Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong pembenahan sistem logistik perkotaan agar dapat menurunkan biaya logistik di Indonesia. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan saat ini terdapat sejumlah permasalahan terkait dengan sistem logistik di Indonesia. Diantaranya yaitu biaya logistik pada 2020 di Indonesia menjadi yang termahal di kawasan ASEAN, yaitu mencapai 23,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) dan dari persentase tersebut sebanyak 8,5 persen disumbangkan transportasi darat.

Sesuai kajian ALICE (Alliance for Logistics Innovation through Collaboration in Europe), angkutan barang di perkotaan menghasilkan emisi yang mencapai 25 persen CO2 dan 30-50 persen NOx serta beberapa partikel penyerta. "Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan terkait, untuk bersama-sama berkolaborasi menciptakan sistem logistik perkotaan yang lebih baik ke depannya," ujarnya.

Dua ton tanaman stevia diekspor perdana ke Korea Selatan, setelah berhasil dibudidayakan selama beberapa bulan di Desa Tountimomor, Kakas Barat, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Stevia Farm Korea memutuskan Sulut sebagai daerah yang paling tepat untuk pengembangan tanaman berdaun manis tersebut dan akhirnya sukses dibudidayakan.

Ekspor perdana stevia oleh perusahaan tersebut menambah deretan eksportir baru Sulut tahun ini, total keseluruhan ada 16 eksportir baru yang dominasi oleh kaum milenial.

Ekspor perdana stevia sebanyak dua ton tersebut dilepas oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulut, Yeittij Fonnie Roring, didampingi jajaran Kementan yakni staf khusus, Erick Tamalagi, Direktur Pengolahan Pemasaran Hasil Perkebunan Perkebunan, Dedi Junaedi, Kepala Karantina Pertanian Manado, Donni Muksydayan, Kepala Kantor Beacukai Sulbagtara, Cerah Bangun serta perwakilan pemerintah daerah sekitar.

Perusahaan baterai lithium China, Shenzhen Chengxin Lithium Group Co Ltd bersama afiliasi raksasa perusahaan baja dan nikel Tsingshan Holding Group akan membangun pabrik baterai lithium di Indonesia senilai US$ 350 juta, setara Rp 4,9 triliun (asumsi kurs: Rp 14.200). Investasi tersebut ditujukan untuk memenuhi permintaan dari sektor baterai kendaraan listrik (EV). Chengxin mengatakan para mitra akan membangun pabrik untuk membuat bahan kimia lithium di Indonesia Morowali Industrial Park, Sulawesi Tengah.

Produsen baterai lithium itu mengatakan pabriknya akan menghasilkan 50.000 ton lithium hidroksida per tahun dan 10.000 ton lithium karbonat per tahun. Tapi belum dijelaskan kapan pabrik dibangun.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menjelang tenggat waktu pembayaran bunga, pengembang properti terbesar asal China Evergrandre mengumumkan akan menjual sahamnya senilai US$ 1,5 miliar atau setara dengan Rp 22 triliun (kurs Rp 14.300/US$) atau 9,9 miliar yuan (kurs Rp 2.211/yuan) di Bank Shengjing ke perusahaan manajemen aset milik negara. Seperti diketahui raksasa properti asal negeri Tirai Bambu ini terbebani utang lebih dari US$ 300 miliar atau setara Rp 4.290 triliun, dan hingga saat ini masih terus berjuang untuk mengumpulkan dana. Perseroan menghadapi tenggat waktu pembayaran bunga obligasi sebesar US$ 47,5 juta atau setara Rp 679 miliar pada hari Rabu ini (29/09/2021) kepada bank dan pemasok. Dalam pengajuannya ke Bursa Hong Kong pada Rabu pagi ini, dilansir CNBC International, Evergrande mengatakan bahwa mereka telah menandatangani kesepakatan untuk menjual 1,75 miliar saham yang dimilikinya di Bank Shengjing ke Shenyang Shengjing Finance Investment Group, dengan harga 5,70 yuan per saham. Jumlah saham tersebut 19,93% dari modal saham yang ditempatkan di bank. Evergrande sebelumnya telah melepas saham senilai 1 miliar yuan di Bank Shengjing. Dalam pernyataan itu, Evergrande mengatakan bahwa masalah likuiditasnya telah mempengaruhi Bank Shengjing secara material. Dengan menjual saham ke perusahaan manajemen aset milik negara yaitu Shenyang Shengjing Finance Investment Group, diharapkan akan kembali menstabilkan operasional di Bank Shengjing. Saham Evergrande di Bursa Hong Kong melonjak hampir 10% pada awal perdagangan pada Rabu pagi ini. Bunga Obligasi Jatuh Tempo Permasalahan Evergrande muncul ke permukaan setelah adanya dua kali peringatan pada awal September akan kemungkinan gagal bayar utangnya. Kekhawatiran terus menghantui para investor apakah perusahaan akan gagal memenuhi pasar global meskipun bursa saham AS rebound pada akhir pekan lalu. Evergrande telah melewatkan satu pembayaran kupon obligasi senilai US$ 83,5 juta pada pekan lalu. Kupon obligasi tu merupakan bagian dari utang luar negerinya yang akan jatuh tempo pada Maret 2022 dan bernilai US$ 2 miliar atau Rp 29 triliun. Bahkan pihak Evergrande tidak memberikan klarifikasi apapun tentang tertundanya pembayaran yang jatuh tempo pada minggu lalu. Tapi sejauh ini Evergrande secara teknis masih belum dalam kondisi gagal bayar karena masih memiliki waktu hingga 30 hari dari tanggal jatuh tempo. Pasar masih terus mengamati apakah perusahaan akan memenuhi pembayaran bunga berikutnya sebesar US$ 47,5 juta yang jatuh tempo pada hari Rabu ini untuk obligasi US$ 1 miliar dolar yang akan jatuh tempo pada Maret 2024. Dengan keluarnya investor dari obligasi Evergrande dan turunnya harga, imbal hasil obligasi 7 tahun ini telah melonjak hingga 90%, dari hanya sekitar 14% di awal tahun ini. Hingga akhir tahun ini, Evergrande memiliki pembayaran bunga yang jatuh tempo setiap bulan pada bulan Oktober, November dan Desember. Analis di CNBC International mengatakan perusahaan mungkin memprioritaskan investor domestik, yang merupakan pemegang utama obligasi dalam negeri dari pada investor asing yang sebagian besar memegang utang luar negeri.

Jakarta, CNBC Indonesia - Tercatat ada transaksi di pasar negosiasi dengan nilai jumbo di saham PT Victoria Care Indonesia Tbk (VICI) pada perdagangan hari ini, Rabu (29/9/2021). Transaksi tersebut merupakan transaksi crossing alias tutup sendiri melalui broker Lotus Andalan Sekuritas (YJ) dimana investor asing memborong 16,77 juta lot saham VICI atau setara dengan 1,677 miliar saham dengan harga Rp 366/unit. Dana yang digelontorkan asing untuk menebus saham ini mencapai Rp 613,8 miliar. Ada kemungkinan transaksi tersebut melibatkan pemilik dari perusahaan mengingat jumlah saham yang ditransaksikan melebihi jumlah saham yang beredar di publik. Perusahaan yang bergerak di bidang kosmetik ini sebanyak 85% sahamnya atau setara dengan 5,7 miliar saham dimiliki oleh PT Sukses Sejati Sejahtera. Sisanya sekitar 15% yakni sebanyak 1 miliar lembar dimiliki oleh investor publik. Lantas, pertanyaannya, VICI ini emiten yang bergerak di bidang apa? Berdasarkan penjelasan di laporan keuangan dan website resmi perusahaan, VICI merupakan perusahaan kosmetik dan perlengkapan mandi yang berdomisili di Jakarta dan memiliki pabrik yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. VICI memulai kegiatannya secara komersial pada 2007 dengan produk awal Victoria Body Scent dan Miranda Hair Color. Dengan pengalaman lebih dari 13 tahun, VICI telah menciptakan merek-merek andalan perusahaan, seperti lulur Herborist, pewarna rambut Miranda, parfum Victoria, losion dan masker wajah Nu-Face, produk perawatan kulit Iria, produk perawatan rambut CBD dan parfum Sixsence. Selain pasar domestik, VICI juga memiliki Divisi Internasional yang mencakup bisnis di pasar global. Saat ini VICI telah mengekspor sebagian besar produknya ke negara-negara Asia, seperti Jepang, Cina, Korea, Malaysia, Brunei Darussalam dan Hong Kong. Lebih lanjut, pabrik perusahaan, yang diresmikan pada 26 April 2007, berdiri di atas lahan seluas 1,25 ha yang terletak di kota Semarang. Menurut penjelasan di situsweb VICI, dengan sekitar 300 pekerja, pabrik ini terdiri dari departemen Produksi, research and development (R&D) dan quality control (QC), didukung oleh standarisasi tinggi mesin manufaktur dan laboratorium. Berdasarkan data di laporan keuangan terbaru, per 30 Juni 2021 jumlah karyawan VICI mencapai 2.330 orang, berkurang 12 orang dibandingkan jumlah karyawan per 31 Desember 2020 yang mencapai 2.342 orang. Di tengah adanya pandemi Covid-19 sejak Maret tahun lalu, VICI pun melakukan inovasi terkait percepatan penjualan/distribusi produk antiseptik. "Ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di mana permintaan akan produk antiseptik naik signifikan selama 2020, salah satunya untuk produk hand sanitizer," jelas manajemen VICI dalam materi Paparan Publik pada Mei 2021, dikutip CNBC Indonesia, Rabu (29/9/2021). Mengenai kinerja perusahaan teranyar, per akhir Juni 2021 laba bersih VICI turun 12,25% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp 67,54 miliar, dari laba bersih Rp 76,97 miliar pada semester I 2020. Penurunan laba bersih tersebut diiringi dengan merosotnya penjualan bersih sebesar 2,38% secara tahunan menjadi Rp 521,14 miliar pada paruh pertama 2021. Lebih rinci, penjualan perusahaan terdiri dari penjualan kepada pihak berelasi lokal dan pihak ketiga. Pada semester I tahun ini, penjualan kepada pihak berelasi tercatat sebesar Rp 36,20 miliar. Catatan saja, angka tersebut belum dikurangi dengan diskon dan returan penjualan sebesar Rp 676,35 juta. Kemudian, penjualan neto kepada pihak ketiga mencapai Rp 485,62 miliar. Dari pos penjualan pihak ketiga ini, penjualan kepada pihak ketiga lokal mencapai Rp 684,48 miliar dan kepada pihak ketiga ekspor sebesar Rp 3,10 miliar. Adapun beban pokok penjualan tercatat turun 2,53% secara yoy menjadi Rp 265,53 miliar pada semester I 2021. Sebagai informasi, PT Sukses Sejati Sejahtera merupakan entitas induk VICI dan PT Gemilang Tunggal Prakarsa merupakan entitas induk terakhir Perusahaan. Per 31 Agustus 2021, pemegang saham mayoritas emiten yang melantai di bursa pada 17 Desember 2020 ini adalah PT Sukses Sejati Sejahtera, yakni mencapai 84,950% dari total saham perusahaan. Kemudian, Komisaris Utama VICI Luhur Dino Herlambang tercatat memiliki 0,024% saham perusahaan. Sisanya, masyarakat mengempit 15,026% saham VICI. Di pasar modal, saham VICI melonjak 7,45% ke posisi Rp 404/saham pada penutupan perdagangan hari ini, Rabu (29/9). Dalam sebulan, saham VICI naik 6,88%, sedangkan secara year to date (ytd) melonjak 29,49%. Adapun nilai kapitalisasi pasar saham VICI mencapai Rp 2,71 triliun. TIM RISET CNBC INDONESIA

Revisi atas Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sudah mendekati proses pengambilan keputusan antara pemerintah dan dewan perwakilan rakyat (DPR).Keseluruhan poin yang diajukan oleh pemerintah masuk dalam pembahasan secara resmi memang tertutup dari publik. Salah satunya kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang rencananya dimulai tahun depan. Akan tetapi bahasa yang digunakan dalam RUU tersebut tidak pengampunan pajak. Melainkan program peningkatan kepatuhan wajib pajak. "Program yang diajukan oleh pemerintah adalah program peningkatan kepatuhan wajib pajak atau sunset policy atau mandatory aset disclosure," ungkap Ecky Awal Mucharam, Anggota Komisi XI, Fraksi PKS dalam konferensi pers, Selasa (28/9/2021). "Apapun namanya publik memahami itu tax amnesty jilid II," tegasnya. Fraksi PKS mengungkapkan penolakan atas rencana program tersebut. "Kita tidak sependapat dan menolak terkait rencana tersebut kenapa karena jelas ini sesuatu yang 'aneh', karena kita sudah keluarkan UU TA di 2015 lalu, masa sih ada lagi program yang semisal sama dengan tax amnesty yang lalu," papar Ecky. "Jelas ini menciderai rasa ketidakadilan kita dimana masuk ke dalam tax amnesty ini adalah badan yang memilki penghasilan luar biasa besar," pungkasnya.

Pemerintah bersedia merevisi harga patokan ikan dan komponen pungutan hasil perikanan sepanjang nelayan dapat menunjukkan data faktur harga ikan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyatakan akan merevisi pungutan hasil perikanan dengan mengubah harga patokan ikan dan komponen penghitungan tarif. Revisi tarif penerimaan negara bukan pajak atau PNBP itu akan dilakukan dalam dua pekan. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini mengatakan, pemerintah terbuka untuk menerima masukan terkait tarif pungutan. Pihaknya telah menggelar pertemuan dengan perwakilan nelayan pantai utara Jawa di Cirebon, Jawa Barat, Minggu (26/9/2021), guna membahas harga patokan ikan (HPI) dan komponen tarif pungutan hasil perikanan (PHP) praproduksi. Zaini mengatakan, pihaknya telah membuka data penghitungan tarif kepada pelaku usaha perikanan. Rumusan penghitungan PHP terdiri atas komposisi tangkapan, produktivitas, dan HPI. HPI tidak pernah naik sejak tahun 2011. Adapun dasar penentuan HPI yang baru adalah harga rata-rata ikan secara nasional untuk berbagai mutu ikan sepanjang tahun 2019 dan 2020. ”Masukan pelaku usaha sudah kami data dan akan diproses sepanjang datanya akurat. Hasil masukan akan dibawa ke rapat pimpinan. Saya janji (revisi) dalam dua minggu,” kata Zaini saat dihubungi, Selasa (27/9).

Keterbukaan informasi menjadi suatu prasyarat bagi kemajuan ekonomi suatu wilayah. Namun, masih belum tampak korelasi keterbukaan informasi terhadap kemakmuran wilayah provinsi. Transparansi informasi publik, khususnya yang berkait dengan informasi berdimensi ekonomi, menjadi indikator terburuk dalam penilaian pelaku usaha di setiap provinsi. Ada problem krusial yang tersirat dalam hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2021 yang baru saja dipublikasikan Komisi Informasi Pusat (KIP) beberapa saat lalu. Paling mencolok, sebagaimana yang juga disinggung Ketua KI Pusat, Gede Narayana, terkait dengan skor keterbukaan informasi pada lingkungan ekonomi yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan kondisi lingkungan fisik politik maupun dimensi hukum.

Dalam indeks ini, informan ahli pelaku usaha dilibatkan mengingat kelompok pelaku usaha menjadi salah satu entitas yang berkaitan erat dengan keberadaan informasi publik. Dalam menyusun indeks, terdapat 312 informan ahli keterbukaan informasi yang berasal dari 34 provinsi dan 17 informan ahli nasional sebagai penilai (expert judgment). Menurut Romanus Ndau, komisioner KI Pusat, seluruh informan ahli yang digunakan berasal dari tiga kelompok besar, yaitu sebanyak 105 informan ahli berlatar belakang badan publik negara yang pemroduksi dan pendistribusi informasi; 137 informan ahli yang merepresentasikan kelompok masyarakat pengguna informasi; dan 70 informan ahli yang berlatar belakang pelaku usaha. Bahkan semakin problematik lagi, para pelaku usaha yang kompeten dalam berbisnis di masing-masing provinsi itu menilai dan menempatkan setiap indikator ekonomi keterbukaan informasi menjadi yang paling rendah dari seluruh indikator yang dikaji. Terendah, sekaligus yang paling banyak dikeluhkan, pada indikator  ekonomi “transparansi”. Skor transparansi hanya sebesar 56,11. Artinya, dari sisi kategori, para pelaku usaha menempatkan kondisi transparansi informasi publik ini pada kondisi yang “buruk”. Skor sebesar itu menjadi yang paling rendah dalam penilaian.

Wabah Covid-19 menyehatkan pendapatan produsen farmasi pelat merah. Semester I-2021, pendapatan Holding BUMN Farmasi melejit 164% secara tahunan atau year-on-year (yoy) menjadi Rp 15,26 triliun. Pencapaian tersebu tak lepas dari penugasan pemerintah terhadap BUMN Farmasi dalam penanganan Covid-19 sejak tahun lalu. Tugas itu antara lain penyediaan vaksin Covid-19, obat-obatan, multivitamin, serta alat kesehatan. Holding BUMN Farmasi meliputi PT Bio Farma, PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan PT Indofarma Tbk (INAF). 

Insentif pajak dari pemerintah untuk mengangkat konsumsi di pasar otomotif dan properti terbukti efektif. Itu tercermin dari penyaluran Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) yang tumbuh lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu.Perbankan menilai insentif pajak itu merupakan faktor utama yang mendorong penyaluran KKB dan KPR hingga Agustus 2021. Selain itu, suku bunga rendah dan pelonggaran loan to value (LTV). yang memungkinkan nasabah membeli kendaraan dan membeli rumah tanpa uang muka juga menjadi pendorong. Keputusan pemerintah memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) properti dan Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) kendaraan roda empat hingga Desember 2021 akan semakin mendorong penyaluran, baik KKB, maupun KPR.