Setelah terpinggirkan dari pakta pertahanan baru yang digalang oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, Perancis mendekati negara-negara terdepan di Asia untuk memperdalam hubungan strategisnya di kawasan pasifik yakni India dan Indonesia. Perancis melakukan itu sejak kehilangan kesepakatan besar jual beli kapal selam, dengan Australia. Negeri Kangguru lebih memilih bergabung dengan aliansi baru yang disebut AUKUS itu dalam menghadapi pengaruh dan kekuatan Tiongkok di kawasan. Disela pertemuan puncak kelompok negara G-20 di Roma, Italia. Senin (30/10) waktu setempat. 

Pertemuan lanjutan antara Perancis dan India dijadwalkan berlangsung pekan depan untuk menyusun sebuah agenda bersama  "Perancis dan India, selaku pihak pertama yang pertama kali mencetuskan strategi Indo-Pasifik pada 2018, mengakui kekuatan besar dari prinsip-prinsip yang mendasari segala tindakan kami di Indo Pasifik yakni kepercayaan, indepensi, dan persatuan Macron juga bertemu Presiden Korea Selatan," tambah Kantor Kepresidenan Perancis. Macron juga bertemu  Presiden Korea Selatan Moon Joe In di Roma. Keduanya sepakat bekerja sama untuk menjadikan kawasan Indo-Pasifik stabil serta makmur.

"Macron dan Joko Widodo berbicara selama  setengah jam dan memutuskan untuk membina kemitraan strategis yang sesungguhnya di Indo-Pasifik." Lanjut pernyataan Kantor Kepresidenan Perancis. Hal itu mancakup bidang transisi ekologi, dukungan terhadapn penyerapan lapangan kerja dan pertumbuhan  ekonomi di Indonesia, dan pemulihan pasca Covid-19. Macron dan Jokowi juga dilaporkan membahas koordinasi di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Asean. (Yetede)

The Federal Reserve (The Fed) pada rapat kebijakan 1-2 November 2021 ini diperkirakan mengumumkan dimulainya tapering pembelian obligasi besar-besaran di masa pandemi Covid-19. Hal ini akan menjadi pertanda bahwa ekonomi AS sudah semakin maju, setelah terpuruk karena pandemi tersebut. Untuk melonggarkan kredit disaat perekomian AS berjuang mengatasi dampak pandemi. The Fed membeli sedikitnya US$ 80 miliar obligasi pemerintah AS setiap bulan dan setidaknya US$ 40 miliar sekuritas berbasis hipotek juga setiap bulannya. Konsensus yang berkembang di kalangan analis selama ini adalah pembelian obligasi senilai total setidaknya  US$ 120 per bulan akan dikurangi US$15 per bulan.

Gubernur The Fed Jerome Powell sebelumnya mengatakan, stimulus ini akan diakhiri pada pertengahan tahun depan. Detail tentang berapa besar pengurangannya, komposisinya, dan waktu pastinya kapan dimulai masih harus ditunggu hingga konferensi persi Powel pada kamis (4/11) dini hari WIB. Ekonomi AS tidak usah diragukan lagi telah menunjukkan kemajuan dari keterpurukan tersebut.  Namun hal itu diiringi oleh lonjakan inflasi, yang terus naik sepanjang tahun ini. Powell dipastikan membahas hal itu dalam konferensi persnya.

"Saya pikir akan menjadi salah satu kejutan dalam sekian tahun jika (The Fed) tidak tapering. Karena belakangan ini mereka sudah segamblang apa yang bisa diharapkan dan The Fed tentang arah  kebijakannya kedepan," ujar Michael Ferroli kepada ekonom JP Morgan, seperti dikutip AFP akhir bulan lalu. Pengendalian laju inflasi selalu menjadi salah satu prioritas utama The Fed,apakah akan terus mempertahankan suku bunga acuan di kisaran nol persen saat ini, hingga sasaran bank sentral lainnya, yaitu penyerapan penuh lapangan kerja, sudah dianggap terpenuhi. (Yetede)

Aktivitas pabrik di Tiongkok merosot hingga melebihi ekspektasi pada Oktober 2021. Hal ini menunjukkan bahwa sektor-sektor indutrial di Tiongkok terdampak masalah kekurangan pasokan listrik dan lonjakan biaya bahan baku. Biro Statistik Nasional Tiongkok dan NBS dalam laporannya, Minggu, (31/10) menunukkan bahwa PMI turun menjadi 49,2 pada Oktober dibandingkan 49,6 pada September. Angka indeks ini menandai dua bulan berturu-turut berada dibawah 50, yang menjadi pembatas antara ekspansi dan kontraksi.

"Di Oktober, karena faktor-faktor seperti kekurangan pasokan listrik dan tingginya biaya beberapa bahan baku, PMI manufaktur turun," kata NBS. Zhao Qinghe dari NBS mengatakan, indeks produksi dan pemintaan baru mengalami kontraksi. Yang mana hal ini menunjukkan pelemahan di sisi pasokan dan pemintaan. Sementara indeks harga terus naik. Yang mencerminkan harga pembelian bahan baku seperti batu bara dan minyak. Begitu pula dengan biaya-biaya penjualan, angka indeks produksi di Tiongkok berarti turun di level terendah sejak 2005 sehingga dikhawatirkan memicu stagflasi.

Tommy Xie dari OCBC Bank mengatakan, dampak kekuarangan pasokan listrik paling dirasakan oleh perusahaan-perusahaan  kecil. Hal ini menandakan perlunya dukungan kebijakan lebih besar. "Situasi riilnya dapat memburuk. Hasil survei ini belum mencerminkan dampak eskalasi langkah-langkah antivirus diakhir Oktober. Kami perkirakan akan ada putaran baru pemangkasan proyeksi pertumbuhan," Ujar Lu Ting, Kepala ekonom Nomura. (Yetede)

Program peremajaan sawit  rakyat (PSR) tahun 2021 ditargetkan dapat mencapai 180 ribu hektare dengan alokasi pendanaan dari Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) sebesar Rp5,56 triliun. Bantuan subsidi komoditas strategi kelapa sawit rakyat ini merupakan suatu terobosan untuk meningkatkan produktifitas perkebunan kelapa sawit rakyat yang masih belum optimal. Produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat yang masih relatif rendah, menjadi target dari bantuan subdisi yang disalurkan BPDP-KS. Kondisi dewasa ini masih banyak perkebunan kelapa sawit milik petani dengan produktivitas sekitar 2-3 ton/hektare.

Sebagai produsen minyak  sawit terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab besar  guna memasok kebutuhan masyarakat dunia akan kebutuhan minyak nabati dunia. Pasokan minyak sawit mentah (CPO) di dunia dapat dihasilkan melalui perkebunan kelapa sawit milik perusahaan petani kelapa  sawit. Hingga tahun 2024,pemerintah Indonesia juga menargetkan perkebunan kelapa sawit milik petani seluas 540 ribu hektare untuk dilakukan replanting. Target optimis yang disampaikan Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartato beberapa waktu lalu.

Optimisme pemeritah dalam meningkatkan produktifitas perkebunan kelapa sawit milik rakyat, bukan tanpa dasar.  Lantaran, keberadaan perkebunan kelapa sawit milik rakyat juga mendapat dukungan dan komitmen pemerintah melalui dukungan pendanaan inovatif, yang disalurkan melalui BPDP-KS kepada petani kelapa sawit. Selain subsidi pendanaan replanting yang diberikan melalui BPDP-KS, pemerintah juga turut mendukung pengelolaan perkebunan kelapa sawit petani melalui praktik budidaya terbaik dan berkelanjutan.

Indonesia akan mengusung enam agenda prioritas dari jalur keuangan saat memegang kepemimpinan Presedensial G20 pada 2022, salah satunya adalah strategi keluar  (exit strategi) yang perlu disiapkan untuk memberi dukungan bagi pemulihan global pascapandemi Covid-19. Keenam topik ini dinilai tidak eksklusif menjadi persoalan Indonesia, tapi juga menjadi isu dan perhatian semua negara anggota G20. Kurang lebih 5-10 topik yang akan dibahas. Dari situ kami memilih enam yang jadi prioritas . Artinya akan dijadikan semacam agenda pembahasan utama. 

Sedangkan empat agenda lainnya adalah lalu lintas dana dalam konteks sistem pembayaran (payment) yang berbasis digital, inklusi keuangan digital dan pembiayaan UKM, serta perpajakan internasional. "Ini enam topik yang akan menjadi flagship-nya Indonesia. Namun, (status) agenda yang akan kita usung tersebut masih proposal dan belum kita Nett-kan," tandas Dody. Terkait isu sistem pembayaran berbasis digital, menurut Dody didalamnya termasuk isu lokal uang kripto atau mata uang digital yang dikeluarkan oleh bank sentral atau CBDC (central bank digital current). Mata uang lainnya akan tetap nahas, tapi tidak menjadi prioritas," ujar Dody.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal Suminto yang juga tampil sebagai pembicara dalam FGD tersebut mengatakan, terkait perpajakan  internasional, terdapat empat objek kunci pembahasan yang akan diusung Indonesia. Pertama, merancang penggunaan insentif pajak yang efektif dan efisien untuk mendukung investasi pascapandemi Covid-19. "Dalam kondisi seperti ini, Indonesia dapat memimpin G20 untuk mendorong enabling environment yang positif bagi pemulihan pascapandemi. Karenanya, tema yang dipilih Presiden G20 Indonesia adalah Recover Together Stronger," pungkas Muhsin. (Yetede)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, dunia sempat menghadapi tantangan dengan terganggunya suppy chain logistic terutama karena meningkatnya kapal logistik antar negara, persediaan kontainer yang terbatas. serta pelabuhan internasional yang mengalami bottleneck. Sektor pelayaran dan kepelabuhanan diharapkan bisa segera beradaptasi dengan transformasi digital. "Sektor pelayaran dan pelabuhan harus dapat beradaptasi dengan tingginya demand ini dan mencari jalan keluar agar logistic cost yang merupakan jantung dari perdagangan internasional bisa terjaga,"Ujar Airlangga dalam siaran pers yang diterima, Sabtu (30/10). Kondisi pandemi Covid yang terjadi sejak 2020 telah mengakselerasi transformasi digital di negara aspek. Ekonomi digital tumbuh menjadi kekuatan baru dan diyakini dapat terus tumbuh lebih besar.

Dalam penerapan digitalisasi kepelabuhan dan memperbaiki kondisi logistik di Indonesia, pemerintah telah membangun National Logistic Ecosystem (NLE). Ekonomi logistik nasional ini menyelaraskan lalu-lintas barang dan dokumen baik internasional maupun domestik yang berorientasi pada kerja sama antar-instansi pemerintah dan swasta, melalui pertukaran data, simplifikasi proses, penghapusan repitisi dan duplikasi, serta didukung oleh teknologi informasi yang mencakup seluruh  proses logistik terkait dan menghubungkan sistem-sistem  logistik yang telah ada. Dengan demikian, eksportir dan importir hanya perlu melakukan transaksi melalui sebuah platform daring NLE. "Dengan NLE, diharapkan dapat terjadi efisiensi  pemrosesan logistik dan penurunan biaya logistik nasional yang ditargetkan turun dari 23,5% menjadi sekitar 17% pada 2024 sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Penataan Ekonomi Logistik Nasional," ucapnya. (Yetede)

Indonesia Investment Authority (INA) dan DP World menandatangani perjanjian aliansi strategis jangka panjang untuk meningkatkan kualitas layanan maritim dan logistik di Indonesia dengan nilai investasi mencapai US$ 7,5 miliar. Kerja sama antara Ina dan DP World  akan meningkatkan kualitas pengoperasian pelabuhan, mengurangi biaya logistik, dan mendongkrak daya saing Indonesia. Ketua Dewan Direksi INA Ridha Wirakusumah mengatakan, kemitraan strategis dengan DP World sejalan dengan misi INA untuk mengoptimalkan investasi di bidang infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

"Sektor maritim dan kepelabuhan Indonesia adalah kunci dukungan perdagangan dan konsumsi antar pulau. Kolaborasi dengan DP World akan membuat kita mampu menyelesaikan berbagai kendala, seperti tingginya biaya logistik dan inefisiensi," kata Ridha dalam pernyataan resminya di Jakarta, Minggu (31/10). Kedua belah pihak akan menjajaki kerja sama dengan PT Pelabuhan Indonesia (persero). DP World juga akan memanfaatkan platform investasi bersama yang sejak diluncurkan pada 2016 telah berinvestasi di 12 terminal pelabuhan secara global diberbagai tahapan siklus pengelolaan aset.

Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau memerlukan jaringan logistik laut yang mumpuni. Mesipun tertinggal dari negara-negara tetangga dalam hal laju peti kemas  dan saat ini menghadapi biaya logistik yang tinggi, Indonesia berada diantara 15  negara teratas dalam hal lalu lintas peti kemas dan memiliki lebih banyak lagi potensi pertumbuhan. Selain itu, laju peti kemas di Indonesia diperkirakan terus meningkat mengingat tingkat konsumsi dan produksi dalam negeri yang terus melonjak.

Chairman dan CEO DP World Group Sultan Ahmed Bin Sulayem mengatakan, DP World melihat besarnya potensi Indonesia sebagai salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia, juga komitment nyata pemerintah dalam memperbaiki fasilitas  kepelabuhan. "Melalui kemitraan kami dengan INA, sesuai keahlian yang kami miliki, DP World berkomitmen untuk mendukung inisiatif Indonesia dalam mencipatakan nilai tambah dan memodernisasi infrastruktur maritim Indonesia." sebut dia.

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menyatakan pendanaan Kereta Api (KA) Cepat Jakarta-Bandung tetap diserahkan ke investornya, sedangkan dana APBN sebaiknya difokuskan untuk pemulihan ekonomi. Pembangunan infrastruktur dasar dan Ibukota negara (IKN) yang baru. "Soal kereta cepat biar kita serahkan ke Investornya.Ini sesuai dengan ide awal yang berprinsip business to business," kata Gobel, Sabtu (30/10). Hal ini disampaikan menanggapi kebijakan pemerintah yang akhirnya akan menggelontorkan dana APBN untuk menyuntikkan pembiayaan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Tiongkok memenangkan persaingan dengan Jepang dalam pembangunan KA cepat sepanjang 142,3 km tersebut.

"KIta tidak tahu apakah akan ada kenaikan lagi atau tidak. Yang pasti hingga kini sudah bengkak dua kali. Kondisi ini sudah berkebalikan dengan tiga janji semula serta sudah lebih mahal dari proposal Jepang. Sedangkan dari segi kualitas, Jepang jauh lebih baik," kata Gobel. Gobel mengatakan, akibat pandemi Covid-19, Indonesia dihadapkan pada keterbatasan anggaran. "Banyak anggaran yang kurang prioritas dipotong karena terkena refocusing. Karena kita fokus untuk menghadapi Covid. Memulihkan perekonomian yang menghantam rakyat kecil, dan kita juga tidak boleh mundur untuk membangun  IKN. Kita fokus saja pada hal -hal yang menjadi prioritas kita," katanya,

Agar Indonesia konsisten dengan skema business to business, kata Gobel, maka pembengkakan biaya itu diserahkan ke perusahaan konsorsium Kereta  Cepat Indonesia Cina (KCIC). Konsorsium ini melibatkan sembilan perusahaan. Dari Indonesia ada empat BUMN, sedangkan dari Tiongkok ada lima. "Jadi jika terjadi pembengkakan biaya maka diserahkan pada perusahaan-perusahaan tersebut. Dan jika ada perusahan yang tidak mampu menyetorkan biaya tambahan, sahamnya terdelusi dengan sendirinya. Ini namanya business to business. Jangan memaksakan diri dengan memninta dana dari APBN," kata Gobel. (Yetede)

Telkomsel Innovation Center (Tinc) bersama Bee-hive Drones dan Institute Teknologi Sepuluh November (ITS), Surabaya, menguji coba proyek pesawat tanpa awak (drone) untuk mengirim kebutuhan medis ke pulau terpencil di Sumenep, Madura, Jawa Timur, Minggu (31/10). Drone yang juga dipergunakan untuk mengirim bahan bantuan selain medis itu akan mulai dioperasikan  pada semester 1-2022. Gagasan proyek ini bermula dari kondisi geografis Kabupaten Sumenep yang terdiri atas gugusan pulai kecil yang sangat membutuhkan sistem logistik terpadu. Selama ini, kebutuhan di gugusan pulau tersebut dilayani oleh kapal. Hanya saja, kapal tidak selalu siap memasok  kebutuhan logistik setiap dibutuhkan. Dronepun dinilai sebagai solusi efektif  dan efisien untuk mengirimkan suplai kebutuhan daerah yang sulit terjangkau dengan moda distribusi konvensional tersebut. Vice President Business Development Telkomsel Jocky Heruseon mengatakan, inisiatif yang dijalankan bersama Beehive Drones itu merupakan salah satu contoh perwujudan komitmen Tinc untuk dapat  berkolaborasi dengan startup di Tanah Air dalam melahirkan solusi digital inovatif yang dapat memecahkan permasalahan ditengah masyarakat.

"Inisiatif ini juga sejalan dengan komitmen Telkomsel dalam mendorong pemanfaatan  teknologi digital secara merata untuk memenuhi berbagai  kebutuhan masyarakat Indonesia wilayah 3T (terdalam, terpencil, dan tertinggal)," ungkap Jocky, Minggu (31/10). Beehive Drones merupakan start-up yang tergabung dalam Tinc, sebuah program corporate accelerator garapan Telkomsel. Saat ini, proyek drone Beehive Drones itu tengah berada pada tahapan akhir menuju commersial release. Karena itu, drone ini pun berkesempatan untuk bersinergi dengan ekosistem digital Telkomsel. Sementara itu, CEO Beehive Drones Albertus Gian Desayes menambahkan bahwa uji coba drone di Sumenep tersebut merupakan moment penting  bagi  perusahaannya dan juga bagi lanskap  penyedia layanan sistem penerbangan drone di Indonesia. Karena itu, Beehive Drones juga akan tetap mengandalkan dan mendorong kapal laut dalam alur logistik last-mile delivery di Sumenep dan didukung dengan drone ciptaannya.(Yetede)

Di tengah fluktuasi harga komoditas batu bara ICE Newcastle yang cenderung meroket, pemerintah memanfaatkan momentum ini untuk mempercepat pembahasan tarif royalti baru untuk Si Emas Hitam. Percepatan pembahasan perubahan tarif royalti digadang-gadang dapat mendongkrak penerimaan negara. Tren harga batu bara yang cenderung naik tentu saja membawa angin segar bagi para pelaku industri pertambangan nasional. Kendati, harga komoditas batu bara ICE Newcastle pada perdagangan Jumat (29/10) sempat terkoreksi menjadi US$223,45 per metrik ton, setelah sebelumnya sempat bertengger di angka US$272,5 per metrik ton, harga emas hitam diproyeksikan tetap menjanjikan hingga akhir tahun. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuat kajian perubahan tarif royalti batu bara yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Pembahasan perubahan tarif royalti batu bara ini direncanakan selesai dalam waktu singkat dan dapat disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan. Saat ini tarif royalti untuk batu bara dari pertambangan terbuka dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan tingkat kalori kurang dari 4.700 Kkal per kg sebesar 3% dari harga jual.