PAGARALAM, SRIPO - Pandemi Covid-19 yang terjadi dua tahun berpengaruh roda perekonomian warga di Kota Pagaralam. Seperti yang terjadi di Pasar Dempo Permai, hampir 60 % lebih kios jualan ditinggalkan pedagang alias tutup karena sepi pembeli dan merugi. Pedagang tidak mungkin terus bertahan di pasar, sementara jumlah masyarakat yang berlanja turun drastis.

Salah satu pedagang yang masih bertahan disapa Uni (45) mengatakan, hampir 60 % kios yang ada sudah tutup dan tidak lagi berjualan. "Sudah banyak yang tutup bahkan hampir semua tutup, terutama kios yang ada dilantai duai. Sepi pembeli, warga yang datang belanja turun drastis," ujarnya.

Dikatakannya, hampir dalam satu hari barang dagangan mereka tidak ada yang terjual. Bahkan dalam satu minggu kadang hanya satu baju saja yang terjual.

"Jadi wajar jika sudah banyak yang tutup karena barang dagangannya tidak lagi. Namun harus tetap bayar sewa kios setiap tahun. Jadi daripada hanya bayar sewa saja lebih baik tutup saja," katanya.

Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diusulkan untuk lepas dari Kementerian Keuangan. Mengingat pentingnya pengelolaan pajak, statusnya diharapkan bisa langsung di bawah Presiden. Aturan wacana DJP di bawah Presiden sebenarnya sudah ada sejak kepemimpinan Megawati Soekarnoputri hingga akhirnya disahkan UU KUP Tahun 2007. Sayangnya aturan itu belum bisa terlaksana. Presiden pernah menjanjikan akan menjadikan DJP dibawah Presiden jika dirinya terpilih. Janji itu terus digaungkan saat dirinya menjabat sebagai calon presiden hingga terpilih dan dilantik pertama kali, kemudian mengeluarkan Perpres Nomor 2 Tahun 2015, hingga draf RUU KUP pada 2016 disampaikan kepada DPR yang mencakup bahwa Ditjen Pajak berada langsung di bawah Presiden. 

Tidak dijelaskan penyebab kebijakan itu belum terlaksana, padahal aturannya sudah ada lama. Diduga ada pihak yang menghambat jalannya reformasi kelembagaan DJP tersebut. Tujuan dari DJP di bawah Presiden salah satunya agar pajak lebih transparan. Dengan SIN, bisa mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, meningkatkan penerimaan negara dengan sistemik, hingga mewujudkan proses pemeriksaan yang sistematis.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan jumlah peserta Program Petani Milenial kedepan terus bertambah dengan seriusnya dukungan perbankan dan Offtaker. Dengung ribuan lebah madu di desa Lengkongjaya Cigalontang Tasikmalaya, kilau jamur kayu di Lembang Bandung Barat, kicau burung puyuh di Tanjungsari Sumedang, wangi kopi serta tanaman hias di Garut dan Sukabumi menemani hari-hari puluhan peserta Program Petani Milenial. Aneka komoditas tersebut bukan sembarang komoditas, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan komoditas yang dikembangkang oleh para peserta merupakan komoditas yang tengah diburu pasar lokal dan Internasional, juga berdaya jual tinggi. Sadar akan besarnya Petani Milenial, Ridwan Kamil berharap Organisasi Perangkat Daerah OPD yang menghelat program ini bisa menggenjot jumlah peserta terutama pada 2022 mendatang. 

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Ahmad Hidayat menilai program petani milenial dapat menjadi solusi untuk kaderisasi profesi petani Jawa Barat ditengah berkurangnya minat generasi muda pada posisi mereka. "Saya kira petani milenial ini baik agar ada kaderisasi di tataran petani bisa terus berlangsung. Jangan sampai kedepannya tidak ada lagi profesi petani, karena ada yang  meninggal sesepuh lalu terhenti dan tidak tertarik lagi jadi anak muda untuk menjadi petani," katanya.

Turunan Program Petani Milenial mulai bisa berjalan dengan adanya kepastian offtaker dan pembiayaan perbankan. Gubernur Ridwan Kamil menununjuk tanaman hias yang bisa masuk pangsa pasar yang besar. Pihaknya meminta agar offtaker Petani Milenial Tanaman Hias diperbanyak.  "Tanaman hias ini adalah pangsa pasarnya besar, karena itu saya minta cari lagi off taker-off taker selain CV Minaqu dan PT Aqro Jabar. " (yetede)

Platform penyedia tayangan berbayar Netfilx Inc, mulai merambah video gim setelah mengakuisisi Night School Studio. Pasca pencaplopkan ini Netfilx akan menyediakan fitur gim bagi pelanggan di seluruh dunia.  Kesepakatan tersebut memperlihatkan bahwa Netflix tengah berusaha mewujudkan ambisinya untuk mencipatkan video gim dengan memperluas video streaming di penjuru dunia. Kami terus bekerja sama dengan pengembang di dunia dan merekrut talenta terbaik di industri (gim) untuk menyediakan koleksi gim ekslusif terbaik," kata Mike Verdu, Vice Presiden Pengembangan Gim Netfilx dilansir Blommberg, Rabu (29/9)

Kendati menyediakan layanan permainan, perusahaan berkomitmen untuk tidak mengenakan biaya tambahan kepada para pelanggan di dunia. Namun demikian, Co-Chief Executive Officer Netfilx Ted Sarandos belum dapat memastikan jadwal perusahaan untuk memulai debutnya dalam dunia gim. Secara terpisah, perwakilan Night School mengatakan bahwa akusisi ini merupakan suatu kehormatan yang nyata bagi bisnis perseroan dan menjadi studio gim pertama yang bergabung dengan Netflix.

Layanan video gim netflix akan menjadi cara lain untuk memikat pelanggan baru dan juga menawarkan sesuatu yang berbeda dari pesaingnya seperti Walt Disney Co.AT&T Inc, WarnerMedia, dan Amazone.com Inc. Eskpansi bisnis Netflix di industri gim bermula ketika merekrut Verdu. Dia diketahui merupakan salah satu figur yang cukup aktif di industri gim. Verdu tercatat pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Facebook yang bertugas bekerja dengan pengembang gim dan konten lainnya untuk headset realitas virtual (VR) Oculus. (yetede)

Pemerintah membidik investasi senilai US$151,03 juta untuk sektor pariwisata. Investasi tersebut merupakan bagian dari 32 proyek prospektif yang akan ditawarkan Indonesia kepada investor. Adapun total nilai investasi dari seluruh proyek prospektif ini mencapai US$10,4 miliar. Proyek-proyek tersebut menjadi dua katagori, yakni prastudi kelayakan atau prefeasibility study (Pre-FS), serta proyek investasi yang siap ditawarkan atau investment project ready to officer (IPRO).

Deputi Perencanaan Investasi Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nurul Ichwan mengatakan  bahwa proyek investasi di sektor periwisata merupakan proyek prefeasibility study. Enam proyek prospektif di sektor pariwisata pada tahun lalu tersebut di enam lokasi. Pertama, proyek pengembangan area di Likupang, Sulawesi Utara dengan nilai investasi mecapai US$64 miliar.. Kedua, proyek pembangunan penginapan (cottage) di Wakotobi Sulawesi Tenggara senilai US$3,4 juta.

Ketiga, proyek hotel dan villa di Labuan Bajo, NTT dengan nilai investasi US$28,7 juta. Keempat, proyek hotel dan resot di Mandalika, NTB senilai US$32 juta. Kelima, proyek live on board di atas kapal di Raja Ampat, Papua Barat dengan nilai investasi US$1,9 juta. Keenam, proyek hotel dan MICE (Meeting, incentive, convention, exhibition) di Borobudur Jawa Tengah dengan Investasi senilai US$20,5 juta. Sementara itu Duta Besar Indinesia untuk Singapura Suryo Pratomo mengajak para investor dari negara tetangga itu untuk melakukan kegiatan penanaman modal di sejumlah disektor industri yang kini tengah berkembang di Indonesia. (yetede)

Kendati pengucuran penyertaan modal negara terus melonjak, sumbangsih perusahaan pelat merah terhadap penerimaan negara pada tahun ini diproyeksikan stagnan. Otoritas Usaha Badan Milik Negara berdalih, hal ini disebabkan oleh banyaknya perusahaan yang masih berkutat pada problematika bisnis akibat pandemi Covid-19. Selama ini, perusahaan pelat merah memiliki kontribusi terhadap tiga pos penerimaan negara. Pertama, adalah sumbangsih terhadap penerimaan pajak, kedua dividen, serta ketiga penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencatat, pada tahun lalu total sumbangsih perusahaan pelat merah terhadap penerimaan negara mencapai Rp375 triliun.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pada tahun ini kontribusi perusahaan pelat merah untuk mengisi kas negara tidak meningkat alias stagnan. Dia beralasan, hal itu disebabkan karena banyaknya BUMN yang terlibat dalam penanganan pandemi Covid-19, termasuk didalamnya kebutuhan investasi untuk menghadapi situasi ekonomi pasca Covid-19. Faktanya tekanan perusahaan pelat merah jauh lebih berat pada tahun ini, mengingat pada 2020 adalah warsa pertama pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Bisnis mencatat, Laporan Bendara Keuangan Negara (LKBUN) tahun 2019 (audited) menunjukkan hingga 31 Desember 2019 total PMN (penyertaan modal negara) yang telah digelontorkan negara mencapai Rp2.397,2 triliun.

Pengamat ekonomi IndiGo Network Ajib Hamdani berpendapat, idealnya makin besar PMN yang dikucurkan oleh pemerintah maka kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara juga turut melejit. Menurutnya, jika konsep ideal tersebut tidak terwujud, maka pemerintah perlu melakukan evaluasi. Disisi lain BUMN juga perlu melakukan efisiensi dan menyusun rencana jangka pendek dengan tujuan untuk tetap memiliki prospek bisnis ditengah upaya pemerintah memulihkan ekonomi seperti pada tahun ini. "Karena PMN ini dibayarkan melalui uang pajak yang harus ditanggung oleh seluruh masyarakat." ujarnya (yetede)

Rumah tapak dengan harga hinggga Rp1 miliar masih menjadi pilihan nasabah dalam membeli hunian dengan fasilitas pembiayaan melalui perbankan. Tren pembelian properti diperdiksi masih tumbuh kendati ekonomi dibayangi pandemi. Executive Vice President Consumer Loans Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Ignatius Susatyo Wijoyo mengatakan bahwa sejauh ini pembiayaan rumah lewat bank cukup didominasi oleh pembeli rumah pertama. "Yang beli rumah saat ini masih mayoritas first home buyer, mereka biasanya (membeli rumah) di bawah Rp1 miliar," ujarnya (29/9)

Dalam festival itu, BMRI menghadirkan lebih dari 300 proyek properti dan menggandeng sejumlah platform e-commerce. Perseroan menawarkan pilihan suku bunga KPR sebesar 2,3% fix rate selasa 1-3 tahun untuk nasabah dan pengembang perumahan pilihan. Promo itu berlaku sepanjang Oktober 2021. Sementara itu, Direktur Consumer Banking PT Bank CIMB Niaga Tbk. Lani Darwaman  menuturkan pertumbuhan bisnis KPR masih sangat baik.  "Bahkan sejak pandemi mulai melanda (KPR masih tumbuh) ," katanya kepada Bisnis. 

"Bank BTN berusaha sebaik mungkin untuk bisa memenuhi harapan dan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah,"kata Haru melalui keterangan tertulis. Pada medio Maret-April bersamaan dengan kebijakan pemerintah memberi kelonggaran fasilitas pajak di sektor properti. Selain itu, regulator juga menerbitkan keringanan uang muka untuk pembiayaan properti yang berlaku hingga akhir tahun ini. Sampai Agustus 2021, KPR tumbuh 0,84% dibandingkan dengan posisi juli 2021. Secara umum, porsi KPR-KPA mencapai 33,87% dibandingkan dengan posisi Juli 2021. Secara umum, porsi KPR/KPA mencapai 33,87 dari total kelompok kredit konsumsi perbankan yang mencapai Rp1.627,9 triliun. (yetede)

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mencium aroma korupsi di PT Krakatau Steel (Persero). Erick pun sudah melaporkan dugaan korupsi di perusahaan pelat merah itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ali berkata pihaknya telah menjalin kerja sama dengan sejumlah institusi pemerintah, termasuk BUMN dan BUMD lewat aplikasi Whistleblowing System Terintegrasi. Sistem itu memungkinkan masyarakat bisa melaporkan aduan dengan cepat, mudah, dan kerahasiaan identitas tetap terjamin.

Erick sebelumnya dalam sebuah diskusi daring menyebut adanya dugaan korupsi di PT Krakatau Steel Tbk (Persero). Indikasi korupsi itu berasal dari proyek blast furnace yang sempat mangkrak selama 6 tahun dari 2012 hingga 2018. Padahal nilai proyeknya cukup fantastis, mencapai US$ 850 juta. Akibatnya, beban utang perseroan tembus USD 2 miliar atau sekitar Rp 31 triliun.

Krakatau Steel, punya utang US$2 miliar. Salah satunya investasi US$850 juta dari proyek blast furnace yang hari ini mangkrak. Pasti ada indikasi korupsi. Ini hal-hal yang tidak bagus. Kita akan kejar siapa pun yang merugikan.

Lebih dari 2.000 laporan hasil analisis dan pemeriksaan transaksi mencurigakan yang berpotensi merugikan negara diberikan PPATK kepada penegak hukum. Tindak lanjutnya masih rendah. Tindak lanjut penegak hukum atas laporan hasil pemeriksaan serta laporan hasil analisis yang diberikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan masih rendah. Selain ditengarai terkendala anggaran dan kapasitas penegak hukum, hal ini dinilai juga disebabkan Indonesia belum mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR, Rabu (29/9/2021),mengatakan, PPATK mendukung pengungkapan perkara dan penegakan hukum. Oleh karena itu, pihaknya selalu membuat laporan hasil analisis dan laporan hasil pemeriksaan terhadap transaksi-transaksi mencurigakan yang berpotensi menyebabkan kerugian negara. Selama kurun waktu 2016 hingga September 2021, PPATK membuat 2.607 laporan hasil analisis (LHA) dan 240 laporan hasil pemeriksaan (LHP). LHA dan LHP tersebut telah diserahkan kepada aparat penegak hukum, tetapi tidak semuanya ditindaklanjuti. Oleh sebab itu, PPATK terus berkoordinasi dan meminta aparat penegak hukum bisa menindaklanjuti semua laporan tersebut.

Pandemi Covid-19 dua tahun terakhir membuat tingkat kesejahteraan masyarakat dunia, termasuk Indonesia melemah. Hasil survei skor kesejahteraan 360° Cigna pada kuartal kedua 2021 menunjukkan, indeks persepsi kesejahteraan Indonesia 2021 tercatat sebesar 63,8 poin atau lebih rendah dari tahun 2019 yakni 65,4 poin dan 66,3 poin di 2020.

Pelemahan indeks persepsi kesejahteraan ini terjadi di 21 negara yang disurvei akibat dampak pandemi Covid-19. Kendati demikian, indeks persepsi kesejahteraan Indonesia tahun 2021 masih lebih baik dari Singapura 59,2 dan Thailand 62,5.

President Director & CEO Cigna Indonesia, Phil Reynolds, mengatakan, Cigna menjalankan survei tersebut secara rutin selama tujuh tahun terakhir dengan tujuan memahami persepsi orang-orang tentang kesejahteraan.

Hasil survei ini mengonfirmasi data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin secara nasional pada Maret 2021 sebanyak 27,54 juta jiwa atau naik 1,12 juta orang (meningkat 0,36 persen) dibanding Maret 2020.