang digelar di istana Wapres, Senin (13/9) mengatakan pertanian mampu tumbuh ditengah kontraksi yang terjadi di sektor-sektor lain. Bahkan hal itu dicapai dalam kondisi menantang  lantaran adanya resiko krisis pangan global akibat pandemi.

Wapres berharap pembangunan sektor pertanian dapat terus dilakukan melalui reformasi pertanian, intensifikasi produksi, dan peningkatan akses pasar. Strategi itu tentu tidak gampang dilakukan lantaran dinamika yang terjadi saat ini. Ada beragam tantangan yang dialami, khususnya pandemi yang sulit ditebak kapan akan berakhir. Pada Juli 2021, pertanian juga menjadi lini nonmigas dengan kinerja ekspor terburuk secara bulanan yaitu -12,08%. Kita tentu berharap perlambatan ekspor pertanian yang terjadi pada Januari-Juli hanya sementara saja. Hal tersebut sebagai konsekuensi  dari dinamika terkini seperti pandemi dan kelangkaan kapal maupun container akibat adanya 'perang dagang' antara AS dan China maupun ketidakmerataan pemulihan ekonomi antar negara. 

Melalui program Gerakan Tiga Kali Ekspor (Gratieks), pengusaha dan eksportir didorong melipat gandakan lalu lintas ekspor pertanian tiga kali lipat. Adapun dari sektor finansial, OJK juga memacu penyaluran Kredit Usaha Rakyat oleh perbankan ke sektor  pertanian. Salah satu cara yakni dengan memperbanyak kluster dan ekosistem dari hulu ke hilir yang terinterigasi secara digital. Harian ini berharap beragam strategi yang dilakukan dapat membuahkan hasil yang optimal sehingga akan mengerek kinerja dan kemanfaatan sektor pertanian yang tercermin dari kesejahteraan petani, pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, serta peningkatan ekspor. (yetede)

Pergeseran perilaku konsumen dalam mengakses layanan digital mengharuskan perubahan dalam lanskap bisnis bank. Dengan demikian, digitalisasi di sektor ini diyakini akan membuat bank menjadi lebih efisien. Sejumlah nasabah saat ini tidak perlu lagi membawa dompet, kartu ATM, atau buku tabungan untuk menikmati layanan perbankan. Cukup dengan membawa gawai serta memastikan adanya koneksi internet, produk perbankan bisa diakses dalam genggaman. Alhasil, masyarakat pun semakin jarang ke kantor cabang. Nasabah menjadi lebih menghemat waktu dan tidak terpaku pada jam buka kantor cabang. Pergeseran ini yang membuat lanskap  bisnis bank diproyeksikan bermuara menuju digital banking.

Selain itu, kehadiran bank digital ini membuat verifikasi nasabah atau calon debitur dapat dilakukan lewat video call. Bunga kredit dan bunga deposito juga dibuat kompetitif karena rasio antara total beban operasional dan total pendapatan operasional (BOPO) dapat ditekan. Dan, bagi OJK, kehadiran bank digital sangat diharapkan membuat ekonomi digital nasional tumbuh dan dapat menjadi  yang terbesar dikawasan Asia Tenggara pada 2025.  Hal inilah yang dibidik oleh COO Digital Business PT Bank MNC Internasional Tbk. Teddy Tee, dia mengatakan MotionBanking akan fokus menyalurkan kredit dengan menggandeng sejumlah pemain finansial teknologi atau fintek.

Ekonom senior Institute for Development on Economics and Finance (Inder) Aviliani menjelaskan kehadiran ekosistem yang kuat memiliki sejumlah pengaruh terhadap keberhasilan bisnis bank digital. Perluasan ekosistem dilakukan baik melalui kemitraan strategis maupun akuisisi. Lewat strategi ini, bank digital akan mendapatkan basis data secara luas, yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan bisnis, seperti penyaluran kredit dan layanan lainnya. Dengan demikian, teknologi dan kesiapan, suatu bank perlu berjalan seimbang agar infrastruktur bisa melayani pembayaran secara digital. Pemilihan teknologi yang tepat akan menjadi kunci perubahan di dalam lanskap bisnis bank supaya lebih efisien. (yetede)

Kementerian Perindustrian menargetkan penurunan impor bahan baku obat hingga 40% dalam lima tahun ke depan. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kemenperin Muhammad Khayam mengatakan industri farmasi yang telah mampu menyuplai hingga 90% kebutuhan obat jadi dalam negeri, harus diikuti dengan kemandirian dalam pasokan bahan baku. "Lima tahun ke depan kami harapkan ada penurunan signifikan khusus untuk bahan baku, dari tadinya (import) 90% menjadi antara 50%-70%," katanya, Senin (13/9). Khayam mengakui bukan hal yang mudah untuk menurunkan impor bahan baku obat (BBO). Alasannya, pada industri hulu, produksi bahan baku lokal masih sulit untuk ditingkatkan. Selain itu, lanjut Khayam, industri bahan baku obat domestik  menghadapi persoalana kelayakan ekonomi yang rendah. Hal itu membuat mandeknya investasi pada sektor ini dan ada pula hambatan rantai nilai yang tengah diurai oleh pemerintah bersama sejumlah stakeholder.

"Membangun industri bahan baku obat memang tidak mudah dan tidak murah," katanya. Saat ini baru ada tiga industri bahan baku obat didalam negeri, yaitu PT Kimia Farma Sungwun Pharmacapio (KFSP), PT Riasima Adi Farma, dan PT Desa Media. Presiden Direktur KSFP Pamian Siregar mengaitkan sampai akhir tahun ini pihaknya menargetkan produksi hingga empat jenis BBO lain, Pamian menuturkan produksi BBO KFSP diharapkan dapat menurunkan impor bahan baku antara 6% hingga 7,5%. Selain skala ekonomi yang kecil, industri BBO juga sangat tidak attraktif bagi investor karena tingginya daya tawar pellanggan dan persaingan kompetitif, belum lagi lamanya periode pengembalian. Presiden Direktur PT Desa Medika Ferry Soetikno mengatakan industri farmasi dalam negeri sempat mengalami penundaan suplai impor bahan baku  pada awal pandemi Covid-19. Dia mengungkapkan BBO yang diimpor dari India seharusnya diterima dalam waktu 5 hari, tetapi molor hingga 2 minggu. (YTD)

Kawasan pesisir Jateng menyimpan potensi kelautan dan perikanan yang melimpah.  Sayangnya, proses pengolahan hasil laut masih banyak dilakukan secara tradisional. Dukungan investor lokal maupun asing diharapkan bisa mendorong percepatan modernisasi aktivitas perikanan di Jawa tengah. Peluang investasi sektor kelautan dan perikanan hadir di pesisir utara provinsi Jawa Tengah  tepatnya di Kecamatan Junawa . Junawa dibelah oleh sungai Silugonggo atau sungai Junawa. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Edy Martanto mengatakan pengembangan Pelabuhan Junawa merupakan upaya pemerintah dalam mendorong modernisasi perikanan khususnya di kabupaten Pati.

Menurutnya, 12 ha lahan disekitar sungai Junawa disiapkan untuk menjadi sentra industri perikanan terbesar di Jateng. Sejumlah proyek pendukung ditawarkan investor baik lokal maupun asing diantaranya pengembangan pelabuhan, pengelolaan stasiun, pengisian bahan bakar umum (SPBU, dan fasilitas cold storage). Fasilitas fungsional seperti reservoir, pasokan listrik dari PLN, genset, dan tempat pelelangan ikan juga telah beroperasi. Pengembangan infrastruktur pendukung aktivitas perikanan juga dilakukan di daerah-daerah lainnya di pesisir pantura lainnya. Tepat disebelah timur Kabupaten Pati yaitu Kabupaten Rembang juga menawarkan proyek pembangunan galangan kapal senilai Rp45,5 miliar.

"Kalau mau lahan diluar itu pun kami persilahkan. Dimanapun tempatnya, kami akan bantu carikan lokasi yang representatif untuk docking kapal. DPMPTSP Rembang siap mendukung, termasuk proses pembebasan lahannya akan dibantu. Perizinannya bisa kami dorong lebih cepat," jelas Rofieq Pahlevi, Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Apabila rencana-rencana penambahan fasilitas infrastruktur sektor perikanan tersebut benar-benar terwujud, maka Jateng berpeluang meningkatkan kinerja sektor maritim. (YTD)

Di tengah kemelut akibat temuan selisih dana yang mencapai Rp146,69 triliun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali mengungkap borok dalam program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Teranyar, lembaga auditor eksternal tersebut memaparkan temuan baru dengan nilai mencapai Rp2,94 triliun. Angka tersebut berasal dari pemeriksaan terhadap program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Tahun Anggaran 2020. Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengemukakan dalam pemeriksaan tersebut instansinya mencatat sebanyak 2.170 temuan yang memuat 2.843 permasalahan dengan nilai Rp2,94 triliun.

Temuan merupakan bagian dari pemeriksaan komperhensif berbasis risiko atas 241 objek pemeriksaan dengan III hasil pemeriksan kinerja dan 130 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. "Sejak awal PBK mengingatkan adanya risiko yang perlu diantisipasi dan dimitigasi agar langkah menangani pandemi dapat dilakukan dengan transparan," paparnya. Sejalan dengan temuan itu, lembaga auditor eksternal merekomondasikan sejumlah tindak lanjut kepada pemerintah. Pertama, menetapkan sebuah desain besar, kedua menyusun identifikasi kebutuhan barang dan jasa, ketiga memprioritaskan pengguna anggaran PC-PEN, dan keempat menetapkan kebijakan.

Sri Mulyani menambahkan bahwa pengelolaan keuangan negara ditengah krisis memang tidak mudah. Pasalnya, APBN Tahun Anggaran 2020 harus didesain secara dinamis dan fleksibel. Terlepas dari beratnya tantangan itu, Menkeu berkomitmen untuk tetap menindaklanjuti seluruh rekomondasi yang disampaikan oleh BPK. Sementara itu, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Hadiyanto menambahkan,  rekomondasi BPK tersebut mendorong adanya perbaikan dari pemerintah untuk mewujudkan akuntabilitas dalam mengelola keuangan negara pada tahun-tahun mendatang. (YTD)

Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan setidaknya 30 juta pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) segera mengadopsi solusi digital pada tahun ini. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Mira Tayyiba mengatakan adopsi digital oleh pelaku UMKM menjadi penting ketika pemerintah mendorong penyediaan infrastruktur. Kemenkominfo ingin agar infrastruktur yang telah terbangun, memberi dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian. Dia mengatakan dari 60 juta UMKM, baru sekitar 15 juta UMKM yang terhubung dengan digital, Kemenkominfo berharap hingga akhir tahun sekitar 30 juta UMKM terhubung dengan digital. Itu tidak bisa dikerjakan sendiri, Kemenkominfo pun menggandeng berbagai pihak untuk mewujudkan target tersebut. 

Sementara itu, Dirjen Aptika, Samuel A. Pangerapan  mengatakan Kemenkominfo membutuhkan sekitar 10 perusahaan yang siap membantu  mempercepat transformasi digital di segmen UMKM, "Literasi digital dan transformasi digital tidak bisa berjalan sendiri, kita butuh 10 (perusahaan) seperti Gojek lagi." Kata Samuel.

Direktur Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Gojek, Shinto Nugroho mengatakan kerjasama strategis yang terjalin antara Gojek dengan Kemenkominfo juga akan meningkatkan tingkat kesadaran dan literasi digital UMKM di Gojek. Hingga saat ini, terdapat sekitar 750.000 UMKM yang tergabung dengan ekosistem Gojek. Selain itu, kata Shinto, perusahaan akan mendorong UMKM binaan Kemenkominfo untuk bertransformasi digital. "Makin kencang digitalisasi UMKM, makin penetrasi digital baik, maka ekonomi digital makin maju dan tinggi" katanya. 

Koordinator Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Negeri Jakarta, Dianta Sebayang menyebutkan dua hal mengapa start-up Logistik Indonesia jadi yang paling kuat di ASEAN.  Pertama, Indonesia memiliki tantangan logistik yang berat dari sisi geografis. Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudsitira mengatakan, makin berkembangnya situs dagang  elektronik dan transaksi digital akan mendorong perubahan antara model logistik yang semula sifatnya untuk industri atau korporasi besar.

Pemerintah menyusun skenario perjanjian berbagi beban atau burden-sharing dengan Bank Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan target penerbitan surat berharga negara (SBN), termasuk surat utang negara (SUN), di pasar perdana akan menurun. Menurut Sri, skema burden-sharing mampu menurunkan belanja bunga utang menjadi 2,1-2,25 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2021-2025. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo sebelumnya menyatakan kebijakan burden-sharing pada 2022 akan mengurangi beban negara sebesar Rp 17,36 triliun. Sumbernya adalah beban bunga SBN yang lebih murah, yaitu Rp 13,4 triliun serta jaminan untuk menanggung beban bunga dari Bank Indonesia sebesar Rp 3,62 triliun. 

Economic research analyst dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Ahmad Nasrudin, menuturkan penerapan skema burden-sharing akan berdampak positif bagi pasar surat utang negara. Dengan kebutuhan pendanaan APBN yang tinggi di tengah defisit, pemerintah pasti akan menggelontorkan obligasi. "Dalam skema burden-sharing kali ini, BI siap menjadi pembeli, jadi harga di pasar tidak terpengaruh," ujarnya. 

(Oleh - HR1)

Persaingan bisnis kuliner cloud kitchen atau dapur awan kian sengit. Start-up pemula hingga perusahaan digital kelas unicorn atau yang memiliki valuasi di atas US$ 1 miliar menjajal bisnis ini. Kepala Center of Innovation and Digital Economy Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda, berujar bisnis cloud kitchen tidak terlepas dari adanya perubahan pola konsumsi masyarakat dari offline (takeaway, dine-in) menjadi online dengan aplikasi digital. Data Google, Temasek and Bain menunjukkan ada peningkatan permintaan layanan pesan antar makanan lebih dari 30 persen. Selain itu, Nailul menilai cloud kitchen mempunyai beberapa keunggulan. Keunggulan yang utama adalah membuat bisnis kuliner lebih efisien karena tidak memerlukan tempat yang cukup untuk dine-in ataupun takeaway. Biaya pengurusan izin buka restoran pun tidak diperlukan sehingga pengeluaran lebih efisien. Mitra usaha juga memiliki keuntungan bisa mengenalkan merek dagang dan menu lebih dulu sebelum membuka kios. "Istilahnya tes pasar," kata Nailul.  

(Oleh - HR1) 

Beberapa badan usaha milik negara sektor konstruksi tengah menanti bantuan dana dari kas negara untuk penyelesaian proyek prioritas. Sebagian besar penyertaan modal negara (PMN) yang diajukan BUMN konstruksi pada tahun ini maupun tahun depan akan dipakai untuk mengerjakan proyek pembangunan jalan tol. Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, membenarkan bahwa Kementerian BUMN mengajukan PMN 2022 hingga Rp 72,9 triliun yang direncanakan untuk 12 BUMN. Namun, dalam rapat terakhir, baru tujuh BUMN yang dipertimbangkan mendapat alokasi Rp 38 triliun. “Kami masih mencari formula untuk pengalokasian anggarannya, karena fiskal 2022 sangat sempit,” ucap dia.

Adapun Kepala Center of Food, Energy, and Sustainable Development Institute for Development of Economics and Finance, Abra Talattov, menilai penyaluran PMN jumbo saat pandemi bisa menjadi beban kas negara. Terlebih penerimaan pajak sedang lambat, sementara kebutuhan belanja negara masih besar. Jika tak waspada, ujarnya, upaya menekan defisit APBN di bawah 6 persen terhadap produk domestik bruto pada 2022 dianggap semakin sulit. "Kalau melihat BUMN yang masih kekanak-kanakan dengan meminta PMN sampai Rp 72 triliun atau dua kali lebih besar dari 2021, sepertinya defisit APBN berisiko melebar,” kata dia. 

(Oleh - HR1)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong bank kecil untuk melakukan transformasi digital. Direktur Eksekutif Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK, Anung Herlianto, mengatakan strategi yang bisa dilakukan adalah konsolidasi atau menggabungkan bank-bank tersebut menjadi bank digital. “Bukan untuk memusnahkan bank kecil, yang kami inginkan adalah dengan cara apa pun bank-bank kecil dapat bertahan,” kata dia, kemarin. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Heru Kristiyana, mengatakan pembentukan bank digital dapat dilakukan dengan dua opsi, yaitu pengembangan bank berbadan hukum Indonesia (BHI) menjadi bank digital atau transformasi dari bank umum menjadi bank digital. Bila menempuh opsi pertama, OJK mempersyaratkan modal disetor minimal sebesar Rp 10 triliun. Menurut Andry Asmoro, Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, bank digital harus menyiapkan infrastruktur teknologi dan telekomunikasi hingga karyawan yang tanggap digital. “Dibutuhkan model bisnis yang sesuai juga yang mampu memenuhi kebutuhan customer dan meningkatkan customer experience.” 

(Oleh - HR1)