Pengembangan potensi energi panas bumi di Indonesia dinilai terlambat meski memiliki sumber daya hingga 23,7 gigawatt. Alhasil, pemerintah dituntut kerja keras dengan strategi cerdas untuk mengejar ketertinggalan guna mendukung netral karbon pada 2060. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat bahwa pemanfaatan energi panas bumi Indonesia hanya sekitar 2.175 megawatt (MW). Jumlah ini setara dengan 9,2% dari total yang ada. Dengan kondisi demikian, Direktur JSK Petrolium Academy Moch. Abadi mengatakan bahwa energi panas bumi harus dimanfaatkan secara lebih optimal demi mencapai target netral karbon pada 2060.

"Kita terlambat memanfaatkan geothermal, padahal potensi sangat tinggi sesuai target pemerintah 2060 net zero emission ,pemanfaatan geothermal harus aktif mulai sekarang" katanya, Sabtu (26/9). Dari total sumber daya panas bumi, Sumatera menjadi daerah dengan potensi paling besar itu mencapai 9,744,4 MW. Berdasarkan kajian Thingk Geo Energy pada 2020, Indonesia adalah negara kedua dengan sumber daya panas bumi terbesar di dunia, yaitu mencapai 23,76 GW. Negara-negara lain yang termasuk dalam radar panas bumi global adalah Filipina (4GGW), Turki (4,5 GW) dan Selandia baru (3,65 GW).

Namun pemerintah tidak tinggal diam. Upaya percepatan pengembangan energi panas bumi dilakukan dengan pengaturan tarif skema insentif, sinergi yang melibatkan BUMN terkait, dan pemanfaatan geothermal fund. Berbagai resiko pengembangan dan besaranya investasi yang harus disiapkan juga digarisbawahi oleh Sekretaris Jendral Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas), Moshe Rizal. Dengan demikian pemberian insentif yang menarik bagi investor mutlak diperlukan. Ada pula biaya infrastruktur yang berkisar 15% dari investasi, belum termasuk biaya peralatan hingga managemen proyek. (yetede)

Perusahaan lithium asal China Chengxin Lithium akan mengambil 65 persen saham dalam proyek lithium di Indonesia senilai US$350 juta. Investasi di pabrik baterai listrik tersebut dilakukan untuk membangun kapasitas produksi di luar negeri. Stellar Investment Pte dari Singapura akan menjadi pemegang 35 persen saham sisanya dan telah diajukan kepada Bursa Efek Shenzhen. Nantinya, perusahaan patungan itu bernama PT ChengTok Lithium Indonesia. Kawasan Industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) akan menjadi lokasi pendirian pabrik yang membuat bahan kimia lithium dalam baterai kendaraan listrik (EV). Selain itu, kawasan ini juga akan menjadi rumah bagi beberapa proyek investasi China, termasuk nikel dan kobalt.

Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia mencatat kewajiban neto sebesar US$264,1 miliar atau sekitar 23,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal II 2021. Posisi ini menurun US$3,4 miliar atau 1,27 persen dari US$267,5 miliar yang setara 25,2 persen dari PDB pada kuartal I 2021. Direktur Eksekutif sekaligus Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono mengatakan terjadi peningkatan nilai Kewajiban Finansial Luar Negeri (KFLN) lebih rendah dari Aset Finansial Luar Negeri (AFLN). Tercatat, KFLN hanya meningkat tipis dari US$677,7 miliar menjadi US$679,1 miliar. Sementara AFLN naik lebih tinggi dari US$410,2 miliar menjadi US$415 miliar.Erwin mengatakan peningkatan KFLN agak tertahan karena harga saham di pasar modal di dalam negeri agak lesu dalam beberapa bulan terakhir.

Produksi baja di dunia anjlok 1,4 persen pada Agustus 2021 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan produksi baja di dunia ini pertama kalinya dalam satu tahun terakhir. Diperkirakan, produksi baja global masih menurun lebih lanjut dalam beberapa bulan ke depan, seiring dengan kebijakan produsen utama, China, yang berupaya mengurangi polusi. Data Asosiasi Baja Dunia (WSA) mencatat produksi baja mentah merosot menjadi 156,8 juta ton sampai Agustus. Penurunan produksi baja pertama sejak Juli 2020 lalu. Di China, produksi baja terpuruk 13,2 persen menjadi 83,2 juta ton. "Mengingat bahwa pihak berwenang di China secara proaktif mendorong produksi yang lebih rendah, kemungkinan penurunan baja lebih lanjut dalam beberapa bulan mendatang," ungkap Caroline Bain, Kepala Ekonom Komoditas Capital Economics, dilansir Antara, Jumat (24/9). "Namun, masih harus dilihat apakah pihak berwenang China dapat tetap berada di jalurnya, terutama jika harga melonjak atau kelangkaan mulai muncul," lanjut Bain.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan sejumlah perusahaan pelat merah berinvestasi di startup. Hal ini seiring dengan perkembangan prospek bisnis sektor digital di Indonesia. Erick mengatakan salah satu BUMN yang berinvestasi di startup adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI. Perusahaan itu berinvestasi di 15 startup. "Kami melihat BUMN itu punya investasi di startup," ungkap Erick kepada media, Kamis (23/9). Selain BRI, ada pula PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang juga menanamkan dana di 15 startup. Kemudian, Telkomsel berinvestasi di 15 startup dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk di 54 startup. Erick tak merinci identitas startup yang menjadi ladang investasi sejumlah perusahaan pelat merah. Hanya saja, ia menyebut beberapa startup sudah berstatus unicorn. "Sebagian sudah unicorn, mereka investasi di Bukalapak, salah satu yang kemarin go public," terang Erick. 

Sebelumnya, Direktur Digital Business Telkom Indonesia Muhamad Fajrin Rasyid mengatakan pihaknya siap mengakuisisi startup dalam waktu mendatang. Hal ini khususnya startup yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan. "Telkom terbuka untuk berinvestasi atau semacamnya, apakah itu akuisisi terhadap perusahaan startup atau pihak-pihak yang memang dapat menambah value added Telkom," ungkap Fajrin dalam Telkom Talks-Akselerasi Digital untuk Kemajuan Bangsa Indonesia, Selasa (6/7). Ia mengatakan pihaknya baru-baru ini berinvestasi di Gojek. Investasi itu dilakukan oleh anak usaha mereka, Telkomsel. Selain itu, Telkom Indonesia memiliki venture capital bernama MDI Ventures. Fajrin mengatakan perusahaan itu sudah cukup banyak menanamkan dana di sejumlah startup. (yetede)

Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat penerimaan negara lewat bea keluar meroket 1.056,72 persen per Agustus 2021. Kenaikan didorong oleh peningkatan ekspor dan lonjakan harga komoditas dari tembaga hingga CPO. "Bea keluar terutama untuk komoditas-komoditas kenaikan bahkan mencapai 1056,72 persen," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (23/9/2021). Ia merincikan penerimaan bea keluar paling besar disumbang dari bea keluar produk sawit yang tumbuh 3.163,9 persen untuk periode sama karena tingginya harga referensi CPO global. Kemudian, bea keluar untuk komoditas mineral tumbuh 118 persen juga dipengaruhi oleh kenaikan volume ekspor dan harga acuan yang melambung.

Sedangkan sepanjang tahun ini, bea masuk tumbuh 111,8 persen. Lonjakan terjadi berkat tren kinerja impor nasional yang meningkat. Khusus cukai tumbuh 17,7 persen didorong pertumbuhan cukai hasil tembakau (CHT) efek limpahan pelunasan kredit pita cukai tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai pada Agustus 2021 tumbuh dua digit yakni 30,4 persen secara tahunan (yoy). Sehingga, penerimaan kepabeanan dan cukai per 31 Agustus 2021 mencapai Rp158 triliun. "Bea cukai kita tahun ini tetap terjaga kelihatan komposisi dari non cukai luar biasa karena pemulihan ekonomi," pungkasnya. (yetede)

Selama beberapa bulan terakhir, Evergrande terlilit masalah utang dengan jumlah fantastis US$300 miliar atau Rp4.277 triliun (asumsi kurs Rp14.250 per dolar AS). Kamis ini, berdasarkan data Refinitiv, perusahaan harus membayar kupon obligasi yang jatuh tempo senilai US$83,5 juta. Hal ini membuat investor resah karena perusahaan dibayangi risiko gagal bayar (default). Pada awal pekan ini, saham perusahaan anjlok hingga ke level terendah dalam 11 tahun ke HK$2,28.

Bahkan, Direktur Pelaksana Departemen Manajemen Aset di Canfield Securities Limites Kington Lin memproyeksi harga saham Evergrande bisa jauh hingga ke bawah level HK$1 jika perusahaan terpaksa menjual sebagian besar asetnya dalam bentuk restrukturisasi. Sebagian pihak khawatir masalah raksasa real. Perusahaan sejauh ini sudah menjual bisnis kendaraan listrik dan bisnis layanan properti. Namun, manajemen belum menemukan investor yang berminat.

Selain itu, Evergrande juga telah mencoba menjual menara kantornya di Hong Kong. Perusahaan membeli gedung di Hong Kong sebesar US$1,6 miliar pada 2015 lalu. Terakhir, Evergrande disebut melakukan pembayaran kupon obligasi domestiknya Rabu (23/9) kemarin untuk meredakan kekhawatiran para investor. Hengda Real Estate Group mengatakan bahwa perusahaan akan melakukan pembayaran kupon pada obligasi sebesar Shenzhen 5,8 persen pada September 2025. Kupon pembayaran akan dibayarkan sebesar 232 juta Yuan atau setara Rp510 miliar (kurs Rp2.202 per Yuan).(yetede)

Reli harga minyak sawit mentah (CPO) diperkirakan masih berlanjut hingga pengujung tahun ini. Pengamat pasar modal dari LBP Institute, Lucky Bayu Purnomo, mengatakan sebagian besar kenaikan harga komoditas dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak dunia yang pada pekan lalu telah mencapai US$ 70 per barel. Ekonom dan peneliti dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai peningkatan permintaan dari India ditopang oleh insentif pengurangan pajak untuk impor minyak sawit yang masuk ke negara itu. Harga minyak sawit berjangka Malaysia menyentuh 4.400 ringgit per ton pada pertengahan September lalu di tengah prospek meningkatnya permintaan setelah India memotong pajak impor dasar pada minyak sawit, kedelai, dan bunga matahari. Meski begitu, harga tersebut masih di bawah rekor tertinggi 4.560 ringgit per ton pada Agustus lalu. Sementara itu, pengamat pasar modal dari Asosiasi Analis Efek Indonesia, Reza Priyambada, belum bisa memastikan keberlanjutan reli harga CPO karena bergantung pada sentimen dan kondisi pasar. Menurut Reza, harga CPO dunia yang diperdagangkan di pasar komoditas tidak jauh berbeda dengan pergerakan harga saham yang dipengaruhi oleh sentimen dan spekulasi.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merancang standar penilaian untuk mengukur tingkat kemudahan berusaha di sektor pariwisata. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan standar ini dibangun agar Indonesia tidak bergantung pada ease of doing business (EODB) dari Bank Dunia, yang kredibilitasnya kini terancam. “Kami ingin ada satu asesmen terhadap competitiveness (daya saing),” kata Sandiaga, kemarin. Juru bicara Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, mengatakan skandal EODB tak sedikit pun mempengaruhi Indonesia. Pemerintah dan pengusaha, kata dia, bisa berfokus membangun sektor bisnis yang tahan krisis lewat investasi baru, misalnya sektor sumber daya air, ekonomi hijau, industri kesehatan, serta pariwisata dan ekonomi kreatif. 

Kepada Tempo, Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Enoh Suharto Pranoto, mengatakan proyek kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata bisa menjadi penampung investasi baru. Dia mencontohkan proyek KEK Lido di Bogor, Jawa Barat, yang ditargetkan meraup permodalan hingga US$ 2,4 miliar. Ada pula KEK Likupang di Minahasa Utara, Sulawesi Utara, yang diproyeksikan menarik investasi hingga Rp 164 miliar pada masa pembangunan tiga tahun pertama. “Nilai investasi KEK bisa terus naik dengan adanya usul baru,” katanya.

Rencana pembentukan induk usaha (holding) industri gula badan usaha milik negara (BUMN) terus berjalan. Direktur Utama Holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, Muhammad Abdul Gani, mengatakan holding dengan nama PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) atau SugarCo itu bakal menyatukan 35 pabrik gula. Menurut Gani, pembentukan SugarCo membutuhkan investasi Rp 20 triliun. Setelah SugarCo memperoleh inbreng atau penyerahan saham 35 pabrik gula dari pemerintah, akan ada divestasi saham untuk investor baru sebanyak 49 persen. “Artinya, BUMN tetap menjadi pemegang saham mayoritas," kata dia dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kemarin. 

Meski begitu, kata Gani, ada sejumlah syarat bagi calon investor yang akan masuk ke SugarCo. Salah satunya adalah status sebagai pemain dalam industri gula, baik di sektor perkebunan (on farm) maupun pabrik (off farm). Calon investor juga harus memiliki jaringan pada industri gula di luar negeri, akses teknologi, hingga pendanaan.Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menilai sudah saatnya BUMN yang bergerak dalam industri gula bergabung dalam satu holding untuk mewujudkan swasembada. Ia berkaca pada restrukturisasi PTPN XII yang menghasilkan perbaikan kinerja keuangan dan memberi keuntungan. "Saya minta holding ini melibatkan perkebunan rakyat dan lahan milik Perhutani, sehingga ada peningkatan lahan produksi dari 45 ribu hektare menjadi 85 ribu hektare, sebelum kemudian menjadi 250 ribu hektare pada 2025," kata Erick.