Emisi gas karbondioksida (CO2) global akan kembali ke level sebelum pandemi Covid-19 pada tahun depan. Penilaian ini disampaikan pada Kamis (4/11) sebelum kemudian negara-negara terkemuka sepakat mengakhiri pembiayaan langsung untuk proyek bahan bakar fosil diluar negeri pada 2022. Penilaian suram tentang emisi karbon tersebut menjadi pengingat bagi negara-negara yang berkumpul pada konferensi tingkat tinggi (KTT) COP-26 di Glasgow, Skotlandia. Pertemuan yang dipandang sebagai kesempatan terbaik untuk menghentikan bencana perubahan iklim.

Dikatakan, emisi C02 dapat melampaui rekor 40 miliar ton yang tercapai pada 2019. Level itu sebelumnya diprediksikan merupakan level puncak. Tiongkok saja akan menyumbang 31% dari emisi global tahun ini karena berusaha untuk menggerakkan ekonominya pascapandemi. "Laporan ini menohok. Ini menunjukkan apa yang terjadi di dunia  nyata saat kita di sini di Glasgow berbicara tentang mengatasi perubahan iklim," kata penulis laporan Corrine Le Quere, yang juga profesor ilmu perubahan iklim di Universitas East Anglia Inggris.

Kalangan analis mengatakan, dari keputusan itu lebih dari US$ 15 miliar per tahun dapat disalurkan dari transisi dari batu bara, minyak, dan gas menjadi energi hijau. Namun kemunduran juga muncul karena Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang yang adalah penyandang dana utama bahan bakar fosil di luar negeri, tidak ikut menandatangani  kesepakatan. Namun kesepakatan itu tetap dipandang sebagai dorongan bagi COP-26 Awal pekan ini, lebih dari 100 negara sepakat untuk memangkas emisi metana, yakni gas rumah kaca yang kuat, setidaknya 30% dalam dekade ini. (Yetede)

PT Integrasi Jaringan Ekosistem (Weave) bersama dengan perusahaan infrastruktur global asal Jepang, Mitsui & CoLtd, mengumumkan telah menandatangi  nota kesepahaman  (MoU) yang tidak mengikat, untuk bersama-bersama mendorong pembangunan infrastruktur jaringan serat optik berkapastis besar di pulau jawa, Indonesia. PT Integrasi Jaringan Ekosistem (IJE) merupakan anak perusahaan dari perusahaan infrastruktur digital dan konektivitas PT Solusi Sinergi Digital Tbk (Surge). 

Kolaborasi ini diharapkan nantinya memastikan percepatan penggelaran serat optik di sepanjang rel kereta api di berbagai lokasi  seperti Banten Jawa Barat, Yogyakarta, dan Jawa Timur, serat keunggulan operasional untuk memberikan tingkat pelayanan yang kuat dan berkualitas tinggi kepada mitra," kata CEO Surge Hermansyah Haryono melalui siaran pers, Kamis (4011). "Ini merupakan validasi atas misi dan model bisnis Surge di Indonesia untuk menghadirkan konektivitas bagi masyarakat luas, terutama di kabupaten dan kota tier-2 dan tier-3 di Indonesia, yang belum memiliki akses internet yang berkualitas dan terjangkau," kata Hermansyah.

Ia menjelaskan lebih lanjut, Mitsui merupakan perusahaan perdagangan dan investasi global dengan portofolio bisnis terdiversifikasi, yang menjangkau sekitar 63 negara di Asia, Eropa, Amerika Utara, Tengah, dan Selatan, Timur Tengah, Afrika, serta Oesania. Mitsui memiliki lebih dari 5.500 karyawan dan menyebarkan bakat di seluruh dunia untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan menumbuhkan bisnis dalam kolaborasi dengan global mitra terpercaya. Mitsui membangun portofolio bisnis inti yang kuat dan beragam, yang mencakup industri sumber daya mineral dan logam, energi, mesin, infrastruktur, serta kimia. (Yetede)

Indonesia di proyeksikan menjadi pasar terbesar untuk pembayaran perdagangan secara elektronik (e-Commerce) di Asia Tenggara senilai US$ 83 miliar, disusul Vietnam  US$ 29 miliar , dan Thailand US$ 24 miliar, pada tahun 2025. Tahun yang sama, Indonesia akan menyambut lebih dari 100 juta pengguna  dompet seluler (mobile wallets) baru. Hal tersebut merupakan sebagian dari laporan terbaru dari laporan IDC, firma suvei pasar, yang ditugaskan oleh 2C2P, Platform pembayaran asal Singapura, Kawasan Asia Tenggara pun disebut mengalami transformasi  keuangan luar biasa yang digerakkan oleh revolusi pembayaran digital. Laporan IDC dengan tema How Southeast Asia Buys dan Asia Pays: Driving New Business Value for Merchant yang diterbitkan pada November 2021, itu juga mengungkapkan, kompleksitas ekosistem pembayaran di Asia Tenggara yang trefragmentasi, sehingga mendorong bisnis untuk membuat keputusan yang tepat dan mampu menangkap peluang. 

IDC juga melacak adanya trend adanya beberapa alternatif pembayaran yang muncul, seperti dompet seluler (mobile wallets) pembayaran domestik, serta Beli Sekarang Bayar Nanti, disamping masih ada opsi tadisional seperti pembayaran menggunakan kartu dan uang laporan tersebut juga memperkirakan pangsa pasar yang berubah dari  opsi pembayaran antara tahun 2019 dan 2025 di enam pasar untuk membantu  bisnis menyusun strategi penskalaan lintas batas negara. Aung Kyaw Moe, pendiri dan CEO 2C2P, menuturkan, ada peluang untuk memanfaatkan pertumbuhan  pembayaran digital dan penyedia  kebutuhan konsumen yang selalu berubah di kawasan Asia Tenggara. "Pembayaran digital bukan lagi sekedar hal yang menyenangkan untuk dimiliki tetapi harus dimiliki, dan merupakan bagian penting dari setiap strategi bisnis perudahaan." Kata Aung Kyaw Moe, dalam pernyataannya, Kamis (4/11). (Yetede)

Jagat Nusantara gonjang-ganjing soal tuduhan terlibatnya dua Menteri dalam bisnis tes polymearse chain reaction (PCR) di negeri ini. Kewajiban PCR untuk penumpang semua moda transportasi, diawali dengan moda transportasi udara, mungkin menjadi pemicu. Memang itu adalah kewajiban aneh pada kondisi saat ini, ketika diberbagai negara kewajiban tersebut sudah dicabut. Banyak yang menentang dan menyerukan dicabutnya kewajiban tes PCR itu, termasuk penulis sendiri dalam status di media sosial (medsos) penulis. Akhirnya, ketentuan ini dicabut dan diganti dengan kewajiban  Rapid Antigen.

Kiranya publik sudah tenang, namun ada pihak-pihak yang coba menggunakan beberapa data terkait importir PCR, untuk menyerang dua Menteri, yaitu Luhut Panjaitan dan Eric Thohir. Dalam masalah sosial di negeri ini, sudah berkali-kali ditegaskan oleh pemimpin negara agar swasta ikut membantu negara. Yang jadi soal dan merupakan kejahatan  adalah jika swasta malah menggunakan pandemi ini  sebagai pintu masuk untuk meraup keuntungan korporasi/pribadi. Mari kita cermati bersama secara jernih. Pertama, tentang importir PCR yang dikatakan meraup keuntungan triliunan rupaih.

Pusat Keuangan Kementerian Pertahanan juga melakukan impor dengan nilai mencapai 18,7 juta atau 1,72%. Jika dihitung, total dari sembilan importir PCR, baru kira-kira sekitar 26% dari total impor. Masih ada sekitar 74% PCR yang diimpor pihak lain, ini tidak ditulis. Kemungkinan porsi terbesar itu diimpor oleh perusahaan farmasi nasional. Jadi kalau tuduhannya meraup keuntungan dari " bisnis impor PCR", siapa yang paling besar meraih keuntungan? Pasti bisa dijawab. (Yetede)

Keputusan penting Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) untuk mengurangi pembelian obligasi bulanan yang sudah  lama ditunggu-tunggu itu akhirnya ada kepastian. Pengurangan stimulus ekonomi yang populer dengan istilah tapering tersebut akan dilakukan pada akhir November ini. Perekonomian AS yang membaik menjadi alasan utama kebijakan tapering tersebut. Namun, perhatian investor global bukan berhenti sampai tapering, melainkan kapan The Fed akan menaikkan suku bunga yang saat ini mendekati nol persen. Ekonomi AS sekarang ini mengalami inflasi tinggi, yakni kenaikan barang dan jasa akibat terganggunya rantai pasok.

Dua indikator itu yang menjadi pertimbangan Bank Sentral AS yang menaikkan suku bunga. Namun dari isyarat Gubernur The Fed Jarome Powell, kenaikan suku bunga tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Dunia finansial jauh lebih siap menghadapi kebijakan tapering ketimbang kejadian serupa tahun 2014. Telah memicu goncangan finansial global sehingga mendorong hengkangnya dana-dana asing di negara pasar berkembang. Faktanya, kemungkinan buruk itu yang sempat menghantui investor global tidak terjadi. Sejak awal, tiga otoritas penjaga sektor finansial dan makro ekonomi kita.

Di lain sisi fundamental kita cukup solid. Kondisi sektor fiskal dan moneter relatif terjaga baik. Sektor perbankan cukup kuat, tercermin pada jumlah indikator kesehatan, baik dari sisi permodalan (CAR), kredit bermasalah (NPL), dan kredit mulai tumbuh. Defisit transaksi berjalan (CAD) tercatat rendah,sekitar 1-2% dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun ini dan tahun depan. Inflasi juga terjaga di level 3% cadangan devisa saat ini juga mencapai US$ 146,9 miliar, level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, kepemilikan asing di SBN saat ini tinggal sekitar 22%. (Yetede)

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) optimistis Indonesia akan menjadi salah satu negara pemain mobil listrik di dunia. "Target Indonesia adalah menjadi salah satu negara pemain mobil listrik di dunia," ujar Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadahlia dalam siaran pers yang diterima, Kamis (4/11)/ Ia mengatakan, salah satu visi besar dari Presiden Joko Widodo saat ini yaitu mewujudkan transformasi ekonomi dengan adanya penciptaan nilai tambah melalui hilirisasi industri. "Adapun hilirisasi yang akan didorong yaitu industri ramah lingkungan dan yang memberikan kontribusi Indonesia kepada dunia, salah satunya hilirisasi industri kendaraan lsitrik.

"Insha Allah Foxconn berminat masuk Indonesia. Saya belum lihat detail untuk jumlah dan kapan investasinya mulai. Kita sudah tandatangani kesepakatannya tetapi belum dalam bentuk MoU. Saya yakin mereka masuk, tapi kami belum bisa umumkan secara detail. Mudah-mudahan tahun ini," ungkap Bahlil. Investasi Foxconn di Indonesia nantinya melibatkan pengusaha nasional dan Usaha Mikro, Kecil, dan menengah (UMKM). Foxconn tidak hanya membangun industri mobil listrik di Indonesia, akan tetapi juga membangun industri komponen dan bahan baku yang akan digunakan.

"Ini akan punya nilai tambah yang luar biasa, dan harganya akan sangat kompetitif," imbuh Bahlil. Indonesia memiliki peluang yang cukup besar untuk menjadi pemain utama industri mobil llistrik dunia. Bahlil juga menyampaikan bahwa akan ada investasi kendaraan listrik lain yang akan masuk ke Indonesia. "Kemarin saya pulang dari Jerman, bicara dengan Volkswagen dan BASF, mereka confirm masuk ke Indoensia dan menjadi bagian dari rantai pasok hilir, bukan hulunya, ini yang akan memerlukan kolaborasi. Kedepannya ini akan menjadi target kami," Ungkap Bahlil. (Yetede)

Pemerintah memutuskan untuk membatalkan lelang rutin Surat Utusan Negara (SUN) dan sukuk negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di pasar perdana domestik yang masih terjadwal di sisa waktu 2021. Keputusan ini diambil karena target pembiayaan APBN dari penerbit surat berharga negara (SBN) sudah tercapai. (Ini juga) dengan mempertimbangkan outlook penerimaan dan belanja negara hingga akhir tahun 2021," tulis Direktorat Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan dalam keterangan pers, Kamis (4/11)

Berdasarkan jadwal, sisa lelang penerbitan SUN dan SBSN tahun ini yang belum dilaksanakan untuk lelang penerbitan SUN adalah tanggal 9 November, 23 November, dan 7 Desember. Sedangkan untuk lelang penerbitan SBSN meliputi tanggal 16 November, dan 14 Desember. Untuk pembiayaan APBN 2021 melalaui penerbitan hingga akhir November, pemerintah telah menyerap dana masing-masing Rp 576,74 triliun dan Rp 224,19 triliun dengan total mencapai Rp 800,93 triliun. Salah satu penawaran tertinggi investor yang masuk untuk lelang SUN terjadi pada 3 Agustus 2021 yaitu Rp107,78 triliun atau tertinggi kedua sepanjang sejarah penerbitan SUN.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, realisasi pembiayaan anggaran hingga 30 Sepetember 2021 tercatat Rp621,9 triliun, turun 20,7% dari posisi sama tahun lalu yang sebesar Rp784,6 tiliun. Kondisi ini dinilai sebagai bukti bahwa APBN telah mengalami konsolidasi mengingat pada saat bersamaan terus bekerja keras menangani masalah kesehatan terkait Covid-19 dan melakukan proses pemulihan ekonomi nasional. (Yetede)

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 beberapa hari lalu telah menetapkan pajak minimum global sebesar 15% yang tertuang dalam pilar 2: Global Ante-Base Erosian (GloBe) dan akan diterapkan mulai 2023. Konsensus ini dinilai akan berdampak terhadap kebijakan intrusmen insentif fiskal Indonesia sebagai pemanis untuk menarik investasi. Staf Ahli Menteri Keuangan (Menkeu) Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan bahwa konsensus pajak minimum global akan mempengaruh insentif fiskal tax holiday dan tax allowance dihapus, karena insentif ini masih menjadi salah satu instrumen yang dimanfaatkan oleh kita dan negara lain.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa hingga saat ini, Kemenkeu masih melakukan pembahasan, Kemenkeu Perekonomian serta Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk menentukan nasib insentif  pajak tax allowance dan tax holiday terkait dengan ketetapan pajak minimum global. Untuk itu, pemerintah akan melihat ketentuan-ketentuan  yang juga berlaku di negara lain. Meski akan ada perubahan dalam kebijakan nasional mengenai insentif fiskal, namun ia berharap tidak akan mempengaruhi minat investor melakukan investasi di Indonesia.

Seperti diketahui ketentuan tarif pajak korporasi minimum global baru saja disetujui oleh 136 yuridiksi anggota Inclusive Framework pada awal Oktober 2021. Sebagai informasi, tax holiday adalah pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan atau dapat pula berupa pengurangan tarif PPh badan bagi perusahaan yang menanamkan modal baru kedalam negeri selama jangka waktu tertentu. Sementara itu, tax allowance adalah fasilitas pajak yang diberikan dalam bentuk pengurangan penghasilan kena pajak yang dihitung berdasarkan jumlah investasi yang ditanamkan dibidang-bidang usaha.

Struktur ekonomi nasional dalam menahan efek kejut tapering alias kebijakan pengetatan Bank Sentral Amerika Serikat (AS), The Fed, dapat diandalkan, karena sejalan dengan kokohnya fondasi makroekonomi. Keandalan ini ditargetkan dapat membuat sektor keuangan nasional mampu berkelit dari efek negatif tapering sekecil apapun. Sejauh ini, struktur ekonomi nasional ditopang oleh sejumlah faktor seperti besarnya dominasi investor domestik di pasar modal dan gemuknya cadangan devisa (cadev). Kedua hal itu telah memberikan ruang gerak bagi Bank Indonesia (BI) untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta kuatnya likuiditas di sektor perbankan. Adapun, tapering The Fed diejawantahkan melalui pemangkasan pembelian aset bulanan sebesar US$10 miliar untuk surat berharga dan US$5 miliar untuk jaminan berbasis mortgage atau agency mortgage-backed security (agency MBS). Head of Equity Trading MNC Sekuritas Medan Frankie Wijoyo Prasetio menjelaskan efek dari pengetatan The Fed tidak sesignifikan yang dibayangkan. Kondisi ini jauh berbeda dengan tapering pada 2013. The Fed pun cukup terbuka soal wacana tapering ke publik, sehingga investor telah melakukan antisipasi. “Kesiapan Bank Indonesia juga cukup kuat, sehingga efek tapering di Tanah Air kali ini cenderung minimal,” katanya, Kamis (4/11).

Sejauh ini, kepastian tapering oleh The Fed hanya menyengat pergerakan nilai tukar rupiah. Rupiah kembali melemah di tangan dolar AS pada penutupan perdagangan, kemarin. Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah di pasar spot turun 0,37% atau 53 poin ke harga Rp14.366. Adapun indeks dolar AS menguat 0,4% atau 0,374 poin ke level 94,227 pada pukul 15.23 WIB dibandingkan dengan level pembukaan pada 93,853. Direktur TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi menilai rupiah akan terus melemah terhadap dolar AS di periode krusial tapering The Fed. Namun, hentakan tapering terhadap rupiah masih dalam kendali otoritas moneter. “Untuk perdagangan hari ini, rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif dan ditutup melemah di rentang Rp14.340—Rp14.390,” ujarnya.

Perdagangan luar negeri dijadikan modal penting bagi pemulihan ekonomi Provinsi Jawa Barat karena menunjukkan kinerja menjanjikan hingga kuartal III/2021. Pelaku usaha diharapkan membuka pasar baru di luar negara tujuan utama ekspor. Sekretaris Komisi II DPRD Jawa Barat Yunandar Eka Perwira mengatakan pertumbuhan kinerja ekspor nonmigas Jabar menjadi modal penting bagi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Menurutnya pertumbuhan tersebut bisa menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja perdagangan para pelaku usaha di Jabar. “Ini kita jadikan modal untuk kedepannya agar roda perekonomian berputar lebih baik lagi,” katanya, Kamis (4/11). Dia berharap para pelaku usaha Jabar bisa membuka tujuan ekspor baru. Salah satu negara tujuan ekspor yang menjanjikan adalah Tunisia yang selama ini bukan tujuan utama ekspor mulai memperlihatkan kenaikan kerja sama dagang.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan ekspor Jabar semakin membaik karena mitra dagang masih memberikan kepercayaan. Demikian pula dengan naiknya investasi di Jabar meski masih dalam situasi pandemi Covid-19. “Lobi dagang terus dilakukan, membuka pasar luar negeri yang saat ini mulai membaik membuat ekspor nonmigas Jabar yang didominasi produk industri tumbuh tinggi,” ujarnya. Produk yang ekspor yang dilepas antara lain serbuk kelapa, kerajinan rotan, kopi, buah-buahan, hingga tekstil. Pemprov Jabar juga mengikutsertakan produk-produk unggulan dalam kegiatan Trade Expo Indonesia-Digital Edition 2021, dan Dubai Expo 2020. “Selain itu produk ekspor Jabar rutin kami fasilitasi lewat business matching dan business meeting mulai dengan pengusaha Tunisia, Yunani, Senegal, China, Jepang hingga Malaysia,” ujar Kamil. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar Moh Arifin Soedjayana mengatakan peningkatan kinerja ekspor nonmigas ditopang oleh upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terus membuka banyak peluang ekspor di masa pandemi.