Perkembangan yang pesat terhadap aset kripto mendapat perhatian dari Dana Moneter Internasional (IMF). Maklum, saat ini aset kripto sudah menjelma sebagai alat transaksi keuangan secara digital yang lebih cepat dan murah. Namun yang menjadi perhatian khusus IMF adalah, ternyata perkembangan aset kripto justru di negara berkembang termasuk Indonesia ternyata lebih cepat ketimbang negara maju. Kondisi ini membuat IMF memberi perhatian terhadap perkembangan aset kripto yang bisa menghadang stabilitas keuangan di suatu negara.

Pemerintah  Amerika Serikat (AS) dalam beberapa hari mendatang akan menggelar pembicaraan dengan Tiongkok tentang perdagangan. Pemerintah Biden yakin Raksasa Asia itu akan tidak menghormati komitmennya berdasarkan perjanjian yang ditandatangani pada Januari 2020. "Tingkok membuat komitmen yang dimaksud untuk menguntungkan Industri tertentu Amerika, termasuk pertanian, sehingga kita harus mendesak," kata pernyataan Perwakilan Dagang AS Katrine Tai, yang disampaikan pada pidato kepada lembaga pemikir AS Pusat Studi Strategis dan Internasional, Senin (4/10Menurut kutipan dari pidatonya, Tai juga dijadwalkan mengumumkan peluncuran proses pengecualian tarif yang ditargetkan,

Tarif hukuman telah dikenakan sebagai pembalasan atas ptaktk perdagangan Tiongkok yang dianggap tidak adil, sanksi ini dikritik oleh banyak perusahaan. Pada awal 2021 Agustus lalu, beberapa kelompok bisnis AS yang paling berpengaruh mendesak pemerintahan Biden untuk mengurangi biaya tambahan ini. Pihaknya menunjukkan bahwa industri AS menghadapi kenaikan biaya , karena tarif dibayar oleh importir. Seorang pejabat senior AS berbicara dengan syarat anonim mengatakan bahwa tarif akan tetap berlaku selama durasi prosedur pengecualian.

Presiden AS Joe Biden telah memerintahkan Tai untuk melakukan tinjauan konferhenshif terhadap strategi perdagangan AS terhadap Tiongkok dan tarif yang diprakarasi oleh pendahulunya Trump dari Partai Republik. Trump yang menolak aliansi tradisional AS, memicu kecemasan pasar di seluruh dunia dengan perang dagang. Trump yang mencolok menolak aliansi tradisional dengan perang dagang. Namun, ia akhirnya menghasilkan konkret yang terbatas. Khususnya kemajuan pada masalah mendalam yang dinilai oleh pemerintah AS dan sekutunya telah mengganggu hubungan perdagangan dengan Tiongkok. 

Masyarakat saat ini sangat menikmati berbagai bentuk layanan penyediaan barang mau pun jasa yang berbasis teknologi digital. Dengan hadirnya teknologi digital tersebut, masyarakat tidak perlu lagi mendatangi tempat dimana penjual barang atau jasa berada,  namun cukup melakukan nya secara daring dari tempat mereka tinggal. Degan dukungan jaringan internet yang semakin meluas, semakin banyak wilayah Indonesia yang mendapatkan akses internet. Saat ini diperkirakan ada sekitar 202,6 juta penduduk Indonesia yang telah mengakses internet di berbagai pelosok Tanah Air.

Dengan demikian, kita bisa mengatakan bahwa transformasi digital sebenarnya bukan hanya terjadi di industri jasa keuangan saja, melainkan juga terjadi dalam perilaku masyarakat. Kondisi tersebut didukung dengan fakta bahwa 89% dari penduduk Indonesia telah memiliki smartphone. Sehingga penggunaan aplikasi maupun transaksi yang berbasis digital bukan lagi menjadi suatu impian bagi masyarakat, namun telah menjadi sebuah kebutuhan yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Masyarakat bisa memilih aplikasi bank apa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.

Dengan melakukan pembukaan rekening secara daring dari tempat mereka tinggal, menjadikan kebutuhan layanan keuangan  masyarakat tersebut makin menjadi terpenuhi. Bagi bank sendiri, adopsi pembukaan rekening secara daring tanpa harus melalui  kantor fisik bank akan memperluas jaringan nasabah tanpa harus berdomisili dekat dengan kantor bank tersebut. Disinilah kita bisa melihat bahwa bank digital mampu mendongkrak inklusi keuangan bagi masyarakat yang selama ini sulit mendapatkan akses terhadap layanan perbankan. (yetede)

Kapasitas Pembangkit listrik berbasis energi terbarukan ditargetkan mencapai 28.870 megawatt (MW) pada 2030, melonjak lebih dari dua kali lipat dari saat ini sekitar 11ribu MW. Kenaikan kapasitas ini menyusul direncanakannya tambahan pembangkit listrik energi terbarukan sebesar 20.923 MW atau 51,6% dari total tambahan pembangkit listrik 40,6 gigawatt (GW) dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, sejalan dengan komitmen  untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan dukungan Internasional pada 2030, Indonesia menyusun roadmap menuju netzero emission.

Dalam RUPTL hijau ini, lanjutnya, pembangunan PLTU baru tidak lagi menjadi pilihan. Pembangkit berbasis batu bara yang sudah ada dalam perencanaan itu adalah proyek yang sudah memiliki kontrak jual beli listrik dengan PLN dan yang telah masuk tahap konstruksi. "Ini juga membuka ruang yang cukup besar untuk pengembangan energi terbarukan," tegas Arifin. Direktur Utama PT PLN (persero) Zulkifli Zaini mengungkapkan, pihaknya terus melakukan berbagai  inisiatif untuk mencapai net zero karbon 2060 sesuai target pemerintah. "Salah satu upayanya adakan dengan menyusun RUPTL paling green sebagai landasan mencapai carbon neutral pada 2060," tuturnya.

PLN (Persro) Evy Haryadi menjelaskan, adanya pandemi Covid-19 membuat pihaknya merevisi proyeksi pertumbuhan kebutuhan listrik dalam RUPTL 2021-2030 ini. Pertumbuhan listrik diperkirakan hanya sebesar 4,9% pertahun, lebih rendah jika dibandingkan dalam RUPTL 2019-2018 yang mencapai 6,4%. Hal ini berdampak pada penurunan kapasitas pembangkit listrik yang akan dibangun dalam 10 tahun mendatang dari 56GW menjadi 40,6 GW. "Secara ringkas bahwa kapasitas (Pembangkit listrik) yang ada di 2020 sebesar 63,3 GW itu nantinya jadi 99,2 GW dengan adanya pertumbuhan instalasi baru 40,6 GW yang mayoritas energi terbarukan. (yetede)

Pengembang berharap Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan kepastian hukum, terkait rencana penghentian pengajuan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Perumahan (FLPP) sampai Oktober 2021. "Kalau memang program subsidi FLPP terakhir sampai 27 Oktober ini, kami meminta ada kepastian hukum dan kejelasan, mengenai program subsidi sampai akhir Desember," kata Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Junaidi Abdullah, kepada Investor Daily, baru-baru ini. 

Menurut dia, biasanya, pada akhir tahun ini masih ada subsidi sekitar 10 sampai 20 ribu rumah. Apakah program itu diteruskan atau diganti dengan program lain seperti Bantuan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). "Tapikan harus ada statemen jelas dari pemerintah jangan sampai pengembang dan konsumen dibuat bingung," ujarnya. Pengembang, lanjut Junaidi tidak mempersoalkan skema subsidi yang akan diberikan kepada pengembang, baik FLPP ataupun BP2BT. Karena keduanya sama saja. Persoalannya dua skema subsidi pemerintah itu persyaratannya berbeda.

"Program subsidi jalan, tapi tidak sesuai dengan target, masih berat, satu sisi regulasi juga sudah diterapkan masih belum maksimal, terutama di daerah,  belum lagi masalah pelaksanaan UU Cipta Kerja masih ada yang belum menerapkan," kata dia. Karena itu, Junaidi berharap ada relaksasi dari pemerintah mengenai program rumah subsidi bagi rumah MBR , karena sektor yang masih bisa bertahan adalah sektor properti terutama rumah subsidi. Pembangunan rumah memberikan multiplier effect bagi sektor lainnya  sekaligus bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. (yetede)

PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR) atau smart menerbitkan obligasi dengan target dana Rp2,5 triliun. Emisi surat utang tahap dua ini merupakan rangkaian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi III senilai total Rp 5 triliun. Sinar Mas Agro juga juga telah mematok kupon obligasi berkelanjutan III tahun 2021 ini. Seri A senilai Rp477 miliar dengan kupon sebesar 6%, seri B berkupon 8,5% dengan nilai  Rp1.06 triliun, dan seri C senilai Rp958 miliar  dengan kupon sebesar 9%.

Perseroan telah menunjuk penjamin dan pelaksana emisi efek, yaitu BCA Sekuritas, CIMB Niaga Sekuritas, Sinarmas Sekuritas. Adapun Bank Mega bertindak sebagai wali amanat. Untuk diketahui, obligasi berkelanjutan ini telah memperoleh peringkat  A plus dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Sesuai rencana, dana hasil penerbitan obligasi sebanyak 96% akan digunakan untuk membiayai investasi perseroan dalam SIP (pihak terafiliasi) sebanyak 542.850 saham atau sebesar 47,5% dengan nilai keseluruhan sebesar Rp2,36 triliun.

Sebelumnya, Sinar Mas Agro memutuskan untuk menebar dividen final senilai total Rp460 miliar setara Rp160 per saham atau sekitar 30% dari laba bersih tahun buku 2020. Perseroan membukukan laba bersih yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp1,53 triliun pada 2020, melonjak 71,23% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya Rp898 miliar. Penjualan bersih perseroan mencapai Rp40,43 triliun, naik 11,7% dibandingkan penjualan bersih akhir 2019 yang tercatat Rp36,19 triliun. Pada periode tersebut, Sinar Mas Agro mencatat penjualan Rp34,5 triliun, naik dari semula Rp32,28 triliun. Alhasil laba kotor perseroan mencapai Rp 5,87 triliun dari sebelum Rp3,91 triliun. (yetede)

Pada September 2021, NTP (Nilai Tukar Petani )Provinsi Sumatera Utara tercatat sebesar 120,61 atau naik 2,28 % dibandingkan dengan NTP Agustus 2021.

Kenaikan NTP September 2021 disebabkan oleh naiknya NTP pada tiga subsektor, yaitu NTP subsektor Tanaman Pangan sebesar 0,29 %, NTP subsektor Hortikultura sebesar 2,57 %, dan NTP subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 3,88 %.

la menyebutkan, perubahan Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) mencerminkan angka inflasi/deflasi perdesaan. Pada September 2021, terjadi inflasi perdesaan di Sumatera Utara sebesar 0,04 %.

Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) Provinsi Sumatera Utara September 2021 sebesar 120,88 atau naik sebesar 2.06 % dibanding NTUP bulan sebelumnya

Pemerintah akan membentuk holding BUMN pariwisata dan pendukung yang dikomandoi PT Aviasi Pariwisata Indonesia, Perusahaan yang dulunya bernama PT Survai Udara Penas (Persero) ini akan menjadi induk dari sejumlah perusahaan pelat merah.

Sejumlah BUMN akan bergabung. BUMN-BUMN itu yakni PT Hotel Indonesia Natour (Persero) atau INA, PT Sarinah (Persero), PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero) atau TWC, PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero), PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau ITDC, dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Dalam catatan detikcom, Sekretaris Kementerian BUMN Susyanto menjelaskan mekanisme pembentukan holding sebenarnya tinggal menunggu peraturan pemerintah (PP) ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Harapan kalangan pengusaha untuk memaksimalkan daya saing ditengah tantangan ekonomi yang kian menantang kembali surut, menyusul keputusan pemerintah dan DPR untuk membatalkan relaksasi tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebesar 20% pada 2022. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia  (Apindo) Haryadi B Sukamdani menilai,  pembatalan ini dapat dipastikan bakal mendistorsi daya saing investasi yang pada tahun ini mulai pulih. "Daya saing investasi Indonesia dibandingkan negara lain akan turun karena tarif di Indonesia cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain." Kata dia kepada Bisnis, Minggu (3/10).

Selain itu iklim bisnis di Tanah Air  bakal terkoyak karena dunia usaha harus kembali menyusun ulang perencanan bisnis akibat  beban pajak ditengah tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Haryadi menuturkan, pemerintah dan DPR tidak mendulang suara pengusaha terkait pembatalan relaksasi pajak ini. Menurutnya, tentu saja hal ini terimplikasi pada timbulnya daya kejut ekonomi. Sebelumnya, guna mendukung dunia usaha, pemerintah berjanji menerapkan tarif PPh Badan pada 2022 sebesar 20%.

Ketika dikonfirmasi Bisnis, Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Maysrakat, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor tidak bersedia memaparkan alasan pemerintah menghapus ketentuan relaksasi pajak. Dia menuturkan, keputusan ini atas kesepakatan pemerintah dan DPR. Adapun Ketua Umum Panitia Kerja RUU KUP Dolfie O.F.P menjelaskan, tujuan pembatalan berdasarkan pada aspek kesinambungan fiskal. Pasalnya, pada 2023 pemerintah menargetkan konsolidasi fiskal yang mewajibkan batas maksimal defisit di dalam APBN kembali dibawah 3% terhadap produk domestik bruto. (yetede)

Bersiaplah, pemerintah segera menerapkan pajak karbon mulai 1 Januari 2022. Pungutan pajak anyar ini dikenakan bagi usaha pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang bertenaga batubara. Tarifnya sebesar Rp 30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e). Agenda tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Calon beleid ini merupakan perubahan nama dari usulan sebelumnya yakni RUU tentang Perubahan Kelima atas UU Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).