Sejumlah perusahaan asing telah merelokasi atau memindahkan pabriknya dari China ke Indonesia. Salah satunya produsen mesin cuci dari PT Panasonic Manufacturing Indonesia (PT PMI). Perusahaan tersebut kini berhasil melakukan ekspor perdana ke Jepang.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, relokasi dan ekspor produk mesin cuci ke Jepang tersebut sangat membanggakan. Sebab, negara tersebut dikenal memilik pasar yang sangat sensitif dan selektif terhadap kualitas produk. Artinya, kualitas mesin cuci produksi PT PMI telah diakui.

Merger atau penggabungan PT Indosat Tbk dengan PT Hutchison 3 Indonesia mengubah peta penguasaan pasar telekomunikasi seluler. Founder IndoTelkom Forum, Doni Ismanto Darwin, menyatakan perusahaan gabungan tersebut mampu mengeser PT XL Axiata Tbk dari sisi pelanggan meski masih sulit,untuk melibas dominasi PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel). Doni menuturkan, jika entitas hasil merger bernama PT Indosat Oredoo Hutchison Tbk mampu mengontrol harga, perang tarif bisa dihindari. Dampaknya, perusahaan-perusahaan penyedia jasa telekomunikasi bisa berfokus menggunakan dana untuk investasi peningkatan layanan. Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi, mengatakan konsolidasi kedua pemain bisa mendorong pemain lain untuk melakukan hal yang sama. Dengan begitu, industri bisa lebih sehat.  

Pelaku pasar dan masyarakat jangan terlalu khawatir terhadap kemungkinan terjadinya kembali taper tantrum seperti 2013. Cadangan devisa Indonesia saat ini dalam posisi sangat baik untuk menciptakan stabilitas moneter. Bank Sentral Amerika Serikat juga mengomunikasikan rencana tapering sehingga pasar lebih siap mengantisipasi.Sebutan tapering merujuk pada pengetatan kembali kebijakan moneter, lewat kenaikan suku bunga dan pengurangan uang beredar. Saat Bank Sentral AS melakukan itu, banyak negara berkembang ketiban masalah akibat gejolak kurs.

Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Raden Pardede memperkirakan, dampak tapering tidak akan menimbulkan gejolak besar seperti pada 2013. ”Saya kira relatif kecil dampaknya,” ujarnya pada webinar ”What Will Happen in 2022 Economic Outlook” dalam rangkaian acara Wealth Wisdom, digelar Bank Permata, Sabtu (18/9/2021).Menurut dia, cadangan devisa Indonesia dalam posisi sangat baik untuk menjaga stabilitas kurs rupiah dan keuangan. Per 31 Agustus 2021, cadangan devisa Indonesia 144,78 miliar dollar AS. Jumlah ini termasuk tambahan alokasi Special Drawing Rights (SDR) senilai 4,46 miliar SDR yang setara 6,31miliar dollar AS dari Dana Moneter Internasional (IMF).

Keputusan pemerintah untuk memperpanjang diskon Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah atau PPnBM DTP 100 persen untuk kendaraan bermotor dinilai belum efektif mendorong penjualan mobil. Masyarakat masih mengerem belanja untuk kebutuhan tersier akibat ketidakpastian pandemi Covid-19. Pemerintah memutuskan kembali memperpanjang diskon PPnBM DTP 100 persen untuk kendaraan bermotor sampai akhir 2021. Sebelumnya, insentif yang berlaku sejak Maret 2021 itu berakhir pada Agustus 2021. Permintaan perpanjangan diskon PPnBM DTP 100 persen disuarakan oleh pelaku industri otomotif dan Kementerian Perindustrian. Kemenperin mengusulkan, perpanjangan PPnBM DTP sebesar 100 persen untuk mobil dengan isi silinder di bawah 1.500 cc, diskon 50 persen untuk mobil dengan isi silinder 1.500-2.500 cc berpenggerak 4×2, dan diskon 25 persen untuk mobil berkapasitas sama dengan penggerak 4×4. Usulan itu disepakati oleh Kementerian Keuangan lewat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.010/2021 yang ditetapkan pada 13 September 2021.

Direktur Eksekutif Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, Sabtu (18/9/2021),mengatakan, diskon PPnBM DTP kendaraan bermotor hanya berdampak signifikan pada awal berlakunya kebijakan itu. Sesudahnya, peningkatan penjualan tidak terlalu tinggi. Berdasarkan data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), pada Maret 2021, saat diskon baru berlaku, realisasi penjualan mobil domestik mencapai 84.900 unit. Namun, jumlah itu lantas cenderung turun. Pada April 2021, penjualan mobil domestik 78.900 unit dan pada Mei 2021 turun lagi menjadi 54.800 unit.Penjualan naik lagi pada Juni 2021 menjadi 72.700 unit, tetapi turun kembali pada Juli 2021 menjadi 66.600 unit. Ini menunjukkan dampak insentif PPnBM DTP tidak sesignifikan pada Maret 2021 meski tetap mampu menopang penjualan mobil tidak menukik terlalu tajam selama pandemi.

Tak mudah bagi pemerintah untuk menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (UU) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang baru. Sejumlah fraksi di DPR belum satu kata dengan pemerintah terhadap sejumlah poin penting revisi kelima UU No 6/1983 tersebut. Diluar sikap dan pandang fraksi DPR, Wakil Ketua Hipmi Anggawira berharap DPR dan pemerintah agar menimbang masak-masak rencana untuk menurunkan batasan pengusaha kena pajak (PKP) yang saat ini 4,8 miliar. Harapannya, rencana ini ditunda agar usaha kecil pulih dari efek pandemi dan bisa memulihkan omzetnya. 

Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada panitia kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi IX DPR. Tujuannya adalah mempeluas basis penerimaan pajak dan meminimalisasi efek lingkungan dari emisi karbon. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan Pengenaan pajak karbon merupakan bagian strategis dari upaya indonesia untuk mengurasi gas rumah kaca. "Pajak karbon akan bersinergi dengan pasar karbon untuk memperkuat ketahanan perekonomian Indonesia dari risiko perubahan iklim," kata Menkeu. Ketua Umum Asosiasi Keramik indonesia (Asaki) Edy Suyanto tetap keberatan dengan pengenaan pajak karbon, meski tarifnya kelak lebih rendah.  

Emiten farmasi PT Kimia Farma Tbk (KAEF) menyebutkan, tes PCR yang berlangsung di laboratorium yang dikelola KAEF meningkat dua kali lipat dari jumlah pemeriksaan normal pada Agustus 2021. Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno mengatakan, pada Juli 2021 jumlah pemeriksaan PCR di laboratorium malah sampai meningkat tiga kali lipat dari jumlah pemeriksaan biasanya. "Pada Juli 2021 meningkat tiga kali lipat dari pemeriksaan normal, sementara Agustus 2021 masih dua kali lipat dari pemeriksaan PCR rata-rata yang normal. Sementara tes antigen masih normal," jelasnya kepada Kontan, Minggu (19/9).

Pemerintah mematok anggaran belanja di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 sebesar Rp 2.708,7 triliun. Anggaran tersebut akan disalurkan ke sejumlah kementerian dan lembaga, baik yang dipimpin dari kalangan profesional maupun dari partai politik (parpol). Berdasarkan catatan KONTAN, pada tahun depan belanja kementerian yang menterinya dari parpol mencapai Rp 357,5 triliun atau 13,19% dari total anggaran belanja 2022. Dana ini naik sedikit dibandingkan tahun ini yang mencapai Rp 355,1 triliun.

Indonesia kembali kedatangan vaksin Pfizer yang merupakan donasi pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui Covax Facility. Dalam kedatangan tahap ke-69 ini tiba di tanah air sebanyak 1.140.750 dosis vaksin Pfizer dalam bentuk jadi. Dengan demikian, total vaksin yang telah tiba di Indonesia mencapai 257.350.400 dosis yang terdiri dari vaksin Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, Pfizer, Moderna dan Janssen (Johnson & Johnson). Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G Plate menjelaskan, pengiriman tahap ketiga pemerintah AS ini merupakan bagian dari 4.644.900 dosis tambahan melalui dose-sharing mechanism.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat menambah anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) tahun depan. Tambahan anggaran tersebut, sebesar Rp 4,4 triliun untuk pos non pendidikan. Penambahan anggaran anggaran belanja tersebut nampaknya sejalan dengan lebih tingginya target penerimaan negara tahun depan berdasarkan kesepakatan pemerintah dan DPR.  Beberapa di antaranya, pertama, untuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rp 850 miliar sehingga menjadi Rp 5,85 triliun. Kedua, Kementerian Perindustrian bertambah Rp 250 miliar menjadi Rp 2,85 triliun. Ketiga, Kementerian Keuangan bertambah Rp 992,8 miliar menjadi Rp 43,99 triliun. Keempat, Kementerian Pertahanan yang memiliki anggaran paling jumbo juga bertambah sebesar Rp 750 miliar menjadi Rp 134,65 triliun. "Untuk tambahan belanja Kementerian Pertahanan, dialokasikan untuk penanganan kesehatan," terang Isa, kepada KONTAN. Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia Teuku Riefky menilai tambahan belanja tahun depan masih wajar. Sebab, prediksi pemerintah, kondisi ekonomi tahun depan jauh lebih baik dari 2021.