Ikatan Perusahaan Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) mengharapkan adanya pesanan pembuatan kapal baru, baik dari pemerintah maupun badan usaha, guna memulihkan industri galangan yang sepi terdampak pendemi Covid-19. Ketua Umum Iperindo Eddy Kurniawan Logam mengungkapkan, kondisi galangan saat ini sangat  mengenaskan karena proyek pembangunan kapal nyaris tidak ada selama pandemi. Baik itu pemesanan dari BUMN maupun Kementerian. Hal itu karena anggaran pemerintah dan BUMN banyak dialokasikan ke pananganan pandemi. 

"Kondisi galangan cukup mengenaskan. Proyek pembangunan kapal hampir tidak ada lagi. Sedikit sekali," kata Eddy dalam konferensi pers Virtual Exo Maritime Indonesia (Vemi 2021, Senin (1/11). Dia menjelaskan, anggota-anggota Iperindo dapat dikatagorikan  menjadi tiga kelompok, yakni galangan yang hanya melayani  serta pembangunan kapal baru. Bahkan Eddy mengungkapkan, dari catatan pihaknya, sekitar 15.000-25.000 tenaga kerja terkait galangan kapal terpaksa terkena pemutusan hubungan kerja.

Lebih jauh, Eddy menyampaikan outlook industri galangan kapal nasional untuk tahun depan hampir tidak ada perubahan dibandingkan tahun ini. "Kalau dari angkatan laut dan sebagainya biasanya bulan November atau Desember sudah keliatan. Tapi sampai hari ini belum kelihatan. Jadi, kalau melihat 2022 itu tidak akan mungkin akan jauh berbeda dengan 2021. Semoga 2023, ada pemulihan yang lebih baik terjadi," terang Eddy. (Yetede)

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Wamen LHK) Alue Dohong menyampaikan, Paviliun Indonesia di ajang Konferensi Perubahan Iklim PBB-26 (COP26) di Glasgow merupakan  wadah bagi Pemerintah Indonesia untuk melakukan negoisasi dan presentasi di tingkat global mengenai perubahan iklim. "Paviliun Indonesia akan memfasilitasi para pihak, aktor negara, dan aktor nonnegara, untuk berkomunikasi, dan berbagi pengalaman, mendiskusikan masalah dan praktik serta menginspirasi orang lain tentang apa yang bisa dilakukan oleh aksi iklim di COP26 UNFCCC, Glasgow," ujar Alue.

Alue mengatakan hal ini dalam sambutannya di Paviliun Indonesia, COP26 UNFACCC, yang diikuti secara daring dari Jakarta, Senin (1/11) Paviliun Indonesia akan berfungsi sebagai soft diplomacy yang dilakukan bersama hard diplomacy, "Paviliun jadi tonggak sejarah Indonesia dengan menyediakan etalase  kebijakan dan tindakan  untuk mengatasi perubahan iklim, juga untuk menunjukkan apa yang telah  kami lakukan dalam perundingan global, dan mempresentasikan  apa yang telah didapatkan dilapangan." tutur dia seperti yang dilansir Antara.

Hal itu sesuai Tujuan ke-13 Pembangunan Berkelanjutan  (SDG) yang menyampaikan mandat bagi masyarakat global untuk dampaknya. Dengan begitu solusi yang terjangkau dan terukur kini telah tersedia untuk memungkinkan negara menjangkau ekonomi yang lebih bersih dan lebih tangguh. Laju perubahnnya semakin cepat karena semakin banyak orang beralih ke energi terbarukan, melakukan berbagai langkah lain yang akan mengurangi emisi dan meningkatkan upaya adaptasi. (yetede)

Data impor bijih nikel Tiongkok dari Indonesia terkuak ke publik beberapa waktu lalu dan menimbulkan polemik. Pasalnya, dalam data tersebut, Bea Cukai Tiongkok masih mencatat  adanya impor 3,4 juta ton bijih nikel dari Indonesia pada tahu lalu. Padahal, pemerintah telah melarang mengekspor bijih nikel sejak awal 2020. Dari hasil penelusuran pemerintah, terungkap Bea Cukai Tiongkok memiliki satu kode klarifikasi barang  (HS) untuk bijih nikel dan konsentrat nikel. Keamanan kode tersebut menjadi pangkal keriuhan beberapa waktu lalu.

"Ini sedang kami klarifikasi dan konfirmasi melalui Kedubes Indonesia disana (Tiongkok). Dan bisa kami tegaskan tidak ada kecolongan," kata Direktur Jenderal Mineral dan batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djalaludin, pekan lalu. Sejak awal 2020 kemarin, pemerintah melarang ekspor bijih nikel dengan kadar kurang dari 1,7. Larangan ekspor nikel kadar rendah merupakan salah satu bahan baku yang dibutuhkan.

Presiden Jokowi pun menegaskan pemerintah tak gentar menghadapi  gugatan tersebut. Kebijakan larangan ekspor tak akan dianulir. "Meskipun kita di gugat di WTO, tidak apa-apa. Kan nikel, nikel kita, barang kita, mau kita jadikan pabrik disini, mau kita jadikan barang disini, hak kita dong," kata Presiden beberapa waktu lalu. Kementerian ESDM mencatat cadangan terbukti nikel sebesar 698 juta ton. Ketersedian itu hanya mampu  memenuhi kebutuhan smelter sekitar 7-8 tahun. Tanpa larangan ekspor bijih nikel maka keekonomian proyek smelter tidak akan tercapai. (Yetede)

Persiapan Penyelenggaraan Pekan Paralimpiade Nasional (Papernas) XVI Papua telah mencapai 100%. Gelaran pesta olah raga nasional bagi kaum disabilitas  yang diadakan setiap empat tahun sekali ini sudah siap digulirkan pada 2-15 November 2021. "Secara keseluruhan atau administratif sudah siap 100%, hanya tinggal penyelenggara Papernas saja," ujar Wakil Ketua II Panitia Besar (PB) Papernas XVI Papua, Hans Hamadi kepada Meda Center Kominfo Papernas Papua, Minggu (31/10).

Hans mengatakan, pihaknya berusaha optimal mempersiapkan detail penyelanggaraan. Misalnya pemasangan peralatan pendukung venue. Bagi 12 cabang olah raga  (cabor) yang dipertandingkan, telah selesai dipasang  peralatan pendukungnya. Terkait transportasi, PB Papernas Papua telah menyiapkan sebanyak 69 bus yang telah dimodifikasi dan memenuhi standar kenyamanan bagi atlet yang akan berlaga. "Ada 400 bus juga lebih, yang telah disediakan untuk mengangkut paa offisal dan pendukung dari kegiatan ini,"tutur dia.

Terkait dengan keamanan, PB Papernas dikatakan Hans telah menggandeng TNI dan Plori untuk membantu  di setiap pertandingan yang akan digelar. Dengan bantuan tersebut,, tentunya Papernas dapat diselenggarakan dengan optimal dalam beberapa waktu kedepan. "Bidang keamanan sudah pasti Jayapura Papua aman dan nyaman. Bagian yang terpenting untuk menjamin para atlit  dan official yang akan datang bertanding dari Polri, TNI dan perangkat-perangkat keamanan lainnya berkoordinasi untuk mendukung  pelaksanaan nanti." kata dia. (Yetede)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kecewa dan marah atas insiden tidak berkibarnya Merah Putih di Piala Thomas 2020 walaupun tim bulu tangkis Indonesia menjuarainya. Hal itu, dikarenakan Lembaga Anti-Doping Indonesia (LAD) dikenai sanksi oleh Badan-Doping Dunia (WADA). Demikian dikatakan Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) atau NOC Indonesia, Raja Sapta Oktohari ketika dihubungi Beritasatu.com, Senin (1/11). Sebelumnya Okto, sapaan Raja Sapta melaporkan perkembangan yang dikerjakan tim satgas Percepatan Pebebasan sanksi WADA yang dipimpinnya kepada Presiden Jokowi.

"Ya saat saya melaporkan Presiden menyatakan kekecewaannya dan marah pastinya akan insiden  tersebut. Apalagi ini menyangkut nama bangsa dan negara. Semua juga marah dengan situasi seperti ini. Apalagi Pak Jokowi selalu punya perhatian khusus ke olahraga." ungkap Okto mengulang pernyataan Jokowi. Karena itu, dia dan tim diminta untuk secepatnya menyelesaikan sanksi WADA dan lepas dari jeratan tersebut. Okta pun sudah melakukan  koordinasi ke semua pihak agar sanksi ini bisa segera dicabut.

Menurut Okto, Presiden sangat concern  dengan situasi WADA. Presiden berperan untuk mempercepat proses sanksi WADA terhadap LADI karena Indonesia memiliki banyak event kedepan. Saat ini, Okto bersama pengurus NOC Indonesia masih berada di Eropa dalam rangka diplomasi olahraga, baik memperkuat sinergitas dengan Komite Olimpiade Internasional, Asosiasi Komite Olimpaide Internasional, Federasi Internasional serta membantu upaya percepatan pembebasan sanksi WADA terhadap LADI sebagaimana yang telah diamanatkan Menteri Pemuda dan Olah Raga, Zainudin Amalia. (Yetede)

Synhtesis Development menyatakan bahwa pengembangan tahap pertama Synthesis Huis mencakup sebanyak 200 rumah tapak "Synthesis Huis tahap pertama sebanyak 200 rumah tapak yang berdiri diatas lahan seluas 3,3 hektar," tutur General Manager Sales Imron Rasyid dalam keterangan tertulis, belum lama ini. Dia mengatakan, pengembangan kawasan Synhtesis  Huis direncanakan diatas lahan seluas 5,5 hektar (ha). Proyek ini akan menghadir sebuah kawasan besar yang terdiri atas resindensial, apartemen, dan area komersil. 

Baru-baru ini, pengembangan kawasan Synthesis Huis direncanakan diatas lahan seluas 5,5 hektare (ha). Proyek ini akan menghadirkan sebuah kawasan  besar yang terdiri atas residensial, apartemen, dan area komersial. Baru-baru, Synthesis Development mulai mensasarkan (soft lounching) dan pembukaan rumah contoh (opening show) Unit Syanthetis di kawasan TB Simatupang, Jakarta. Kehaditan Synthetis Huis wujud komitmen Synthetis  Development dalam menghadirkan hunian ekslusif yang mengedapankan  kesimbangan unsur alam.

"Syenthetis Huis merupakan jawaban atas kebutuhan market akan hunian minimalis, ramah lingkungan yang telah disesuaikan dengan kondisi di era new normal saat ini," kata Imron. Dia mengatakan, Synthetis Huis dapat menjadi pilihan dan menguntungkan untuk investasi  dalam bidang properti karena semakin langkanya hunian yang dekat dengan alam di Jakarta dan konsep unik yang timeless. Lalu berlokasi di kawasan bisnis yang sangat potensial dan merupakan hunian yang terletak tepat di tepi jalan utama. (Yetede)

Penyaluran pembiayaan kredit  pemilikan rumah (KPR) subsidi berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2021  catat rekor tertinggi sejak 2021 yakni Rp 19,57 triliun. Pusat Pengelolaan Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPRI) menyebutkan, dana subsidi sebesar itu setara dengan  pembiayaan untuk 178.728 unit. Angka itu 113% dari target 2021 yang ditetapkan oleh pemerintah sebanyak 157.500 unit.

"Tahun ini merupakan capaian tertinggi sepanjang tahun penyaluran dana FLPP semenjak 2021. Tertinggi tidak hanya sisi penyaluran unit tetapi juga dana yang disalurkan unit tetapi juga dana yang disalurkan kepada masyarakat sebesar Rp 19, triliun dalam waktu hanya 10 bulan," ungkap Direktur Utama PPOPP, Arief Sabaruddin dalam keterangan pers, Senin (1/11). Penyaluran dana FLPP tahun 2021 ini di tutup dengan capaian servis level agreement (SLA) sebesar 100% dari 2.635 berkas yang seluruhnya di proses kurang dari tiga hari kerja dengan rata-rata SLA selama 9 jan/0,4 hari.

Tahun 2021 disalurkan sebanyak 7.958 unit, tahun 2011 sebanyak 109.593 unit, tahun 2021 sebanyak disalurkan untuk 64.768 unit, tahun 2012, tercatat disalurkan untuk 64,785 unit. Lalu tahun 2013 sebanyak  102.714 unit, Tahun 2014 sebanyak 76.058, dan tahun 2016 disalurkan untuk 58.460 unit. Selain itu, tahun 2017 disalurkan sebanyak 23.763 unit, tahun 2018 disalurkan untuk 57.909 unit, dan pada 2019 diselurkan sebanyak 77.835, dan pada 2020 disalurkan untuk 109.253 unit. (Yetede)

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada hari Senin (1/11) hingga pukul 12.00 WIB melaporkan kasus baru atau kasus positif pada hari ini bertambah 403 sehingga kasus total positif di Indonesia telah mencapai 4.244.761. Penambahan kasus positif hari ini naik dibanding kemarin, Minggu (31/10/2021). Jumlah ini menurun jika dibandingkan kemarin dimana ada 5.053 orang yang suspect. Kemenkes juga melaporkan ada penambahan pasien meninggal dunia sebanyak 17 orang.

Sementara untuk angka positivity rate harian Covid-19 tetap stabil dibawah 1% atau tercatat 0,29%. Presentase kasus positif hari ini  telah turun jauh dibawah standar yang ditetapkan  World Health Organization (WHO) yakni dibawah 5%. Kemarin angka positivity rate tercatat 0,41%. Sedangkan puncak tertinggi angka positivy rate harian pernah terjadi pada 22 Juni 2021 mencapai 51,62%. Kemenkes melaporkan dalam 24 jam terakhir jumlah orang yang diperiksa hari ini menurun dibandingkan kemarin sebanyak 126.954 orang dan positivity rate 0,41%

Pemerintah berupaya keras agar  masyarakat dapat terlindungi dari  ancaman global ketiga Covid-19. Selain menghimbau agar masyarakat harus disiplin mematuhi protokol kesehatan, pemerintah juga terus mengejar akselerasi vaksinasi Covid-19 untuk bisa segera membentuk herd immunity untuk melawan virus corona. Cakupan vaksinasi Covid-19 untuk dosis pertama terjadi penambahan sebanyak 390.339 sehingga total menjadi 120.052.587. (Yetede)

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyatakan pemerintah tidak akan menarik kelebihan penyaluran dana insentif yang diterima 8.961 tenaga kesehatan (nakes) pada proses transfer periode Januari hingga Agustus 2021. Namun,akan terdapat kompensasi kelebihan dana dari setiap nakes terkait. "Keputusan yang kami ambil, diskusi bersama teman-teman Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI adalah tidak menarik kembali (kelebihan transfer) tetapi melakukan kompensasi. Kalau ditarik kembali kasihan," kata Menkes saat konferensi pers di Jakarta, Senin (1/11) Ia mengatakan mekanisme kompensasi sudah melalui diskusi dengan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Agung Firman dengan petimbangan bahwa para penerima kelebihan dana insentif masih terus bekerja  di fasilitas layanan kesehatan. Dia berharap perbaikan mekanisme dapat mendorong penyaluran  insentif nakes yang lebih baik dan tepat sasaran. Selain itu, tata kelola penggunaan dana terkait Covid-19 pun akan menjadi lebih baik. Kedepannya persoalan tersebut  akan diselesaikan dengan sistem keuangan yang sudah dikembangkan oleh Kemenkes. (Yetede)

Sepanjang tahun berjalan 2021, sektor komoditas dan pertambangan menjadi salah satu bidang usaha yang sangat cuan. Terhitung hingga September 2021, harga-harga sejumlah komoditas seperti minyak sawit mentah alias crude palm oil (CPO), batu bara, mineral logam, hingga migas tancap gas. Tentu saja ini menjadi katalis positif bagi sektor usaha yang mengeksplorasi dan mengeksploitasi kelompok sumber daya ini. Di atas kertas dan berdasarkan pengalaman, pebisnis akan menikmati pendapatan serta laba menggiurkan atas terjadinya kenaikan harga. Terkatrolnya harga komoditas dunia juga menjadi salah satu pertanda bahwa perekonomian global perlahan mulai pulih dari Covid-19. 

Ekonomi dunia kembali menghangat menyusul mulai tumbuhnya permintaan yang sempat melandai. Harga batu bara pada September 2021 bahkan sempat melejit ke level US$217 per ton di pasar ICE Newcastle, Australia. Harga ini kembali naik gila-gilaan pada awal Oktober ke posisi US$280 per ton, sebelum akhirnya remuk ke level US$154,90 per ton, akhir Oktober. Secara matematis, peningkatan harga komoditas seharusnya turut mengatrol pendapatan negara. Masalahnya, apakah porsi peningkatan pajak yang diraup negara itu bakal sepadan dengan porsi yang diperoleh pengusaha? Dari pergerakan harga komoditas yang terus membaik sejak awal 2021, kontribusi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga September 2021 mencapai Rp320,84 triliun. Angka ini 107,59% di atas target APBN 2021 sebesar Rp298,20 triliun.