Sejumlah produsen barang elektronik menyambut baik wacana migrasi TV analog ke TV digital, yang tengah disosialisasikan pemerintah lewat Kementerian Komunikasi dan Informatika. Rencananya, paling lambat pada 2 November 2022 siaran TV analog yang telah mengudara selama hampir 60 tahun di Indonesia akan digantikan oleh siaran TV digital. PT Sharp Electronics Indonesia menyambut positif kebijakan tersebut. Pasalnya, kebijakan tersebut akan berdampak positif terhadap produksi dan penjualan produk LED TV Sharp ke depan.

Chief Commercial Officer Polytron Indonesia, Tekno Wibowo mengaku, pihaknya belum merasakan dampak peralihan TV analog ke TV digital secara signifikan terhadap penjualan TV Polytron. "Sejauh ini, baru ada kenaikan permintaan terhadap perangkat set top box untuk digital TV yang sayangnya tidak bisa terpenuhi secara optimal lantaran keterbatasan chip," ungkap dia kepada KONTAN, kemarin. Produsen TV pun harus bersaing dengan produsen gawai, kendaraan listrik, dan lainnya untuk mendapatkan chip. "Kami hanya bisa menunggu untuk kasus kelangkaan chip sampai pasokannya kembali normal,” kata dia.

Bisnis narkoba di tanah air ternyata sudah amat mengkhawatirkan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan hasil temuan terkait transaksi jual beli narkoba di Tanah Air yang jumlahnya teramat besar. Kepala PPATK Dian Ediana Rae mengungkapkan dari hasil temuan PPATK terkait transaksi jual beli narkoba jumlahnya secara total sudah mencapai Rp 120 triliun. Namun Dian tidak merinci periode waktunya.

Mayoritas utang pemerintah 87,43 persen berasal dari surat berharga negara (SBN) senilai Rp 5.702,49 triliun. Adapun sisanya 12,57 persen berasal pinjaman dalam dan luar negeri senilai Rp 833,04 triliun. Rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto terus melonjak seiring besarnya kebutuhan anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Lewat sejumlah kebijakan, pemerintah mengupayakan mengerem tren kenaikan rasio utang agar tidak menjadi bumerang bagi pemulihan ekonomi nasional di masa depan. Posisi utang pemerintah per akhir Agustus 2021 mencapai Rp 6.625,43 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 40,84 persen. Posisi utang tersebut naik Rp 55,27 triliun dibandingkan posisi akhir Juli 2021 yang tercatat Rp 6.570,17 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kenaikan utang saat pandemi Covid-19 adalah hal wajar meski tetap harus dikelola dengan baik. Ia mengatakan, kenaikan rasio utang itu adalah tren yang dialami banyak negara di masa pandemi ini.

Hadir pula antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Presiden Direktur CIMB Niaga Tigor M. Siahaan. ”Reformasi APBN perlu dilakukan, utamanya dalam sisi penerimaan, seperti pengumpulan pajak. Lewat reformasi, kita berharap penerimaan negara bisa melonjak dan mengatasi defisit fiskal yang biasa dibiayai penarikan utang baru,” kata Sri Mulyani. Pemerintah, lanjutnya, akan terus berinovasi terkait pembiayaan guna menahan laju kenaikan utang pemerintah. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah terus mendorong pembiayaan dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Sektor perdagangan dan investasi diupayakan memetik kinerja positif melalui kemitraan ekonomi Indonesia dan Australia yang terus diperkuat di tengah tekanan pandemi saat ini. Indonesia dan Australia berkomitmen menggenjot implementasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia atau IA-CEPA di tengah pandemi Covid-19 dan isu politis yang menerpa Australia. Dua komitmen dari sejumlah kesepakatan dalam IA-CEPA yang akan didorong terkait sektor perdagangan dan investasi. Hal itu mengemuka dalam pertemuan bilateral antara Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi dan Menteri Perdagangan, Pariwisata, dan Investasi Australia Dan Tehandi Jakarta, Rabu (29/9/2021). IA-CEPA mencakup poin-poin tentang perdagangan bebas, investasi, visa pelatihan kerja, arbitrasi antara investor,perdagangan elektronik, dan perlindungan hak kekayaan intelektual.Kedua negara menandatangani IA-CEPA pada Maret 2019. Kemudian Australia meratifikasi perjanjian itu pada November 2019 dan Indonesia pada Februari 2020. Kedua negara mulai mengimplementasikannya pada 5 Juli 2020

JAKARTA, DDTCNews - RUU KUP atau RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) turut mengatur implementasi NIK sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi. Ketentuan mengenai penggunaan NIK sebagai NPWP bersama ketentuan-ketentuan lainnya pada RUU HPP diharapkan dapat memperkuat reformasi administrasi pajak yang saat ini dilakukan oleh pemerintah. Simak 'RUU KUP Jadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Ini yang Disepakati'. "Pemerintah meyakini RUU sebagai produk bersama pemerintah dan DPR yang didukung berbagai masukan ini, akan memberikan manfaat dalam membangun sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Rabu (29/9/2021). Sebagai catatan, ketentuan penggunaan NIK sebagai NPWP sesungguhnya tidak tertuang dalam draf awal RUU KUP yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR RI. Merujuk pada Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU KUP, penggunaan NIK sebagai NPWP adalah usulan dari Fraksi PDIP, PAN, dan PPP. Menurut Fraksi PDIP, penggunaan NIK sebagai NPWP perlu diatur untuk memberikan kepastian hukum guna membangun sistem identitas nasional tunggal (single identity) yang terintegrasi dan valid dalam rangka pelayanan publik dengan menggunakan NIK sebagai primary number. "Sejalan dengan Pasal 1 UU 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa NIK merupakan identitas tunggal yang unik," tulis Fraksi PDIP dalam DIM RUU KUP yang judulnya telah diubah menjadi RUU HPP, dikutip Kamis (30/9/2021). Tak hanya UU 24/2013, UU Cipta Kerja juga telah mengatur bahwa NIK dapat digunakan oleh wajib pajak dalam pembuatan faktur pajak. Menurut Fraksi PDIP dan PPP, administrasi perpajakan adalah bagian dari pelayanan publik. Dengan demikian, basis data kependudukan harus diintegrasikan dengan basis data perpajakan. Untuk melaksanakan pemanfaatan NIK sebagai NPWP, Fraksi PAN mendorong menteri dalam negeri dan menteri keuangan untuk bekerja sama dengan memberikan data kependudukan kepada menteri keuangan. "Atas hal tersebut, menteri keuangan perlu berkoordinasi dengan menteri dalam negeri untuk mengatur mengenai teknis dan tata cara pemberian data kependudukan tersebut dalam PMK," tulis Fraksi PAN pada DIM RUU KUP. (sap)

JAKARTA, DDTCNews - DPR resmi mengesahkan RUU APBN 2022 menjadi undang-undang (UU). Ketua DPR Puan Maharani memimpin pengambilan keputusan tersebut. Dia menanyakan persetujuan pengesahan RUU APBN 2022 menjadi UU kepada anggota DPR, baik yang hadir secara fisik maupun virtual. "Apakah RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2022 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanyanya, Kamis (30/9/2021) Para anggota DPR pun kompak menjawab, "Setuju." Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah saat membacakan laporan pembahasan RUU APBN 2022 menyebut semua fraksi di Banggar menyetujui RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang, kecuali fraksi PKS yang menerima RUU itu dengan catatan. Asumsi dasar dalam UU APBN 2022 yakni pertumbuhan ekonomi 5,2%, laju inflasi 3,0%, serta nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Rp14.350. Sementara itu, tingkat suku bunga Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun sebesar 6,80%, harga minyak mentah (ICP) US$63/barel, lifting minyak bumi ditargetkan 703.000 barel per hari dan lifting gas bumi 1,03 juta barel setara minyak per hari. Pendapatan negara pada APBN 2021 ditargetkan Rp1.846,1 triliun. Penerimaan tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan Rp1.510,0 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp335,6 triliun. Sementara dari sisi belanja negara, angkanya senilai Rp2714,2 triliun. Pada belanja pemerintah pusat, angka yang disepakati senilai Rp1943,7 triliun yang terdiri atas belanja kementerian/lembaga (K/L) Rp945,0 triliun dan belanja non-K/L Rp998,8 triliun. Kemudian, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) disepakati senilai Rp770,4 triliun, yang terdiri atas transfer daerah Rp702,4 triliun dan dana desa Rp68 triliun. "Defisit APBN tahun anggaran 2022 disepakati 4,85% terhadap PDB atau Rp868,0 triliun," kata Said. (sap)

PALEMBANG, TRIBUN - Pempek lenjer biasanya dibuat dalam bentuk lenjer kecil atau lenjer besar dengan ukuran maksimal sebesar tangan. Tapi kini ada inovasi pempek lenjer ukuran jumbo dengan panjang 2 meter yang dibuat dari 16 kg ikan tenggiri dan 12 tepung tapioka. Pempek dengan ukuran tidak biasa ini direbus dengan panci khusus yang dipesan sesuai dengan panjang pempek.

Karena ukuran pempek panjang dan memiliki diameter besar, pemilik Pempek Sulthan Pindang, Agan Boy dan Fifi, merebus pempek dengan ukuran masing masing 1 meter saja. Setiap pempek direbus dengan waktu 7 jam dan total 2 pempek direbus dengan waktu 14 jam karena direbus terpisah dan harus dua kali.

Bobotnya yang besar dan dibuat dengan bahan premium membuat pempek ini dibanderol dengan harga Rp 3 juta untuk dua meter. Tapi bagi konsumen yang mau memesan ukuran lebih panjang atau lebih pendek juga bisa tinggal disesuaikan saja dengan ukurannya.

Pempek dengan ukuran 1 meter maka harganya dibagi dua dari Rp 3 juta yakni Rp 1,5 juta. Bisa juga memesan ukuran setengah meter juga. Konsumen yang akan pesan diminta order minimal H-2 sebelum hari H karena harus dibuat dulu dan proses membuatnya cukup rumit, dan memakan waktu lama.

"Mau pesan pempek bentuk apa saja bisa dan kami layani," ujar Fifi.

Fifi mengatakan inovasi pempek jumbo ini dibuat agar tidak bosan dan selalu ada varian baru yang membuat usaha kulinernya selalu update.

Sebelumnya pempek Sulthan Pindang Agan juga pernah membuat pempek dari bahan pewarna alami buah dan sayur yang bisa dimakan anak-anak karena enggan makan sayur dan buah. Ada pula inovasi pempek lobster dan banyak lainnya.

JAKARTA, TRIBUN Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Rapat Dewan Komisioner memutuskan untuk menurunkan tingkat bunga penjaminan sebesar 50 basis poin (bps) untuk simpanan dalam rupiah di bank umum menjadi 3,5 %.

Kemudian tingkat bunga penjaminan simpanan dalam valuta asing (valas) di bank umum juga diturunkan 25 bps menjadi 0,25%. Begitu pula tingkat bunga penjaminan simpanan dalam rupiah di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang diturunkan 50 bps menjadi 6%.

"Keputusan ini dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti tren penurunan suku bunga penjaminan, serta perlunya memberikan dorongan bagi perbankan dalam proses pemulihan ekonomi saat ini," kata Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi Pers Penetapan Tingkat Bunga Penjaminan LPS secara daring di Jakarta, Rabu (29/9).

Adapun suku bunga penjaminan tersebut akan berlaku untuk periode 30 September 2021 sampai dengan 28 Januari 2022.

Purbaya menyampaikan dalam hal suku bunga yang dijanjikan antara bank dengan nasabah penyimpan berada di atas tingkat bunga penjaminan simpanan, maka simpanan nasabah tersebut tidak dapat dijamin dalam program penjaminan LPS.

"Berkenaan hal tersebut kami imbau bank untuk secara terbuka dan langsung menyampaikan kepada nasabah penyimpan mengenai tingkat bunga penjaminan yang berlaku melalui berbagai jalur dan media informasi bank kepada nasabah," tegasnya.

Dalam rangka melindungi kepentingan nasabah dan menjaga kepercayaan nasabah penyimpanan, ia mengimbau agar perbankan lebih memperhatikan tingkat bunga penjaminan simpanan dalam penghimpunan dana.

Sementara dalam menjalankan usaha, bank diminta juga tetap mematuhi berbagai pengaturan dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta ketentuan pengolahan likuiditas yang diatur oleh Bank Indonesia (BI).

JAKARTA, TRIBUN - Berdasarkan hasil riset yang dilakukan MarkPlus bersama Smartfren Business pada Juli - Agustus 2021, perusahaan lintas sektor telah menyadari bahwa Teknologi Informasi dan Komunikasi (Information and Communication Technology/ICT) dapat menunjang kemajuan dalam proses bisnis.

Business Analyst MarkPlus James Pratama mengatakan riset tersebut menemukan bahwa stakeholder lintas industri memiliki perhatian dan minat yang tinggi untuk mengembangkan teknologi yang berkaitan dengan manajemen pelanggan.

"ICT yang berkaitan dengan customer management menjadi prioritas saat ini, disusul oleh teknologi ICT yang berkaitan dengan manajemen data," kata James dalam virtual media gathering "Marketeers Insight: Business Digitalization Trend in Pandemic Era", Rabu.

Dia menambahkan, teknologi digital yang telah berkembang saat ini dapat membantu perusahaan atau enterprise unggul dalam berbagai aspek, mulai dari segí manajemen sumber daya manusia (SDM), manajemen aset, manajemen komunikasi, manajemen pelanggan, dan manajemen data.

Teknologi yang berkaitan dengan manajemen pelanggan, kata James, telah cukup banyak diadopsi oleh para enterprise. Namun, pengembangan teknologi prediktif dan business intelligence msih dalam tingkat sedang. Sedangkan teknologi yang mendukung ekosistem digital, customer relationship management (CRM), dan complain management sudah terbilang mapan namun tingkat adopsinya masih relatif rendah. 

Oleh karena itu, lanjut James, bekerja sama dengan mitra di bidang IT menjadi salah satu solusi yang menguntungkan bagi enterprise. Dengan adanya mitra dan layanan in-house managed service, enterprise dapat berfokus pada sektor esensial yang menjadi core bisnis masing-masing, dan menyerahkan masalah IT mereka pada mitranya.

Melihat itu, Smartfren Business menyatakan bahwa pihaknya telah berkomitmen menjadi solusi bagi partner di bidang teknologi dengan ruang lingkup tiga pilar strategi, yaitu Core Telco, ICT, dan Internet of Things (IoT).

CEO Smartfren Business Ranga Kalyanasundaram mengatakan, perusahaannya telah menjalin kerja sama dengan berbagai perusahaan besar seperti Microsoft, Google Cloud, Alibaba Cloud pada sektor teknologi Cloud.

Selain itu, Ranga mengatakan, Smartfren Business juga bekerja sama dengan perusahaan besar lain di sektor teknologi hardware, ZOOM unified conferencing, security, managed wifi, hypersca ler, Fiber in The Air, IoT, dan Omni Chanel.

Dalam pengembangan teknologi digital, banyak enterprise yang kesulitan mengintegrasikan sistem dengan proses bisnis, sulit mengembangkan SDM, hingga keandalan dari teknologi itu sendiri. Sehingga, kata Ranga, Smartfren Business memiliki layanan-layanan yang mampu mempermudah integrasi teknologi dalam bisnis yang mencakup keseluruhan proses.

Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan kenaikan impor bahan baku dan barang modal pada Agustus lalu. Kenaikan impor bahan baku menandakan permintaan industri cukup baik. Kenaikan impor bahan baku dan barang modal terjadi karena peningkatan aktivitas industri. hal ini sejalan dengan uji coba pelonggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk industri esensial di Jawa-Bali pada pertengahan Agustus lalu.

Kenaikan impor juga dipengaruhi oleh kenaikan harga sejumlah komoditas, termasuk baja. Rata-rata harga baja impor naik 10-20 persen. Diharapkan pemerintah mencermati fenomena ini agar peningkatan impor tak hanya dinikmati industri besar. Pemerintah diharapkan memberikan kesempatan dan fasilitas yang sama kepada importir nasional. PMI adalah salah satu indikator kinerja industri kinerja industri manufaktur. Angka PMI di atas 50 menunjukkan industri sedang berekspansi. Meski angka PMI itu masih berada di luar zona ekspansi. Meningkatnya kembali PMI tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang telah melonggarkan PPKM.