Pemerintah memutuskan untuk membatalkan lelang rutin Surat Utusan Negara (SUN) dan sukuk negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di pasar perdana domestik yang masih terjadwal di sisa waktu 2021. Keputusan ini diambil karena target pembiayaan APBN dari penerbit surat berharga negara (SBN) sudah tercapai. (Ini juga) dengan mempertimbangkan outlook penerimaan dan belanja negara hingga akhir tahun 2021," tulis Direktorat Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan dalam keterangan pers, Kamis (4/11)

Berdasarkan jadwal, sisa lelang penerbitan SUN dan SBSN tahun ini yang belum dilaksanakan untuk lelang penerbitan SUN adalah tanggal 9 November, 23 November, dan 7 Desember. Sedangkan untuk lelang penerbitan SBSN meliputi tanggal 16 November, dan 14 Desember. Untuk pembiayaan APBN 2021 melalaui penerbitan hingga akhir November, pemerintah telah menyerap dana masing-masing Rp 576,74 triliun dan Rp 224,19 triliun dengan total mencapai Rp 800,93 triliun. Salah satu penawaran tertinggi investor yang masuk untuk lelang SUN terjadi pada 3 Agustus 2021 yaitu Rp107,78 triliun atau tertinggi kedua sepanjang sejarah penerbitan SUN.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, realisasi pembiayaan anggaran hingga 30 Sepetember 2021 tercatat Rp621,9 triliun, turun 20,7% dari posisi sama tahun lalu yang sebesar Rp784,6 tiliun. Kondisi ini dinilai sebagai bukti bahwa APBN telah mengalami konsolidasi mengingat pada saat bersamaan terus bekerja keras menangani masalah kesehatan terkait Covid-19 dan melakukan proses pemulihan ekonomi nasional. (Yetede)

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 beberapa hari lalu telah menetapkan pajak minimum global sebesar 15% yang tertuang dalam pilar 2: Global Ante-Base Erosian (GloBe) dan akan diterapkan mulai 2023. Konsensus ini dinilai akan berdampak terhadap kebijakan intrusmen insentif fiskal Indonesia sebagai pemanis untuk menarik investasi. Staf Ahli Menteri Keuangan (Menkeu) Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan bahwa konsensus pajak minimum global akan mempengaruh insentif fiskal tax holiday dan tax allowance dihapus, karena insentif ini masih menjadi salah satu instrumen yang dimanfaatkan oleh kita dan negara lain.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa hingga saat ini, Kemenkeu masih melakukan pembahasan, Kemenkeu Perekonomian serta Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk menentukan nasib insentif  pajak tax allowance dan tax holiday terkait dengan ketetapan pajak minimum global. Untuk itu, pemerintah akan melihat ketentuan-ketentuan  yang juga berlaku di negara lain. Meski akan ada perubahan dalam kebijakan nasional mengenai insentif fiskal, namun ia berharap tidak akan mempengaruhi minat investor melakukan investasi di Indonesia.

Seperti diketahui ketentuan tarif pajak korporasi minimum global baru saja disetujui oleh 136 yuridiksi anggota Inclusive Framework pada awal Oktober 2021. Sebagai informasi, tax holiday adalah pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan atau dapat pula berupa pengurangan tarif PPh badan bagi perusahaan yang menanamkan modal baru kedalam negeri selama jangka waktu tertentu. Sementara itu, tax allowance adalah fasilitas pajak yang diberikan dalam bentuk pengurangan penghasilan kena pajak yang dihitung berdasarkan jumlah investasi yang ditanamkan dibidang-bidang usaha.

Struktur ekonomi nasional dalam menahan efek kejut tapering alias kebijakan pengetatan Bank Sentral Amerika Serikat (AS), The Fed, dapat diandalkan, karena sejalan dengan kokohnya fondasi makroekonomi. Keandalan ini ditargetkan dapat membuat sektor keuangan nasional mampu berkelit dari efek negatif tapering sekecil apapun. Sejauh ini, struktur ekonomi nasional ditopang oleh sejumlah faktor seperti besarnya dominasi investor domestik di pasar modal dan gemuknya cadangan devisa (cadev). Kedua hal itu telah memberikan ruang gerak bagi Bank Indonesia (BI) untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta kuatnya likuiditas di sektor perbankan. Adapun, tapering The Fed diejawantahkan melalui pemangkasan pembelian aset bulanan sebesar US$10 miliar untuk surat berharga dan US$5 miliar untuk jaminan berbasis mortgage atau agency mortgage-backed security (agency MBS). Head of Equity Trading MNC Sekuritas Medan Frankie Wijoyo Prasetio menjelaskan efek dari pengetatan The Fed tidak sesignifikan yang dibayangkan. Kondisi ini jauh berbeda dengan tapering pada 2013. The Fed pun cukup terbuka soal wacana tapering ke publik, sehingga investor telah melakukan antisipasi. “Kesiapan Bank Indonesia juga cukup kuat, sehingga efek tapering di Tanah Air kali ini cenderung minimal,” katanya, Kamis (4/11).

Sejauh ini, kepastian tapering oleh The Fed hanya menyengat pergerakan nilai tukar rupiah. Rupiah kembali melemah di tangan dolar AS pada penutupan perdagangan, kemarin. Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah di pasar spot turun 0,37% atau 53 poin ke harga Rp14.366. Adapun indeks dolar AS menguat 0,4% atau 0,374 poin ke level 94,227 pada pukul 15.23 WIB dibandingkan dengan level pembukaan pada 93,853. Direktur TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi menilai rupiah akan terus melemah terhadap dolar AS di periode krusial tapering The Fed. Namun, hentakan tapering terhadap rupiah masih dalam kendali otoritas moneter. “Untuk perdagangan hari ini, rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif dan ditutup melemah di rentang Rp14.340—Rp14.390,” ujarnya.

Perdagangan luar negeri dijadikan modal penting bagi pemulihan ekonomi Provinsi Jawa Barat karena menunjukkan kinerja menjanjikan hingga kuartal III/2021. Pelaku usaha diharapkan membuka pasar baru di luar negara tujuan utama ekspor. Sekretaris Komisi II DPRD Jawa Barat Yunandar Eka Perwira mengatakan pertumbuhan kinerja ekspor nonmigas Jabar menjadi modal penting bagi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Menurutnya pertumbuhan tersebut bisa menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja perdagangan para pelaku usaha di Jabar. “Ini kita jadikan modal untuk kedepannya agar roda perekonomian berputar lebih baik lagi,” katanya, Kamis (4/11). Dia berharap para pelaku usaha Jabar bisa membuka tujuan ekspor baru. Salah satu negara tujuan ekspor yang menjanjikan adalah Tunisia yang selama ini bukan tujuan utama ekspor mulai memperlihatkan kenaikan kerja sama dagang.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan ekspor Jabar semakin membaik karena mitra dagang masih memberikan kepercayaan. Demikian pula dengan naiknya investasi di Jabar meski masih dalam situasi pandemi Covid-19. “Lobi dagang terus dilakukan, membuka pasar luar negeri yang saat ini mulai membaik membuat ekspor nonmigas Jabar yang didominasi produk industri tumbuh tinggi,” ujarnya. Produk yang ekspor yang dilepas antara lain serbuk kelapa, kerajinan rotan, kopi, buah-buahan, hingga tekstil. Pemprov Jabar juga mengikutsertakan produk-produk unggulan dalam kegiatan Trade Expo Indonesia-Digital Edition 2021, dan Dubai Expo 2020. “Selain itu produk ekspor Jabar rutin kami fasilitasi lewat business matching dan business meeting mulai dengan pengusaha Tunisia, Yunani, Senegal, China, Jepang hingga Malaysia,” ujar Kamil. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar Moh Arifin Soedjayana mengatakan peningkatan kinerja ekspor nonmigas ditopang oleh upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terus membuka banyak peluang ekspor di masa pandemi.

Entitas Grup Sinarmas, PT Smartfren Telecom Tbk. (FREN) menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan investor asal Abu Dhabi, Group 42 (G42), untuk menyelenggarakan pangkalan data berkapasitas 1.000 megawatt (MW). G42 merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kecerdasan buatan dan komputasi awan. Kerja sama juga akan melibatkan mitra lokal PT Amara Padma Sehati (APS). Chairman & CEO Sinar Mas Telecommunications & Technology Franky Oesman Widjaja mengatakan pusat data menjadi tulang punggung perkembangan industri digital di Indonesia.Franky menambahkan Smartfren dan perusahaan afiliasinya PT Mora Telematika Indonesia (Moratelindo) yang bergerak di penyedia konektivitas berbasis serat optik, akan berkolaborasi dengan APS dan G42 sebagai mitra strategis. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, kolaborasi keduanya diharapkan mampu meningkatkan ketahanan, keamanan, dan kedaulatan nasional.

Sementara itu, CEO G42 Peng Xiao menjelaskan G42 bersama Etisalat baru saja menggabungkan bisnis pangkalan data mereka.Kombinasi itu akan menjadi bisnis pangkalan data terbesar di Uni Emirat Arab. “G42 bangga dan siap bekerja sama dengan Smartfren serta menjadi mitra strategis mendukung ketahanan data di Indonesia,” kata Peng. Pertukaran dokumen perjanjian tersebut dilakukan di sela-sela Expo Dubai Kamis, 4 November 2021, dan disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Crown Prince United Arab Emirates, Sheikh Mohamed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan.

Setelah terkendala oleh terbatasnya regulasi, otoritas fiskal segera mengeksekusi penagihan piutang pajak oleh wajib pajak yang berada di luar negeri. Aksi ini dilakukan sejalan dengan pengesahan Undang-Undang (UU) No. 7/2021 ten­tang Harmonisasi Peraturan Per­pajakan (UU HPP) yang di­tin­daklanjuti dengan kerja sama Indonesia dengan 13 ne­gara untuk melakukan asis­tensi penagihan pajak global. “Yang dikerjasamakan pi­utang pajak yang sudah in­kracht dan dilakukan timbal ba­lik dan akan dilakukan lang­­­kah tindak lanjut,” kata Staf Ahli Menteri Keuangan Bi­dang Kepatuhan Pajak Yon Ar­sal di Badung, Bali, Rabu (3/11).

Sebaliknya, yurisdiksi lain juga dapat meminta bantuan kepada otoritas pajak di Indonesia untuk menagihkan utang pajak wajib pajak luar negeri yang berdomisili di Ta­nah Air. Adapun, 13 negara yang telah bekerja sama de­ngan pemerintah adalah Alja­zair, Amerika Serikat (AS), Armenia, Belanda, Belgia, Filipina, India, Laos, Mesir, Suri­name, Yordania, Vene­zuela, dan Vietnam. Berdasarkan data Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, agregat jumlah piutang bruto pada tahun lalu mencapai Rp69,8 triliun, turun sebesar 4% dibandingkan dengan 2019 yang senilai Rp72,6 triliun. Sementara itu, penyisihan piutang pajak tidak tertagih pada tahun lalu tercatat men­capai Rp37,4 triliun. Alhasil, nilai piutang pajak neto pada 2020 mencapai Rp32,4 triliun.

Produsen gula terbesar kelima di dunia asal Dubai, Uni Emirat Arab, Al Khaleej Sugar Co. siap membenamkan investasi sebesar US$2 miliar atau sekitar Rp28,68 triliun dalam pengembangan etanol di Indonesia. Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika mengungkapkan Al Khaleej Sugar Co sangat tertarik untuk memasok bahan bakar di dalam negeri. “Mereka siap memasok etanol sebanyak 750.000 ton per tahun. Nilai investasinya sekitar US$2 miliar,” ujarnya di sela-sela World Expo 2020 Dubai, Rabu (3/11). Mengingat nilai investasinya yang besar, Kementerian Perindustrian sigap menginventarisir sejumlah persoalan demi menyiapkan jalan bagi investasi etanol dari UEA. 

“Kami sudah sampaikan ke Pertamina dan mereka menyambut baik. Tinggal bagaimana agar cukai dari etanol ini bisa dikecualikan agar bisa kompetitif,” jelasnya. Menurutnya, Al Khaleej Sugar Co, juga melirik sejumlah peluang dari pengembangan industri gula nasional. Saat ini, Al Khaleej Sugar Co memastikan kebutuhan Indonesia terhadap produk turunan dari gula tersebut. Dia menjelaskan 30% dalam proses produksi gula menghasilkan produk yang bernama biomassa, sedangkan 4% dalam industri gula menghasilkan etanol yang memiliki level industrial grade alcohol, yang dapat diolah menjadi monosodium glutamate (MSG) atau penyedap rasa, campuran bahan bakar hingga pakan ternak.

PT Nestle Indonesia membeli biji kopi di Tanggamus, Lampung sebanyak 50.000 ton atau setara US$50 juta per tahun untuk memenuhi kebutuhan perusahaan yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman itu. Technical Director Nestle Indonesia Jean-Luc DeVuyst mengatakan pembelian kopi itu merupakan komitmen perusahaan memperkuat kemitraan dengan petani kopi di wilayah Tanggamus, Lampung. “Selama 50 tahun di Indonesia, kami telah berkomitmen untuk terus berinvestasi di Indonesia dengan tujuan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja,” katanya dalam peringatan 50 Tahun Nestle Indonesia di Tanggamus Lampung, Kamis (4/11). Hingga kini, tim AgriService Nestlé telah bekerja sama dengan lebih dari 20.000 petani kopi di Tanggamus dan Lampung Barat. Nestlé juga memberikan pelatihan tentang praktik pertanian yang baik untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas biji kopi. “Sebanyak 55 kebun percontohan milik petani telah berhasil dibangun bersama para petani dan mencapai hasil yang menggembirakan,” lanjut DeVuyst. Untuk mencapai emisi karbon net-zero, Nestle juga telah menanam satu juta pohon di sekitar perkebunan kopi Lampung dan menerapkan metode tumpang sari.

Pemerintah siap memungut pajak penghasilan (PPh) atas fasilitas atau tunjangan yang diberikan oleh perusahaan. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dalam Bab III yang mengatur tentang PPh, khususnya Pasal 4 ayat (1). Aturan ini mengubah pasal 4 UU no. 7/1983 tentang PPh. Sebagai gambaran, perubahannya adalah penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan. Juga honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan yang menjadi objek PPh.

Bisnis, Jakarta - Bill Gates berencana menanamkan investasi di PT Bio Farma (Persero) untuk Pengembangan dan produksi vaksin mRNA. Jika terealisasi, maka akan mendorong produk bioteknologi Tanah Air makin berkembang dan kemandirian kesehatan Indonesia segera terwujud. Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengapresiasi Bill Gates yang akan berinvestasi di Biofarma untuk memproduksi vaksin Covid-19 mRNA. Menteri BUMN mengungkapkan usaha Indonesia untuk melakukan pengembangan vaksin di dalam negeri terus dipercepat. Terlebih, teknologi vaksinologi yang semakin berkembang membuka peluang terciptanya jenis vaksin baru, vaksin nucleic acid, atau vaksin mRNA yang akan menjadi solusi mengatasi pandemi karena kemudahan produksi dalam jumlah besar dan berbagai kelebihan lain yang tidak dimiliki vaksin tradisional. 

Bill Gates berencana menanamkan investasi di Biofarma yang dikhususkan untuk pengembangan dan produksi vaksin mRNA. Jika terealisasi, secara langsung akan mendorong produk bioteknologi Tanah Air semakin berkembang dan kemandirian kesehatan Indonesia segera terwujud. Hal tersebut, membuat banyak pihak dan negara lain terus memberikan dukungan agar Indonesia juga menjadi negara terdepan dalam pengembangan vaksin.