Kapasitas produksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk semakin besar dengan beroperasinya pabrik pengerolan baja lembaran panas atau hot strip mill (HSM) 2 di Cilegon, Banten. Direktur Utama Krakatau Steel, Silmy Karim, mengatakan basis produksi yang dibangun dengan investasi sebesar US$ 521 juta atau Rp 7,5 triliun itu bisa memangkas 25 persen biaya operasi. Tak hanya untuk keperluan konstruksi infrastruktur, produk itu pun bisa dipakai industri otomotif premium yang membutuhkan baja dengan ketebalan spesifik. “Jadi, selain menaikkan kapasitas, fasilitas baru ini bisa meningkatkan daya saing produk baja Indonesia,” ucap Silmy. 

Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengatakan Krakatau Steel mulai bisa menghasilkan untung setelah merugi selama delapan tahun berturut-turut. Dia menambahkan, Krakatau Steel juga sudah melalui dua tahapan restrukturisasi utang. “Sekarang sudah untung Rp 800 miliar. Tapi saya bilang ke manajemen jangan berpuas diri,” kata Erick dalam acara yang sama. Direktur Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira Adhinegara, bahkan menyarankan supaya Krakatau Steel mengutamakan kebutuhan dalam negeri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, dia menyebutkan, impor besi dan baja pada periode Januari-Agustus 2021 naik 121,2 persen secara tahunan. “Nilai kumulatifnya sebesar US$ 7,3 miliar karena sedang pemulihan permintaan,” tutur Bhima.

Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) menyebut moratorium lahan sawit penting untuk meningkatkan produktivitas. Wakil Ketua DMSI, Sahat M. Sinaga, meminta pemerintah memperpanjang kebijakan menunda pemberian izin operasi untuk perkebunan kelapa sawit melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 yang berakhir pada 19 September lalu. Sahat menilai, moratorium juga mendorong produktivitas petani rakyat. Apabila moratorium dihentikan, Sahat menyebutkan, dampaknya akan buruk bagi produktivitas petani rakyat. Selain itu, target sertifikasi sawit berkelanjutan atau Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk kebun milik petani rakyat akan sulit tercapai. 

Perpanjangan Inpres Nomor 8/2018 tentang Moratorium Sawit juga dipercaya bakal menjamin masa depan tata kelola sawit yang lebih baik dan berkelanjutan. Pasalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 dan PP Nomor 24 Tahun 2021 sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengatur larangan perusahaan sawit melakukan ekspansi lahan di kawasan hutan. Pada bulan lalu Indonesia mencatat surplus perdagangan sebesar US$ 4,7 miliar. Produk minyak sawit merupakan kontributor terbesar, yaitu 19 persen dari ekspor bulanan sebesar US$ 21 miliar yang sebagian besar dikirim ke Cina dan India. Menurut Satria, industri CPO juga memegang kunci pemulihan ekonomi karena mempekerjakan sekitar 4 juta petani.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif optimistis target baru realisasi investasi di bidang pelancongan bisa dikejar hingga akhir tahun ini seiring dengan pelonggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno berharap investasi pariwisata tahun ini meningkat 15-20 persen dari target yang dibuat sebelumnya. Menurut Sandiaga, skema sertifikasi kesehatan, kebersihan, dan keamanan yang diterapkan di industri akomodasi terbukti menarik investor. Hal ini tampak dari nyaris separuh realisasi investasi asing di sektor pariwisata pada kuartal pertama 2021 terpakai untuk pengembangan bisnis hotel berbintang. Nilainya berkisar Rp 592 miliar. “Masih percaya diri untuk pembangunan hotel. Saya kira kita menerapkan strategi yang tepat,” tuturnya.

Bisnis akomodasi pun menjadi penerima terbesar investasi dalam negeri pariwisata pada kuartal I 2021, dengan nilai Rp 4,238 triliun. DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, dan Bali menjadi tiga wilayah utama penerima investasi tersebut. “Kami bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia bersiap karena akan ada revenge tourism,” kata Sandiaga. Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyarankan penguatan ekosistem pariwisata sebagai perangsang investasi baru. Menurut dia, pemerintah sering berfokus pada promosi dan melupakan peningkatan kualitas. “Misalnya soal sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang masih butuh sertifikasi profesi serta pendidikan vokasional.” 

Penjualan mobil bekas masih bertumbuh di tengah berlakunya diskon pajak penjualan barang mewah (PPnBM) 100 persen untuk mobil baru. Padahal insentif yang diperpanjang hingga akhir tahun ini menyebabkan harga mobil baru lebih murah karena tidak harus membayar pajak 30 persen. Chief Executive Officer Garasi.id, Ardyanto Alam, mengatakan hanya mobil bekas “tahun muda” yang terpengaruh oleh diskon PPnBM mobil baru. Menurut dia, insentif ini menyebabkan selisih harga mobil bekas dengan mobil baru tidak terpaut jauh. Meski begitu, Ardyanto optimistis penjualan mobil bekas secara keseluruhan tak terpengaruh. "Mobil bekas menjadi alternatif karena barangnya bisa langsung dipakai. Beda dengan beberapa mobil baru yang harus menunggu stok dari pabrik,” ujar dia. 

Menurut hasil Carsome Consumer Survey yang terbit pada awal tahun ini, sebanyak 64 persen masyarakat berencana membeli mobil bekas pada April-September. Carsome pun optimistis daya beli akan semakin menguat pada periode tersebut. Sedangkan hasil riset OLX Autos menunjukkan masih ada tren positif untuk penjualan kendaraan bekas pada masa pandemi ini. Hal itu dibuktikan dengan adanya peningkatan permintaan mobil bekas sebesar 15-20 persen selama masa pandemi.

Pemerintah mewaspadai dampak gagal besar utang yang membelit raksasa properti Cina, Evergrande, terhadap perekonomian domestik. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, krisis utang Evergrande berpotensi mempengaruhi stabilitas keuangan Cina ataupun global. Terlebih, Negeri Panda itu merupakan mitra dagang utama dan tujuan ekspor terbesar Indonesia. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan krisis keuangan yang menimpa Evergrande berpotensi menimbulkan ketidakpastian pasar keuangan global. Pasar keuangan domestik, khususnya pasar modal, dikhawatirkan turut terkena dampak dari situasi ini. "Dalam jangka pendek, diproyeksikan terpengaruh oleh apa yang terjadi di Cina, termasuk gagal bayar korporasi tersebut," katanya. Alfred berujar, sentimen Evergrande akan mereda bila perusahaan tersebut dapat mengupayakan penyelesaian pemenuhan kewajibannya. Sedangkan pelaku pasar juga tampak terus mencermati respons pemerintah Cina yang sejauh ini belum memberikan sinyal untuk mengucurkan dana talangan. "Ini menunjukkan dampak krisis Evergrande sejauh ini masih bisa terkendali atau belum memberikan dampak sistemik."

Pemerintah menyusun rencana prioritas penyerapan belanja negara di sisa pengujung tahun ini. Berdasarkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021, belanja negara untuk periode September-Desember 2021 masih tersedia Rp 1.189,2 triliun. Dana tersebut berasal dari belanja pemerintah pusat serta transfer ke daerah dan dana desa. Sri Mulyani mengkritik pemerintah daerah yang masih lamban membelanjakan anggaran. Menurut dia, jumlah dana pemerintah daerah yang mengendap di bank hingga akhir Agustus 2021 sebesar Rp 178,95 triliun, lebih tinggi dibanding posisi pada akhir Juli yang sebesar Rp 173,73 triliun. 

Direktur Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan pemerintah perlu terus mempercepat serapan belanja yang masih lambat guna menghindari pembengkakan sisa lebih penggunaan anggaran. “Jangan sampai ada alokasi anggaran yang mubazir, apalagi pemerintah juga sudah menerbitkan utang dalam jumlah besar tahun ini,” katanya. Serapan belanja yang lambat itu, ujar dia, tak sejalan dengan aksi proaktif pemerintah yang menarik utang untuk persiapan belanja pada awal tahun depan. 

Pemerintah dan Dewan Pengupahan Nasional telah memulai pembicaraan tentang upah minimum tahun 2022. Formula upah minimum 2022 akan mengacu pada aturan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menteri Ketenagakerjaan sekaligus Ketua LKS Tripnas, Ida Fauziyah, mengatakan sosialisasi persiapan penetapan upah minimum 2022 bertujuan agar setiap anggota LKS Tripnas mendapat informasi mengenai perubahan formula penetapan upah minimum yang baru. Menurut dia, penetapan upah pada prinsipnya dilakukan untuk mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan, tapi tetap memperhatikan kemampuan perusahaan dan kondisi perekonomian nasional. 

Namun Presiden Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia), Mirah Sumirat, menilai kebijakan pengupahan yang tercantum dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 atau aturan turunan UU Cipta Kerja akan merugikan buruh. Pasalnya, kata dia, formula penghitungan upah tak lagi menggunakan komponen kebutuhan hidup layak (KHL), melainkan hanya pertumbuhan ekonomi dan inflasi di daerah. "Berdasarkan prediksi dan analisis kami, penetapan upah minimum ini bisa dipastikan lebih kecil, baik dari sisi angka maupun kualitas," kata Mirah. Dengan kondisi pandemi Covid-19 dan penetapan upah minimum yang baru itu dengan angka dan kualitas yang menurun, kata Mirah, maka kondisi pekerja akan semakin terpuruk. 

Sektor Pertanian menjadi salah satu penyebab utama terbatasnya pertumbuhan rasio pajak atau tax ratio pada tahun ini. Pasalnya, besarnya kontribusi pertanian terhadap produk domestik bruto berbanding terbalik dengan sumbangsih sektor tersebut terhadap penerimaan pajak. Sebagai gambaran pada kuartal 11/2021, sektor pertanian memiliki kontribusi terbesar kedua terhadap domestik bruto (PDB) yakni mencapai 14,27%. Pertanian hanya kalah dengan industri pengolahan yang sumbangsihnya terhadap  PDB tercapat mencapai 19,29%. Sementara itu, industri pengolahan masih jadi tulang punggung penerimaan pajak nasional.

Otoritas fiskal dalam laporan ABPN bahkan tidak mencantumkan kontribusi sektor ini lantaran terlalu kecil. Ditjen Menteri Keuangan pun menyebutkan bahwa pertanian acap tidak terindentifikasi sebagai subjek pajak atau hand to tax dikarenakan pelaku di sektor ini mayoritas adalah kelas miskro dan kecil. "Ditjen pajak senantiasa melakukan pengawasan dan ekstensifikasi perpajakan untuk memperluas basis pajak, termasuk pada sektor pertanian," kata Neilmaldrin Noor, Direktur Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.

Disisi lain, salah satu upaya untuk meningkatkan basis pajak di sektor ini adalah dengan merencanakan skema PPN pertanian yang tertuang dalam RUU Tentang Perubahan Kelima Atas UU No.6/1983 Tentang  Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Menanggapi hal ini, Pengajar Ekonomi Universitas Diponegoro Wahyu Widodo menilai, pemerintah memang perlu mengenakan pajak terhadap sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap PDB. Dia menambahakan, pengenaan PPN terhadap produk  pertanian merupakan salah satu strategi untuk memperluas basis pajak terhadap sektor yang selama ini mendapatkan fasilitas pengecualian. (yetede)

Dana pihak ketiga dari segmen simpanan berjangka atau deposito sepanjang tahun ini menyusut. Hingga Agustus 2021, senilai simpanan berjangka kelompok perorangan tercatat Rp1. 388,5 triliun. Berdasarkan data analisis uang beredar yang dirilis Bank Indonesia pada pekan lalu, simpanan perjangka perorangan itu lebih rendah dibandingkan dengan posisi Desember 2020 sebesar Rp.1.456,6 triliun. 

Executif Vice President Secretariat & Corporate Communication PT Bank Central Asia Tbk. Hera,F Haryn mengatakan bahwa ada kecenderungan nasabah saat ini memilih menempatkan dananya ke intrusmen investasi. Bank dengan sandi BBCA itu mencatatkan peningkatan pada kinerja wealth manegement sejalan dengan minat dan antusiasme investasi dari nasabah yang meningkat." Ini terlihat dari pertumbuhan asset under management (AUM) produk reksa dana, obligasi, bancassurance yang mencapai 45% secara tahunan (sampai dengan Juni 2021)," ujarnya, Minggu (26/9). Bank Indonesia (BI) mencatat dana penghimpunan itu melambat dibandingkan dengan posisi juli 2021. "Kondisi likuiditas perbankan pada Agustus 2021 sangat longgar, tercermin pada alat likuid terhadap DPK yang tinggi yakni 32,76% dan pertumbuhan DPK sebesar 8,81%,"kata Gubernur BI Perry Warjiyo, pekan lalu.

Dalam kesempatan lain, transformasi digital di industri perbankan dinilai mampu memicu kebangkitan Bank Pembangunan Daereh atau BBPD. "Dengan hadirnya layanan digital keuangan saat ini, sudah seharusnya menjadi pemicu bagi BPD untuk lebih bangkit dan melihatnya sebagai peluang " ujar Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Purbaya Yudhi Sadewa, Jum'at (24/9). Berdasarkan data LPS, tiering dan nominal yang dijamin oleh LPS pada total simpanan BPD per Agustus 2021 mencapai sekitar Rp655 triliun. Tiering simpanan dengan saldo Rp100 juta hingga Rp200 juta naik paling tinggi  sebesar Rp3,38 triliun. (yetede)

Bisnis pangkalan data di Indonesia berkembang cukup pesat dalam beberapa waktu terakhir. Para konglomeratpun tak mau ketinggalan ambil bagian. Petumbuhan ekonomi digital dan gencarnya ekspansi e-commerce serta perusahaan teknologi lainnya  diproyeksi memunculkan lonjakan permintaan layanan pangkalan data atau data center dalam beberapa tahun kedepan. Laporan Savlls Research menyebutkan Pures Data Centres dan SpaceDC adalah segelintir perusahaan global di bisnis pangkalan data yang berjanji untuk melakukan intensitasi di Indonesia. Sementara itu Alibaba dan GoogleCloud sudah berencana meningkatkan bisnis mereka di sektor tersebut. 

Amazone Wab Services (AWS) juga akan meluncurkan pangkalan data di Jawa Barat pada 2022. Sekedar catatan, Colacotion  diartikan sebagai penempatan mesin komputer atau server di lokasi pihak ketiga dan terkoneksi dengan jaringan distribusi  atau bandwidht yang tersedia. Namun pandemi Covid-19 telah mempercepat laju transformasi digital dan adopsi cloud. Maka dari itu, bisnis pangkalan data tumbuh lebih cepat dari perkiraan, apalagi banyak pemain baru yang masuk.  Namun, Indonesia memiliki tujuan ambisius untuk mengambil pasar 40% ekonomi digital Asean pada 2021. Untuk itu, dibutuhkan banyak inisiatif untuk  mempercepat transformasi digital.

Besarnya potensi bisnis pangkalan data membuat korporasi besar hingga konglomerat Indonesia tergiur. Salah satunya adalah Entitas Group Lippo,  PT Multipolar Technology Tbk. (MLPT). Presiden Direktur Multipolar Technology Wahyu Chandra menuturkan potensi bisnis data center di Indonesia sangat menjanjikan, sehingga perseroan berencana melakukan ekspansi di bisnis ini melalui entitas anak usahanya, PT Graha Teknologi Nusantara Informasi. "Sekarang masih penjajakan, jadi belum dapat memberikan informasi mengenai calon mitra. "Kami berharap dengan adanya calon kemitraan ini kami bisa berkembang lebih cepat dan lebih baik." ujarnya dalam paparan publik insidentil, Kamis (17/9).