Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemkeu) mencatat restitusi atau pengembalian pajak sampai Agustus 2021 sebesar Rp 144,02 triliun, atau tumbuh 15,97% year on year (yoy)  bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020. Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan, restitusi pajak per jenis pajak secara nominal masih didominasi oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Badan.

Pendanaan modal ventura ke perusahaan rintisan (startup) semakin semarak. Meski pandemi Covid-19 belum berakhir, aliran investasi masuk ke startup berbasis teknologi atau digital justru mengalami pertumbuhan signifikan. Bahkan, jumlah startup dan total pendanaan jauh lebih tinggi dari masa sebelum pandemi. Hasil riset Scale PR, menunjukkan ada 104 startup Indonesia yang memperoleh pendanaan sepanjang enam bulan pertama di tahun 2021. Angka ini meningkat 40,5% dari 74 startup dari periode yang sama pada tahun 2020. Angka ini juga meningkat 53% dibandingkan periode sama tahun 2019. Total pendanaan yang diperoleh 104 perusahaan berbasis teknologi tersebut mencapai US$ 3,8 miliar. Jika dirupiahkan mencapai Rp 54,34 triliun. Dengan asumsi kurs Rp 14.300 per dollar AS.

Industri batubara sedang menggeliat. Harga batubara acuan (HBA) pada September 2021 menembus US$ 150 per ton, atau melonjak 152% year to date (ytd). Di saat yang sama, produsen batubara nasional terus menggenjot pasar ekspor. Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menilai pasar ekspor batubara memiliki prospek cerah seiring permintaan yang meningkat di akhir tahun ini.

Konglomerasi lokal menguasai industri asuransi umum. Peta penguasaan ini berbeda dengan asuransi jiwa yang dikuasai oleh asing. Nah di tengah tengah kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan asuransi mulai meningkat, beberapa perusahaan asuransi umum pun mulai mengalami peningkatan pendapatan preminya. "Kontributor besar asuransi umum didominasi oleh perusahaan asuransi yang memiliki captive market, sehingga portofolio banyak disokong oleh grup," ujar Dody Dalimunthe, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), kemarin.

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh kontan.co.id, perusahaan asuransi yang menguasai pangsa pasar industri asuransi umum berdasarkan pendapatan premi yang didapat ialah PT Asuransi Sinar Mas yang merupakan bagian dari Grup Sinarmas dan PT Asuransi Astra Buana milik Grup Astra. Melihat laporan keuangan keduanya, sejatinya pendapatan premi mereka mengalami penurunan di semester pertama kemarin. Premi bruto Asuransi Sinarmas turun 28,67% yoy menjadi Rp 3,48 triliun dan premi bruto Asuransi Astra turun tipis 0,59% yoy menjadi Rp 2,35 triliun.

Belum selesai dengan kemacetan pengapalan karena kelangkaan container dan ongkos kirim yang melonjak, krisis energi yang terjadi di China kini mengancam bahan baku textil untuk industri dalam negeri. Hingga saat ini sebagian besar bahan baku untuk industri tekstil dalam negeri masih dipasok oleh Negeri Panda tersebut. Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kementerian Perindustrian Elis Masitoh mengatakan kendala ini dapat menjadi dorongan bagi pelaku industri hulu untuk memaksimalkan suplai bahan baku lokal. Pasalnya, lanjut Elis,  Industri tekstil dan pabrik tekstil (TPT) Indonesia memilki struktur yang lengkap, mulai dari hulu (serat dan benang), antara (kain), hingga hilir (garmen). 

Adapun, Kemenperin menargetkan penurunan impor di sekitar TPT dan alas kaki senilai Rp21,02 triliun sepanjang tahun ini, untuk mencapai target substitusi impor 35% pada 2022. Selain kendali suplai bahan baku dari China, harga kapas di pasar dunia juga tengah melonjak karena cuaca buruk merusak panen di Amerika Serikat. Namun demikian, Elis mengatakan Indonesia tidak lagi bergantung pada kapas sebagai bahan baku tekstil karena telah bergeser ke bahan substitusi, yakni rayon dan poliester.  Sementara itu, Asosiasi pertekstilan Indonesia (API) menyebutkan kemandirian bahan baku lokal sebagai solusi jangka panjang mengatasi gangguan rantai pasok industri tekstil, termasuk yang saat ini dipicu oleh krisis listrik di China.

Sekretaris Jendral API Rizal Tanzil Rakhman mengaku sebagian besar bahan baku tekstil Indonesia masih didatangkan dari China sehingga krisis ini lambat laun akan menekan pelaku industri dalam negeri. "Kalau mau jangka panjang ya kemandirian bahan baku. Itu jadi solusi, kita jadi tidak bergantung pada negara  lain sehingga industri lokalnya bagus." kata Rizal kepada Bisnis. Dia menerangkan kendala listrik di China saat ini belum berdampak signifikan pada suplai bahan baku tekstil. Namun dampaknya diperkirakan segera dirasakan jika kondisi ini berkepanjangan. (yetede)

Aliran modal asing diperkirakan mengalir deras pada kuartal IV/2021 sekaligus menjadi bahan bakar bagi indeks harga saham gabungan atau IHSG yang siap melaju. Berdasarkan data Blooberg, investor asing telah melakukan aksi beli bersih atau net buy senilai Rp2,15 triliun pada kuartal III/2021. Jumlah itu naik 457%% bila dibandingkan dengan kuartal  1/2021 yang mencatat net sell Rp1,18 triliun. Presiden Direktur RHB Sekuritas Indonesia Iwanho mengatakan IHSG berpotensi melaju hingga level 6.500 pada akhir tahun. Level itu lebih tinggi 4,36% dibandingkan dengan penutupan Jumat (1/10) di posisi 6.228.

Iwanho menjagokan beberapa sektor seperti batu bara dan minyak kelapa sawit. Selain itu, telekomunikasi serta ritel high-end seperti MAPI dan saham-saham sektor properti dinilai layak untuk dikoleksi. "Telekomunikasi didorong dengan kepastian merger antara ISAT dan Hutchinson yang diharapkan  menurunkan kompetisi di industri," imbuhnya. Dia pun mengamini aliran modal asing berkat pemulihan ekonomi secara global dan nasional. Terkait hal tersebut, Iwanho berpendapat pemulihan ekonomi pada pasar global akan terus membuat investor untuk pro-cyclical, yaitu kecenderungan menargetkan sektor yang mempunyai potensi pertumbuhan lebih tinggi.

Sementara itu, Presiden Direktur BCA Sekuritas Mardy Sutanto mengatakan perseroan masih melakukan kalkulasi untuk menghitung kemungkinan level IHSG dan dana asing yang masuk. Namun katanya, selama tidak ada krisis baru dari pandemi, kemungkinan aliran dana asing yang masuk akan terus membesar. Adapun, strategi perseroan pada kuartal IV/2021 adalah dengan terus meningkatkan intensitas hubungan dengan investor asing. "Kami senantiasa rajin melakukan enggagement dengan para nasabah institusi dengan memberikan informasi faktual positif mengenai keadaan dan potensi Indonesia." katanya kepada Bisnis. (yetede)

Negosiasi politik dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menghasilkan penghapusan usulan alternative minimum tax atau pajak penghasilan minimum yang sebelumnya juga diajukan oleh pemerintah, dan diklaim memiliki potensi penerimaan cukup besar. Awalnya, skema alternative minimum tax (AMT) Atau pajak penghasilan (PPh) minimum bertujuan untuk menutup celah penghindaran pajak melalui perencanaan secara agresif atau aggresive tax planning. Seperti diketahui. PPh badan pada tahun depan ditetapkan sebesar 22%, lebih tinggi dibandingkan ketentuan yang tertuang didalam UU No.2/2020 yakni sebesar 20% pada tahun depan.

Skema AMT sebelumnya diakomodasi dalam RUU tentang Perubahan Kelima Atas UU No.6/1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (KUP), yang kini berganti nama menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Celakanya, penghapusan skema ini dilakukan pada detik-detik terakhir menjelang tercapainya kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Alhasil, pembahasan AMT tidak dilakukan dengan maksimal lantaran penuh dengan kompleksitas. Sejalan dengan kentalnya dinamika politik di Senayan, pada akhirnya pembahasan pemerintah dan DPR memutuskan untuk menghapus ketentuan tersebut.

Cara lain adalah dengan memanfaatkan celah pada Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan yurisdiksi lain. Dalam praktiknya, P3B dimanfaatkan untuk menghindar dari kewajibannya melalui skema treaty shopping. Treaty shopping adalah skema untuk mendapatkan fasilitas misalnya penurunan tarif pemotongan pajak yang disediakan melalui P3B oleh subjek pajak yang sebenarnya tidak berhak untuk mendapatkan fasilitas tersebut. "Semua perdebatan serta pro kontra dari isi RUU akan berakhir pada satu kata yaitu kompromi," ujar  Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal UI Prianto Saptono. (yetede)

Pemerintah semestinya lebih memprioritaskan pembenahan kualitas dan keamanan data pada sistem aplikasi PeduliLindungi agar pemanfaatannya jauh lebih optimal. Bukan malah menambah fungsi sebagai dompet digital dalam aplikasi tersebut.Wacana menjadikan aplikasi PeduliLindungi berfungsi juga sebagai alat pembayaran digital menuai banyak pertanyaan. Langkah ini dinilai berbelok dari tujuan semestinya untuk penanganan Covid-19. Pemerintah semestinya lebih memprioritaskan pembenahan kualitas dan keamanan data pada sistem aplikasi agar pemanfaatannya jauh lebih optimal. Sambutan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam forum virtual bertajuk Pembukaan Puncak Karya Kreatif Indonesia 2021 oleh Bank Indonesia lalu seketika menjadi perbincangan banyak pihak, Sabtu (23/9/2021). 

Salah satunya soal pernyataan Luhut soal sistem pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang akan dikembangkan pada aplikasi digital PeduliLindungi. Rencana pengembangan aplikasi PeduliLindungi untuk juga dapat memiliki fungsi sebagai alat pembayaran sontak menimbulkan banyak pertanyaan. Terlebih, selama ini publik mengetahui bahwa digital aplikasi itu digunakan sebagai alat pendataan untuk penanganan pandemi Covid-19.

PPN memiliki daya keberlanjutan yang lebih tinggi. Sebab, pertumbuhan penerimaan negara dari PPN sejalan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang utamanya memang disokong konsumsi. Dalam senyap, setumpuk rumusan baru Pajak Pertambahan Nilai telah mendapatkan persetujuan dari para legislator di Senayan untuk segera disahkan menjadi undang-undang. Pemerintah berharap mulai pertengahan Oktober 2021 sudah punya payung hukum mutakhir untuk mengimplementasi reformasi perpajakan.

Setumpuk rumusan baru Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut termaktub dalam dalam rancangan undang-undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang merupakan nama baru dari RUU Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan.Tak bisa dimungkiri, proses legislasi di Senayan sarat dengan kepentingan politik. Karena itulah terbentuknya rumusan baru skema PPN ini sudah pasti diwarnai dengan negosiasi politik.Awal pekan lalu, mayoritas fraksi di DPR ramai-ramai menolak rencana pemerintah menaikkan tarif PPN dan mengganti skemanya menjadi multitarif. Namun, pada Rabu (29/9/2021) malam, RUU ini mendapat persetujuan tingkat pertama dari Komisi XI DPR. Kelindan-kelindan polemik inilah yang perlu diurai pemerintah sembari membuktikan bahwa skema baru perpajakan lebih mencerminkan keadilan dan ketepatan sasaran. Jika itikad ini tidak terlaksana dengan baik, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menjadi taruhannya.

Emiten Bursa Efek Indonesia yang bergerak di bidang kesehatan, PT Itama Ranoraya Tbk, memperluas bisnisnya dengan membeli saham PT Oneject Indonesia sebagai bagian transformasinya.Berbagai aksi korporasi masih dilakukan emiten pada paruh kedua tahun ini. Emiten yang bergerak pada bidang kesehatan, PT Itama Ranoraya Tbk, misalnya, memperluas bisnisnya dengan membeli saham PT Oneject Indonesia. Akuisisi ini menjadi bagian dari transformasi Itama menjadi manufacturing high tech di sektor kesehatan.Itama melakukan perjanjian pengikatan jual beli saham bersyarat (PPJB) untuk pembelian atau akuisisi Oneject. Oneject merupakan produsen alat suntik autodisable syringe (ADS). Setelah akuisisi ini selesai, Itama akan menjadi pemegang saham mayoritas di Oneject dengan porsi kepemilikan mencapai 51 persen.

Transaksi pembelian akan dilakukan dalam dua tahapan. Demikian disampaikan manajemen Itama kepada Bursa Efek Indonesia akhir pekan ini. ”Saham Oneject yang akan dibeli terdiri dari saham lama dan juga saham baru. Penerbitan saham baru tersebut ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja dan juga belanja modal Oneject,” kata Direktur Utama PT Itama Ranoraya Tbk Heru Firdausi Syarif, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/10/2021).Pada pembelian saham bagian pertama, Itama akan membayar saham tersebut senilai Rp 198,8 miliar saat penandatanganan PJBB. Adapun sumber dana yang digunakan untuk mendanai akuisisi tahap ini berasal dari penjualan 100 juta unit saham simpanan seharga Rp 1.988 per saham.