Penyaluran pembiayaan kredit  pemilikan rumah (KPR) subsidi berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2021  catat rekor tertinggi sejak 2021 yakni Rp 19,57 triliun. Pusat Pengelolaan Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPRI) menyebutkan, dana subsidi sebesar itu setara dengan  pembiayaan untuk 178.728 unit. Angka itu 113% dari target 2021 yang ditetapkan oleh pemerintah sebanyak 157.500 unit.

"Tahun ini merupakan capaian tertinggi sepanjang tahun penyaluran dana FLPP semenjak 2021. Tertinggi tidak hanya sisi penyaluran unit tetapi juga dana yang disalurkan unit tetapi juga dana yang disalurkan kepada masyarakat sebesar Rp 19, triliun dalam waktu hanya 10 bulan," ungkap Direktur Utama PPOPP, Arief Sabaruddin dalam keterangan pers, Senin (1/11). Penyaluran dana FLPP tahun 2021 ini di tutup dengan capaian servis level agreement (SLA) sebesar 100% dari 2.635 berkas yang seluruhnya di proses kurang dari tiga hari kerja dengan rata-rata SLA selama 9 jan/0,4 hari.

Tahun 2021 disalurkan sebanyak 7.958 unit, tahun 2011 sebanyak 109.593 unit, tahun 2021 sebanyak disalurkan untuk 64.768 unit, tahun 2012, tercatat disalurkan untuk 64,785 unit. Lalu tahun 2013 sebanyak  102.714 unit, Tahun 2014 sebanyak 76.058, dan tahun 2016 disalurkan untuk 58.460 unit. Selain itu, tahun 2017 disalurkan sebanyak 23.763 unit, tahun 2018 disalurkan untuk 57.909 unit, dan pada 2019 diselurkan sebanyak 77.835, dan pada 2020 disalurkan untuk 109.253 unit. (Yetede)

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada hari Senin (1/11) hingga pukul 12.00 WIB melaporkan kasus baru atau kasus positif pada hari ini bertambah 403 sehingga kasus total positif di Indonesia telah mencapai 4.244.761. Penambahan kasus positif hari ini naik dibanding kemarin, Minggu (31/10/2021). Jumlah ini menurun jika dibandingkan kemarin dimana ada 5.053 orang yang suspect. Kemenkes juga melaporkan ada penambahan pasien meninggal dunia sebanyak 17 orang.

Sementara untuk angka positivity rate harian Covid-19 tetap stabil dibawah 1% atau tercatat 0,29%. Presentase kasus positif hari ini  telah turun jauh dibawah standar yang ditetapkan  World Health Organization (WHO) yakni dibawah 5%. Kemarin angka positivity rate tercatat 0,41%. Sedangkan puncak tertinggi angka positivy rate harian pernah terjadi pada 22 Juni 2021 mencapai 51,62%. Kemenkes melaporkan dalam 24 jam terakhir jumlah orang yang diperiksa hari ini menurun dibandingkan kemarin sebanyak 126.954 orang dan positivity rate 0,41%

Pemerintah berupaya keras agar  masyarakat dapat terlindungi dari  ancaman global ketiga Covid-19. Selain menghimbau agar masyarakat harus disiplin mematuhi protokol kesehatan, pemerintah juga terus mengejar akselerasi vaksinasi Covid-19 untuk bisa segera membentuk herd immunity untuk melawan virus corona. Cakupan vaksinasi Covid-19 untuk dosis pertama terjadi penambahan sebanyak 390.339 sehingga total menjadi 120.052.587. (Yetede)

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyatakan pemerintah tidak akan menarik kelebihan penyaluran dana insentif yang diterima 8.961 tenaga kesehatan (nakes) pada proses transfer periode Januari hingga Agustus 2021. Namun,akan terdapat kompensasi kelebihan dana dari setiap nakes terkait. "Keputusan yang kami ambil, diskusi bersama teman-teman Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI adalah tidak menarik kembali (kelebihan transfer) tetapi melakukan kompensasi. Kalau ditarik kembali kasihan," kata Menkes saat konferensi pers di Jakarta, Senin (1/11) Ia mengatakan mekanisme kompensasi sudah melalui diskusi dengan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Agung Firman dengan petimbangan bahwa para penerima kelebihan dana insentif masih terus bekerja  di fasilitas layanan kesehatan. Dia berharap perbaikan mekanisme dapat mendorong penyaluran  insentif nakes yang lebih baik dan tepat sasaran. Selain itu, tata kelola penggunaan dana terkait Covid-19 pun akan menjadi lebih baik. Kedepannya persoalan tersebut  akan diselesaikan dengan sistem keuangan yang sudah dikembangkan oleh Kemenkes. (Yetede)

Sepanjang tahun berjalan 2021, sektor komoditas dan pertambangan menjadi salah satu bidang usaha yang sangat cuan. Terhitung hingga September 2021, harga-harga sejumlah komoditas seperti minyak sawit mentah alias crude palm oil (CPO), batu bara, mineral logam, hingga migas tancap gas. Tentu saja ini menjadi katalis positif bagi sektor usaha yang mengeksplorasi dan mengeksploitasi kelompok sumber daya ini. Di atas kertas dan berdasarkan pengalaman, pebisnis akan menikmati pendapatan serta laba menggiurkan atas terjadinya kenaikan harga. Terkatrolnya harga komoditas dunia juga menjadi salah satu pertanda bahwa perekonomian global perlahan mulai pulih dari Covid-19. 

Ekonomi dunia kembali menghangat menyusul mulai tumbuhnya permintaan yang sempat melandai. Harga batu bara pada September 2021 bahkan sempat melejit ke level US$217 per ton di pasar ICE Newcastle, Australia. Harga ini kembali naik gila-gilaan pada awal Oktober ke posisi US$280 per ton, sebelum akhirnya remuk ke level US$154,90 per ton, akhir Oktober. Secara matematis, peningkatan harga komoditas seharusnya turut mengatrol pendapatan negara. Masalahnya, apakah porsi peningkatan pajak yang diraup negara itu bakal sepadan dengan porsi yang diperoleh pengusaha? Dari pergerakan harga komoditas yang terus membaik sejak awal 2021, kontribusi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga September 2021 mencapai Rp320,84 triliun. Angka ini 107,59% di atas target APBN 2021 sebesar Rp298,20 triliun.

Isi kantong pemerintah pada tahun ini diproyeksikan meluber sejalan dengan tebalnya setoran dari Penerimaan Negara Bukan Pajak yang mendapatkan berkah dari booming harga komoditas. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga kuartal III/2021 realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp320,83 triliun. Realisasi itu setara dengan 107,6% dari target yang tertuang di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 yakni senilai Rp298,20 triliun. Secara terperinci, setoran PNBP ditopang oleh pendapatan pertambangan mineral dan batu bara (minerba) yang hingga akhir September 2021 mencatatkan pertumbuhan 98,53% (year-on-year/YoY). 

Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia Prianto Budi Saptono mengatakan, berkaca pada realisasi per akhir September 2021 dan meluapnya permintaan komoditas di pasar global, peluang untuk menembus target penerimaan negara sangat terbuka. “Peningkatan harga dan ekspor batu bara di pasar global mampu menyokong pertumbuhan PNBP SDA ,” kata dia kepada Bisnis, Senin (1/11). Selain batu bara, tulang punggung PNBP yang bisa dimaksimalkan hingga pengujung tahun menurutnya adalah kenaikan harga minyak mentah dunia, mineral, pendapatan penjualan hasil tambang, serta pendapatan minyak mentah.

Bisnis, Bandung - Pemerintah Kabupaten Bandung bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Jawa Barat melepas ekspor 19,5 ton kopi Sunda Hejo dari Koperasi Klasik Beans ke Prancis. Bupati Bandung mengungkapkan nilai ekspor kopi asal Kecamatan Cimaung itu sebesar US$70.380 atau sekitar Rp 1 miliar. Kualitas kopi Kabupaten Bandung sudah berskala internasional dan termasuk jajaran elit kopi dunia, dengan rata-rata skor speciality mencapai lebih dari 80 poin. Selain memiliki banyak varian kopi dengan cita rasa khas, suburnya perkebunan kopi di beberapa wilayah, mulai dari Kecamatan Cimenyan, Cilengkrang, Cicalengka, Nagreg, Ibun, Kertasari, Pangalengan, Cimaung, Pasirjambu, Rancabali, Ciwidey, Pacet, Soreang, Ciparay hingga Anjasari, menjadikan Kabupaten Bandung layak menyandang titel Pusat Kopi Indonesia. 

Ekspor kopi merupakan upaya pihaknya dalam mendukung program pemerintah melalui peningkatan pertumbuhan ekspor barang nonmigas serta pemulihan ekonomi pada masa pandemi Covid-19. Diharapkan Kadin Jabar dapat menjadi market agent sekaligus melakukan marketing intelligence, serta mendorong percepatan negosiasi perjanjian kemitraan dengan negara-negara tujuan ekspor. Tahun ini ada peningkatan ekspor kopi ke sejumlah negara di Eropa, Amerika dan Asia. Sunda Hejo merupakan kopi klasik beans yang memiliki sertifikasi organik. Sebanyak 80% kopi yang dihasilkan diperuntukan bagi pasar lokal dan 20% untuk kebutuhan ekspor. 

Realisasi restitusi pajak sepanjang tahun ini, tercatat masih tinggi. Hal ini menjadi salah satu penanda kondisi wajib pajak belum pulih. Bahkan bisa jadi masih banyak korporasi merugi. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kemkeu Neilmaldrin Noor mengatakan, pencapaian restitusi pajak pada September 2021 tumbuh 12,27% year on year (yoy). Namun demikian menurut Neilmaldrin, besaran restitusi khusus untuk bulan September 2021, lebih rendah dibanding September 2020. "Apabila dibandingkan dengan bulan yang sama, restitusi bulan September turun 11,69% yoy dibandingkan periode yang sama tahun 2020," katanya, Senin (1/11). 

Setelah dinaungi mendung gelap selama 12 tahun, awan cerah akhirnya menyelimuti prospek penerimaan pajak yang pada tahun ini diperkirakan mencapai target di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021. Kalangan pakar dan pemerhati pajak yang dihubungi Bisnis secara terpisah kompak memprediksi realisasi penerimaan pada tahun ini akan melampaui target yang ditetapkan pemerintah, yakni sebesar Rp1.229,6 triliun. Pemerhati Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan, dalam skenario terburuk penerimaan pajak pada tahun ini pun diprediksi mencapai 98,55% dari target atau Rp1.211,73 triliun. Adapun jika otoritas pajak berhasil mempertahankan performa positif sebagaimana pada Agustus—September, realisasi penerimaan diproyeksikan mencapai Rp1.270,5 triliun atau 103,33% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021.

Menurut Fajry, pencapaian 103,33% dari target itu bisa terwujud apabila otoritas pajak mampu mencatatkan pertumbuhan sebesar 13,24% tiap bulan hingga pengujung tahun. Dengan asumsi realisasi 103,33%, Fajry memprediksi penerimaan pada sisa tahun ini adalah Rp123,12 triliun pada Oktober 2021, Rp 139,43 triliun pada November 2021, serta pada bulan terakhir tahun ini di angka Rp157,91 triliun. Dua skenario tersebut menunjukkan prospek penerimaan negara memang cukup cerah. Bila ditelusuri lebih jauh, selama ini secara rata-rata pencapaian penerimaan pajak hanya di kisaran 80% dari target.

Polisi menargetkan untuk bisa menangkap pelaku yang diduga berperan sebagai pemodal aplikasi pinjaman online (pinjol) ilegal dari kasus yang diungkap beberapa waktu lalu. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat Kom­bes Pol. Arief Rachman me­ngatakan de­ngan upaya tersebut maka tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru. Menurutnya, pemodal itu diduga memiliki jabatan lebih tinggi daripada bos berinisial RS yang telah ditangkap. “Kami masih pengembangan ke­pada founder-nya sampai ke ma­napun saya kejar,” ujar Arief di­lansir dari Antara, Minggu (31/10). RS merupakan bos atau direktur perusahaan 23 aplikasi pinjol yang sedang ditangani polisi. Selain itu, polisi juga telah menahan tujuh tersangka lainnya dengan berbagai jabatan yakni berinisial GT, AZ, R, MZ, EA, EM, dan AB.

Sejauh ini polisi juga telah mela­kukan pemblokiran terhadap 23 aplikasi pinjol ilegal tersebut. Namun bagi masyarakat yang ingin membayar utangnya, Arief meminta agar mengikuti arahan dari pemerintah.“Itu bukan domain kami, ikuti saja petunjuk dari pemerintah yang sudah moratorium,” katanya. Selain pengejaran, menurutnya polisi juga intens berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat guna mempercepat ka­sus pinjol itu agar segera disi­dangkan. Pihak Kejati juga menaruh perhatian khusus terhadap kasus pinjol tersebut.

Pada saat pertemuan puncak iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau COP26 di Glasgow, Scotlandia mulai Senin (1/11) membahas sasaran-sasaran yang termasuk menghilangkan batu bara sebagai sumber energi, pembangkit listrik, ratusan pembangkit listrik tenaga uap batu bara atau PLTU batu bara justru dibangun di Asia. Data yang dirilis lembaga nirlaba Amerika Serikat (AS), Global Energi, Monitor (GEM) menunjukkan bahwa pembangkit Udangudi di India merupakan satu dari hampir 200 PLTU batu bara yang sedang dibangun di Asia. Ada pun 95 pembangkit lain berada di Tiongkok, 28 di India dan 23 di Indonesia.

Banyak negara industri telah menutup pembangkit listrik tenaga batu bara selama bertahun-tahun untuk mengurangi emisi. Amerika sendiri telah mempensiunkan 301 pabrik sejak 2000. Namun di Asia rumah bagi 60% populasi dunia dan sekitar separuh dari manufaktur global, penggunaan batu bara justru meningkat dan bukan menyusut . Ini karena negara-negara berkembang pesat berupaya memenuhi permintaan listrik yang melonjak. Bahkan data GEM menyebutkan lebih dari 90% dari 195 pembangkit listrik batu bara yang akan dibangun diseluruh dunia semua berada di Asia.

Meskipun ada lonjakan drastis dalam produksi energi terbarukan, perekonomian masih bergantung pada batu bara sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Di Asia, pangsa baru bara dalam bauran pembangkitan mencapai dua kali lipat rata-rata global, khususnya di negara-negara yang sedang berkembang, seperti India. Tahun ini, permintaan batu bara mencapai rekor baru sehinggga mendorong harganya ke titik tertinggi sepanjang masa, dan berkontribusi pada perebutan bahan bakar di seluruh dunia.

Menurut GEM, emisi karbon dioksida (CO2) dari pabrik baru saja akan mencapai 28 miliar ton selama rentang hidup 30 tahun mereka. Sementara data PB menunjukkan bahkan jumlah itu tidak juah dari 32 miliar ton total emisi CO2 diseluruh dunia dari semua sumber pada 2020. Disamping itu, data GEM menunjukkan bahwa di seberang India terdapat 281 pembangkit listrik batu bara yang sedang dibangun, sementara 23 lainnya sedang dalam tahap pra-konstruksi. (Yetede)