Sebanyak enam provinsi di Indonesia siap mengelola sumber daya kelautan dan perikanan (KP) yang dimilikinya secara berkelanjutan. Keenam provinsi itu adalah Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Pengelolaan sumber daya KP secara berkelanjutan itu sejalan dengan kebijakan penangkapan terukur yang segera diterapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di sejumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Demikian diungkapkan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono saat penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah dan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Sumber Daya KP oleh enam pemerintah provinsi (pemprov) di Kantor Staf Kepresidenan Jakarta, Selasa (14/9). Menteri Trenggono mengajak pemerintah daerah (pemda) untuk memegang teguh prinsip keberlanjutan dalam mengelola sumber daya alam KP di kawasan. “KKP menyambut baik kerja sama ini karena pengelolaan sumber daya KP di kawasan perlu harmonisasi dan sinkronisasi, mulai dari sisi kewenangan sampai pengawasannya, termasuk pendekatan sosial budaya yang diperlukan,” ujar Trenggono. Menurut Trenggono, keberhasilan program prioritas KKP itu tentu perlu dukungan pemda. “Untuk itu, kami ucapkan terima kasih dan apresisasi kepada para gubernur pimpinan pemprov beserta jajaran atas dukungan serta komitmen dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya KP yang berkelanjutan,” papar dia.

Indonesia akan menjadi tuan rumah sekaligus Presidensi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun 2022. Dalam pertemuan yang mengusung tema Recover Together Recover Stronger.  Ada tujuh isu keuangan global terkini yang akan dibahas. Pertama, koordinasi dalam memulihkan ekonomi global. Kedua, dampak perekonomian dari pandemi Covid-19 melalui penguatan efisiensi dan produktivitas untuk mendukung perekonomian jangka panjang. Ketiga, acuan dalam pengembangan uang digital yang diterbitkan oleh Central Bank Digital Currency (CBDC). Keempat, memperkuat sistem pembayaran untuk aktivitas pembayaran lintas negara (cross border payment). Kelima, mengembangkan sumber pembiayaan yang dapat mendukung upaya dunia dalam mengatasi isu perubahan iklim (sustainable finance)untuk menciptakan ekonomi hijau dan berkelanjutan. Keenam, bagaimana mendorong perluasan inklusi keuangan melalui pemanfaatan digitalisasi ekonomi dan keuangan. Ketujuh, pelaksanaan global taxation principal, berupa insentif pajak, pajak dan digitalisasi, penghindaran pajak, hingga Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).

Perbankan digital mulai menggeber penghimpunan dana masyarakat dengan iming-iming bunga simpanan tinggi. PT. Seabank Indonesia, misalnya menawarkan promo suku bunga tabungan sebesar 7% per tahun yang berlaku per 30 September 2021. Tawaran tersebut dipublikasikan pada aplikasi e-commerce Shopee miliknya. Bunga itu dibayar harian. Sementara Bank BCA digital juga menawarkan bunga deposito 3,75% per tahun untuk saldo dibawah Rp 100 juta dan 4% untuk saldo diatas Rp 100 juta. Sementara itu rata-rata deposito induknya Bank Central Asia (BCA) saat ini hanya 2,75% per tahun.  

Para peternak ayam pada Kamis nanti (16/9) berencana bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Pertemuan tersebut untuk membahas harga telur ayam ras yang anjlok di pasaran dalam beberapa minggu terakhir ini. Ketua Umum Asosiasi Peternak Layer Nasional Musbar Mesdi berharap pemerintah dapat menyerap hasil telur ayam para peternak. Caranya adalah dengan memasukkan telur ayam ke dalam paket bantuan sosial (Bansos) bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. "Harapan kami ke Pak Presiden supaya telur dari peternak bisa diserap untuk paket bansos selama pandemi. Apalagi telur merupakan kapsul gizi yang bagus untuk tingkatkan imunitas." kata Musbar, Selasa (14/9). 

Berdasarkan riset Nielsen ke 3.000 warung dan toko pulsa di 14 kota di Indonesia pada Juni 2021, baru 14,8% yang terjun kedalam skema bisnis O2O. Adapun sisanya masih belum menggunakan platform tersebut. Dari pasar yang kecil itu, Bukalapak mendominasi sebesar 42% melalui unit mitra. Sebagai informasi, perseroan telah terjun ke bisnis O2O sejak 2017 dengan semula 2.870 mitra dan terus tumbuh secara eksponensial.  Penerus ketiga Group Lippo, John Riady mengatakan kedua pihak membutuhkan omnichannel. Pelanggan dapat berbelanja dengan menggunakan berbagai channel sekaligus, baik online maupun offline. 

Teranyar, calon emiten GoTo berkongsi dengan Group Lippo sebagaimana diketahui, perusahaan teknologi ini mempunyai kekuatan dalam hal aplikasi dan basis pengguna. Sementara itu, Group Lippo mempunyai kekuatan jaringan logistik dan persebaran toko. "Ini yang merupakan latar belakang  kerja sama PT Matahari Putra Prima Tbk. (dengan GoTo). Kami belum sepenuhnya mengumumkan kerja sama  dan semoga saja segera," katanya dalam webinar bersama Indonesia  Investment Education, pekan lalu.

Menurutnya, Group Lippo senantiasa memanfaatkan digitalisasi untuk membuka potensi-potensi baru di perusahaan tradisional. John mengatakan, 60% pasar barang penting di Indonesia saat ini dikuasai oleh pasar tradisional, 30% mal, 10% e-commerce baru bisa menguasai 30%. Oleh sebab itu, kerjasama antara pemain offline dan online diperlukan supaya tidak membatasi pilihan konsumen. Lippo akan menggunakan jaringan toko sebagai warehouse untuk penyediaan barang. John juga menceritakan kondisi dark store yang menjadi pusat bagi pembelian daring. Dimana toko akan lebih kecil dengan sewa rental yang lebih murah, tetapi menyediakan produk segar dan keseharian.

Di sisi lain, Ceo Mitra Bukalapak Howard Gani mengatakan bisnis O2O masih memiliki ceruk yang luas karena potensi pasar baru terjamah 15%. Gani mengatakan, sampai dengan semester 1-2021, total warung di bawah sayap perseroan mencapai 8,7 juta. Jumlah itu meningkat drastis bila dibandingkan dengan pencapaian akhir 2020 sebanyak 7 juta. Sementara itu, tim riset Sucor Securitas menargetkan beli bagi BUKA dengan terget harga Rp 1.435. BUKA saat ini juga menjalin kerjasama dengan sesama mitra, mulai Grab dengan Grabmart, makanan segar, hingga standard Chartered di sektor perbankan digital. (YTD)

Sekali tepuk dua lalat. Peribahasa itu perlu diterapkan oleh pemerintah dalam memburu obligator Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) di Singapura. Musababnya, peran Singapura tidak sebatas pada BLBI. Negara itu juga menjadi  lumbung harta bagi peserta program Tax Amnesty. Persoalannya, hingga saat ini pemerintah belum mengungkap realisasi harta yang berhasil dibawa pulang ke Tanah Air dari Singapura dalam program pengampunan Pajak, 5 tahun silam itu. Faktanya, Kementerian Keuangan mencatat sebagian besar harta yang dideklarasikan  berada di negara tersebut, yakni Rp766,05 triliun. Singapura juga menjadi negara asal deklarasi harta paling besar.

Saat dihubungi Bisnis, Direktur penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor tidak menjelaskan mengenai hal itu. Pun dengan Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Mekar Sari Utama, yang hingga berita ini ditulis tidak memberikan pencerahan. Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryopratomo menjelaskan, salah satu penyebab tidak maksimalnya repatriasi adalah karena terbatasnya instrumen investasi yang ada di Indonesia.

Dia menjelaskan, pada dasarnya peserta Tax Amnesty tersedia untuk melakukan repatriasi secara penuh. Namun, investasi yang ada didalam negeri dinilai kurang menarik karena return yang dihasilkan cukup terbatas. Di dalam RUU tersebut Tax Amnesty jilid kedua dijawantahkan melalui offshore voluntary disclosure program (OVDP) atau program pengungkapan aset secara sukarela. Ketentuan OVDP dianggap sebagai solusi untuk mengejar pajak dari praktik offsharo tax evasion berupa penggelapan ke luar negeri. Koordinasi dan komunikasi yang intensif antara Satgas BLBI dengan perwakilan Singapura di Indonesia rasanya bisa dimanfaatkan untuk membawa pulang sisa-sisa program pengampunan pajak 5 tahun silam.

Terhitung sejak puncak pandemi, 15 Juli hingga 14 September 2021, angka positif baru Covid-19 sudah turun 92,7%. Berbagai indikator pandemi sudah membaik, termasuk positive rate yang sudah dibawah 3% dan bed occupancy rate (BOR) rumah sakit yang sudah di bawah 15%. Keberhasilan mengendalikan pandemi yang cukup signifikan menjadi modal bagi pemulihan ekonomi Indonesia. Ekonomi Indonesia menuju pulih karena pandemi bisa kita kendalikan. Tapi, saya mengimbau agar kita tetap waspada, tidak lengah. Karena pandemi dengan berbagai variannya masih mengancam," kata Presiden Joko Widodo dalam diskusi dengan 13 pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Negara.

Diakui, rem yang diinjak pemerintah lewat PPKM Darurat untuk mengendalikan pendemi sejak 3 Juli hingga akhir Juli 2021 cukup dalam. Namun, tanpa langkah itu, angka positif harian yang sempat mencapai 56.757 pada Juli 2021 akan terus meroket. Tanpa PPKM, demikian Presiden mengutip perkiraan para epidemolog, kasus harian bisa menembus 150.000 awal September dan selanjutkan bakal melampaui level 400.000. Berbagai indikator ekonomi, kata Presiden, juga menunjukkan perbaikan. Ia menunjukkan Purchasing Manager Index (PMI) dan Indeks Penjualan Ritel yang kembali membaik. Indeks kepercayaan kepada pemerintah yang sempat turun ke level 109,9, kini naik 115,6. Indeks Kepercayaan Perbaikan Ekonomi Nasional naik dari 108,7 ke 118,6. Indeks kepercayaan stabilitas harga meningkat dari 97,6 ke 113,1.

Sementara itu, membaiknya perekonomian juga tercermin pada beberapa indikator. Diantaranya adalah data neraca perdagangan Agustus yang membukukan surplus US$ 4,74 miliar. Ini merupakan surplus yang dicapai selama 16 bulan berturut-turut. Dari Data Badan Pusat Statistik tersebut terungkap pula bahwa impor bahan baku dan penolong melonjak 59,59% (yoy) menjadi US$ 12,38 miliar. Sektor ini terkontribusi hingga 74,2% terhadap total impor. Di tengah kondisi likuidasi yang tetap longgar dan penurunan suku bunga kredit baru, intermediasi pernbankan melanjutkan pertumbuhan positif meskipun belum kuat yaitu sebesar 0,50% pada Juli 2021, sejalan dengan tingginya permintaan kredit kepemilikan rumah. Transaksi ekonomi dan keuangan digital pada Juli 2021 terus tumbuh seiring meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat untuk berbelanja daring, perluasan pembayaran digital, dan akselerasi digital banking. (YTD)

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) tengah mengembangkan platform digital perumahan, sebagai salah satu strategi untuk menjadi one stop financial inclusion. Masyarakat bisa menggunakannya untuk mengakses kredit kepemilikan rumah (KPR). Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, digitalisasi bukan merupakan pilihan, namun sebuah keharusan. Itulah sebabnya, transformasi digital perbankan marak, tak terkecuali di bank BUMN ini. Perseroan tengah melakukan akuisisi modal ventura untuk mengembangkan platform digital perumahan, guna mendukung informasi tersebut. Setelah akuisisi perusahaan modal ventura itu selesai, diharapkan beroperasi awal tahun depan. Anak perusahaan diharapkan benar-benar mendukung layanan kepada nasabah.

Haru menjelaskan lebih lanjut, BTN merupakan bank yang fokus pada pinjaman perumahan, dengan market share KPR terbesar di Indonesia. BTN juga kontributor utama program Sejumlah Rumah, mencapai lebih dari 60%-nya setahun. "BTN juga mengembangkan ekosistem perumahan nasional, perseroan memiliki peran sebagai enabler yang memberikan pembiayaan sisi supply melalui kredit konstruksi kepada dari sisi deman dengan memberikan KPR kepada masyarakat. Proses penyaluran ini menggunakan dana sendiri dan menggunakan dana dari stakeholder seperti Tapera, PPDPP, TWP AD, SMF, serta BPJS Ketenagakerjaan,"

Saat ini, permodalan BTN terbilang relatif rendah dibandingkan peers. Untuk itu perseroan akan melakukan rights issue guna memperkuat permodalan. Direktur Finance, Planning, and Treasury BTN Nofry Rony Poetra mengatakan, dari sisi biaya dana perseroan, saat ini sudah jauh membaik dibandingkan tahun lalu, yakni dikisaran 3,5%. Ini turun dari 5% pada 2020. Selain mengejar dana murah seperti lewat kerja sama dengan PT Pos, BTN juga mencari dana dari segmen ritel kelas atas, Posri CASA ini diharapkan meningkat signifikan. "Semua segmen kami kejar, dari nasabah ritel dana murah sampe pelosok, hingga nasabah affluent. Kami harapkan CASA itu sustain," Kata Nofry. (YTD)

Menko Perekonomian Airlangga Hartanto dalam Rakornas ke-31, Selasa 24 Agustus 2021, mengatakan terdapat 480 kasus pengajuan pailit dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Jakarta dan lainnya. Jumlah tersebut diperkirakan cenderung meningkat, mengingat berbagai kesulitan keuangan yang melilit perusahaan terjadi saat ini. Keadaan ini menimbukan dilema dan isyarat perlunya keseimbangan hukum menilai kepailitan dan PKPU. Pandemi Covid yang sudah merepotkan perekonomian nasional, dan tidak dapat dipastikan kapan akan berakhir. Mestinya segera dilakukan mekanisme hukum proses kepailitan serta PKPU diluar kelaziman yang ada.

Tenarnya lembaga kepailitan terjadi saat krisis moneter mendera Indonesia pada tahun 1998, yang memicu melonjaknya utang korporasi secara signifikan sebagai imbas melemahnya kurs mata uang rupiah, khususnya terhadap dollar AS. Terbitnya UU Kepailitan No 4/1998 seakan menjadi langkah tepat menuntaskan persoalan yang ada saat itu. Pandemi menjadi faktor abnormal yang tidak pernah dapat diduga oleh penyusun UU. Itu sebabnya,  persolan yang disebutkan Airlangga Hartanto menjadi  pembelajaran penting bagi kita untuk  berpikir ulang melakukan langkah kepailitan dan PKPU.

Indonesia tumbuh dan Indonesia tangguh hanya tercipta dengan kehidupan bisnis yang semakin tumbuh dan berdiri tangguh tanpa perlu menyalahkan kondisi pandemi. Justru kondisi pandemi menuntut kita semua berpikir cerdas dan bukan hanya mengeluh . Hukum mesti dapat meng-cover, merespon keadaan pandemi dengan cepat. Kecepatan dan ketepan bertindak merupakan kata kunci  dalam situais kondisi uncertainty sebagai imbas Covid-19 yang sangat dibutuhkan dunia usaha. Solusi hukum adalah solusi berpikir bijak dan benar, bukan berpikir pada tataran normatif UU Kepailitan yang sudah ada. (YTD)

Satu per satu pemerintah lewat tangan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) mulai memanggil para debitur pengemplang dana BLBI. Setelah sebelumnya memanggil empat debitur, pemerintah kini langsung memanggil 13 debitur sekaligus. Dalam pengumuman pemanggilan di media nasional, Rabu (15/9), Ketua Satgas BLBI, Rionald Selaban langsung memanggil 13 nama obligor. Antara lain; Andrus Roestam Moenaf dan Pingkan Warrow.  Yang menarik, dalam daftar nama pemanggilan tersebut, ada dari keluarga Bakrie, Yaitu ada Nirwan Dermawan Bakrie, Indra Usmansyah Bakrie serta Anton Setianto dari PT Usaha Mediatronika Nusantara. Perusahaan tersebut punya utang sebesar Rp 22,7 miliar. 

Satgas juga memanggil Thee Ning Khong, The Kwen le, PT Jakarta Kyoel Steel Works Ltd Tbk, PT Jakarta Steel Megah Utama, dan PT Jakarta Steel Perdana Industry Selain itu Harry Lasmono Hartawan, Koswara, Haji Sumedi, Fuad Djapar, Eddy Heryanto Kwanto, dan Mohamad Toyib. Satgas BLBI memastikan, jika para debitur atau pengemplang dana BLBI ini tidak menunjukkan batang hidungnya di Lapangan Banteng, akan dilakukan tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku.  Total kewajiban BLBI mencapai Rp. 110,45 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyatakan Satgas BLBI telah memanggil 48 obligor dan debitur yang memiliki kewajiban di atas Rp 50 miliar. Apabila sampai dengan pemanggilan tahap ketiga tidak hadir, Satgas akan mengumumkan pemanggilan ini ke publik. Boyamin pesimistis cara pemanggilan ini efektif menagih utang. Ia menilai lebih efektif jika dipidanakan.