Jakarta - Pemerintah tak hanya menerapkan pajak karbon sebagai instrumen pengurangan emisi gas rumah kaca. Mekanisme perdagangan karbon juga sedang dalam pertimbangan untuk diterapkan. Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menguji coba perdagangan karbon khusus di subsektor ketenagalistrikan mulai Maret lalu. 

PLN berharap program perdagangan karbon ini bisa berlanjut. Perusahaan tengah menyiapkan kerangka kebijakan dan mekanisme internal untuk mendukung berjalannya program tersebut. Tarif pajak karbon yang ditetapkan dalam UU KUP nanti secara tidak langsung menjadi harga dasar perdagangan karbon ketika pasar di dalam negeri sudah berkembang. Namun pemerintah perlu berhati-hati dalam menerapkan kebijakan pajak dan perdagangan karbon. Perdagangan karbon lokal penting dibuat lantaran selama ini skema perdagangan karbon yang diikuti entitas dalam negeri merupakan hasil kerja sama dengan negara lain. Artinya, penurunan emisi yang sudah dilakukan entitas di dalam negeri dklaim oleh negara lain. 

Jakarta - Perbankan nasional terus menggencarkan pemanfaatan transaksi menggunakan mata uang lokal atau local currency settlement (LCS) dalam transaksi perdagangan, pembayaran jasa, dan investasi. Hal itu sejalan dengan langkah Bank Indonesia selaku otoritas pembayaran dan moneter yang mendorong perluasan serta pengembangan strategi diversifikasi. Saat ini, kerja sama LCS yang telah berlangsung adalah kerja sama dengan Malaysia (ringgit), Thailand (baht), dan Jepang (yen).

Produk LCS dapat digunakan untuk transaksi perdagangan barang antarnegara serta pembayaran jasa, seperti biaya rumah sakit dan pendidikan. Pemanfaatan LCS oleh nasabah terus meningkat meski di tengah masa pandemi Covid-19. BCA mencatat transaksi LCS terus naik sejak diimplementasikan, dengan pertumbuhan lebih dari 10 persen dibanding pada 2020. Bank Indonesia pun menemukan sejumlah tantangan dalam pelaksanaan skema LCS di lapangan. Tak mudah menarik minat pelaku usaha agar memanfaatkan fasilitas LCS yang sudah disediakan. Terlebih, masih banyak pengusaha yang memiliki kewajiban mengimpor bahan baku menggunakan mata uang dolar AS. 

Jakarta - Kementerian Perindustrian memberikan insentif untuk mempercepat pengembangan vaksin Merah Putih. Insentif diberikan mulai dari proses riset hingga produksi. Salah satu insentif tersebut berupa keringanan pajak. Pemerintah memiliki program super-deductive tax yang ditujukan untuk membantu perusahaan yang melakukan riset di dalam negeri. Setelah vaksin Merah Putih siap masuk dapur produksi, pemerintah juga akan menyiapkan insentif investasi. 

Kandidat potensial lainnya adalah bibit vaksin berbasis sub-unit protein rekombinan yang dikembangkan oleh Lembaga Eijkman bersama PT Bio Farma (Persero). Namun kedua instansi masih melakukan optimasi bibit vaksin. Percepatan pengembangan vaksin di beberapa negara tak lepas dari dukungan regulator. Pemerintah Amerika Serikat dan Cina memberi dukungan dengan cara membeli vaksin meski produknya belum rampung. Selain kepastian penyerapan produk, diharapkan pemerintah melepaskan vaksin Merah Putih dari pungutan pajak. Daya ungkit dari vaksin akan sangat besar untuk perekonomian. Dengan vaksin, pandemi Covid-19 bisa terkendali sehingga kegiatan ekonomi tak lagi terganggu.

Industri agro berhasil mencatatkan capaian positif meski di tengah tekanan ekonomi pandemi. Namun demikian, momentum pemulihan di sektor agro juga diiringi tantangan krusial yakni ketersediaan bahan baku lokal. Dalam kaitan itu, pemerintah tetap  memantau serius geliat industri ini yang kembali berdenyut setelah terpukul cukup hebat pandemi Covid-19 melanda Indonesia, di mana sekitar 70% dari total pemain di sektor  agro masuk kelompok kritikal.  Alhasil, mereka mendapat jaminan operasional penuh selama masa PPKM dengan harapan mampu menggerek kinerja industri hingga akhir tahun.

Ahmad Heri Firdaus, peneliti di Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef, mengatakan Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai peningkatan impor bahan baku sebesar 30% merupakan sinyal bahwa masih ada ketimpangan dalam struktur industri  agro. Contohnya, menurut dia, industri pemanis yang telah beralih dari gula ke jagung, lebih banyak mendatangkan bahan baku dari luar negeri. Industri minuman yang banyak mengimpor konsentrat buah seperti mangga jambu, misalnya, seharusnya dapat menyerap pasokan dari dalam negeri mengingat Indonesia sebagai negara tropis penghasil buah-buahan.

Pemerintah daerah khususnya harus segera merancang sejumlah kebijakan untuk menekan kerumunan yang diakibatkan oleh membludaknya masyarakat yang datang ke destinasi wisata, tetapi juga pengelola yang selama ini harus menelan kerugian akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. Apakah kalian masuk katagori yang sudah tak sabar ke rumah untuk sekedar nongkrong di kafe atau liburan ke luar kota? Jangan lupa, selalu patuhi protokol kesehatan dan lakukan vaksinasi sehingga bisa menikmati liburan dengan tenang. (yetede)

Facebook & Bain Company memperkirakan jumlah konsumen digital di Asia Tenggara pada akhir tahun ini mencapai 350 juta, dengan 47,2% atau sebanyak 165 juta berasal dari Indonesia. Country Director untuk Facebook di Indonesia Pieter Lydian mengatakan bahwa jumlah konsumen Indonesia yang pada 2020 hanya mencapai 144 juta diproyeksi meningkat 14,5% pada akhir 2021. Menurutnya, proyeksi ini mengacu survei Facebook dan Bain & Company kepada sekitar 16.700 konsumen digital lain dan wawancara dengan lebih dari 20 chief experince officer (CXO) di enam negara di Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Lyndian menjelaskan konsumen di Indonesia tidak hanya berbelanja lebih banyak lewat kanal daring, seperti yang diperkirakan pada 2020, juga makin banyak yang menggunakan platform daring untuk melakukan pembelian. "Melihat belanja daring konsumen Indoensia dan gaya hidup digital yang makin berkembang, sangatlah penting bagi untuk mengatur kembali strategi untuk berinteraksi dengan konsumen," katanya dalam siaran pers, Kamis (16/9). CEO Tokopedia William Tanuwijaya mengatakan Tokopedia telah memiliki lebih dari 100 juta pengguna aktif dan 11 juta lebih penjual, dengan 94% diantaranya merupakan pedagang ultra mikro.

 "Pebisnis baru ini tadinya tidak memiliki usaha dan usaha terbarunya adalah penjualan e-commerce,"kata William di DPR, Rabu (15/9). William menjelaskan Tokopedia juga mencatat Bali, Yogyakarta, dan Jakarta menjadi kota dengan jumlah peningkatan jumlah pelaku usaha tertinggi di Tokopedia yang masing-masing mencapai 66%, 42%, dan 28,3%. Selain itu, CEO Bukalapak Rachmat Kaimuddin mengatakan sekitar 63,2% dari total populasi Indonesia telah mengakses internet. Hal ini juga membuka pasar Indonesia, Bukalapak juga mencatat pendapatan senilai US$95,4 juta pada 2020. Jumlah pengguna terdaftar mencapai 104,9 juta pada akhir 2020. (yetede)

Kendati telah berlangsung selama 2 tahun, pemanfaatan insentif super tax deduction atau fasilitas pemotongan pajak untuk kegiatan vokasi masih sangat rendah. Hal itu tercermin dari data Ditjen Pajak Kementerian Keuangan yang hingga 31 Agustus 2021 terdapat hanya 42 wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas tersebut. Selain itu, hanya terdapat 429 perjanjian kerja sama yang terjalin selama insentif diberikan, dengan melibatkan sebanyak 383 lembaga vokasi.

Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Yulius mengatakan minimnya minat ini disebabkan para pelaku usaha yang khawatir administrasinya perpajakannya akan dipantau ketat saat menggunakan insentif tersebut. "Masih ada perusahaan-perusahaan yang takut kalau insentif pajak ini diberlakukan nanti pajak-pajaknya akan diutak-atik oleh Dirjen Pajak," kata dia, Kamis (16/9). Menurutnya, pemerintah telah meyakinkan para pelaku industri bahwa keikutsertaan dalam insentif vokasi tidak akan membuat pajak perusahaan diutak-atik pajak.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Adi Mahfuz Wuhadji mengkonfirmasi bahwa  insentif super tax deducation memang menjadi momok bagi para pengusaha. Ketakutan ini disebabkan dari pengalaman sebelumnya, dimana tatkala wajib pajak memanfaatkan insentif maka ada konsekuensi yang diterima yakni kesediaan untuk mengikuti proses yang panjang dari petugas pajak. (yetede)

Solusi pemerintah atas gejolak harga pakan jenis jagung yang berlangsung hingga saat ini sangat dinantikan para pelaku usaha perunggasan, khususnya para peternak mandiri. Kebijakan pemerintah diharapkan menjadi jalan keluar dari benang kusut polemik pakan. Para pelaku perunggasan mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan janjinya mengucurkan subsidi jagung sebagai bahan pakan ayam di sejumlah sentra peternakan. Beberapa diantara sentra tersebut tersebar di Blitar, Klaten, Boyolali, Sukoharjo, dan Lampung. Ketua Umum Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Singgih Januratmoko mengatakan, selama ini pengusaha pengeluhan ketimpangan yang terjadi di pasaran kala harga pakan naik.

Ihwal rencana subsidi itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menyiapkan Rp45 miliar untuk pengadaan 30.000 ton jagung dengan harga Rp15.000 per kilogram kepada peternak di sejumlah sentra produksi. "Target Presiden satu minggu segera eksekusi. Ini Blitar belum menerima, apalagi Lampung dan Klaten." ungkap Singgih. 

Sekretaris Jendral Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional  (GOPAN) Sugeng Wahyudi mengatakan harga jagung yang tinggi menjadi masalah yang mendasar. "Kementan dan Kemendag harus segera mencarikan jalan keluar agar usaha peternakan ini bisa dinikmati oleh pelakunya," tegas Sugeng.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengakui saat ini terjadi ketidakseimbangan dalam industri perunggasan. Salah satunya adalah akibat kenaikan harga jagung dan gandum sebagai pakan ternak utama. Bustanul Arifin, ekonom pertanian sekaligus Guru Besar Pertanian Universitas Lampung mengatakan ketiadaan stok cadangan nasional menjadi masalah krusial yang menyebabkan instabilitas harga dan pasokan yang berkepanjangan. "Harga pakan terlalu tinggi karena didalam negeri (stok) berkurang, dari luar negeri juga kurang," ujarnya kepada Bisnis. (yetede)

Di antara segelintir bisnis yang mampu menuai 'buah manis' kala pandemi Covid-19, terdapat sektor logistik yang ikut moment keuntungan. Pemain di sektor logistik pun beramai-ramai berekpansi kendati masih di bawah bayang-bayang pandemi. Beberapa perusahaan yang melebarkan sayap bisnis a.I. KAI Logistik, PT Blue Bird Tbk, PT Pos Indonesia, dan Daytrans, anak perusahaan PT WEHA Transportasi Indonesia Tbk. Menurut Senior Consultant Supply Chain Indonesia (SCI) Sugi Purnoto, saat ini pertumbuhan bisnis logistik dipicu oleh perkembangan digital atai teknologi informasi.

"Secara pemetaan sekarang pertumbuhan itu ditopang oleh dua sektor, yaitu pertumbuhan dari sisi market yang berbasis teknologi informasi, dalam hal ini marketplace, dan logistik yang memang didorong oleh kegiatan secara fisik dalam kegiatan logisitk itu sendiri," katanya, Minggu (19/9). Selain itu, tambahnya, bisnis logistik disumbang oleh sektor bangunan yang dipicu oleh stimulus pajak pertambahan nilai pembelian rumah yang ditanggung pemerintah (PPN-DPT) hingga 100% untuk unit dibawah Rp 2 miliar.

Kendati begitu, pertumbuhan bisnis logistik tidak merata, mengingat beberapa sektor, khususnya ritel, justru turun selama pandemi yang harus memangkas target pertumbuhan. Baru-baru ini sejumlah pelaku bisnis melakukan inovasi baru dalam meningkatkan layanan logistiknya. Daytrans meluncurkan layanan baru, yaitu pengiriman paket ke seluruh destinasi di Indonesia. Market Communication WEHA Yohanes Julianto mengatakan penambahan layanan ini sangat penting dalam strategi pengembangan bisnis  Daytrans ke depan karena dapat menguatkan brand image di mata pelanggan.

Pada Layanan Kurir, KAI Logistik juga telah melakukan beberapa pendekatan, yaitu menghadirkan KALOG+, serta penjajakan dengan berbagai pihak. Pada saat yang sama, Blue Bird yang dikenal sebagai layanan transportasi darat kini memperluas jangkauan layanan logistik ke 16 kota. Terbaru PT Pos Indonesia juga mulai melakukan terobosan menyiasati persaingan bisnis yang sangat ketat. Direktur Bisnis Kurir dan Logistik Pos Indonesia Siti Choiriana mengatakan kerja sama akan memperkuat bisnis kiriman antar kedua perusahaan. (yetede)

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menggenjot ekspor kayu dengan memanfaatkan factory furnitur, Rencananya fasillitas bersama bagi UKM tersebut berpusat di wilayah Solo. Kepala Dinas Koperasi UKM Jawa tengah Ema Rachmawati mengatakan bahwa factory sharing adalah sebuah ruang produksi bersama bagi UKM untuk memastikan pasokan dan kualitas bahan baku serta standarisasi produk jadi. "Rencananya akan didirikan di Solo Raya. Di Trangsan (Sukoharjo) sudah pasti bisa karena tidak ada tanahnya. Yang memungkinkan adalah Klaten dan Sragen," ujar Ema dalam keterangan pers, Sabtu (18/9).

Kepala Dinas perindustrian dan Perdagangan Jateng Arif Sambodo mengatakan factory sharing adalah bentuk kehadiran pemerintah untuk masyarakat. "Dukungan adalah untuk proses standarisasi, khususnya SNI. Ada salah satu instalasi kami yang bisa menjadi bagian proses produksi." ujarnya. Terkait orientasi ekspor, Arif juga akan mendukung karena saat ini banyak negara yang memberikan bebas bea masuk bagi produk Indonesia. "Permintaan ekspor kita dari Januari-Juli juga meningkat 26% dari tahun lalu. Ini harus kita dorong dengan pendirian factory sharing untuk memenuhi kebutuhan furnitur." tuturnya.

Direktur Umum Wirasindo Usaha Santakarya Purnama Djati mengiatkan sangat tertarik dengan ide tersebut karena memang dibutuhkan UKM untuk mengatasi persoalan salah satunya rantai pasok bahan baku. Direktur Bisnis Ritel dan Unit Usaha Mandiri Syariah Bank Jateng Irianto Harko Saputro mengatakan instansinya akan menyediakan pembiayaan bagi UKM dengan berbagai produk kredit mulai dari KUR, Kredit Milenial dan sebagainya. (yetede)

Akses pembiayaan masyarakat melalui perusahaan financial technology diproyeksikan meningkat ke depan. Perusahaan teknologi keuangan juga dinilai makin prospektif mendapat pendanaan dari perbankan. Makin tumbuhnya pendanaan dari perbankan ke perusahaan financial technology (fintech) memperkuat keyakinan pelaku bisnis fintech akan terus mengembangkan skala menyaluran pembiayaan. "Tren pembiayaan digital ini lagi diminati masyarakat, dan mungkin membawa asumsi (bagi para pendana) bahwa kami akan lebih sustain ke depan, terutama ditengah kondisi terkini,"ujar Presiden Direktur PT AkuLaku Finance Indonesia Efrina Sinaga kapada Bisnis, Kamis (19/9)

Adapun, Efrina juga sepakat bahwa memfasilitasi pemain digital lending bakal membawa entitas perbankan menjamah potensi segmen nasabah atau debitur baru, yang notabene belum memiliki profil kredit kuat. "Kami yakin dari sisi resiko kami juga semakin membaik dalam mitigasi, sejalan dengan upgrade kualitas algoritma mechine learning dalam profiling mitigasi risiko," jelasnya. Seperti diketahui AkuLaku group memiliki saham mayoritas di Bank Neo Commerce Tbk, (BBYB), sebesar 24,98%, disamping juga memiliki entitas marketplace dengan nama yang sama, serta fintech peer-to-peer (P2P) lending PT Pintar Inovasi Digital (Asetku)

Layanan Fintech di bidang pinjam-meminjam atau digital lending disebut sebagai segmen usaha rintisan dengan potensi 'bakar uang' paling minim. Para pemain yang berlisensi multifinance atau fintech P2P lending pun mulai tampak mencapai break event point dan mendulang profit, kendati masih berumur balita. "Fintech tetap bakar uang, tapi terkhusus sektor lending, manfaatnya jelas, jadi mereka tidak perlu agresif terkait  costumer acquisition cost. Mandiri Capital ada empat P2P di portfolio, Investree, Koin Works, Amartha, dan Crowde, dan setahu saya mayoritas sudah profitable," ujarnya, Kamis (16/9).