Pola bisnis yang menyediakan layanan penjualan melalui media sosial atau social commerce dinilai prospektif dan diperkirakan akan terus disasar pendanaan dalam beberapa tahun kedepan. Bendahara Asosiasi Modal Ventura Seluruh Indonesia (Amvesindo) Edward Ismawan Chamdani menyebut penetrasi pasar yang dilakukan oleh e-commerce cenderung menyasar konsumen di daerah tingkat satu. "Masyarakat disana terbukti lebih sering  mengakses media sosial untuk berbelanja," ujarnya, Selasa (2/11)

Menurut Edward, hal itu terkait masalah kepercayaan di masyarakat yang belum terbiasa mengakses platform e-commerce. Kendati banyak menyasar daerah tingkat dua dan tiga, sosial commerce juga menarik konsumen didaerah tingkat satu. Hal ini dibuktikan dengan capaian penetrasi yang menyentuh angka 30%. Terkait tren dan pendanaan, Edward menyebutkan saat ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan investasi pada startup social commerce. Menurutnya tren tersebut diperkirakan bertahan 2 hingga 5 tahun kedepan.

"Social commerce lebih banyak menyediakan barang kebutuhan  sehari-hari dan bisa membentuk kelompok pembelian dengan menggunakan platform sosial media," ujar Peneliti Ekonomi Digital Indef Nailul Huda. Menurut Huda, investor melirik social commerce tersebut karena berpotensi melibatkan warga sekitar, Namun demikian, e-commerce dipandang akan lebih besar dibandingkan social commerce karena penetrasi pasarnya telah berbentuk kemitraan dengan pedagang. (Yetede)

Proses pembentukan Holding BUMN Panas Bumi berjalan alot. Salah satu musababnya, ada perbedaan pandangan terkait valuasi aset anggota holding, PT PLN Gas & Geothermal (PLN GG). Informasi yang diperoleh KONTAN, aset PLN GG di atas kertas senilai Rp 16 triliun. Angka ini disebut-sebut tak sesuai kondisi riil di lapangan. Setelah melalui proses penilaian, aset PLN GG hanya Rp 8 triliun. Alhasil, Holding BUMN Panas Bumi yang meliputi PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), PLN GG, PT Indonesia Power dan PT Geo Dipa Energi belum bisa menjalani konsolidasi.   Di tengah proses pembentukan holding yang berjalan alot, sumber KONTAN membisikkan, masalah ini memunculkan tiga opsi penyelesaian. Pertama, konsolidasi aset antara PGE, PLN GG dan Geo Dipa batal.  Kedua, membentuk perusahaan baru sebagai induk Holding BUMN Panas Bumi. Jadi, PGE maupun PLN GG tak menjadi induk. Ketiga, PGE tetap menjalani konsolidasi dengan mengambil alih dua dari lima aset pembangkit milik PLN GG.

Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi mengatakan bahwa negaranya ditargetkan baru menjadi netral karbon pada 2070. Ia menyampaikan sasaran itu pada konferensi tingkat tinggi (KTT) iklim COP-26 di Glasgow, Scotlandia. Pada 2070, India akan mencapai target emisi nol bersih," kata Modi dihadapan lebih dari 120 pendengar karbon utama dunia yang mengumumkan target nol bersih, setelah Tiongkok mengatakan akan mencapai sasaran itu pada 2060. Sementara Amerika Serikat (AS) serta Uni Eropa (UE) ,menargetkan netral karbon pada 2060.

Modi mengatakan pemerintah India akan meningkatkan target 2000 untuk kapasitas terpasang energi non-fosil yang sebagian besar adalah tenaga surya dari 450 gigawatt (GW) hingga 500 GW. Selain itu ia mengatakan, sebanyak 50% kebutuhan negara akan berasal dari sumber terbarukan yang ditargetkan di tahun yang sama. Namun Modi menjelaskan bahwa pengurangan emisi dari India dan negara berkembang lainnya akan membutuhkan dukungan keuangan dari negara-negara penghasil emisi yang kaya akan historis.Salah satu sektor utama penghasil jejak karbon yang ditargetkan pemerintah India adalah portasi kereta api. "Teman-teman lebih banyak penumpang dari pada seluruh penduduk dunia bepergian dengan Kereta Api India setiap tahun. Sistem perkeretaapian besar ini telah menetapkan target untuk menjadikan dirinya net zero pada 2030. Inisiatif ini saja akan mengurangi emisi  sebesar 60 juta ton per tahun." kata Modi. Dibidang keuangan, Modi mengancam kegagalan negara-negara kaya untuk membayar US$ 100miliar yang dijanjikan per tahun pada 2020, untuk membantu negara-negara yang rebtan mendekarbonisasi ekonomi mereka dan mengatasi dampak iklim. (Yetede)

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada 1 November bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Biden menggaris bawahi pentingnya Kemitraan Strategi AS-Indonesia. Kedua kepala negara juga membahas cara dan upaya untuk memperkuat kemitraan tersebut. Biden menyambut baik Presiden Indonesia di Indo-Pasifik sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, serta sebagai pendukung kuat tatanan berbasis aturan internasional. Mereka juga berbicara tentang konferensi tingkat tinggi (KTT) AS-Asean dan KTT AsiaTimur baru-baru ini.

Mereka juga membahas isu-isu regional, termasuk keamanan maritim dan pentingnya kebebasan laut. Kedua kepala negara  juga menyatakan keprihatinan akan kudeta di Myanmar dan sepakat bahwa militer Myanmar harus menghentikan kekerasan, membebaskan semua tahanan politik, dan mendukung,  upaya proses mengembalikan demokrasi secara cepat dan lancar. Biden menyatakan dukungannya terhadap upaya Asean untuk meminta pertanggungjawaban militer Myanmar atas Lima Poin Konsensus Asean.

Biden juga menekankan Indonesia merupakan mitra strategis penting bagi Amerika Serikat. "Kepemimpinan Anda di Indo-Pasifik adalah esensial, saya mengharapkan kesuksesan presidensi G-20 Indonesia tahun depan," tuturnya. Adapun kedua negara memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai demokrasi yang dimiliki bersama, serta kebersamaan, serta penghormatan terhadap terhadap supremasi hukum dan tatanan internasional. (Yetede)

Bank Indonesia (BI) mengungkapkan, jumlah merchant yang terhubung QR Code Indonesia Standard (QRIS) telah melampaui target perluasan QRIS yang dicanangkan BI bersama pelaku industri pada Februari 2021 yaitu sebanyak 12 juta. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan posisi akhir 2020 yang mencatat baru 5,8 juta merchant. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, penerapan pembayaran nirsentuh QRIS untuk transaksi pembayaran di berbagai sektor terbukti memberikan banyak manfaat, diantaranya mendorong efisiensi perekonomian, mempercepat keuangan inklusif.

Ia menjelaskan, pencapaian ini tak lepas dari dukungan dan sinergi berbagai pihak, khususnya pemerintah pusat dan daerah. Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), dan seluruh elemen masyarakat, "Kolaborasi segitiga (triangle collaboration) antara BI, pemerintah, dan industri, baik ditingkat pusat maupun daerah, akan semakin diperkuat," tutur dia. Sementara itu, Ketua Umum ASPI Santoso Liem menyambut baik pencapaian tersebut sebagai  kontribusi industri sistem pembayaran untuk membantu aktivitas masyarakat di tengah pandemi.

Meskipun target merchant yang tersambung QRIS sebanyak 12 juta telah terpenuhi, namun Bank Indonesia, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, dan penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) tetap terus melakukan edukasi dan on-boarding merchant ke QRIS mengingat masih banyak sektor dan pedagang yang membutuhkan. Secara rinci berdasarkan data per 1 November 2021, Filianingsih menjabarkan, 12 juta merchant yang telah terhubung QRIS mencakup jumlah merchant usaha makro sebanyak 7,4 juta, usaha 3,1 juta, usaha menengah 920 ribu, usaha besar 445 ribu, dan katagori lainnya sebanyak123. (Yetede)

Mandiri Institute menyebut belanja masyarakat mulai pulih pada akhir kuartal III-2021 seiring diberlakukannya relaksasi PPKM Darurat/Level. Namun, pemulihan belanja masyarakat belum merata antara  kelas menengah dan kelas bawah. Hal ini terungkap dalam riset baru Mandiri Institute berjudul Dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang Berkelanjutan. Head of Mandiri Institute Teguh Yudo Wicaksono mengatakan,  belanja masyarakat kembali meningkat mulai Agustus seiring pelonggaran bertahap yang dilakukan. 

Adapun belanja masyarakat di kuartal III-2021 masih mengalami kontraksi sebesar 19% (qoq) dibandingkan kuartal II-1021. Namun apabila dibandingkan dengan kuartal  yang sama tahun lalu, belanja masyarakat meningkat sebesar 8% (yoy). "Keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi mulai terasa diakhir kuartal-III-2021. Hal ini terlihat dari tren penurunan kasus baru Covid-19 yang diiringi dengan pemulihan belanja masyarakat. Penerapan PPKM Darurat/Level secara efektif mampu mengurangi mobilitas dan menekan kasus Covid-19, namun aktivitas ekonomi masyarakat  masih mempunyai ruang untuk tetap berjalan,'" tutur dia, Selasa (2/11)

Meskipun demikian ia tidak menampik terdapat divergensi belanja masyarakat berdasarkan kelompok pendapatan. Sepanjang 2020, pemulihan belanja kelompok bawah dan menengah berjalan secara konsisten. "Namun sejak Februari 2021 kelompok bawah pulih lebih lama dibandingkan kelompok tengah," ujar dia. Sementara itu, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia  memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III-2021 pada kisaran 3,9% samapai 4,3% dengan titik tengah 4,1%. (Yetede)

PT Summarecon Agung Tbk meraup sekitar Rp1,5 triliun dari penjualan dua klaster di proyek Summarecon Bogor, Jawa Barat. Pemasukan itu berasal dari  penjualan 486 unit rumah tapak dan kavling siap bangun mandiri klaster The Rosewood Golf Resindence dan The Pinewood, 30-31 Oktober 2021. "Kami berbahagia sekali dan sangat bersyukur, kerja keras kami selama ini membuahkan hasil  yang sangat membanggakan." kata Direktur Summarecon, Sharif Banyamin dalam keterangan pers, Selasa (2/11). Presiden Direktur Summarecon Adrianto P Adhi menambahkan, dengan hasil penjualan yang sangat baik di Summarecon Bogor, menambah keyakinan dan rasa optimis bahwa target merketing sales Summarecon tahun ini dapat tercapai. Hal ini pun menjadi bukti bahwa industri properti Tanah Air mulai bangkit meskipun pada masa pandemi Covid-19 saat ini. 

"Kamipun berharap melalui pencapaian ini akan memberikan sentimen positif dan penyemangat bagi pertumbuhan industri properti Indonesia," ujar dia, dalam keterangan pers yang sama. Summarecon Bogor mendapat respons yang sangat luar biasa dari masyarakat, tercatat hampir 1.300 calon konsumen melakuan pendaftaran untuk membeli rumah atau kavling bangun mandiri di dua klaster tersebut. Harga yang ditawarkan mulai dari 1,5 miliar-an hingga Rp 15 miliar-an. Menurut Benyamin, tingginya minat masyarakat terhadap produk Summarecon Bogor adalah pertama karena didukung nama Summarecon. Lalu, karena produk Summarecon yang bersifat limmited edition. Dia menjelaskan, Limmited edition dikarenakan penyiapan bahan membutuhkan  waktu cukup lama dan saleable-nya yang sangat rendah. Hal ini membuat jumlah produk Summarecon Bogor sangat terbatas  dan hanya bisa dirilis satu sampai dua kali dalam setahun. (Yetede)

Generasi Z yang lahir di era internet dan media sosial makin lantang memimpin perjuangan melawan darurat perubahan iklim. Kaum muda usia 15-24 tahun mengkhawatirkan masa depannya. Mereka menolak punah, tersapu bencana akibat perusakan lingkungan  yang menyebabkan perusakan lingkungan yang menyebabkan pemanasan global. Generasi kelahiran tahun 1997-2015 ini merupakan angkatan yang segera masuk dunia kerja, yang jumlahnya mencapai 6% dari populasi dunia  yang sekitar 7,9% miliar jiwa. Mereka makin mengkhawatirkan suhu bumi yang kian memanas, yang dipastikan menimbulkan berbagai bencana mulai dari kebakaran hingga banjir.

Penggalangan opini mereka jelas sangat berpengaruh, apalagi generasi tersebut akan terus menghasilkan uang  dan menentukan belanjanya pada produk dan jasa yang perduli lingkungan. Suara mereka makin penting didengar saat pemimpin dunia berkumpul, menghadiri UN Climate Change Conference of the Parties (COP26) di Gloslow, Scotlandia. KTT Pemimpin Dunia COP26 yang dihadriri langsung oleh Presiden Joko Widodo ini akan membahas langkah serius penyelamatan bumi dari dampak perubahan iklim, berlandaskan Perjanjian Paris yang ditandatangani pada 2015.

Indonesia telah berkomitmen dalam dokumen the First Nationally Determined Contribution (NDC), yang diserahkan kepada United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFFCC) pada November 2016 NDC ini mengurai transisi Indonesia menuju masa depan  yang rendah emisi dan  dan berketahanan iklim,lewat upaya mitigasi dan beradaptasi perubahan iklim, dengan aksi yang terintegrasi untuk membangun ketahanan dalam menjaga sumber daya pangan, air, dan energi. Jika bia segera menjalankan komitmen bersama melindungi  planet kita, berarti juga melindungi masa depan generasi muda yang berharga. (yetede)

Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Agung Firman mengungkapkan, telah terjadi kelebihan pembayaran insentif tenaga kesehatan (Nakes) yang menangani pandemi Covid-19 dengan nilai bervariasi, Mulai dari Rp 178 ribu hingga Rp 50 juta. Ini terjadi pada kurun waktu Januari-Agustus 2021 untuk 8.961 nakes. "Masih terdapat sisa kelebihan pembayaran insentif nakes dimana ditemukan  pembayaran pada 8.961  nakes, kelebihannya antara Rp 178.000 hingga Rp 50 juta," ujar Agung dalam konferensi  pers, Senin (1/11).

Menurut dia, Kementerian Kesehatan (kemenkes) melewatkan langkah pembersihan  data atau data cleansing  ketika melakukan rotasi pembayaran insentif dari semula berbasis pemda dan rumah sakit menjadi berbasis aplikasi. "Teman-teman harusnya tahu tugas kami di BPK bukan cari-cari salah atau sampai naudzubillahi midzalik sampai mendzolimi nakes dan sebagainya. Tetapikan memang harus dilihat apakah datanya (ada tapi nakesnya) sudah tidak ada lagi dan sebagainya" ujar dia.

Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta tenaga kesehatan (nakes) tidak perlu khawatir karena pemerintah  tidak akan menarik kembali kelebihan penyaluran dana insentif tenaga kesehatan yang di terima 8.961 tenaga kesehatan pada proses transfer periode Januari  hingga Agustus 2021. Namun demikian, kelebihan dana yang diterima nakes akan dihitung sebagai kompensasi pada pembayaran insentif di bulan selanjutnya. (Yetede)

Pemerintah mengubah syarat perjalanan udara dari atau ke Pulau Jawa dan Bali menjadi tidak lagi wajib tes polymearse chain reaction (PCR). Namun, penerapan kebijakan terbaru tersebut masih menunggu instrument Menteri Dalam Negeri (Inmendagri), surat edaran (SE) Satuan Tugas Penganan Covid-19, dan SE Kementerian Perhubungan (Kemenhub). "Untuk perjalanan udara akan ada perubahan, yaitu untuk wilayah Jawa dan Bali perjalanan udara tidak lagi mengharuskan test PCR tetapi cukup menggunakan antigen," kata Menko PMK Muhadjir Effendi.

Dia menuturkan, kebijakan tak wajib PCR untuk naik pesawat Jawa dan Bali sama dengan yang sudah diberlakukan untuk wilayah selain Jawa dan Bali. "Ini sesuai dengan usulan Bapak Mendagri." sebut Muhadjir. Sementara itu, Kemenhub menyatakan implementasi penyesuaian naik pesawat tak lagi wajib tes PCR di Jawa dan Bali masih menunggu keluarnya Inmendagri dan SE Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Pada bagian lain Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono menyebutkan jumlah penumpang September 2021 juga mengalami kenaikan 3,72% bila dibandingkan pada periode yang sama pada tahun lalu (year on year/yoy). Sayangnya, jika dilihat dari akumulatif, Januari-September 2021, jumlah penumpang yang diangkut melebihi moda udara tercatat turun sebesar 16,50% atau hanya mencatatkan 19,7 juta orang.

Sama seperti penerbangan domestik, Margo menyebutkan pada September 2021 jumlah penumpang tujuan luar negeri (internasional)  juga mengalami kenaikan yang cukup lumayan walaupun jumlah angka kunjungan wisatawan mancanegara masih tipis. "Jadi angkutan udara Agustus-September menuju perbaikan dibandingkan Juli ada hambatan pengetataan  sehingga aktivitas transportasi  udara mengalami hambatan," jelasnya. (yetede)