Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan sejumlah perusahaan pelat merah berinvestasi di startup. Hal ini seiring dengan perkembangan prospek bisnis sektor digital di Indonesia. Erick mengatakan salah satu BUMN yang berinvestasi di startup adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI. Perusahaan itu berinvestasi di 15 startup. "Kami melihat BUMN itu punya investasi di startup," ungkap Erick kepada media, Kamis (23/9). Selain BRI, ada pula PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang juga menanamkan dana di 15 startup. Kemudian, Telkomsel berinvestasi di 15 startup dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk di 54 startup. Erick tak merinci identitas startup yang menjadi ladang investasi sejumlah perusahaan pelat merah. Hanya saja, ia menyebut beberapa startup sudah berstatus unicorn. "Sebagian sudah unicorn, mereka investasi di Bukalapak, salah satu yang kemarin go public," terang Erick. 

Sebelumnya, Direktur Digital Business Telkom Indonesia Muhamad Fajrin Rasyid mengatakan pihaknya siap mengakuisisi startup dalam waktu mendatang. Hal ini khususnya startup yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan. "Telkom terbuka untuk berinvestasi atau semacamnya, apakah itu akuisisi terhadap perusahaan startup atau pihak-pihak yang memang dapat menambah value added Telkom," ungkap Fajrin dalam Telkom Talks-Akselerasi Digital untuk Kemajuan Bangsa Indonesia, Selasa (6/7). Ia mengatakan pihaknya baru-baru ini berinvestasi di Gojek. Investasi itu dilakukan oleh anak usaha mereka, Telkomsel. Selain itu, Telkom Indonesia memiliki venture capital bernama MDI Ventures. Fajrin mengatakan perusahaan itu sudah cukup banyak menanamkan dana di sejumlah startup. (yetede)

Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat penerimaan negara lewat bea keluar meroket 1.056,72 persen per Agustus 2021. Kenaikan didorong oleh peningkatan ekspor dan lonjakan harga komoditas dari tembaga hingga CPO. "Bea keluar terutama untuk komoditas-komoditas kenaikan bahkan mencapai 1056,72 persen," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (23/9/2021). Ia merincikan penerimaan bea keluar paling besar disumbang dari bea keluar produk sawit yang tumbuh 3.163,9 persen untuk periode sama karena tingginya harga referensi CPO global. Kemudian, bea keluar untuk komoditas mineral tumbuh 118 persen juga dipengaruhi oleh kenaikan volume ekspor dan harga acuan yang melambung.

Sedangkan sepanjang tahun ini, bea masuk tumbuh 111,8 persen. Lonjakan terjadi berkat tren kinerja impor nasional yang meningkat. Khusus cukai tumbuh 17,7 persen didorong pertumbuhan cukai hasil tembakau (CHT) efek limpahan pelunasan kredit pita cukai tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai pada Agustus 2021 tumbuh dua digit yakni 30,4 persen secara tahunan (yoy). Sehingga, penerimaan kepabeanan dan cukai per 31 Agustus 2021 mencapai Rp158 triliun. "Bea cukai kita tahun ini tetap terjaga kelihatan komposisi dari non cukai luar biasa karena pemulihan ekonomi," pungkasnya. (yetede)

Selama beberapa bulan terakhir, Evergrande terlilit masalah utang dengan jumlah fantastis US$300 miliar atau Rp4.277 triliun (asumsi kurs Rp14.250 per dolar AS). Kamis ini, berdasarkan data Refinitiv, perusahaan harus membayar kupon obligasi yang jatuh tempo senilai US$83,5 juta. Hal ini membuat investor resah karena perusahaan dibayangi risiko gagal bayar (default). Pada awal pekan ini, saham perusahaan anjlok hingga ke level terendah dalam 11 tahun ke HK$2,28.

Bahkan, Direktur Pelaksana Departemen Manajemen Aset di Canfield Securities Limites Kington Lin memproyeksi harga saham Evergrande bisa jauh hingga ke bawah level HK$1 jika perusahaan terpaksa menjual sebagian besar asetnya dalam bentuk restrukturisasi. Sebagian pihak khawatir masalah raksasa real. Perusahaan sejauh ini sudah menjual bisnis kendaraan listrik dan bisnis layanan properti. Namun, manajemen belum menemukan investor yang berminat.

Selain itu, Evergrande juga telah mencoba menjual menara kantornya di Hong Kong. Perusahaan membeli gedung di Hong Kong sebesar US$1,6 miliar pada 2015 lalu. Terakhir, Evergrande disebut melakukan pembayaran kupon obligasi domestiknya Rabu (23/9) kemarin untuk meredakan kekhawatiran para investor. Hengda Real Estate Group mengatakan bahwa perusahaan akan melakukan pembayaran kupon pada obligasi sebesar Shenzhen 5,8 persen pada September 2025. Kupon pembayaran akan dibayarkan sebesar 232 juta Yuan atau setara Rp510 miliar (kurs Rp2.202 per Yuan).(yetede)

Reli harga minyak sawit mentah (CPO) diperkirakan masih berlanjut hingga pengujung tahun ini. Pengamat pasar modal dari LBP Institute, Lucky Bayu Purnomo, mengatakan sebagian besar kenaikan harga komoditas dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak dunia yang pada pekan lalu telah mencapai US$ 70 per barel. Ekonom dan peneliti dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai peningkatan permintaan dari India ditopang oleh insentif pengurangan pajak untuk impor minyak sawit yang masuk ke negara itu. Harga minyak sawit berjangka Malaysia menyentuh 4.400 ringgit per ton pada pertengahan September lalu di tengah prospek meningkatnya permintaan setelah India memotong pajak impor dasar pada minyak sawit, kedelai, dan bunga matahari. Meski begitu, harga tersebut masih di bawah rekor tertinggi 4.560 ringgit per ton pada Agustus lalu. Sementara itu, pengamat pasar modal dari Asosiasi Analis Efek Indonesia, Reza Priyambada, belum bisa memastikan keberlanjutan reli harga CPO karena bergantung pada sentimen dan kondisi pasar. Menurut Reza, harga CPO dunia yang diperdagangkan di pasar komoditas tidak jauh berbeda dengan pergerakan harga saham yang dipengaruhi oleh sentimen dan spekulasi.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merancang standar penilaian untuk mengukur tingkat kemudahan berusaha di sektor pariwisata. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan standar ini dibangun agar Indonesia tidak bergantung pada ease of doing business (EODB) dari Bank Dunia, yang kredibilitasnya kini terancam. “Kami ingin ada satu asesmen terhadap competitiveness (daya saing),” kata Sandiaga, kemarin. Juru bicara Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, mengatakan skandal EODB tak sedikit pun mempengaruhi Indonesia. Pemerintah dan pengusaha, kata dia, bisa berfokus membangun sektor bisnis yang tahan krisis lewat investasi baru, misalnya sektor sumber daya air, ekonomi hijau, industri kesehatan, serta pariwisata dan ekonomi kreatif. 

Kepada Tempo, Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Enoh Suharto Pranoto, mengatakan proyek kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata bisa menjadi penampung investasi baru. Dia mencontohkan proyek KEK Lido di Bogor, Jawa Barat, yang ditargetkan meraup permodalan hingga US$ 2,4 miliar. Ada pula KEK Likupang di Minahasa Utara, Sulawesi Utara, yang diproyeksikan menarik investasi hingga Rp 164 miliar pada masa pembangunan tiga tahun pertama. “Nilai investasi KEK bisa terus naik dengan adanya usul baru,” katanya.

Rencana pembentukan induk usaha (holding) industri gula badan usaha milik negara (BUMN) terus berjalan. Direktur Utama Holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, Muhammad Abdul Gani, mengatakan holding dengan nama PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) atau SugarCo itu bakal menyatukan 35 pabrik gula. Menurut Gani, pembentukan SugarCo membutuhkan investasi Rp 20 triliun. Setelah SugarCo memperoleh inbreng atau penyerahan saham 35 pabrik gula dari pemerintah, akan ada divestasi saham untuk investor baru sebanyak 49 persen. “Artinya, BUMN tetap menjadi pemegang saham mayoritas," kata dia dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kemarin. 

Meski begitu, kata Gani, ada sejumlah syarat bagi calon investor yang akan masuk ke SugarCo. Salah satunya adalah status sebagai pemain dalam industri gula, baik di sektor perkebunan (on farm) maupun pabrik (off farm). Calon investor juga harus memiliki jaringan pada industri gula di luar negeri, akses teknologi, hingga pendanaan.Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menilai sudah saatnya BUMN yang bergerak dalam industri gula bergabung dalam satu holding untuk mewujudkan swasembada. Ia berkaca pada restrukturisasi PTPN XII yang menghasilkan perbaikan kinerja keuangan dan memberi keuntungan. "Saya minta holding ini melibatkan perkebunan rakyat dan lahan milik Perhutani, sehingga ada peningkatan lahan produksi dari 45 ribu hektare menjadi 85 ribu hektare, sebelum kemudian menjadi 250 ribu hektare pada 2025," kata Erick.

Kapasitas produksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk semakin besar dengan beroperasinya pabrik pengerolan baja lembaran panas atau hot strip mill (HSM) 2 di Cilegon, Banten. Direktur Utama Krakatau Steel, Silmy Karim, mengatakan basis produksi yang dibangun dengan investasi sebesar US$ 521 juta atau Rp 7,5 triliun itu bisa memangkas 25 persen biaya operasi. Tak hanya untuk keperluan konstruksi infrastruktur, produk itu pun bisa dipakai industri otomotif premium yang membutuhkan baja dengan ketebalan spesifik. “Jadi, selain menaikkan kapasitas, fasilitas baru ini bisa meningkatkan daya saing produk baja Indonesia,” ucap Silmy. 

Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengatakan Krakatau Steel mulai bisa menghasilkan untung setelah merugi selama delapan tahun berturut-turut. Dia menambahkan, Krakatau Steel juga sudah melalui dua tahapan restrukturisasi utang. “Sekarang sudah untung Rp 800 miliar. Tapi saya bilang ke manajemen jangan berpuas diri,” kata Erick dalam acara yang sama. Direktur Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira Adhinegara, bahkan menyarankan supaya Krakatau Steel mengutamakan kebutuhan dalam negeri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, dia menyebutkan, impor besi dan baja pada periode Januari-Agustus 2021 naik 121,2 persen secara tahunan. “Nilai kumulatifnya sebesar US$ 7,3 miliar karena sedang pemulihan permintaan,” tutur Bhima.

Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) menyebut moratorium lahan sawit penting untuk meningkatkan produktivitas. Wakil Ketua DMSI, Sahat M. Sinaga, meminta pemerintah memperpanjang kebijakan menunda pemberian izin operasi untuk perkebunan kelapa sawit melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 yang berakhir pada 19 September lalu. Sahat menilai, moratorium juga mendorong produktivitas petani rakyat. Apabila moratorium dihentikan, Sahat menyebutkan, dampaknya akan buruk bagi produktivitas petani rakyat. Selain itu, target sertifikasi sawit berkelanjutan atau Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk kebun milik petani rakyat akan sulit tercapai. 

Perpanjangan Inpres Nomor 8/2018 tentang Moratorium Sawit juga dipercaya bakal menjamin masa depan tata kelola sawit yang lebih baik dan berkelanjutan. Pasalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 dan PP Nomor 24 Tahun 2021 sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengatur larangan perusahaan sawit melakukan ekspansi lahan di kawasan hutan. Pada bulan lalu Indonesia mencatat surplus perdagangan sebesar US$ 4,7 miliar. Produk minyak sawit merupakan kontributor terbesar, yaitu 19 persen dari ekspor bulanan sebesar US$ 21 miliar yang sebagian besar dikirim ke Cina dan India. Menurut Satria, industri CPO juga memegang kunci pemulihan ekonomi karena mempekerjakan sekitar 4 juta petani.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif optimistis target baru realisasi investasi di bidang pelancongan bisa dikejar hingga akhir tahun ini seiring dengan pelonggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno berharap investasi pariwisata tahun ini meningkat 15-20 persen dari target yang dibuat sebelumnya. Menurut Sandiaga, skema sertifikasi kesehatan, kebersihan, dan keamanan yang diterapkan di industri akomodasi terbukti menarik investor. Hal ini tampak dari nyaris separuh realisasi investasi asing di sektor pariwisata pada kuartal pertama 2021 terpakai untuk pengembangan bisnis hotel berbintang. Nilainya berkisar Rp 592 miliar. “Masih percaya diri untuk pembangunan hotel. Saya kira kita menerapkan strategi yang tepat,” tuturnya.

Bisnis akomodasi pun menjadi penerima terbesar investasi dalam negeri pariwisata pada kuartal I 2021, dengan nilai Rp 4,238 triliun. DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, dan Bali menjadi tiga wilayah utama penerima investasi tersebut. “Kami bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia bersiap karena akan ada revenge tourism,” kata Sandiaga. Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyarankan penguatan ekosistem pariwisata sebagai perangsang investasi baru. Menurut dia, pemerintah sering berfokus pada promosi dan melupakan peningkatan kualitas. “Misalnya soal sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang masih butuh sertifikasi profesi serta pendidikan vokasional.” 

Penjualan mobil bekas masih bertumbuh di tengah berlakunya diskon pajak penjualan barang mewah (PPnBM) 100 persen untuk mobil baru. Padahal insentif yang diperpanjang hingga akhir tahun ini menyebabkan harga mobil baru lebih murah karena tidak harus membayar pajak 30 persen. Chief Executive Officer Garasi.id, Ardyanto Alam, mengatakan hanya mobil bekas “tahun muda” yang terpengaruh oleh diskon PPnBM mobil baru. Menurut dia, insentif ini menyebabkan selisih harga mobil bekas dengan mobil baru tidak terpaut jauh. Meski begitu, Ardyanto optimistis penjualan mobil bekas secara keseluruhan tak terpengaruh. "Mobil bekas menjadi alternatif karena barangnya bisa langsung dipakai. Beda dengan beberapa mobil baru yang harus menunggu stok dari pabrik,” ujar dia. 

Menurut hasil Carsome Consumer Survey yang terbit pada awal tahun ini, sebanyak 64 persen masyarakat berencana membeli mobil bekas pada April-September. Carsome pun optimistis daya beli akan semakin menguat pada periode tersebut. Sedangkan hasil riset OLX Autos menunjukkan masih ada tren positif untuk penjualan kendaraan bekas pada masa pandemi ini. Hal itu dibuktikan dengan adanya peningkatan permintaan mobil bekas sebesar 15-20 persen selama masa pandemi.