Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan meskipun batik Indonesia merupakan komoditas paling terkenal di dunia, namun saat ini produk tersebut ditemukan di banyak negara seperti Malaysia, Thailand, India, Srilanka, Iran, dan negara-negara di benua Afrika, bahkan beberapa negara menjadikan batik sebagai komoditas ekspornya.

Penggunaan batik di dunia dewasa ini semakin populer, sehingga menjanjikan potensi ekonomi yang sangat besar. Beberapa negara seperti Tiongkok, Vietnam, dan Malaysia secara serius menjadikan batik sebagai komoditas ekspor.

Kemenperin mencatat, capaian ekspor batik pada 2020 mencapai 532,7 juta dolar AS dan pada triwulan I 2021 mencapai 157,8 juta dolar AS.

Presiden RI Joko Widodo meminta para menteri, terkhusus Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, meningkatkan produksi jagung dan memitigasi dampak perubahan iklim terhadap sektor tanaman pangan. Presiden juga meminta jajarannya mampu mendorong produktivitas jagung melampaui target yang telah ditetapkan, serta mengembangkan industri-industri lainnya di sektor pertanian.

Presiden meminta jajarannya untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan jagung di dalam negeri. Namun, jika terdapat stok jagung di dalam negeri yang melebihi kebutuhan, maka industri dapat melakukan ekspor.

Sekitar 55 juta atau 84% dari total 65,46 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Tanah Air sudah kembali bangkit dan beraktivitas. Bahkan, 54% atau 29,7 juta di antaranya sudah masuk ekosistem digital (go digital). Pemerintah akan terus mendukung para pelaku UMKM selama masa pandemi Covid-19 melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang tahun ini dianggarkan Rp95,13 triliun. Sebab, jika UMKM pulih, perekonomian nasional akan ikut pulih. Jumlah UMKM mencapai 99% dari total unit usaha di Indonesia. Sebelum pandemi atau pada 2019 UMKM menyerap sekitar 96% dari total tenaga kerja, dengan kontribusi 60,3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Meskipun sempat bertahan akibat tekanan pandemi Covid-19, sekitar 48% pelaku UMKM sudah masuk ekosistem digital untuk mempertahankan bisnisnya, termasuk UMKM perempuan," kata Menko Perekonomian, Airlangga Hartato di Jakarta, Selasa (5/10). Anggaran tersebut, menurut Air Langga, disalurkan pemerintah dalam beberapa program, yakni subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), penempatan dana pemerintah di bank umum mitra untuk mendukung perluasan kredit modal kerja, dan restrukturisasi kredit UMKM. Juga untuk jaminan, Bantuan President Produktif Usaha Mikro (BPUM), serta bantuan langsung tunai (BLT) bagi pedagang kaki lima (PKL) dan warung.

Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengemukakan, Kemenko UKM tengah mengembangkan UMKM melalui sistem klasterisasi. Strategi ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk UMKM. Ini juga merupakan salah satu upaya pemerintah agar UMKM naik kelas. "Dalam pengembangan klaster UMKM, kami punya program membangun rumah produksi bersama supaya kualitas produk UMKM berstandar industri. Tidak mungkin setiap pelaku UMKM bisa membeli atau berinvestasi peralatan modern," kata Teten di Jakarta, Selasa (5/10) (yetede)

Penerapan pajak karbon mulai Januari 2022 diprediksi menggerus daya saing industri Petrokimia. Sebab, biaya produksi akan meningkat, seiring naiknya harga listrik dan pembangkit berbasis batu bara. Sejalan dengan itu, industri petrokimia khawatir barang impor kian mendominasi pasar domestik, lantaran produk lokal tidak kompetitif. Saat ini impor petrokimia jenis polimer sangat besar, mencapai 55% dari total pasar domestik. Pajak karbon akan dikenakan terhadap perusahaan yang bergerak dibidang pembangkit listrik tenaga uap batu bara dengan tarif Rp30 per kilo gram karbon diokasida ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara pada Januari 2022.

Sekjen Asosiasi Industri Aromatik Olefin dan Plastik (inaplas) Fajar Budiono menerangkan, penerapan pajak karbon pasti akan membuat tarif listrik naik, yang akan membebani biaya produksi. Sebab, setelah bahan baku, biaya paling besar adalah listrik, baik untuk industri petrokimia hulu dan hilir, dengan porsi 80%. Dia menerangkan negara-negara lain, terutaman di Asean belum mengenakan pajak karbon.  Dia mencatat, 55% kebutuhan polimer dalam negeri ditutup dari barang impor. Kemudian, terapat 115 nomor HS produk plastik yang diimpor dengan volume 1 juta setahun.

Pajak karbon tertuang dalam Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Calon beleid ini merupakan perubahan nama dari usulan sebelumnya yakni RUU tentang Perubahan Kelima atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi dukungan anggota DPR RI dan seluruh pihak, sehingga proses pembahasan dapat diselesaikan "RUU HPP merupakan bagian dari informasi struktural dibidang perpajakan dan ini bertujuan untuk mendukung cita-cita Indonesia maju," ujar Menkeu. (yetede)

Harga barubara yang terus meningkat membuat bisnis jasa pengangkut batubara kian menggeliat. Salah satunya adalah PT Batulicin Nusantara Maritim (BNM). "Sebagai dampak positif dari meningkatnya perdagangan batubara dan prediksi kedepannya komoditi akan terus meningkat, maka PT BMN tidak ingin ketinggalan dari moment tersebut.  Dengan menambah armada, kami berharap kedepannya pasokan batu bara dapat lebih kuat." kata Direktur PT BNM Yuliana di Jakarta, kemarin.

Menurut dia tren meningkatnya permintaan komoditi batu bara ini membuat PT BNM sebagai perusahaan yang menyediakan jasa kapal pengangkut batubara diproyeksikan akan memiliki dampak positif akibat meningkatnya permintaan jasa batubara yang diperkirakan akan berlanjut hingga akhir tahun ini. BNM berencana membeli tiga set kapal yang terdiri tugboat terbaru beserta barge atau lebih dikenal dengan sebutan tongkang. 

Yuliana mengatakan bahwa pembelian tiga set kapal tersebut akan menopang aktivitas oprasional dan meningkatkan mutu pelayanan BMN, Pembelian set kapal tersebut akan dilakukan secara by order ke Karya Terbaik Utama Shipyard, salah satu perusahaan pembuatan kapal dan pelayanan lainnya di daerah Batam, kepulauan Riau. "Alasan utama dari rencana pembelian tiga set kapal tersebut tentunya akan menambah armada demi memenuhi kebutuhan pelanggan." ujar Yulianan pada Selasa (28/10). (yetede)

Pengamat pajak DDTC Bawono Kristiaji memperkirakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) baru bagi Orang Pribadi (OP)dengan penghasilan di atas Rp5 miliar sebesar 35 persen dapat meningkatkan penerimaan negara.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, jumlah wajib pajak dengan penghasilan di atas Rp 5 miliar sesungguhnya hanya kurang dari 0,1 persen dari total wajib pajak.  Namun demikian, potensi pajak yang bisa disumbangkan bisa mencapai belasan triliun, jadi tentu akan ada kenaikan penerimaan pajak dari kelompok kaya.

Bawono pun mengapresiasi rencana pemerintah mengenakan PPh sebesar 35 persen bagi OP dengan penghasilan di atas Rp 5 miliar setahun. Menurutnya, langkah ini merupakan sinyal untuk membuat sistem pajak yang lebih adil dan selaras dengan prinsip ability to pay.

Tingginya harga pakan ternak, menggerakan Visista Pratama Ashadi untuk berinovasi menciptakan dengan meracik sendiri pakan ternak kambing dan ayam. Tak hanya untuk dirinya, laki-laki kelahiran Lahat, 8 Maret 1993 ini ingin semua peternak. khususnya yang ada di Kabupaten Lahat mengolah sendiri pakan hewan peliharaannya dari silase. Hal itu dimaksudkan agar peternak tidak bergantung dengan jeratan bisnis pakan, terlebih disaat pandemi Cavid-19 yang terjadi saat ini, dimana sektor perekonomian terkena dampak.

"Kalau bisa kita buat sendiri, kenapa harus beli. Apalagi dalam situasi saat ini, semua serba mahal. Disisi lain keuangan keluarga sangat terbatas karena sudah terserap untuk kebutuhan rumah tangga," katanya.

Hal inilah menjadi motivasi bagi Visista untuk mengajak peternak dalam meracik pakan.

Diterangkanya, ciri khas silase seperti ukuran keberhasilan fermentasi pada umumnya adalah aroma pakan khas 'tape' yang disukai ternak. Para peternak yang sudah menggunakan pakan itu mulai tahun 2020, mengaku ternaknya semakin banyak makan dan menjadi gemuk "Selain bahan pembuatan ada disekitar kita ini juga untuk membantu peternak khususnya dalam meringankan beban biaya, "ujar lelaki lulusan Jurusan Peternakan ini saat dibincangi, Selasa (5/10/2021).

Lebih lanjut pakan ternak yang diracik juga dapat meningkatkan kekebalan tubuh ternak sehingga jarang sakit dan terhindar dari masalah pencernaan dibanding ternak lain.

"Siapa saja bisa membuat sendiri pakan ternak alternatif dengan mudah dari bahan yang murah. Hasilnya lebih murah dibanding membeli pakan ternak pabrikan seharga Rp 400,000 untuk ukuran 1 sack 50 kilogram Belum lagi mengingat bahwa pakan olahan industri yang sudah ditambah banyak produk kimia," katanya.

Dengan teknik produksi pakan ternak alternatif yang diperkenalkan Visista, para peternak bahkan bisa saja membuatnya secara gratis, atau hanya perlu mengeluarkan Rp 200 ribuan untuk kuantitas 50 kilogram. Pakan ternak alternatif diperoleh dari proses fermentasi sisa bahan organik apa saja seperti ampas tebu, dedak, limbah kulit kopi, ampas tahu, tepung jagung ditambah sari nanas dan air sisa rendaman beras.

"Tinggal jeli melihat kelebihan limbah organik di kawasan masing-masing. Tentu ada persentase kadar yang diperlukan dari percampuran bahan-bahan yang ada. Semua bahan tinggal ditaruh di tong besar, didiamkan hingga 3 hari sebelum siap diberikan sebagai pakan ternak. Mudah, murah, bermanfaat dan berkhasiat," jelasnya.

Kemungkinan terjadinya defisit pangan ditingkat daerah patut diwaspadai pada tahun-tahun mendatang, seiring dengan pesatnya alihfungsi lahan dan jumlah penduduk makin banyak. Potensi defisit pangan tersebut disadari oleh Kabupaten Sleman yang merupakan daerah yang mengalami perkembangan pesat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman Suparmono mengatakan saat ini produksi  beras makin surplus 70.000 ton, tetapi nilainya turun dibandingkana dengan beberapa waktu lalu surplus 100.000 ton. "Ini turun terus dari tahun ke tahun," Katanya, dilansir dari Antara.

Bertepatan dengan Hari Pangan Sedunia yang jatuh pada 16 Oktober, Sleman membuat gerakan Stop Boros Pangan guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya defisit pangan tersebut. Sejauh ini, menurut Suparmono, negara yang paling boros pangan adalah Arab Saudi dan Indonesia menduduki urutan kedua. Menurutnya, jika kondisi alih lahan dan cara konsumsi pangan masyarakat Sleman masih seperti sekarang, maka defisit beras  bisa terjadi pada 2022-2023. "Artinya, banyak sekali pangan kita terbuang yang seharusnya dapat mencukupi kebutuhan pangan kita," ujarnya.

Gerakan alternatif terkait dengan katahanan pangan juga dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyuasin SumSel dengan mengalokasikan lahan seluas 1,2 juta hektare (ha) untuk program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Bupati Banyuasin Askolani mengatakan program ini untuk mengajak masyarakat memanfaatkan lahan perkarangan untuk ditanami sayuran, buah-buahan, dan tanaman obat-obatan sehingga setiap keluarga diharapkan dapat menyediakan sendiri kebutuahn pangannya. (yetede)

Ditengah tingginya piutang pajak yang tidak tertagih, pemerintah justru memberikan pelonggaran sanksi terhadap wajib pajak yang memiliki kurang bayar, baik Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Keringanan sanksi administrasi ini mencerminkan bahwa pemerintah hanya berharap pada kepatuhan sukarela wajib pajak ketimbang memaksimalkan mekanisme penagihan piutang yang ditetapkan melalui Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). 

SKPKB diterbitkan oleh Ditjen Pajak dalam jangka waktu lima tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak setelah dilakukan pemeriksaan. Sanksi tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang selama ini berlaku, yakni 50% dari PPh yang tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau disetor. Adapun untuk Pertambahan  Nilai (PPN)  dan Pajak Penjualan atau Barang Mewah (PPnBM) ditetapkan sebesar 75% dari PPN barang dan jasa serta PPnBM yang tidak atau kurang bayar.

Sementara itu untuk PPh pasal 25 Badan, PPN, dan PPnBM terjadi penurunan karena terdapat pelunasan melalui pembayaran oleh wajib pajak dan penyelesaian melalui upaya hukum. Dengan kata lain, pemerintah tidak lagi menjadikan sanksi atau denda sebagai mekanisme untuk memaksimalkan aktivitas pengawasan atau penindakan terkait dengan piutang pajak. "Semangat RUU ini ingin mengembalikan fungsi sanksi administrasi untuk mendorong kepatuhan, bukan menonjolkan hukum," kata Yustinus Prastowo Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis. (yetede)

Ambisi pemerintah untuk mendorong dominasi energi baru terbarukan di Indonesia berpotensi menjadi pisau bermata dua. Selain mampu menaikkan bauran energi bersih dan menekan emisi karbon, rencana tersebut juga beresiko membebani keuangan negara. Adapun, arah dominasi energi baru terbarukan (EBT) tersebut ditegaskan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persro) 2021-2030. Untuk pertama kalinya, rencana penambahan pembangkit listrik dalam jangka waktu 10 tahun akan didominasi oleh energi baru terbarukan (EBT) yang mencapai 51,6% dari total kapasitas yang akan dibangun.

Guna mengantisipasi harga listrik yang berpotensi melonjak akibat peningkatan bauran EBT, kebijakan subsidi dan kompetensi akhirnya akan terus dilakukan. Berdasarkan RUPTL PLN 2021-2030, kebutuhan senilai Rp72 trilliun pada 2021 dan melonjak hingga rata-rata Rp186 triliun per tahun pada periode 2025-2030. Direktur Eksekutif Energi Wacth Mamit Setiawan menilai dalam pengembangan EBT, konsekuensi tingginya harga listrik yang dihasilkan menjadi masalah utama. Menurutnya, dengan harga listrik EBT yang lebih mahal, terdapat dua kemungkinan  yang akan terjadi.

Yaitu kenaikan tarif dasar listrik (TDL) atau penambahan subsidi kelistrikan khusus EBT dari pemerintah. "Kedua opsi ini akan berdampak kepada masyarakat jika naik dan ke negara jika harus ditambah subsidi. Belum lagi pertambahan konsumsi listrik yang tidak siginifikan akan terus menyebabkan PLN kelebihan pasokan," katanya, Selasa (5/10). Adapun, Direktur Keuangan TGRA Daniel Taqu Dedo mengatakan perseroan giat pengembangan pembangkit EBT berbasis air, dimana sudah ada tujuh proyek yang dikerjakan. (yetede)