Tak mudah bagi pemerintah untuk menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (UU) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang baru. Sejumlah fraksi di DPR belum satu kata dengan pemerintah terhadap sejumlah poin penting revisi kelima UU No 6/1983 tersebut. Diluar sikap dan pandang fraksi DPR, Wakil Ketua Hipmi Anggawira berharap DPR dan pemerintah agar menimbang masak-masak rencana untuk menurunkan batasan pengusaha kena pajak (PKP) yang saat ini 4,8 miliar. Harapannya, rencana ini ditunda agar usaha kecil pulih dari efek pandemi dan bisa memulihkan omzetnya. 

Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada panitia kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi IX DPR. Tujuannya adalah mempeluas basis penerimaan pajak dan meminimalisasi efek lingkungan dari emisi karbon. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan Pengenaan pajak karbon merupakan bagian strategis dari upaya indonesia untuk mengurasi gas rumah kaca. "Pajak karbon akan bersinergi dengan pasar karbon untuk memperkuat ketahanan perekonomian Indonesia dari risiko perubahan iklim," kata Menkeu. Ketua Umum Asosiasi Keramik indonesia (Asaki) Edy Suyanto tetap keberatan dengan pengenaan pajak karbon, meski tarifnya kelak lebih rendah.  

Emiten farmasi PT Kimia Farma Tbk (KAEF) menyebutkan, tes PCR yang berlangsung di laboratorium yang dikelola KAEF meningkat dua kali lipat dari jumlah pemeriksaan normal pada Agustus 2021. Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno mengatakan, pada Juli 2021 jumlah pemeriksaan PCR di laboratorium malah sampai meningkat tiga kali lipat dari jumlah pemeriksaan biasanya. "Pada Juli 2021 meningkat tiga kali lipat dari pemeriksaan normal, sementara Agustus 2021 masih dua kali lipat dari pemeriksaan PCR rata-rata yang normal. Sementara tes antigen masih normal," jelasnya kepada Kontan, Minggu (19/9).

Pemerintah mematok anggaran belanja di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 sebesar Rp 2.708,7 triliun. Anggaran tersebut akan disalurkan ke sejumlah kementerian dan lembaga, baik yang dipimpin dari kalangan profesional maupun dari partai politik (parpol). Berdasarkan catatan KONTAN, pada tahun depan belanja kementerian yang menterinya dari parpol mencapai Rp 357,5 triliun atau 13,19% dari total anggaran belanja 2022. Dana ini naik sedikit dibandingkan tahun ini yang mencapai Rp 355,1 triliun.

Indonesia kembali kedatangan vaksin Pfizer yang merupakan donasi pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui Covax Facility. Dalam kedatangan tahap ke-69 ini tiba di tanah air sebanyak 1.140.750 dosis vaksin Pfizer dalam bentuk jadi. Dengan demikian, total vaksin yang telah tiba di Indonesia mencapai 257.350.400 dosis yang terdiri dari vaksin Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, Pfizer, Moderna dan Janssen (Johnson & Johnson). Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G Plate menjelaskan, pengiriman tahap ketiga pemerintah AS ini merupakan bagian dari 4.644.900 dosis tambahan melalui dose-sharing mechanism.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat menambah anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) tahun depan. Tambahan anggaran tersebut, sebesar Rp 4,4 triliun untuk pos non pendidikan. Penambahan anggaran anggaran belanja tersebut nampaknya sejalan dengan lebih tingginya target penerimaan negara tahun depan berdasarkan kesepakatan pemerintah dan DPR.  Beberapa di antaranya, pertama, untuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rp 850 miliar sehingga menjadi Rp 5,85 triliun. Kedua, Kementerian Perindustrian bertambah Rp 250 miliar menjadi Rp 2,85 triliun. Ketiga, Kementerian Keuangan bertambah Rp 992,8 miliar menjadi Rp 43,99 triliun. Keempat, Kementerian Pertahanan yang memiliki anggaran paling jumbo juga bertambah sebesar Rp 750 miliar menjadi Rp 134,65 triliun. "Untuk tambahan belanja Kementerian Pertahanan, dialokasikan untuk penanganan kesehatan," terang Isa, kepada KONTAN. Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia Teuku Riefky menilai tambahan belanja tahun depan masih wajar. Sebab, prediksi pemerintah, kondisi ekonomi tahun depan jauh lebih baik dari 2021.

Pelaku bisnis digital dan konvensional mulai konsolidasi. Fakta ini terlihat pada e-commerce dan jaringan ritel konvensional. Terbaru, Grup Djarum melalui PT Global Digital Niaga (Blibli.com) berencana mengakuisi 51% saham PT Supra Boga Lestari Tbk. Selama ini, Supra Boga Lestari menjalani bisnis supermarket premium memiliki gerai Ranch Market dan Farmers Market. Hingga tahun lalu, Ranch memiliki 53 gerai. Saat ini, kapitalisasi pasar Ranch di Bursa Efek Indonesia mencapai Rp. 3.79 triliun. Sejatinya, Blibli bukanlah perusahaan digital pertama yang membeli saham peritel konvensional. Sebelumnya, Gojek melalui perusahaan afiliasi, PT Pradipa Darpa Bangsa, membeli 4,76% saham PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA). MPPA mengelola jaringan ritel seperti Hypermart, Foodmart, Hyfresh, Boston HBC, FMX dan SmartClub.  

PT Indosat Ooredoo Tbk (ISAT) dan PT Hutchison Tbk (H3I) bakal menjelma menjadi operator terbesar kedua di Indonesia. Posisi ini bisa diraih setelah keduanya resmi melakukan penggabungan usaha atau merger. Berdasarkan keterangan resmi, Kamis (16/9), induk kedua perusahaan, Ooredoo Q.P.S.C. (Ooredoo Group) dan CK Hutchinson Holdings Limited melakukan penandatanganan dari kesepakatan transaksi definitif atas merger ISAT dan H3I. Penandatanganan ini dilakukan di Doha, Qatar. Ooredoo Group saat ini memiliki 65% saham ISAT melalui Ooredoo Asia. Merger bakal menyebabkan CK Hutchison menerima 21,8% saham ISAT. Pada saat yang bersamaan, PT Tiga Telekomunikasi Indonesia menerima 10,8% saham ISAT dari Ooredoo Group. Bersamaan dengan transaksi tersebut, CK Hutchison akan mendapat 50% saham dari Ooredoo Asia dengan menukar 21,8% sahamnya di Indosat Ooredoo Hutchison untuk 33% saham di Ooredoo Asia. Selain menjadi yang terbesar kedua, entitas hasil merger berpotensi menggarap pasar dengan perkiraan pendapatan tahunan hingga US$ 3 miliar. Keduanya juga bakal mendapat keuntungan berupa sinergi belanja modal. Perusahaan memperkirakan rasio proses (run rate) tahunan sinergi sebelum pajak akan mencapai US$ 300-US$ 400 juta dalam tiga hingga lima tahun ke depan.

Meski menghadapi financial technology (fintech), bisnis remitansi atau pengiriman uang dari dan ke luar negeri sejumlah bank tercatat bertumbuh hingga Agustus 2021. Bank BNI misalnya, mencatatkan frekuensi dan volume transaksi remitansi  tumbuh sekitar 5% secara year on year (yoy) hingga Agustus 2021. Direktur Tresuri & Internasional BNI, Henry Panjaitan mengungkapkan, jumlah transaksi remitansi BNI pada periode tersebut mencapai 2,9 juta. Volume lebih dari US$ 50 miliar. Dari situ, BNi mengantongi fee based income Rp 125 miliar. Bank Mandiri mencatat penurunan transaksi remitansi retail sebesar 5% yoy akibat pembatasan kegiatan. Namun, volume transaksi naik 40% yoy, fee based tumbuh sekitar 1%.

Tahun 2022 merupakan tahun terakhir pemerintah diperbolehkan belanja besar-besaran hingga defisit anggaran melampaui 3 persen terhadap produk domestik bruto guna menangani pandemi Covid-19 dan memulihkan perekonomian.Ketentuan itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Co-vid-19. UU tersebut menyebutkan, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) boleh dilebarkan melampaui ambang batas 3 persen dari PDB selama kurun 2020-2022. Apabila UU ini tak direvisi, mulai 2023, defisit anggaran harus kembali maksimal 3 persen PDB.Pemerintah mencoba memanfaatkan kesempatan terakhir ini seoptimal mungkin. Berdasarkan Rancangan APBN 2022,pemerintah menetapkan defisit anggaran sebesar Rp 868 triliun atau 4,85 persen PDB. Defisit tersebut untuk menyokong belanja negara yang ditargetkan sebesar Rp 2.708,7triliun. Seperti halnya pada 2020 dan 2021, pemerintah masih akan mengalokasikan anggaran yang besar untuk penanganan Covid-19 serta percepatan pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural. Terkait hal itu, pemerintah menetapkan sejumlah sektor strategis, antara lain,kesehatan, perlindungan sosial, subsidi dan dukungan UMKM, pendidikan, infrastruktur, ketahanan pangan, dan teknologi informasi.

Utang yang kian besar sebenarnya akan mengurangi efektivitas belanja negara. Sebab, semakin besar utang, pembayaran bunga utang juga semakin besar. Berdasarkan Rancangan APBN 2022, proyeksi beban bunga utang yang harus dibayar pemerintah sebesar Rp 405,86 triliun. Dengan proyeksi belanja negara Rp 2.708,7 triliun, rasio beban bunga utang terhadap belanja negara mencapai 15 persen, terbesar dalam sejarah Indonesia. Ini berarti porsi belanja negara yang digunakan untuk membayar bunga utang semakin besar. Sebaliknya, porsi belanja untuk program pembangunan semakin mengecil.Adapun dibandingkan dengan pendapatan negara yang diproyeksikan sebesar Rp 1.840,7 triliun pada 2022, rasio beban bunga utang akan mencapai 22 persen, juga terbesar sepanjang sejarah. Artinya, lebih dari seperlima penerimaan negara hanya untuk membayar bunga utang.