Operator kapal barang atau kargo mengoptimalkan pengiriman peti kemas ke Eropa dan Amerika selama masa pandemi Covid-19, sehingga peti kemas di Asia langka. Direktur Utama PT Samudera Indonesia Tbk, Bani Maulana Mulia, mengatakan operator harus mengejar permintaan jasa pengiriman yang sedang melonjak drastis di rute terpadat, dari Cina menuju negara-negara Barat tersebut. “Semua tersedot ke rute yang lebih menguntungkan,” kata Bani, kemarin. Pandemi Covid-19 kemudian memicu pembatasan akses antarnegara. Penurunan kinerja berbagai pelabuhan pangkal atau hub internasional membuat kontainer kosong menumpuk. Untuk bertahan, kata Bani, operator kapal kontainer harus mengurangi muatan agar tidak menghamburkan biaya operasional. “Susah mencari kapal yang menganggur untuk menambah kapasitas karena semuanya sudah penuh." Adapun Direktur Eksekutif National Maritime Institute, Siswanto Rusdi, khawatir akan potensi lonjakan permintaan kargo ekspor dari Indonesia menjelang akhir tahun ini. Tanpa layanan kontainer yang memadai, para pelaku usaha akan melewatkan periode padat atau peak season. “Sangat disayangkan bila bisnisnya terganggu. Padahal permintaan barang dari Eropa pasti tinggi ketika Natal.”

Kementerian Perhubungan masih memburu investor untuk pengembangan fasilitas uji kelaikan dan keselamatan kendaraan atau proving ground berstandar internasional. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi, mengatakan proving ground yang dibangun di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi, Jawa Barat, tak bisa sepenuhnya dibiayai dengan kas negara. Proyek fasilitas uji kendaraan pra-produksi itu baru akan dilelang tahun ini setelah sempat tertunda oleh pandemi Covid-19. Proyek ini berdiri di atas lahan seluas 90 hektare dan akan dibangun pada semester pertama 2022. "Tahapan lelang sampai tahun depan dan sekarang masih pra-kualifikasi untuk menyaring peminat," kata Budi.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menargetkan proving ground ini menjadi ekosistem pengujian kendaraan terlengkap di Asia Tenggara. Nantinya, kata dia, proving ground tersebut bakal memperlancar ekspor kendaraan dari Indonesia. "Nanti tidak lagi harus diuji di luar negeri". Ketua Bidang Industri Manufaktur Asosiasi Pengusaha Indonesia, Johnny Darmawan, juga ragu akan manfaat proving ground tersebut untuk menunjang ekspor kendaraan, terutama jika teknologinya tak mutakhir. Sebagian besar produsen mobil, kata dia, sudah memiliki fasilitas pengujian untuk spesifikasi tertentu, seperti rem dan kecepatan. "Kecuali jika proving ground ini bisa lebih lengkap," ucapnya.

Akses perdagangan elektronik di kawasan Asia Tenggara akan semakin terbuka setelah Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang ASEAN Agreement on Electronic Commerce (AAEC) atau Persetujuan Asia Tenggara tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada Selasa lalu. Undang-undang yang terdiri atas dua pasal utama, yakni persetujuan ratifikasi dan tanggal mulai berlaku, itu memberikan harapan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Suhanto menjelaskan, AAEC merupakan bagian dari komitmen pemerintah yang telah menandatangani persetujuan pada 22 Januari 2019 di Hanoi, Vietnam, untuk memberi kepastian hukum soal perdagangan elektronik di ASEAN. Terdapat 19 pasal dalam kesepakatan kerja sama tersebut. Beberapa di antaranya adalah soal perlindungan konsumen, fasilitas perdagangan, persaingan usaha, serta logistik. Direktur Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira, mengungkapkan, peluang transaksi lintas negara lewat e-commerce perlu dimanfaatkan secepat mungkin. Menurut dia, sejauh ini porsi transaksi platform e-commerce yang memiliki crossborder masih kurang dari 5 persen dari total transaksi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong keberlanjutan program restrukturisasi kredit perbankan untuk dapat dioptimalkan oleh debitor yang terkena dampak pandemi Covid-19. Hingga Juli 2021, total outstanding restrukturisasi kredit sebesar Rp 778,91 triliun dengan 5,01 juta debitor. Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, menuturkan, sebanyak 72 persen dari jumlah tersebut merupakan debitor segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Wimboh mengatakan UMKM memang menjadi segmen yang paling rentan terkena dampak pandemi karena aktivitas usahanya berkaitan erat dengan mobilitas masyarakat. Adapun sektor UMKM yang paling banyak memanfaatkan fasilitas restrukturisasi, antara lain, retail, perdagangan besar dan eceran, akomodasi, serta makanan dan minuman. Segmen UMKM diplot sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Terlebih, kegiatan ekonomi saat ini ditopang oleh lebih dari 50 persen transaksi dalam negeri. Wimboh berujar, implementasi restrukturisasi kredit sejauh ini terbilang efektif membantu segmen UMKM, terbukti dari geliat usaha yang mulai membaik. Hal itu ditunjukkan pula dengan pertumbuhan kredit segmen UMKM yang sudah kembali positif, yaitu di atas 2 persen.

Bank Indonesia (BI) berkomitmen terus merangkul lebih banyak negara mitra dagang dalam kerja sama penyelesaian transaksi dengan mata uang lokal alias local currency settlement (LCS). Saat ini Indonesia telah menjalin kerja sama penggunaan mata uang lokal untuk transaksi perdagangan dan investasi dengan empat negara, yaitu Malaysia, Thailand, Jepang, dan Cina. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Internasional BI, Doddy Zulverdi, mengatakan bank sentral tengah menjajaki pembicaraan dengan sejumlah negara, dimulai dari kawasan Asia Tenggara.  

Duta Besar Republik Indonesia untuk Cina, Djauhari Oratmangun, mengatakan realisasi kerja sama LCS Indonesia dan Cina telah lama dinanti oleh pelaku usaha kedua negara. Di tengah pandemi Covid-19, kerja sama penggunaan mata uang lokal itu diyakini dapat mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional. “LCS harus dioptimalkan, sehingga transaksi perdagangan dan investasi serta pariwisata antara Indonesia dan Cina bisa menjadi sumber pemulihan ekonomi,” ucap dia. Dia berharap pelaku usaha bisa memanfaatkan skema LCS. Implementasi LCS di sisi lain dinilai dapat memperkuat hubungan ekonomi dan politik Indonesia dengan Cina. Terakhir, fluktuasi mata uang rupiah ke depan diharapkan dapat lebih stabil seiring dengan perluasan penggunaan LCS yang mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika.

Pemerintah mengatur pungutan tarif royalti hak cipta musik untuk pengguna komersial dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kepmenkumham) Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016. Komisioner Bidang Hubungan Antar-Lembaga dan Hubungan Masyarakat Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), Rapin Mudiardjo Kawiradji, mengatakan tren perolehan royalti musik dari pengguna komersial meningkat setiap tahun. "Royalti dipungut dari user oleh LMKN. Kami akan mendistribusikannya kepada LMK lain, yang kemudian menyerahkannya kepada pemegang hak," kata dia, kemarin. 

Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik pada Maret lalu. PP tersebut memuat tentang kewajiban pembayaran royalti bagi setiap orang yang menggunakan lagu atau musik secara komersial ataupun pada layanan publik. Ketua Umum LMK Karya Cipta Indonesia (KCI), Dharma Oratmangun, menyayangkan penyusunan PP Nomor 56 Tahun 2021 yang tidak melibatkan LMK secara intensif. Dia menilai pembuatan kebijakan itu terburu-buru, sehingga banyak yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. "Presiden bermaksud baik untuk memberikan apresiasi kepada pemilik hak cipta. Tapi produk hukumnya banyak yang masih harus direvisi," ujar dia.

Laporan Facebook dan Bain Company memprediksi lebih dari 70 juta orang telah berbelanja daring (online) di enam negara dalam kawasan Asia Tenggara, sejak pandemi Covid-19 dimulai. Laporan ini juga menyebutkan jumlah konsumen digital diproyeksi mencapai 350 juta hingga akhir 2021.  Jumlah tersebut dipicu dorongan pemerintah yang meminta warga negaranya untuk tetap berada di rumah guna memperlambat penyebaran Covid-19. Alhasil, Asia Tenggara memperlihatkan adopsi pesat dalam hal layanan digital, seperti e-commerce, pengiriman makanan, dan metode pembayaran online. Tren ini pun kemungkinan terus berlanjut. Laporan yang dilakukan Facebook dan Bain melibatkan lebih dari 16.000 responden kawasan Asia Tenggara yang berasal dari Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. 

Diantara negara-negara yang di survei, laporan Facebook dan Bain mengungkapkan bahwa Indonesia-negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara- Terus mengalami tingkat pertumbuhan tertinggi. Populasi konsumen digitalnya diprediksi tumbuh sekitar 15% dari 144 juta 2020 menjadi 165 juta pada 2021. Disisi lain masih banyak bagian negara Asia Tenggara yang bergulat dengan kebangkitan Covid-19 karena varian delta yang sangat menular. Hal ini diperburuk dengan tingkat vaksinasi yang masih rendah di beberapa negara berkembang. Ditambah lagi dengan aturan karantina (lockdown) yang selang-seling, dan pembatasan pergerakan yang menyulitkan konsumen untuk mengunjungi toko-toko fisik, sehingga mendorong banyak pasar e-commerce berkembang pesat.

Menyusul semakin banyaknya pembelian yang dilakukan secara online, layanan teknologi keuangan (Financial teknologi/fintech) seperti "beli barang, bayar nanti", dompet digital dan mata uang kripto juga ikut meluas.  Laporan mengatakan, dompet digital adalah pemilihan pembayaran yang disukai oleh 37% responden, dibandingkan dengan 28% yang masih memilih memakai uang tunai, 19%  untuk kartu kredit atau debit, dan 15% untuk transfer bank. Warga nagara di Philipina, Malaysia, dan Vietnam disebut mengalami peningkatan terbesar dalam hal adopsi dompet digital, yang masing-masing mencatatkan pertumbuhan 133%, 87%,dan 82%.

Penjualan produk pangan segar melalui perdagangan elektronik (e-commerce) diprediksi mencapai Rp 21 triliun tahun ini. Jumlah ini akan terus meningkat menjadi Rp 180 triliun lebih dalam lima tahun ke depan. "Hal tersebut menunjukkan, porsi penjualan pangan melalui e-commerce walaupun masih kecil, tetapi tumbuh sangat pesat," Kata Menteri Perdagangan (mendag) Muhammad Lutfi di jakarta, Kamis (16/9). Dia mengatakan hal itu saat Kementerian BUMN meluncurkan pemasaran produk beras premiun Rania dan minyak goreng, gula pasir, teh, serta kopi merek-merek Nusakita di aplikasi Warung Pangan di kantor BGR Kogistics Drive DKI Jakarta.

"Pandemi Covid-19 juga telah menyebabkan peningkatan kebutuhan fasilitas rantai pendingin untuk pangan hingga 16% per tahun. bahkan, pada industri farmasi peningkatannya mencapai 115%. " Menurut Mendag, pasar rantai pendingin global diperkirakan tumbuh dari US$ 212,25 miliar pada 2020 menjadi US$ 239,67 miliar pada 2021 dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 12,93%. Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan, Kementerian BUMN memastikan holding pangan sebagai stabilisator  untuk menjaga harga agar tetap stabil di masyarakat.

Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia Arief Prasetyo Adi mengatakn, BUMN klaster pangan pokok melalui kerjasama distribusi pangan tengah melakukan pengembangan hilirisasi produk petani. "Kami menghadirkan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok melalui kerja sama distribusi pangan melalui mitra ritel daring, salah satunya Warung Pangan. Kami berharap pelaku usaha usaha UMKM dapat memanfaatkan teknologi untuk mengakselerasi roda perekonomian usahanya, Selain itu, nantinya juga diharapkan lebih banyak lagi pelaku UMKM yang masuk kedalam ekosistem digital," jelas Arief. (yetede)

Facebook dan Bain & Company, menerbitkan laporan bertajuk SYNC Southeast Asia untuk mendalami tren ekonomi digital dan e-commerce di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pada akhir 2021, Indonesia disebut akan punya 165 juta konsumen digital, bertumbuh 14,58% dibandingkan 144 juta akhir tahun lalu. Menurut Facebook, Bain & Company, pertumbuhan konsumen digital di Asia Tenggara diperkirakan akan mencapai 12,9% dibandingkan pada akhir 2020 sekitar 310 juta. Artinya, hampir 80% konsumen Asia Tenggara akan beralih ke ranah digital pada akhir tahun ini. Sementara itu, ada 165 juga konsumen digital di Indonesia pada akhir tahun ini, naik 14,58% dibandingkan 144 juta pada akhir tahun.

Country Director Facebook Indonesia Pieter Lydian mengatakan, melihat perjalanan belanja online konsumen di Indonesia dan gaya hidup digital yang semakin berkembang, sangatlah penting bagi pengelola platform dan pemilik merek untuk mengatur kembali strategi guna berinteraksi dengan konsumen. "Langkah ini akan menghadirkan peluang bisnis untuk membangun merek dan terhubung dengan konsumen. Di Facebook, kami menghadirkan solusi bagi bisnis untuk membantu orang dengan mudah menemukan dan membeli hal-hal yang disukai," ujar Pieter, dalam pernyataannya, Kamis (16/9). Selain itu, mereka membeli lebih banyak kategori secara online. Responden yang disurvei mengaku kini membeli secara online dengan rata-rata 8,8 katagori, 70% lebih tinggi dari rata-rata 5,1 yang terlihat pada 2020.

Di sisi lain, Facebook, Bain & Company juga memaparkan bahwa gaya hidup home-centric semakin mengakar di Indonesia. Laporan ini memprediksi bahwa sekitar 85% waktu yang dihabiskan untuk makan di rumah dari jasa antar makan tetap berlanjut pasca pandemi Covid-19. Media sosial juga diakui tetap menjadi saluran teratas untuk fase pencarian produk di Indonesia, terutama untuk produk di Indonesia, terutama untuk video di media sosial (19%). Facebook juga berharap dapat berperan positif dalam mendukung bisnis di Indonesia untuk bereksperimen dengan fitur jual- beli seperti shops.

Laporan menunjukkan bahwa disrupsi lebih terlihat pada sektor kesehatan dan pendidikan. Karena, kedua sektor tersebut berkembang pesat untuk beradaptasi dengan kebiasaan konsumsi konsumen di rumah, seperti kegiatan belajar-mengajar dan telemedice. "Nilai transaksi bruto (GMV) e-commerce tumbuh lebih dari 60% setiap tahun dan harapannya akan lebih banyak ruang untuk pertumbuhan ritel digital seiring dengan semakin banyak konsumen yang berbelanja online," pungkas Partner dari Bain & Company Edi Widjaya. (yetede)

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapennas) menyatakan, hingga Agustus 2021 baru 22,36% perusahaan di Indonesia yang telah menerapkan transparansi soal pemilik manfaat (beneficial ownership/BO) dari perusahaan. Penerapan BO ini masih belum dipahami dan menjadi tantangan bukan hanya di Indonesia, tetapi juga diseluruh dunia. "Sayangnya baru 22,36% korporasi (di Indonesia) yang melakukan transparansi data (beneficial ownership), ini karena terdapat perbedaan pemahaman," ujar Menteri PPN/Kepala  Bappenas Suharso Monoarfa dalam Webinar Stranas PK Transparansi Benefial Ownership, Bangun Iklim Usaha Yang Transparansi pada Kamis (16/9). Menurut dia, pemerintah sudah memberikan dukungan regulasi tetapi masih terjadi kendali saat pelaksanaan di lapangan. Selain dari pemerintah, implementasi keterbukaan BO ini juga perlu dukungan pemangku kepentingan lain termasuk perusahaan agar ikut aktif dalam menjalankan kebijakan beneficial ownership.

Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan, pihaknya sangat mendukung kalangan pengusaha untuk  menerapkan tranparansi  beneficial ownership. Dia mengatakan, ada sejumlah keuntungan bagi korporasi yang menjalankan kebijakan tersebut. "Kadin Indonesia sebagai rumah dari pengusaha mikro, kecil, menengah sampai besar melihat, beneficial ownership ini adalah yang sangat penting bagi komitmen kita sebagai bangsa," ujar Arsjad pada kesempatan yang sama. Sejumlah keuntungan itu adalah pertama, langkah itu akan menjadi bukti yang menunjukkan komitmen transparan dari korporasi. Menurut Arsjad korporasi yang mengungkapkan beneficial ownership akan dipandang propemberantasan terorisme. Selain itu, ada suatu nilai positif yang akan didapatkan oleh perusahaan, contohnya yield yang lebih menggantungkan saat menerbitkan obligasi. "Ini sangat korporasi apalagi kalau kita bicara soal investor," ucap Arsjad. (yetede)