Konglomerat Semakin Agresif Bisnis Keuangan
Konglomerasi di Indonesia semakin memperkokoh posisinya di industri keuangan, terutama dalam industri keuangan non bank (IKNB). Terbaru, PT Astra International Tbk (ASII) memutuskan untuk merambah layanan keuangan berbasis teknologi dengan meluncurkan AstraPay. Astra sendiri sebelumnya telah memiliki banyak anak usaha di sektor keuangan, seperti asuransi dan multifinance. Bahkan, beberapa anak usahanya termasuk pemain yang memiliki kontribusi besar di tiap industrinya. Misalnya saja, Asuransi Astra Buana yang hingga semester I-2021 mencatatkan aset sebesar Rp 14,34 triliun. Perusahaan pun mencatat peningkatan laba bersih sebesar 15% menjadi Rp 597 miliar yang didorong hasil investasi yang tinggi. Tak hanya itu, bisnis pembiayaan konsumen yang dimiliki juga memiliki kinerja yang positif. Laba bersih PT Federal International Finance (FIF) yang fokus pada pembiayaan sepeda motor juga meningkat sebesar 3% menjadi Rp 949 miliar di semester pertama kemarin dengan total aset yang dimiliki Rp32,59 triliun.
Direktur Sinarmas Multiartha, Dani Lihardja pun menyebutkan bahwa sektor asuransi menjadi yang memiliki kontribusi kinerja yang paling besar. Menurutnya, hal ini dikarenakan situasi pandemi mengubah perilaku konsumen yang mementingkan produk asuransi.
Ekspor NPI dan Feronikel akan Dilarang
Kementerian Investasi berencana menutup ekspor untuk produk olahan nikel sebesar 30% hingga 40% atau produk feronikel dan nickel pig iron (NPI). Langkah ini demi mendorong rantai hilirisasi nikel. Sebelumnya Kementerian ESDM sejak 1 Januari 2020 sudah melarang ekspor nikel dengan kadar di bawah 1,7% Saat ini cadangan terbukti untuk komoditas nikel sebesar 698 juta ton, dan disebut-sebut hanya bisa menjamin suplai bijih nikel bagi fasilitas pemurnian selama 7,3 tahun. Sementara cadangan terkira sebesar 2,8 miliar ton. Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, Jumat (17/9) lalu mengatakan, kelak ekspor produk olahan nikel yang diperkenankan yakni minimum 70%. "Ke depan kami berpikir bahwa bahan baku nikel tidak boleh lagi ekspor produk yang baru [diolah] 30%-40%. Jika seperti itu, cadangan habis. Paling [setidaknya] 70%," ujar Bahlil. Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey mengungkapkan, ketika pemerintah menutup keran ekspor bijih nikel pada awal 2020, maka banyak investor menanamkan investasinya untuk membangun pabrik pengolahan nikel dengan produk feronikel dan NPI di Indonesia. Bahkan, kata dia, hingga 2025 mendatang ditargetkan ada 98 smelter feronikel dan NPI yang berdiri. Saat ini 31 pabrik sudah rampung sementara 40-an pabrik dalam tahapan konstruksi serta sisanya dalam proses perizinan.
Pemerintah Harus Atasi Kelangkaan Kointaner dan Bahan Baku
Pelaku usaha dan industri nasional masih menghadapi berbagai persoalan dan hambatan untuk meningkatkan daya saing dan pasar produk-produk unggulan Indonesia. Persoalan dan hambatan itu, di antaranya serbuan produk-produk impor sejenis, kesulitan bahan baku, serta kelangkaan kontainer dan tingginya biaya pengapalan.Ketua Presidum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur, Selasa (21/9/2021), mengatakan, ekspor mebel dan kerajinan memang tengah menguat di masa pandemi Covid-19. Namun, impor produk-produk tersebut juga masih tumbuh HIMKI mencatat, ekspor mebel dan kerajinan pada Januari-Juni 2021 senilai 1,69 miliar dollar AS atau tumbuh 36,1 persen dibandingkan dengan periode sama 2020. Sementara total nilai impor mebel dan kerajinan sepanjang semester I-2021 sebesar 572,894 juta dollar AS atau tumbuh 0,6 persen.
Banyak Pengusaha Mengeluh Karena Dikejar-kejar Urusan Pajak
Sejumlah pebisnis ramai-ramai mengeluhkan masalah pemeriksaan pajak di tengah pandemi Covid-19. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Suryani Motik menyebut urusan pajak yang sebenarnya sudah selesai saat program tax amnesty pada 2017, bahkan masih tetap dipantau.
Suryani tidak merinci masalah pajak yang dialaminya. Tapi, Ia hanya meminta agar pemerintah memberikan relaksasi terkait persoalan ini. Selain Suryani, sebagian juga mengeluhkan pemeriksaan pajak kepada pengusaha menengah ke bawah.
Bahkan, pemeriksaan untuk urusan pajak yang sudah lewat, 2016 sampai 2018. "Kayaknya dikejar sampai ke ubun-ubun, mbok dikasih waktu dulu untuk bernapas, baru nanti diperiksa lagi," kata Romi, pengusaha dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Lampung.
Modal Asing Masuk USD 1,5 Miliar , Bikin Rupiah Menguat
Bank Indonesia (BI) mencatat aliran masuk modal asing terus berlanjut dengan investasi portofolio yang mencatatkan net inflows sebesar 1,5 miliar dolar AS pada periode Juli hingga 17 September 2021. Itu sebagai salah satu faktor mengapa nilai tukar rupiah cenderung menguat belakangan ini.
Mata uang Garuda menguat di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang belum sepenuhnya mereda, seperti isu kegagalan bayar korporasi di pasar keuangan Tiongkok, rencana pengurangan stimulus atau tapering oleh Bank Sentral AS, The Fed, serta peningkatan kasus COVID-19.
Perry menyebutkan nilai tukar rupiah pada 20 September 2021 menguat 0,94 persen secara rerata dan 0,18 persen secara point to point dibandingkan dengan level Agustus 2021. Dengan perkembangan tersebut, ia menjelaskan rupiah sampai dengan 20 September 2021 masih mencatat depresiasi sebesar 1,35 persen secara tahunan (year to date/ytd) dibandingkan dengan level akhir 2020.
Hingga Agustus, PTPN X Hasilkan 8.977 Ton Tembakau
Sampai dengan periode akhir Agustus 2021 ini, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X telah memproduksi 8.977 ton daun tembakau hijau, atau mencapai 77 persen dari target tahun 2021. Sedangkan untuk kualitas NW tercapai sebesar 24 persen dengan rendemen 6,87 persen.
Peningkatan ini tentunya disebabkan perbaikan yang dilakukan, baik di sisi on farm maupun off farm. Untuk mencapai kualitas yang diinginkan, PTPN X fokus mengawal setiap proses, mulai dari persiapan lahan, pemeliharaan, hingga proses curing.
Tangkap Ikan Berbasis Kuota
Pemerintah akan mengeluarkan aturan baru mengenai penangkapan ikan di wilayah laut Indonesia yang disebut penangkapan terukur. Aturan ini akan menetapkan kuota ikan yang ditangkap hingga besaran pungutannya.
Pada industri, diatur bahwa persentase kuota penangkapan ikan akan lebih besar dan diberikan dengan metode lelang terbuka kepada 4-5 investor per zona penangkapan. Dasar ikatan kontrak selama 20 tahun antara KKP dan investor. Trenggono bilang, investor tersebut terbuka dari dalam negeri maupun luar negeri.
Nantinya akan ada 4 zona penangkapan ikan untuk industri. Dia bilang, dengan adanya 4 zona fishing industry, diharapkan setidaknya akan ada empat perusahaan dalam negeri dengan kualitas bagus yang bergabung.
Bea Cukai Dorong Ekosistem Logistik Efisien
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar meluncurkan Singel Submission Join Quarentine Customs. Peluncuran itu dilakukan untuk mendorong ekosistem logistik makin efisien di Kawasan Indonesia Timur.
Cabang Makassar menggandeng Pelindo IV Cabang Terminal Petikemas Makassar, Pelindo IV Cabang Makassar New Port, LNSW, dan Tim NLE. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar Andhi Pramono mengatakan semua pihak menyadari dengan melakukan perbaikan di tiga area.
Untuk mensukseskan program ini, telah ditunjuk 24 perusahaan sebagai peserta piloting SSmQC Makassar. Andhi mengatakan logistik nasional merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan daya saing perekonomian Indonesia serta perbaikan iklim investasi.
Banyak Pabrik Gula Berusia Ratusan Tahun, Revitalisasinya Butuh Rp 20 Triliun
Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III Mohammad Abdul Ghani mengatakan industri gula nasional membutuhkan investasi lebih dari Rp 20 triliun untuk membangun SugarCo. SugarCo merupakan induk holding yang menggabungkan 35 pabrik gula yang ada di Indonesia.
Menurut Ghani, investasi tersebut akan dipakai untuk membangun ulang pabrik-pabrik gula menggantikan bangunan yang eksisting saat ini. Musababnya, pabrik gula di sejumlah tempat telah memenuhi kapasitas maksimal produksi dan tidak mungkin direvitalisasi. Pabrik pun banyak yang telah berusia ratusan tahun.
Dengan pembangunan baru, produksi gula dalam negeri akan meningkat sehingga swasembada gula konsumsi terpenuhi. Ghani mengatakan PTPN telah melakukan divestasi saham untuk mencukupi pendanaan tersebut. Adapun porsi saham senilai 49 persen akan ditawarkan kepada investor dan kini memasuki proses valuasi aset.
Tawarkan Skema FLPP dan BP2BT
LUBUKLINGGAU - Ajang pameran properti dalam rangka Hari Perumahan Nasional (Harpernas) Tingkat Provinsi Sumsel mendapat banyak dukungan. Salah sarunya dari Bank Sumsel Babel Cabang Lubuklinggau.
Pimpinan Cabangan, Amrul Muslimin, mengatakan, ada beberapa program unggulan BSB yang akan dipamerkan dalam pameran nantinya. Semua berkaitan dengan program BSB terhadap perumahan.
"Pertama kami akan pamerkan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Program ini adalah pembiayaan perumahan dengan subsidi uang muka dan bantuan subsidi bunga," kata Amrul di kantornya kemarin (20/9).
Dalam program FLPP itu, pemerintah membantu uang muka sebesar Rp 4 juta, dan membantu membayar bunga sebesar 7,2%. Konsumen perumahan hanya membayar bunga efektif sebesar 5%. "Sasarannya kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah tetap, kemudian masyarakat yang belum menerima subsidi perumahan lain. Artinya baru rumah pertama," ujarnya.
Lalu, dalam pameran properti yang akan berlangsung 24-30 September itu, Bank Sumsel Babel Lubuklinggau juga bakal menawarkan program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). "Program BP2BT ini baru. Bahkan baru akan dilaunching saat pembukaan pameran properti nanti," katanya.
Pada program ini, pemerintah memberikan subsidi uang muka sebesar Rp 40 juta, berbentuk tabungan. Di peruntukkan berpenghasilan rendah non-tetap. "Ini bisa dikatakan pembiayaan perumahan berbasis komunitas.
"Nanti dari Disperkim menyampaikan data rumah komunitas apa yang bakal dibangun, misalnya komunitas pedagang kaki lima dan sebagainya. BSB nanti memfasilitasi pembiayaan," jelasnya.
Selain itu, BSB juga memiliki program yang namanya kredit Kredit Griya Sejahtera (KGS). Ini non subsidi, bunga 12,5 %, ukuran rumah di atas tipe 36. Untuk diketahui, pameran ini sendiri diadakan Sumatera Ekspres bersama Disperkim Sumsel serta Disperkim Lubuklinggau.









