Biaya Jumbo Penurunan Emisi Karbon
Jakarta - Menteri Keuangan menyatakan target penurunan emisi karbon dioksida yang dicanangkan pemerintah membutuhkan dukungan pembiayaan dari berbagai sumber. Indonesia harus mengurangi emisi karbon sebesar 29 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen melalui dukungan internasional pada 2030 setelah meratifikasi Perjanjian Paris. Pemerintah sudah menandai belanja negara (budget tagging) lewat anggaran kementrian dan lembaga untuk memenuhi mitigasi perubahan iklim sejak 2016. Namun, hingga 2020, totalnya 4,1 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ke depan, upaya budget tagging untuk mengatasi perubahan iklim akan diterapkan pula di pemerintah daerah. Pada 2019, pemerintah sudah membina 11 pemerintah daerah untuk memulai program tersebut. Targetnya, akan ada tambahan enam daerah percontohan lain yang mampu mengalokasikan anggaran perubahan iklim dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Prospek Cerah Pengikut Jejak Bukalapak
Jakarta - Perusahaan teknologi raksasa di Tanah Air berlomba menyiapkan diri untuk melantai di bursa saham. Tren saham teknologi diproyeksikan masih terus menanjak dengan prospek yang menjanjikan. Minat investor untuk menyambut kehadiran emiten sektor ini pun diprediksi masih tinggi. Sebagaimana diketahui, saham PT. Bukalapak.com Tbk (BUKA) hanya melesat pada hari perdananya melantai di bursa. Namun, setelah itu, saham emiten tersebut amblas menyentuh auto rejection bawah.
Fundamental perusahaan menjadi kunci utama untuk menentukan kesuksesan pergerakan saham setelah perusahaan melakukan IPO. rencana GoTo, entitas hasil merger Tokopedia dan Gojek, diproyeksikan berpeluang memiliki nasib yang berbeda dengan BUKA. Agar harga saham terdorong melesat dan stabil, perusahaan dinilai perlu lebih dulu membuktikan kinerja fundamentalnya yang cemerlang kepada investor. Secara umum saham-saham teknologi tetap memiliki prospek yang bagus seiring dengan tren yang terus bertumbuh. Di berbagai negara, saham emiten sektor teknologi banyak diburu investor dan menjadi unggulan, seperti saham Facebook, Apple, dan Microsoft di bursa Amerika Serikat. Tren tersebut juga didorong oleh kemajuan pesat sektor teknologi di tengah situasi pandemi Covid-19 yang membatasi mobilitas serta aktivitas ekonomi.
DPR Minta Tarif Murah Pengampunan Pajak
DPR beralasan tarif rendah untuk menaikkan peserta tax amnesty, meski efek jera minim. Anda yang ingin ikut program pengampunan pajak atau tax amnesty bersiaplah! Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menargetkan program pengampunan pajak dibuka lagi pada 2022 nanti. Program pengampunan pajak ini sesungguhnya molor dari target awal pemerintah yakni 1 Juli sampai 31 Desember 2021. Molornya rencana ini lantaran pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) juga mundur. Pertama soal pelaksanaan tax amnesty Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Bangsa (PKB) minta program pengampunan pajak digelar 1 Januari - 30 Juni 2022. Kedua dan menjadi poin menarik yakni terkait tarif pengampunan pajak. Nyaris semua fraksi minta tarif lebih minim dari usul pemerintah yakni PPh final 15% atau 12,5% bagi peserta yang kurang dalam pengungkapan program Tax Amnesty 2016-2017. Adapun peserta baru dalam tax amnesty, tarifnya 30%.
Investor Peminat Investasi Terus Bertambah
Pandemi tak menghalangi minat untuk berinvestasi ke Indonesia. Salah satunya adalah investasi melalui Lembaga Pengelola Investasi Pemerintah (LPI) yang menyebut dirinya Indonesia Investment Authority (INA). INA mengklaim hingga saat ini sudah ada sebanyak 80 investor yang berminat untuk bergabung dalam mendanai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia terutama proyek jalan tol. Juru Bicara INA Masyita Crystallin kepada KONTAN, Selasa (21/9) menyebut tak kurang sebanyak 80 investor yang menyatakan minat bergabung di proyek yang akan didanai INA.
Konglomerat Semakin Agresif Bisnis Keuangan
Konglomerasi di Indonesia semakin memperkokoh posisinya di industri keuangan, terutama dalam industri keuangan non bank (IKNB). Terbaru, PT Astra International Tbk (ASII) memutuskan untuk merambah layanan keuangan berbasis teknologi dengan meluncurkan AstraPay. Astra sendiri sebelumnya telah memiliki banyak anak usaha di sektor keuangan, seperti asuransi dan multifinance. Bahkan, beberapa anak usahanya termasuk pemain yang memiliki kontribusi besar di tiap industrinya. Misalnya saja, Asuransi Astra Buana yang hingga semester I-2021 mencatatkan aset sebesar Rp 14,34 triliun. Perusahaan pun mencatat peningkatan laba bersih sebesar 15% menjadi Rp 597 miliar yang didorong hasil investasi yang tinggi. Tak hanya itu, bisnis pembiayaan konsumen yang dimiliki juga memiliki kinerja yang positif. Laba bersih PT Federal International Finance (FIF) yang fokus pada pembiayaan sepeda motor juga meningkat sebesar 3% menjadi Rp 949 miliar di semester pertama kemarin dengan total aset yang dimiliki Rp32,59 triliun.
Direktur Sinarmas Multiartha, Dani Lihardja pun menyebutkan bahwa sektor asuransi menjadi yang memiliki kontribusi kinerja yang paling besar. Menurutnya, hal ini dikarenakan situasi pandemi mengubah perilaku konsumen yang mementingkan produk asuransi.
Ekspor NPI dan Feronikel akan Dilarang
Kementerian Investasi berencana menutup ekspor untuk produk olahan nikel sebesar 30% hingga 40% atau produk feronikel dan nickel pig iron (NPI). Langkah ini demi mendorong rantai hilirisasi nikel. Sebelumnya Kementerian ESDM sejak 1 Januari 2020 sudah melarang ekspor nikel dengan kadar di bawah 1,7% Saat ini cadangan terbukti untuk komoditas nikel sebesar 698 juta ton, dan disebut-sebut hanya bisa menjamin suplai bijih nikel bagi fasilitas pemurnian selama 7,3 tahun. Sementara cadangan terkira sebesar 2,8 miliar ton. Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, Jumat (17/9) lalu mengatakan, kelak ekspor produk olahan nikel yang diperkenankan yakni minimum 70%. "Ke depan kami berpikir bahwa bahan baku nikel tidak boleh lagi ekspor produk yang baru [diolah] 30%-40%. Jika seperti itu, cadangan habis. Paling [setidaknya] 70%," ujar Bahlil. Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey mengungkapkan, ketika pemerintah menutup keran ekspor bijih nikel pada awal 2020, maka banyak investor menanamkan investasinya untuk membangun pabrik pengolahan nikel dengan produk feronikel dan NPI di Indonesia. Bahkan, kata dia, hingga 2025 mendatang ditargetkan ada 98 smelter feronikel dan NPI yang berdiri. Saat ini 31 pabrik sudah rampung sementara 40-an pabrik dalam tahapan konstruksi serta sisanya dalam proses perizinan.
Pemerintah Harus Atasi Kelangkaan Kointaner dan Bahan Baku
Pelaku usaha dan industri nasional masih menghadapi berbagai persoalan dan hambatan untuk meningkatkan daya saing dan pasar produk-produk unggulan Indonesia. Persoalan dan hambatan itu, di antaranya serbuan produk-produk impor sejenis, kesulitan bahan baku, serta kelangkaan kontainer dan tingginya biaya pengapalan.Ketua Presidum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur, Selasa (21/9/2021), mengatakan, ekspor mebel dan kerajinan memang tengah menguat di masa pandemi Covid-19. Namun, impor produk-produk tersebut juga masih tumbuh HIMKI mencatat, ekspor mebel dan kerajinan pada Januari-Juni 2021 senilai 1,69 miliar dollar AS atau tumbuh 36,1 persen dibandingkan dengan periode sama 2020. Sementara total nilai impor mebel dan kerajinan sepanjang semester I-2021 sebesar 572,894 juta dollar AS atau tumbuh 0,6 persen.
Banyak Pengusaha Mengeluh Karena Dikejar-kejar Urusan Pajak
Sejumlah pebisnis ramai-ramai mengeluhkan masalah pemeriksaan pajak di tengah pandemi Covid-19. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Suryani Motik menyebut urusan pajak yang sebenarnya sudah selesai saat program tax amnesty pada 2017, bahkan masih tetap dipantau.
Suryani tidak merinci masalah pajak yang dialaminya. Tapi, Ia hanya meminta agar pemerintah memberikan relaksasi terkait persoalan ini. Selain Suryani, sebagian juga mengeluhkan pemeriksaan pajak kepada pengusaha menengah ke bawah.
Bahkan, pemeriksaan untuk urusan pajak yang sudah lewat, 2016 sampai 2018. "Kayaknya dikejar sampai ke ubun-ubun, mbok dikasih waktu dulu untuk bernapas, baru nanti diperiksa lagi," kata Romi, pengusaha dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Lampung.
Modal Asing Masuk USD 1,5 Miliar , Bikin Rupiah Menguat
Bank Indonesia (BI) mencatat aliran masuk modal asing terus berlanjut dengan investasi portofolio yang mencatatkan net inflows sebesar 1,5 miliar dolar AS pada periode Juli hingga 17 September 2021. Itu sebagai salah satu faktor mengapa nilai tukar rupiah cenderung menguat belakangan ini.
Mata uang Garuda menguat di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang belum sepenuhnya mereda, seperti isu kegagalan bayar korporasi di pasar keuangan Tiongkok, rencana pengurangan stimulus atau tapering oleh Bank Sentral AS, The Fed, serta peningkatan kasus COVID-19.
Perry menyebutkan nilai tukar rupiah pada 20 September 2021 menguat 0,94 persen secara rerata dan 0,18 persen secara point to point dibandingkan dengan level Agustus 2021. Dengan perkembangan tersebut, ia menjelaskan rupiah sampai dengan 20 September 2021 masih mencatat depresiasi sebesar 1,35 persen secara tahunan (year to date/ytd) dibandingkan dengan level akhir 2020.
Hingga Agustus, PTPN X Hasilkan 8.977 Ton Tembakau
Sampai dengan periode akhir Agustus 2021 ini, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X telah memproduksi 8.977 ton daun tembakau hijau, atau mencapai 77 persen dari target tahun 2021. Sedangkan untuk kualitas NW tercapai sebesar 24 persen dengan rendemen 6,87 persen.
Peningkatan ini tentunya disebabkan perbaikan yang dilakukan, baik di sisi on farm maupun off farm. Untuk mencapai kualitas yang diinginkan, PTPN X fokus mengawal setiap proses, mulai dari persiapan lahan, pemeliharaan, hingga proses curing.









