Perusahaan raksasa properti Cina Evergrande mendapat sorotan karena kesulitan membayar bunga atas beberapa pinjaman bank. Kasus Evergrande ini mengingatkan akan skandal Lehman Brothers, bank investasi di Amerika Serikat yang memicu krisis keuangan global 2008.

Evergrande kesulitan membayar utang jumbo yang jatuh tempo pada Kamis pekan ini. Evergrande harus membayar bunga obligasi sebesar US$ 83,5 juta atau lebih Rp 1,2 triliun. Ada pula pembayaran bunga surat utang senilai US$ 47,5 juta atau sekitar Rp 676 miliar. Kedua obligasi akan gagal bayar apabila Evergrande tidak melunasinya dalam waktu 30 hari.

Berikut lima hal yang perlu diketahui tentang krisis yang membelit Evergrande:

1. Ekspansi Jor-joran Pendiri Evergrande

2. Berbisnis Mengandalkan Utang

3. Diskon Besar Demi Tarik Dana Masyarakat

4. Nasib Investor Terkatung-katung

5. Potensi Dampak Krisis di Tiongkok

Bank Indonesia mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Agustus 2021 tumbuh positif. Posisi M2 pada Agustus 2021 sebesar Rp 7.198,9 triliun atau tumbuh 6,9 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 8,9 persen (yoy). Perkembangan tersebut terutama disebabkan oleh perlambatan komponen uang beredar sempit (M1) sebesar 9,8 persen (yoy) dan uang kuasi 5,9 persen (yoy).

Dia mengatakan Dinamika pertumbuhan M2 pada Agustus 2021 terutama dipengaruhi oleh tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat. Tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat tumbuh 21,1 persen (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 38,4 persen (yoy).

Di sisi lain, aktiva luar negeri bersih dan penyaluran kredit kepada sektor swasta domestik tumbuh lebih tinggi sehingga menahan perlambatan pertumbuhan uang beredar. Aktiva luar negeri bersih tumbuh sebesar 6,0 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan Juli 2021 sebesar 4,3 persen (yoy).

Industri halal di Indonesia berkembang sangat pesat dan masih punya potensi besar. Pemerintah punya cara untuk menggenjot dan memanfaatkan potensi tersebut.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong agar Indonesla dapat menjadi pusat produsen halal terbesar di dunia melalui berbagai strategi. di antaranya melalui penguatan ekosistem industri halal nasional.

Berdasarkan The State of the Global Islamic Economy Report 2020/21, umat muslim dunia membelanjakan tidak kurang USD2,02 triliun untuk kebutuhan di bidang makanan, farmasi, kosmetik, fesyen, pariwisata, dan sektor-sektor syariah lainnya. Angka tersebut meningkat 3,2% dibandingkan tahun 2018.

Jakarta - Kementerian Perdagangan memperkirakan model bisnis waralaba tetap mengundang minat pelaku usaha. Bisnis waralaba di bidang retail dan kuliner paling banyak diminati masyarakat. Indonesia masih menjadi incaran sejumlah merek waralaba asing, seiring dengan besarnya pasar nasional. Pasar domestik dianggap memiliki potensi besar bagi waralaba makanan dan minuman. Masih beberapa perusahaan waralaba asing yang bersiap berekspansi ke Indonesia. 

Waralaba makanan dan minuman asing masih akan menjadi tren ke depan ketika kelompok kelas menengah dan kondisi ekonomi bertumbuh. Gaya hidup konsumen Indonesia masih mengacu pada tren global. Ledakan Covid-19 memang sempat membuat pertumbuhan sektor makanan dan minuman jatuh. Namun diperkirakan kinerja pada triwulan keempat akan membaik. Industri makanan dan minuman pulih jauh lebih cepat dari perkiraan. Keluar-masuknya sejumlah waralaba dipengaruhi oleh beberapa faktor.  Di antaranya kondisi pasar yang belum siap, harga yang tidak sesuai, mitra yang belum pas, kondisi ekonomi, atau produk yang tidak diterima pasar.

Jakarta - Pasar surat utang negara (SUN) dan surat berharga negara (SBN) terus membaik meski masih ada sejumlah sentimen negatif dari luar negeri. Menteri Keuangan mengatakan spread imbal hasil (yield) SUN dalam mata uang dolar Amerika tenor 5 dan 10 tahun terhadap US Treasury menurun. Imbal hasil SUN dolar bertenor 5 tahun turun dari 90 basis point pada Januari lalu menjadi 60 basis point pada 23 Agustus. Sedangkan spread imbal hasil SUN dolar dengan tenor 10 tahu turun dari 110 basis point menjadi 94 basis point. SUN berdenominasi rupiah bergerak positif. Obligasi dengan tenor pendek memiliki permintaan yang kuat dari dalam negeri, terutama dari perbankan. Di tengah volatilitas tinggi akibat pandemi Covid-19, instrumen investasi jangka pendek lebih banyak dilirik investor. 

Jika tingkat pengangguran kembali turun, ada potensi kebijakan moneter Amerika Serikat akan diperketat lebih cepat dari perkiraan. Hal ini akan mengancam pasar SBN hingga tahun depan. Kinerja positif pasar obligasi bisa bertahan hingga akhir tahun. imbal hasil surat utang dengan tenor 10 tahun akan mendekati 6,06 persen sampai akhir tahun nanti. Sementara itu, tahun depan dia memperkirakan yield obligasi tersebut berada di kisaran 6,2 persen hingga 6,7 persen. Surat utang negara masih akan mendominasi kepemilikan SBN. Alasan keamanan menjadi pertimbangan utamanya. 

Jakarta - Pemerintah akan membuka kembali izin vaksinasi mandiri atau vaksinasi berbayar untuk perorangan. Menteri Keuangan mengatakan rencana yang juga mencakup penjualan vaksin dosis ketiga atau booster itu bisa diterapkan jika pelaksanaan vaksinasi gratis sudah mendekati rampung dan pandemi Covid-19 mulai terkendali. Skema penyaluran vaksin akan disesuaikan dengan perkembangan status Covid-19 di Indonesia. Peluang vaksin mandiri, dibuka setelah pemerintah menyusun skenario peralihan pandemi menjadi endemi. Skenario endemi itu memakai basis hasil riset yang dilakukan para ahli di 23 negara. 

Hingga saat ini ada 91,1 juta dosis vaksin Covid-19 yang sudah disuntikkan. Sebanyak 58,41 juta dari jumlah itu merupakan dosis pertama dan 32,6 juta sisanya adalah dosis kedua. Rencana pembukaan kembali izin vaksinasi berbayar perorangan tidak etis di tengah lambannya pelaksanaan vaksinasi gratis yang menyasar mayoritas penduduk ini bisa diselesaikan sebelum tahun depan karena masih banyak masyarakat yang belum terjangkau vaksinasi. 

Jakarta - Menteri Keuangan menyatakan target penurunan emisi karbon dioksida yang dicanangkan pemerintah membutuhkan dukungan pembiayaan dari berbagai sumber. Indonesia harus mengurangi emisi karbon sebesar 29 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen melalui dukungan internasional pada 2030 setelah meratifikasi Perjanjian Paris. Pemerintah sudah menandai belanja negara (budget tagging) lewat anggaran kementrian dan lembaga untuk memenuhi mitigasi perubahan iklim sejak 2016. Namun, hingga 2020, totalnya 4,1 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ke depan, upaya budget tagging untuk mengatasi perubahan iklim akan diterapkan pula di pemerintah daerah. Pada 2019, pemerintah sudah membina 11 pemerintah daerah untuk memulai program tersebut. Targetnya, akan ada tambahan enam daerah percontohan lain yang mampu mengalokasikan anggaran perubahan iklim dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Jakarta - Perusahaan teknologi raksasa di Tanah Air berlomba menyiapkan diri untuk melantai di bursa saham. Tren saham teknologi diproyeksikan masih terus menanjak dengan prospek yang menjanjikan. Minat investor untuk menyambut kehadiran emiten sektor ini pun diprediksi masih tinggi. Sebagaimana diketahui, saham PT. Bukalapak.com Tbk (BUKA) hanya melesat pada hari perdananya melantai di bursa. Namun, setelah itu, saham emiten tersebut amblas menyentuh auto rejection bawah. 

Fundamental perusahaan menjadi kunci utama untuk menentukan kesuksesan pergerakan saham setelah perusahaan melakukan IPO. rencana GoTo, entitas hasil merger Tokopedia dan Gojek, diproyeksikan berpeluang memiliki nasib yang berbeda dengan BUKA. Agar harga saham terdorong melesat dan stabil, perusahaan dinilai perlu lebih dulu membuktikan kinerja fundamentalnya yang cemerlang kepada investor. Secara umum saham-saham teknologi tetap memiliki prospek yang bagus seiring dengan tren yang terus bertumbuh. Di berbagai negara, saham emiten sektor teknologi banyak diburu investor dan menjadi unggulan, seperti saham Facebook, Apple, dan Microsoft di bursa Amerika Serikat. Tren tersebut juga didorong oleh kemajuan pesat sektor teknologi di tengah situasi pandemi Covid-19 yang membatasi mobilitas serta aktivitas ekonomi.

DPR beralasan tarif rendah untuk menaikkan peserta tax amnesty, meski efek jera minim. Anda yang ingin ikut program pengampunan pajak atau tax amnesty bersiaplah! Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menargetkan program pengampunan pajak dibuka lagi pada 2022 nanti. Program pengampunan pajak ini sesungguhnya molor dari target awal pemerintah yakni 1 Juli sampai 31 Desember 2021. Molornya rencana ini lantaran pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) juga mundur. Pertama soal pelaksanaan tax amnesty Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Bangsa (PKB) minta program pengampunan pajak digelar 1 Januari - 30 Juni 2022. Kedua dan menjadi poin menarik yakni terkait tarif pengampunan pajak. Nyaris semua fraksi minta tarif lebih minim dari usul pemerintah yakni PPh final 15% atau 12,5% bagi peserta yang kurang dalam pengungkapan program Tax Amnesty 2016-2017. Adapun peserta baru dalam tax amnesty, tarifnya 30%. 

Pandemi tak menghalangi minat untuk berinvestasi ke Indonesia. Salah satunya adalah investasi melalui Lembaga Pengelola Investasi Pemerintah (LPI) yang menyebut dirinya Indonesia Investment Authority (INA). INA mengklaim hingga saat ini sudah ada sebanyak 80 investor yang berminat untuk bergabung dalam mendanai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia terutama proyek jalan tol. Juru Bicara INA Masyita Crystallin kepada KONTAN, Selasa (21/9) menyebut tak kurang sebanyak 80 investor yang menyatakan minat bergabung di proyek yang akan didanai INA.