Presiden China Xi Jinping mengumumkan China tidak akan lagi mendanai pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga batu bara baru di luar negeri. China berada di bawah tekanan diplomatik yang berat untuk mengakhiri pembiayaan guna membantu dunia memenuhi tujuan-tujuan perjanjian iklim Paris untuk mengurangi emisi karbon. China merupakan salah satu negara yang mendukung proyek-proyek batu bara di negara-negara berkembang termasuk Indonesia dan Bangladesh.

Janji Jinping datang beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan rencana untuk menggandakan bantuan keuangan kepada negara-negara miskin menjadi US$11,4 miliar pada 2024. Dana ini untuk membantu negara-negara tersebut beralih ke energi yang lebih bersih dan mengatasi dampak pemanasan global yang memburuk.Meskipun pidato Jinping tidak terlalu detail, inisiatif tersebut dapat memberikan beberapa momentum menuju COP26, pembicaraan iklim global utama yang akan dimulai di kota Glasgow, Skotlandia pada akhir Oktober."Ini adalah momen yang sangat penting," kata Xinyue Ma, pakar keuangan pengembangan energi di Pusat Kebijakan Pengembangan Global Universitas Boston. Menjelang kesepakatan iklim Paris 2015 yang bersejarah, kesepakatan bersama AS-China memulai negosiasi yang berhasil.Dari 2013 hingga 2019, data menunjukkan bahwa China mendanai 13 persen dari kapasitas pembangkit listrik tenaga batu bara yang dibangun di luar China.Gerakan advokasi iklim 350.org menyebut pengumuman Jinping sangat besar dan bisa mengubah 'permainan'.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) memprediksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh 3,7 persen pada tahun ini.

Angka ini masih di bawah Australia dan Korea Selatan dengan PDB sebesar 4 persen, Kanada 5,4 persen, dan Amerika Serikat 6,0 persen. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di bawah rata-rata negara G20 yakni sebesar 6,1 persen.

Namun, OECD menilai setidaknya Indonesia masih lebih unggul dibandingkan Arab Saudi sebesar 2,3 persen, Jepang 2,5 persen, Rusia 2,7 persen, dan Jerman 2,9 persen. Sementara itu, Indonesia diproyeksikan akan bertumbuh hingga 4,9 persen pada 2022. Angka ini masih di bawah target pemerintah Presiden Joko Widodo sebesar 5 persen hingga 5,5 persen.

Sementara itu, Asian Development Bank (ADB) menurunkan proyeksinya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun ini dari perkiraan pada April lalu sebesar 4,5 persen (yoy) menjadi 3,5 persen (yoy). ADB juga menurunkan prediksinya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan dari sebelumnya 5 persen (yoy) menjadi 4,8 persen (yoy).

SoftBank Ventures Asia (SBVA) memimpin pendanaan Seri A US$ 30 juta atau sekitar Rp 443,2 miliar kepada OY! Indonesia. Anak usaha Telkom, MDI Ventures berpartisipasi dalam investasi terhadap startup teknologi finansial (fintech) ini.

OY! Indonesia bergerak di bidang sistem pembayaran (money movement). Startup ini mengakomodasi seluruh kegiatan transaksi keuangan bagi individu dan pelaku bisnis di Indonesia.

Selama dua tahun perjalanan bisnis, fintech itu didukung investor terdahulu yakni Temasek dan Alternate Ventures. Dengan adanya tambahan modal, OY! Indonesia berencana ekspansi dan memperkuat infrastruktur layanan keuangan di Tanah Air.

Kami saat ini menikmati pertumbuhan yang luar biasa dengan total valuasi lebih dari US$ 100 juta atau setara Rp 1,4 triliun. Ini menempatkan kami sebagai startup yang sukses menyandang predikat Centaur.

Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen meminta bantuan kepada perusahaan keuangan dan bank-bank besar di Wall Street untuk keluar dari ancaman gagal bayar utang pemerintah yang diperkirakan akan terjadi pada pertengahan Oktober mendatang.

Yellen dilaporkan telah menghubungi sejumlah chief executive officer (CEO) perusahaan keuangan besar seperti Jamie Dimon dari JPMorgan Chase & Co., Jane Fraser dari Citigroup Inc., Charlie Scharf dari Wells Fargo & Co., Brian Moynihan dari Bank of America, dan seorang pejabat senior Goldman Sachs Group.

AS untuk pertama kalinya terancam default atau gagal membayar utangnya yang per Agustus 2021 mencapai US$ 28,4 triliun atau setara Rp 404.501 triliun, menurut data Statista. Posisi utang tersebut telah mencapai batas maksimal sehingga AS tidak bisa menambah utang tanpa kebijakan penangguhan.

Perusahaan raksasa properti Cina Evergrande mendapat sorotan karena kesulitan membayar bunga atas beberapa pinjaman bank. Kasus Evergrande ini mengingatkan akan skandal Lehman Brothers, bank investasi di Amerika Serikat yang memicu krisis keuangan global 2008.

Evergrande kesulitan membayar utang jumbo yang jatuh tempo pada Kamis pekan ini. Evergrande harus membayar bunga obligasi sebesar US$ 83,5 juta atau lebih Rp 1,2 triliun. Ada pula pembayaran bunga surat utang senilai US$ 47,5 juta atau sekitar Rp 676 miliar. Kedua obligasi akan gagal bayar apabila Evergrande tidak melunasinya dalam waktu 30 hari.

Berikut lima hal yang perlu diketahui tentang krisis yang membelit Evergrande:

1. Ekspansi Jor-joran Pendiri Evergrande

2. Berbisnis Mengandalkan Utang

3. Diskon Besar Demi Tarik Dana Masyarakat

4. Nasib Investor Terkatung-katung

5. Potensi Dampak Krisis di Tiongkok

Bank Indonesia mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Agustus 2021 tumbuh positif. Posisi M2 pada Agustus 2021 sebesar Rp 7.198,9 triliun atau tumbuh 6,9 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 8,9 persen (yoy). Perkembangan tersebut terutama disebabkan oleh perlambatan komponen uang beredar sempit (M1) sebesar 9,8 persen (yoy) dan uang kuasi 5,9 persen (yoy).

Dia mengatakan Dinamika pertumbuhan M2 pada Agustus 2021 terutama dipengaruhi oleh tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat. Tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat tumbuh 21,1 persen (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 38,4 persen (yoy).

Di sisi lain, aktiva luar negeri bersih dan penyaluran kredit kepada sektor swasta domestik tumbuh lebih tinggi sehingga menahan perlambatan pertumbuhan uang beredar. Aktiva luar negeri bersih tumbuh sebesar 6,0 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan Juli 2021 sebesar 4,3 persen (yoy).

Industri halal di Indonesia berkembang sangat pesat dan masih punya potensi besar. Pemerintah punya cara untuk menggenjot dan memanfaatkan potensi tersebut.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong agar Indonesla dapat menjadi pusat produsen halal terbesar di dunia melalui berbagai strategi. di antaranya melalui penguatan ekosistem industri halal nasional.

Berdasarkan The State of the Global Islamic Economy Report 2020/21, umat muslim dunia membelanjakan tidak kurang USD2,02 triliun untuk kebutuhan di bidang makanan, farmasi, kosmetik, fesyen, pariwisata, dan sektor-sektor syariah lainnya. Angka tersebut meningkat 3,2% dibandingkan tahun 2018.

Jakarta - Kementerian Perdagangan memperkirakan model bisnis waralaba tetap mengundang minat pelaku usaha. Bisnis waralaba di bidang retail dan kuliner paling banyak diminati masyarakat. Indonesia masih menjadi incaran sejumlah merek waralaba asing, seiring dengan besarnya pasar nasional. Pasar domestik dianggap memiliki potensi besar bagi waralaba makanan dan minuman. Masih beberapa perusahaan waralaba asing yang bersiap berekspansi ke Indonesia. 

Waralaba makanan dan minuman asing masih akan menjadi tren ke depan ketika kelompok kelas menengah dan kondisi ekonomi bertumbuh. Gaya hidup konsumen Indonesia masih mengacu pada tren global. Ledakan Covid-19 memang sempat membuat pertumbuhan sektor makanan dan minuman jatuh. Namun diperkirakan kinerja pada triwulan keempat akan membaik. Industri makanan dan minuman pulih jauh lebih cepat dari perkiraan. Keluar-masuknya sejumlah waralaba dipengaruhi oleh beberapa faktor.  Di antaranya kondisi pasar yang belum siap, harga yang tidak sesuai, mitra yang belum pas, kondisi ekonomi, atau produk yang tidak diterima pasar.

Jakarta - Pasar surat utang negara (SUN) dan surat berharga negara (SBN) terus membaik meski masih ada sejumlah sentimen negatif dari luar negeri. Menteri Keuangan mengatakan spread imbal hasil (yield) SUN dalam mata uang dolar Amerika tenor 5 dan 10 tahun terhadap US Treasury menurun. Imbal hasil SUN dolar bertenor 5 tahun turun dari 90 basis point pada Januari lalu menjadi 60 basis point pada 23 Agustus. Sedangkan spread imbal hasil SUN dolar dengan tenor 10 tahu turun dari 110 basis point menjadi 94 basis point. SUN berdenominasi rupiah bergerak positif. Obligasi dengan tenor pendek memiliki permintaan yang kuat dari dalam negeri, terutama dari perbankan. Di tengah volatilitas tinggi akibat pandemi Covid-19, instrumen investasi jangka pendek lebih banyak dilirik investor. 

Jika tingkat pengangguran kembali turun, ada potensi kebijakan moneter Amerika Serikat akan diperketat lebih cepat dari perkiraan. Hal ini akan mengancam pasar SBN hingga tahun depan. Kinerja positif pasar obligasi bisa bertahan hingga akhir tahun. imbal hasil surat utang dengan tenor 10 tahun akan mendekati 6,06 persen sampai akhir tahun nanti. Sementara itu, tahun depan dia memperkirakan yield obligasi tersebut berada di kisaran 6,2 persen hingga 6,7 persen. Surat utang negara masih akan mendominasi kepemilikan SBN. Alasan keamanan menjadi pertimbangan utamanya. 

Jakarta - Pemerintah akan membuka kembali izin vaksinasi mandiri atau vaksinasi berbayar untuk perorangan. Menteri Keuangan mengatakan rencana yang juga mencakup penjualan vaksin dosis ketiga atau booster itu bisa diterapkan jika pelaksanaan vaksinasi gratis sudah mendekati rampung dan pandemi Covid-19 mulai terkendali. Skema penyaluran vaksin akan disesuaikan dengan perkembangan status Covid-19 di Indonesia. Peluang vaksin mandiri, dibuka setelah pemerintah menyusun skenario peralihan pandemi menjadi endemi. Skenario endemi itu memakai basis hasil riset yang dilakukan para ahli di 23 negara. 

Hingga saat ini ada 91,1 juta dosis vaksin Covid-19 yang sudah disuntikkan. Sebanyak 58,41 juta dari jumlah itu merupakan dosis pertama dan 32,6 juta sisanya adalah dosis kedua. Rencana pembukaan kembali izin vaksinasi berbayar perorangan tidak etis di tengah lambannya pelaksanaan vaksinasi gratis yang menyasar mayoritas penduduk ini bisa diselesaikan sebelum tahun depan karena masih banyak masyarakat yang belum terjangkau vaksinasi.