PT Hutama Karya (persero) atau HK menargetkan tiga ruas jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tahap 1 akan selesai pada akhir 2021. Ketiga ruas tersebut adalah Tol Sigil-Banda Aceh Seksi 2 sepanjanag 6 km, Tol Binjai-Langsa segmen Binjai-Tsabat (12km), dan tol Pekanbaru-Bangkinang (31 km). "Saat ini ketiga ruas tersebut masih dalam proses penyelesaian konstruksi. Di tahun 2021 ini, Hutama Karya menargetkan penyelesaian  konstruksi pada Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 2 sepanjang 6 km, Tol Binjai-Langsa segmen Binjai-Tsabat (12 km), dan Tol Pekan Baru Bangkinang (31 km)," kata EVP Sekretaris perusahaan PT Hutama Karya (persero) Tjahjo Purnomo kepada Investor Daily, Selasa (2/11).

Selanjutnya, kata dia, proyek Tol Pekanbaru-Pangkalan (64 km) dengan progres konstruksi 61%, Tol Bengkulu-Taba Penanjang (18 km) dengan progres konstruksi 84%, dan Tol Bijai-Langsa seksi Binjai-Pangkalan Brandan (58 km) dengan progres konstruksi 41%. Tjahjo juga memaparkan PMN Tahap II sebesar Rp 9 triliun tengah dalam proses pencairan  dan Tahap III sebesar  Rp 10 ribu triliun dalam proses pengajuan. Saat ini, lanjut dia, Hutama Karya tengah fokus dalam penyelesaian pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Tahap I. Ke depannya, Hutama Karya berupaya untuk mengoptimalkan peluang perolehan kontrak baru pada proyek-proyek yang berasal pemerintah BUMN, dan swasta.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawijdaya mengatakan, periode Januari hingga Agustus 2021 sudah ada 13 ruas tol baru sepanjang 96,16 km yang tuntas konstruksi fisiknya, yakni 10 ruas diantaranya telah beroperasi. "Kementerian PUPR optimistis 11 ruas lagi sepanjang 189,36 km bisa dituntaskan konstruksi fisiknya hingga akhir tahun 2021. Itu akan melengkapi 13 ruas  yang sudah dituntaskan konstruksi fisiknya tersebut sehingga total panjang 312,02 km di tahun 2021 ditargetkan bisa selesai," kata Endra. (Yetede)

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali mengubah regulasi terhadap ketentuan perjalanan orang yang menggunakan transportasi darat didalam negeri, yakni aturan perjalanan minimal 250 km dihapus, namun pelaku-pelaku perjalanan jarak jauh tetap wajib tes antigen. Penyesuaian dilakukan dengan menerbitkan Surat Edaran (SE)  Nomor.94 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat  Pada Masa Pandemi  Corona Virus Disease 2019 (Covid-10). Dalam SE terbaru tak lagi disebut ketentuan jarak minimal 250 km atau waktu perjalanan 4 jam dari dan ke Pulau Jawa dengan katagori PPKM level 3, level 2 dan level 1 wajib menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama dan Hasil test dan kartu vaksin harus ditunjukkan sebelum perjalanan. Namun demikian, SE 49/2021 menegaskan pelaku perjalanan jarak jauh yang menggunakan kendaraan pribadi, kendaraan umum, dan angkutan penyebrangan di dalam dan luar negeri Jawa-Bali dengan katagori PPKM level 3, level 2, dan level 1  wajib menunjukkan hasil antigen minimal 1x24 jam dan kartu vaksin minimal dosis pertama. Hasil test dan kartu vaksin harus ditunjukkan  sebelum keberangkatan.

Ketentuan wajib test antigen tersebut sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri  Nomor 57 Tahun 2021 SE Satgas Covid-19 Nomor 22 Tahun 2021. "Selain syarat vaksin dan antigen, penumpang juga wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi," ucap Direktur Jendral Perhubugan Darat Kemenhub Budi Setyadi dalam keterangan resmi, Rabu (3/11). Adapun bagi pengemudi dan pembantu pengemudi kendaraan logistik, kata Budi, masih berlaku ketentuan yang sama seperti peraturan sebelumnya. Dalam peraturan disebutkan ketentuan, antara lain wajib menunjukkan  surat keterangan hasil negatif rapid test antigen yang samplenya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan dan kartu vaksin dosis lengkap. (Yetede)

Pemerintah mulai mengoptimalkan nilai ekonomi karbon atau carbon pricing. Harapannya ada pasar karbon internasional sehingga bisa mengurangi pemanasan global dan meningkatkan investasi hijau di indonesia. Sektor strategis yang menjadi prioritas utama adalah sektor kehutanan, serta sektor energi dan transportasi. Sektor itu sudah mencakup 97% dari total target penurunan emisi Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia. Indonesia juga menargetkan bisa mencapai Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060 atau lebih awal. Untuk bisa merealisasikan pasar karbon, Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryadi Sasmita meminta pemerintah segera membuat peta jalan pasar karbon. Peta jalan itu harus memperhatikan perkembangan pasar karbon, target pencapaian NDC, kesiapan sektor serta kondisi perekonomian.

Bisnis, Jakarta - Industri hasil tembakau atau IHT diperkirakan masih tertatih pada tahun ini. Produksi rokok diproyeksi kembali mencatatkan penurunan pada 2021 setelah sempat tumbuh pada 2019. Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) memperkirakan penurunan pada tahun ini berkisar 10%-15%, lebih rendah dari kontraksi 2020 sebesar 30%-40%. Ketua Umum Gappri mengatakan data Ditjen Bea Cukai yang menyebut adanya pertumbuhan produksi rokok sebesar 4,3% hingga September 2021 harus dilihat dalam dua konteks. Pertama, kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) yang diberlakukan mulai Februari 2021 menyebabkan anggota memesan pita cukai lebih tinggi dibanding di Januari 2021. Kedua, jika pemerintah mengumumkan kenaikan tarif CHT pada bulan ini, akan kembali terjadi kenaikan pemesanan pita cukai. 

Di sisi lain, kinerja industri masih belum stabil karena terdampak pandemi dan penurunan daya beli akibat kenaikan cukai yang eksesif pada 2020 dan 2021. Proyeksi penurunan produksi rokok sejalan dengan prediksi volume panen tembakau pada tahun ini. Asosiasi Petani Tambakau Indonesia (APTI) memperkirakan produksi tembakau akan turun hingga 30%, mempertimbangkan cuaca buruk dan kemarau basah yang memengaruhi produksi. Penurunan produksi pada 2021 menandai tahun kedua berturut-turut petani merugi. Sementara itu, Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) mengatakan perbaikan produksi pada tahun depan akan sangat bergantung pada kenaikan tarif CHT.  

Pola bisnis yang menyediakan layanan penjualan melalui media sosial atau social commerce dinilai prospektif dan diperkirakan akan terus disasar pendanaan dalam beberapa tahun kedepan. Bendahara Asosiasi Modal Ventura Seluruh Indonesia (Amvesindo) Edward Ismawan Chamdani menyebut penetrasi pasar yang dilakukan oleh e-commerce cenderung menyasar konsumen di daerah tingkat satu. "Masyarakat disana terbukti lebih sering  mengakses media sosial untuk berbelanja," ujarnya, Selasa (2/11)

Menurut Edward, hal itu terkait masalah kepercayaan di masyarakat yang belum terbiasa mengakses platform e-commerce. Kendati banyak menyasar daerah tingkat dua dan tiga, sosial commerce juga menarik konsumen didaerah tingkat satu. Hal ini dibuktikan dengan capaian penetrasi yang menyentuh angka 30%. Terkait tren dan pendanaan, Edward menyebutkan saat ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan investasi pada startup social commerce. Menurutnya tren tersebut diperkirakan bertahan 2 hingga 5 tahun kedepan.

"Social commerce lebih banyak menyediakan barang kebutuhan  sehari-hari dan bisa membentuk kelompok pembelian dengan menggunakan platform sosial media," ujar Peneliti Ekonomi Digital Indef Nailul Huda. Menurut Huda, investor melirik social commerce tersebut karena berpotensi melibatkan warga sekitar, Namun demikian, e-commerce dipandang akan lebih besar dibandingkan social commerce karena penetrasi pasarnya telah berbentuk kemitraan dengan pedagang. (Yetede)

Proses pembentukan Holding BUMN Panas Bumi berjalan alot. Salah satu musababnya, ada perbedaan pandangan terkait valuasi aset anggota holding, PT PLN Gas & Geothermal (PLN GG). Informasi yang diperoleh KONTAN, aset PLN GG di atas kertas senilai Rp 16 triliun. Angka ini disebut-sebut tak sesuai kondisi riil di lapangan. Setelah melalui proses penilaian, aset PLN GG hanya Rp 8 triliun. Alhasil, Holding BUMN Panas Bumi yang meliputi PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), PLN GG, PT Indonesia Power dan PT Geo Dipa Energi belum bisa menjalani konsolidasi.   Di tengah proses pembentukan holding yang berjalan alot, sumber KONTAN membisikkan, masalah ini memunculkan tiga opsi penyelesaian. Pertama, konsolidasi aset antara PGE, PLN GG dan Geo Dipa batal.  Kedua, membentuk perusahaan baru sebagai induk Holding BUMN Panas Bumi. Jadi, PGE maupun PLN GG tak menjadi induk. Ketiga, PGE tetap menjalani konsolidasi dengan mengambil alih dua dari lima aset pembangkit milik PLN GG.

Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi mengatakan bahwa negaranya ditargetkan baru menjadi netral karbon pada 2070. Ia menyampaikan sasaran itu pada konferensi tingkat tinggi (KTT) iklim COP-26 di Glasgow, Scotlandia. Pada 2070, India akan mencapai target emisi nol bersih," kata Modi dihadapan lebih dari 120 pendengar karbon utama dunia yang mengumumkan target nol bersih, setelah Tiongkok mengatakan akan mencapai sasaran itu pada 2060. Sementara Amerika Serikat (AS) serta Uni Eropa (UE) ,menargetkan netral karbon pada 2060.

Modi mengatakan pemerintah India akan meningkatkan target 2000 untuk kapasitas terpasang energi non-fosil yang sebagian besar adalah tenaga surya dari 450 gigawatt (GW) hingga 500 GW. Selain itu ia mengatakan, sebanyak 50% kebutuhan negara akan berasal dari sumber terbarukan yang ditargetkan di tahun yang sama. Namun Modi menjelaskan bahwa pengurangan emisi dari India dan negara berkembang lainnya akan membutuhkan dukungan keuangan dari negara-negara penghasil emisi yang kaya akan historis.Salah satu sektor utama penghasil jejak karbon yang ditargetkan pemerintah India adalah portasi kereta api. "Teman-teman lebih banyak penumpang dari pada seluruh penduduk dunia bepergian dengan Kereta Api India setiap tahun. Sistem perkeretaapian besar ini telah menetapkan target untuk menjadikan dirinya net zero pada 2030. Inisiatif ini saja akan mengurangi emisi  sebesar 60 juta ton per tahun." kata Modi. Dibidang keuangan, Modi mengancam kegagalan negara-negara kaya untuk membayar US$ 100miliar yang dijanjikan per tahun pada 2020, untuk membantu negara-negara yang rebtan mendekarbonisasi ekonomi mereka dan mengatasi dampak iklim. (Yetede)

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada 1 November bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Biden menggaris bawahi pentingnya Kemitraan Strategi AS-Indonesia. Kedua kepala negara juga membahas cara dan upaya untuk memperkuat kemitraan tersebut. Biden menyambut baik Presiden Indonesia di Indo-Pasifik sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, serta sebagai pendukung kuat tatanan berbasis aturan internasional. Mereka juga berbicara tentang konferensi tingkat tinggi (KTT) AS-Asean dan KTT AsiaTimur baru-baru ini.

Mereka juga membahas isu-isu regional, termasuk keamanan maritim dan pentingnya kebebasan laut. Kedua kepala negara  juga menyatakan keprihatinan akan kudeta di Myanmar dan sepakat bahwa militer Myanmar harus menghentikan kekerasan, membebaskan semua tahanan politik, dan mendukung,  upaya proses mengembalikan demokrasi secara cepat dan lancar. Biden menyatakan dukungannya terhadap upaya Asean untuk meminta pertanggungjawaban militer Myanmar atas Lima Poin Konsensus Asean.

Biden juga menekankan Indonesia merupakan mitra strategis penting bagi Amerika Serikat. "Kepemimpinan Anda di Indo-Pasifik adalah esensial, saya mengharapkan kesuksesan presidensi G-20 Indonesia tahun depan," tuturnya. Adapun kedua negara memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai demokrasi yang dimiliki bersama, serta kebersamaan, serta penghormatan terhadap terhadap supremasi hukum dan tatanan internasional. (Yetede)

Bank Indonesia (BI) mengungkapkan, jumlah merchant yang terhubung QR Code Indonesia Standard (QRIS) telah melampaui target perluasan QRIS yang dicanangkan BI bersama pelaku industri pada Februari 2021 yaitu sebanyak 12 juta. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan posisi akhir 2020 yang mencatat baru 5,8 juta merchant. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, penerapan pembayaran nirsentuh QRIS untuk transaksi pembayaran di berbagai sektor terbukti memberikan banyak manfaat, diantaranya mendorong efisiensi perekonomian, mempercepat keuangan inklusif.

Ia menjelaskan, pencapaian ini tak lepas dari dukungan dan sinergi berbagai pihak, khususnya pemerintah pusat dan daerah. Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), dan seluruh elemen masyarakat, "Kolaborasi segitiga (triangle collaboration) antara BI, pemerintah, dan industri, baik ditingkat pusat maupun daerah, akan semakin diperkuat," tutur dia. Sementara itu, Ketua Umum ASPI Santoso Liem menyambut baik pencapaian tersebut sebagai  kontribusi industri sistem pembayaran untuk membantu aktivitas masyarakat di tengah pandemi.

Meskipun target merchant yang tersambung QRIS sebanyak 12 juta telah terpenuhi, namun Bank Indonesia, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, dan penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) tetap terus melakukan edukasi dan on-boarding merchant ke QRIS mengingat masih banyak sektor dan pedagang yang membutuhkan. Secara rinci berdasarkan data per 1 November 2021, Filianingsih menjabarkan, 12 juta merchant yang telah terhubung QRIS mencakup jumlah merchant usaha makro sebanyak 7,4 juta, usaha 3,1 juta, usaha menengah 920 ribu, usaha besar 445 ribu, dan katagori lainnya sebanyak123. (Yetede)

Mandiri Institute menyebut belanja masyarakat mulai pulih pada akhir kuartal III-2021 seiring diberlakukannya relaksasi PPKM Darurat/Level. Namun, pemulihan belanja masyarakat belum merata antara  kelas menengah dan kelas bawah. Hal ini terungkap dalam riset baru Mandiri Institute berjudul Dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang Berkelanjutan. Head of Mandiri Institute Teguh Yudo Wicaksono mengatakan,  belanja masyarakat kembali meningkat mulai Agustus seiring pelonggaran bertahap yang dilakukan. 

Adapun belanja masyarakat di kuartal III-2021 masih mengalami kontraksi sebesar 19% (qoq) dibandingkan kuartal II-1021. Namun apabila dibandingkan dengan kuartal  yang sama tahun lalu, belanja masyarakat meningkat sebesar 8% (yoy). "Keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi mulai terasa diakhir kuartal-III-2021. Hal ini terlihat dari tren penurunan kasus baru Covid-19 yang diiringi dengan pemulihan belanja masyarakat. Penerapan PPKM Darurat/Level secara efektif mampu mengurangi mobilitas dan menekan kasus Covid-19, namun aktivitas ekonomi masyarakat  masih mempunyai ruang untuk tetap berjalan,'" tutur dia, Selasa (2/11)

Meskipun demikian ia tidak menampik terdapat divergensi belanja masyarakat berdasarkan kelompok pendapatan. Sepanjang 2020, pemulihan belanja kelompok bawah dan menengah berjalan secara konsisten. "Namun sejak Februari 2021 kelompok bawah pulih lebih lama dibandingkan kelompok tengah," ujar dia. Sementara itu, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia  memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III-2021 pada kisaran 3,9% samapai 4,3% dengan titik tengah 4,1%. (Yetede)